Mereka Terasing di Negeri Sendiri

oleh achmad bintoro

PEMERINTAH Pusat perlu turut bersikap dan memberikan solusi atas permasalahan isolasi, keterbelakangan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat perbatasan di wilayah utara Provinsi Kaltim. Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini mereka masih saja kesulitan mendapatkan barang dan bahan kebutuhan pokok dari dalam negeri.

Selain angkutan pesawat terbatas, harganya pun melambung tinggi. Warga Long Nawang, Malinau misalnya, terpaksa mendatangkan secara ilegal dari Tapak Mega, Malaysia dengan terlebih dulu memberikan uang sogokan kepada oknum-oknum Askar Malaysia. Begitu pula warga Long Midang dan Krayan di Nunukan.

Untuk mempercepat pembangunan di perbatasan, pemerintah pernah membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Tetapi, badan yang dibentuk lewat Keppres 44 Tahun 1994 dan diketuai Menhankam itu tak kunjung bergerak. Warga setempat kemudian berkeinginan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak enam tahun lalu, sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di wilayah itu, tapi lagi-lagi mengalami kendala. Pusat belum kunjung memberinya izin.

Lalu sampai kapan keadaan ini berakhir?

PATUTKAH menyebut warga Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan, Kaltim sebagai orang kaya? Bayangkan saja, setiap kali mereka membeli barang kebutuhan pokok selalu dengan harga jauh lebih tinggi dibanding masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Garam dapur, mereka beli seharga Rp 35.000 per kilo gram, gula pasir Rp 13.500 per bungkus (8 ons), dan bensin premium Rp 15.000 per liter.

Patut pulakah menyebut masyarakat Desa Long Nawang di Malinau sebagai orang kaya ketika mereka harus mengeluarkan duit hingga Rp 1,4 juta untuk 1 sak semen ukuran 50 kg yang dibelinya dari Malinau atauTarakan? Karena keterbatasan angkutan pesawat, harganya memang jadi melambung. Jika barang yang sama itu dibeli dari Malaysia, harganya bisa lebih "murah" (meski tetap saja tidak bisa disebut murah), hanya Rp 700 ribu.

Barang-barang ini harus melewati get-get (semacam pintu-pintu pemeriksaan tidak resmi) yang sengaja dipasang oleh Askar Malaysia agar mereka mendapatkan upeti dari barang tersebut. Ingkong Ala, tokoh masyarakat Desa Long Nawang mengatakan, harga diri bangsa memang dipermainkan di sini. Namun kita tidak punya pilihan lain sebab bila menunggu bantuan pemerintah pusat dan provinsi, kenyataannya tidak pernah ada. Ada memang subsidi ongkos angkutan barang, tetapi tetap volumenya tidak bisa memenuhi kebutuhan warga perbatasan selama satu tahun, sehingga harganya masih saja tinggi.

"Semenjak dahulu kita sudah ambil barang di Malayisa secara ilegal karena hanya Tapak Mega saja yang menjadi harapan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga kecamatan perbatasan. Sebab bila menunggu bantuan pusat dan provinsi, kapan lagi," ucapnya.

Ketika bepergian ke luar daerah, mereka pun selalu naik pesawat, kendati itu hanya menuju ibukota kabupaten. Bahkan, sekedar membeli rokok saja, kadang harus terbang ke Tarakan. Tapi patutkah kita menyebut warga di dua desa ini sebagai orang terkaya? Jawabnya: tidak!

Kalau toh mereka rela mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk membayar barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari, bukan berarti mereka termasuk dalam kelompok orang berkelebihan duit. Keadaanlah yang memaksa mereka harus membeli dengan harga yang mencekik leher. Long Midang adalah sebuah desa kecil yang terletak di garis perbatasan Indonesia-Malaysia, berada di punggung bukit di pinggir kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

Di kawasan hutan lebat di desa inilah, diduga, heli Bell 206 milik Malaysia yang ditumpangi sejumlah pejabat tinggi Malaysia -- di antaranya Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Dr Judson Tagal -- jatuh hari pada 12 Juli 2004 silam. Ratusan warga setempat dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Ini merupakan pengulangan misi pencarian yang sama yang pernah dilakukan dua tahun sebelumnya, saat pesawat berpenumpang delapan orang BN-2A dari Tarakan menuju Long Bawan menabrak Gunung Tudal di Dusun Binuang, sekitar lima mil dari Bandara Yuvai Semaring Long Bawan atau 16 kilometer dari garis perbatasan Malasyia, 16 Juli 2002.

Tempat ini merupakan daerah perbukitan yang ditutupi kawasan hutan hujan pegunungan tingi dan rendah. Hutannya tergolong bagian dari TNKM yang dikenal amat perawan dengan ketinggian pohon rata rata mencapai 50 meter. Dua hari kemudian, setelah melalaui perjalanan kaki yang melelahkan, seluruh korban tewas BN-2A akhirnya berhasil dievakuasi. Sedang Bangau Yuni Samuel (20) yang semula dikabarkan turut tewas bersama pilot dan penumpang lain dan "jasadnya" telah terlanjur dikubur, belakangan baru diketahui ternyata masih hidup. Pemuda itu ditemukan keluar dari hutan Dusun Pa' Padi dengan hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya, seminggu kemudian.

Long Midang tidak bisa dijangkau dengan angkutan darat, sungai maupun laut. Dari Tarakan maupun Nunukan, desa ini hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara. Setidaknya tiga kali seminggu, pesawat kecil jenis BN-2A, Cessna maupun Twin Otter yang dioperasikan DAS dan MAF rutin mengunjungi Bandara Yuvai Semaring Long Bawan (ibukota Kecamatan Krayan). Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan ojek sepeda motor di jalanan tanah berpasir sejauh 11 kilometer dengan ongkos 35 Ringgit Malaysia (sekitar Rp 91.000).

Meski sudah 64 tahun Indonesia merdeka, daerah ini, juga daerah-daerah lain di sepanjang perbatasan ternyata masih belum dapat dijangkau dengan angkutan darat. Satu-satunya jalan beraspal hanyalah jalan desa yang menghubungkan ke Long Bawan, itu pun baru dikerjakan setelah otonomi daerah bergulir dan perlu waktu bertahun-tahun untuk membangunnya karena hampir semua peralatan berat (termasuk mesin penggerus badan jalan) harus diangkut dengan pesawat helikopter.

Selama berpuluh-puluh tahun, kondisi desa ini tidak berubah. Sejak era kepemimpinan Soekarno yang kemudian beralih ke Soeharto hingga penguasa orde baru itu tumbang, lantas berganti ke Habibie serta Gus Dur, dan kembali ke anak Soekarno: Megawati, lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Long Midang tetap saja terisolir dan nyaris tidak tersentuh oleh geliat pembangunan. Kontras sekali dengan Ba' Kelalan, sebuah distrik (semacam kecamatan) di Sabah yang terletak di depan mereka yang bisa dijangkau hanya dengan satu-dua jam naik motor. ***

RUPIAH hampir tak diminati masyarakat di daerah perbatasan ini. Kalau pun terpaksa ada warga yang membayar sesuatu dengan uang Rupiah, acuan nilai tukarnya selalu kepada Ringgit. Sebutlah misalnya ketika sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Long Bawan menerima gaji rupiah, biasanya akan lebih dulu menukarkannya dengan uang Ringgit agar dapat lebih mudah dibelanjakan. Kenapa? Sebab hampir semua barang kebutuhan pokok warga diperoleh dari Ba' Kelalan, Malaysia.

Kondisi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat di dua daerah perbatasan itu memang sangat berbeda. Bolehlah diibaratkan seperti bumi dengan langit. Perbedaan mencolok ini juga terjadi di semua daerah perbatasan lain di garis perbatasan Kaltim-Sabah, seperti Nunukan dengan Tawao.

Di Tawao maupun di Ba' Kelalan, sekalipun hanya menjadi petani, masyarakat umumnya hidup cukup makmur. Di setiap rumah terparkir setidaknya satu mobil dan sebuah sepeda motor, dengan perabotan rumah tangga yang modern. Jalan-jalan yang menghubungkan Ba' Kelalan, Tawao dan kota-kota besar maupun kecil lain di Negara Bagian Sabah menyerupai jalan tol yang bisa dilalui sekaligus oleh empat kendaraan.

Sepanjang mata memandang, perkebunan kelapa sawit dan kako plus industrinya menghampar luas. Kendaraan yang lalu lalang pun merupakan kendaraan mewah seperti Toyota Land Cruiser Turbo, Mitsubishi Pejero, Ford, Mercedes keluaran terakhir, di samping tentu saja mobil nasional, Proton Saga. Bandingkan dengan Long Midang, Long Bawan atau Kota Nunukan sekali pun.

Di ibukota kabupaten paling utara Kaltim ini, kendaraan termewah hanyalah Nissan Teranno yang menjadi kendaraan dinas Bupati. Kondisi yang jomplang inilah yang membuat warga Long Midang dan Nunukan umumnya amat tergantung pada daerah-daerah di negeri seberang. Di Ba' Kelalan tidak hanya tersedia sarana umum yang sangat memadai, melainkan juga menyediakan hampir semua barang primer dan sekunder mulai dari bahan makanan sehari-hari, bahan bangunan, perabot rumah tangga, barang elektronik, restoran, tempat wisata hingga kendaraan bermotor.

Di sanalah masyarakat membeli hampir semua kebutuhan sehari-hari setelah menjual hasil pertanian, terutama beras dan ternak. Sebab itu tidak mengherankan kalau harga barang barang kebutuhan pokok di desa ini sangat mahal. Yang masih tergolong murah barangkali hanya beras, sekitar 7 Ringgit (Rp 18.200/) per gantang (= 14 muk atau 4 Kg), sebab merupakan produk setempat.

Beras Krayan sangat digemari masyarakat Malaysia. Baunya wangi dan pulen. Di Miri, sebuah kota penting di Serawak/Sabah, Malaysia, beras Krayan (biasa disebut beras Adan) banyak dijual dan disajikan di restoran restoran. Apalagi di kota distrik seperti Ba' Kelalan.

Ketergantungan warga tidak berhenti hanya pada masalah pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok saja. Dibidang informasi dan hiburan pun mereka sangat tergantung pada negeri tetangga. Ini karena tidak ada siaran radio dan televisi dari Indonesia yang menjangkau sampai ke sana. Penduduk setempat menonton siaran yang dipancarkan oleh televisi Malaysia.

Radio yang jelas terdengar hanyalah siaran yang dipancarkan radio swasta dan pemerintah Malaysia baik dalam bahasa Melayu, Inggris, maupun Cina. Sehingga bisalah dipahami kalau hal hal yang diperbincangkan masyarakat Kaltim di perbatasan cuma seputar perkembangan masalah yang terjadi di Malaysia.

Mereka juga lebih mengenal tokoh tokoh dan pejabat di Tawao, Kuching, Kinabalu, Sampoerna dan Kuala Lumpur. Sedangkan nama nama pejabat dalam negeri termasuk nama Gubernur Kaltim, Bupati Nunukan hingga perkembangan perpolitikan sedikit sekali yang mengetahuinya. Untuk mencapai Ba' Kelalan, warga Long Midang hanya memerlukan waktu sekitar dua jam dengan ojek sepedamotor (umumnya jenis trail rakitan Malaysia). Tapi jika cuma mencapai Desa Buduk Nur, desa terdekat di perbatasan Malaysia, cukup jalan kaki saja selama dua menembus jalan setapak di lembah perbukitan. Hubungan dagang antardua bangsa ini sudah terjalin lama.

Apa lagi, menurut Kepala District Office Ba' Kelalan Jackson Labao, banyak di antara warga Malaysia yang mempunyai pertalian darah dengan warga Long Midang yang umumnya suku Dayak Lundayeh. Hal senada juga diakui Kades Long Midang S Samuel Bangau.

"Keadaanlah yang memaksa kami menjadi lebih suka berhubungan dengan warga asing di Malaysia. Tapi mereka, bagi kami bukan orang asing. Justru kamilah yang merasa asing di negeri sendiri," kata Samuel Bangau.

Sebagai sebuah etalase Indonesia di utara Kaltim, kondisi Long Midang dan Kota Nunukan mestinya tidak boleh tertinggal terlalu jauh dibanding daerah di negeri seberang. Tapi fakta yang terjadi selama 63 tahun Indonesia merdeka ternyata sudah seperti itu. Entah sampai kapan keadaan jomplang seperti ini bisa diseimbangkan. Sementara dari hari ke hari, sumberdaya hutan di daerah perbatasan tersebut terus terkikis oleh aksi penebangan ilegal. Aksi penyelundupan pun juga bertambah marak. Begitulah, persoalan-persoalan perbatasan agaknya menjadi makin ruwet saja. ***

TERSEDIANYA jalan darat yang memadai menuju Ba' Kelalan (Wilayah Negara Bagian Serawak, Malaysia) sangat didambakan warga Long Midang dan Kecamatan Krayan. Jalan tradisional berupa jalan setapak yang ada selama puluhan tahun menjadi jalur perdagangan penting antarwarga di kedua negara tersebut, terutama masyarakat Krayan yang selama ini memiliki ketergantungan amat tinggi terhadap negeri tetangga.

Tapi kondisinya kerap berlumpur bahkan tidak bisa dilalui bila hujan turun. Kalau saja janji pemerintah untuk meningkatkan ruas jalan itu dapat direalisasikan, setidaknya mereka tidak akan lagi terisolasi ke luar negeri. Dalam jangka pendek, membuka isolasi ke luar negeri ini agaknya yang harus lebih dulu dipecahkan ketimbang membuka isolasi ke dalam negeri (Malinau).

Beras merupakan produk andalan warga Long Midang dan warga desa lainnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Sekitar 90 persen dari 9.286 jiwa penduduk Krayan yang menghuni areal seluas 3.114 Km2, dengan kepadatan hanya 2,98 jiwa per Km2, adalah petani. Beras Krayan sudah dikenal luas hingga Ba' Kelalan, Miri dan sejumlah daerah lain di Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Warga setempat menyebutnya sebagai beras adan yang memiliki rasa khas, pulen dan beraroma wangi. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mereka juga menjual atau menukarkannya dengan barang-barang kebutuhan lain di Ba' Kelalan. Di Negara Bagian Serawak itu, beras dijual seharga 7 Ringgit Malaysia per gantang (sekitar 4 Kg). Demikian pentingnya beras bagi masyarakat Krayan, sehingga mereka memiliki kebiasaan menyimpan di tiga tempat. Yakni di lumbung sawah, lumbung rumah, dan lumbung desa (gereja).

Di setiap lumbung rumah, rata-rata memiliki persediaan tidak kurang dari 100-200 kaleng beras (1 kaleng = 15 Kg atau setara dengan 1,5-3 ton). Melalui jalan tradisional itu, mereka bisa setiap saat bepergian ke Malaysia. Jalan tersebut terbentang dari Long Bawan menuju Long Api, Buduk Tumu, Long Midang, hingga Ba' Kelalan setelah melalui kaki bukit di garis perbatasan. Beberapa ruas di antaranya bahkan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, meski alat tranpsortasi menuju ke sana umumnya adalah sepeda motor trail rakitan pabrik di Malaysia.

Jalan sepanjang 16 kilometer ke garis perbatasan itu menjadi jalur perdagangan yang sangat penting antarmasyarakat kedua negara. Tapi sayang, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Menjadi becek dan berlumpur jika hujan turun sehingga sulit dilalui bahkan dengan jalan kaki sekali pun. Sejauh ini kurang ada perawatan. Padahal Pemerintah Indonesia-Malaysia melalui forum Sosek Malindo telah menyepakati jalur tersebut sebagai salah satu poros ekonomi antarkedua negara di masa mendatang.

Jalur itu juga telah ditetapkan oleh Pemprov Kaltim sebagai jalan yang akan dibangun bagian dari jalan Trans Kaltim Poros Utara melalui Malinau-Pa' Padi-Long Bawan-Long Midang. Kapan realisasinya? Sejauh ini belum ada target waktu yang pasti. Sebab memang akan diperlukan dana sangat besar untuk mewujudkan rencana pembukaan isolasi tersebut. Sempat muncul rencana untuk membangun jalan baru yang membelah Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang dari Pa' Betung (Krayan-Indonesia) ke Long Pasia (Sabah-Malaysia).

Tersedianya jalan yang memadai di perbatasan memang menjadi target terpenting yang harus dicapai. Bukan saja karena terkait gengsi mengingat sarana jalan di perbatasan di wilayah negeri tetangga sudah tersedia mulus dan lebar mirip jalan tol, lebih dari itu adalah demi kepentingan yang lebih luas yakni membuka isolasi geografis yang selama berpuluh tahun ini menutupi bumi Krayan.

Tetapi rencana itu kandas setelah ditentang pegiat lingkungan. Ya kalau pada akhirnya dilakukan dengan cara menebangi kayu di kanan kiri di sepanjang jalan yang akan dibangun sehingga merusak ekosistem TN Kayan Mentarang, buat apa? Menurut catatan WWF Indonesia Kayan Mentarang Project, celakanya, karena -- dengan alasan -- dana minim, rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 100 Km itu akan dilakukan dengan jalan model kompensasi. Artinya, pihak investor yang bersedia (Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Perbatasan Kaltim=YP3KT bekerja sama dengan Sabah Forest Industrty=SBI) akan diberi kompensasi berupa hasil hutan kayu sepanjang jalan selebar 3 Km.

Dengan cara ini, maka kerusakan keanekaragaman hayati yang akan terjadi sebanding dengan dua kali lipat dari nilai kayu yang diambil dan dampak kerusakan ekologinya akan menjadi empat kali lipat. Mengerikan untuk dibayangkan kerusakan lingkungan seperti apa yang akan terjadi, apabila ada land clearing dalam area seluas 60.000 hektare di TN Kayan Mentarang.

Arif Data Kusuma, Awareness & Education Officer WWF Indonesia Kayan Mentarang Project di Tarakan, mengatakan, saat ini investor tersebut memang sudah mundur sehingga Pemkab Nunukan juga tidak bisa melanjutkan rencana tersebut. Namun bukan berarti rencana itu tidak akan dihidupkan lagi. Soal investor bisa siapa saja. "Karena itu penting untuk membuat komitmen kuat secara multipihak agar rencana itu dikubur dalam-dalam dan tidak pernah akan direalisasikan," kata Data.

Banyak jalan menuju roma. Banyak pula jalan menuju Malaysia. Tergantung kita, mau memilih jalan yang mana agar isolasi bisa terbuka dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Krayan dan perbatasan Kaltim bisa tertingkatkan. Kalau rencana investor (Pa' Betung-Long Pasia) yang diterapkan, dampaknya akan sangat merugikan lingkungan. Terlalu besar pertaruhannya. Lagi pula, bukannya masyarakat yang akan diuntungkan -- karena kenyataannya di sepanjang ruas itu tidak melalui pemukiman kecuali pemukiman di ujung-ujung jalan -- justru aktivitas illegal logging ke Malaysia akan kian marak.

Sedang kalau jalur Long Bawan-Ba' Kelalan yang ditingkatkan, setidaknya empat masyarakat kampung di sepanjang ruas jalan itu akan merasakan manfaat besar. Terlebih topografinya lebih memungkinkan, di dataran rendah dengan kemiringan di bawah 40 persen. Ke depan, jalur ini juga bisa mejadi cikal perluasan pasar tidak hanya ke Serawak, melainkan bisa dikembangkan ke Brunei dan Singapura lewat Lawas. Artinya, isolasi ke luar negeri bisa terbuka, isolasi ke dalam negeri pun juga terbuka dengan membuat jalan lanjutan menuju Malinau. ***

NIAT untuk membangun kawasan perbatasan Kaltim Malaysia sudah berulangkali diungkapkan oleh pejabat. Mantan Gubernur Kaltim Suwarna misalnya setidaknya sudah empat kali mengunjungi Long Midang, juga pernah mengemukakan keinginannya melihat masyarakat perbatasan maju, dan bisa membangun ruas jalan menuju ke sana.

Gubernur Kaltim sekarang, Awang Faroek Ishak ketika kampanye juga memberikan perhatiannya yang besar untuk membangun perbatasan. Ia pun telah membentuk badan khusus yang menangani perbatasan dan menunjuk seorang putera dayak sebagai pemimpin lembaga itu. Tetapi, masalahnya tidaklah sederhana. Diperlukan dukungan dana yang besar serta dukungan politis yang kuat dari pemerintah pusat dan kalangan legislatif.

Pemerintah RI sendiri sebenarnya sudah sejak 15 tahun lalu memiliki rencana membangun kawasan perbatasan. Tidak cuma membangun Desa Long Midang, Simenggaris dan Sei Pancang sebagai tiga bording area di Kaltim, tapi rencana itu mencakup keseluruhan wilayah perbatasan Kalimantan-Sabah dan Serawak (Malaysia) yang terbentang sejauh 3.000 Km.

Pemikiran itu sempat dituangkan dalam bentuk Keppres No 44 Tahun 1994 dengan membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan (BP3WPK). Sayang, badan yang diketuai Menhankam bersama 13 anggota, termasuk Pangdam VI/TPR, Gubernur Kaltim dan Gubernur Kalbar itu tidak segera membuat gebrakan nyata di lapangan.

Kalau pun ada yang disebut gebrakan hanyalah skala kecil-kecilan yakni berupa program ABRI Manunggal Desa (AMD) dengan membangun ruas jalan-jalan desa di kawasan perbatasan. Tapi umumnya tak lebih sebagai simbolis sebab ruas-ruas jalan itu tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan, sehingga kurang bisa lama bermanfaat bagi masyarakat. Sementara hak monopoli pengelolaan hutan di sepanjang perbatasan yang dulu pernah diberikan pada PT Yamaker -- perusahaan HPH milik yayasan ABRI -- di sisi lain malah menimbulkan konflik konflik terpendam dengan warga setempat.

Niat pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan kepada pihak Yamaker sebenarnya baik, agar kawasan itu terjaga dari aksi pencurian oleh pengusaha dari Malaysia. Tapi maksud niat saja rupanya tidak cukup. Kendati hak monopoli PT Yamaker bersama Keppres 44 tahun 1994 sudah dicabut, tak berarti masalah selesai. Penunjukan Perum Perhutani, BUMN di bawah Departemen Kehutanan, adalah model lain dari suatu monopoli dan tidak memberikan solusi apapun dalam membangun masyarakat dan kawasan perbatasan.

Dan kini, masyarakat di wilayah utara berkeinginan membentuk sendiri menjadi provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Provinsi ini terdiri lima daerah yakni Tarakan, Bulungan, Nunukan, Laminau, dan Tana Tidung. Kaltara diharapkan bisa menjawab kesulitan yang dihadapi masyarakat di wilayah utara selama ini, termasuk perbatasan. Mereka ingin Kaltara bisa terbentuk sebelum Pemilu 2009. Tapi pemerintah pusat sudah memberikan sinyal bahwa tidak ada pemecahan daerah baru hingga Pemilu 2009.

Pemerintah RI agaknya tak pernah mau belajar dari kesalahan, tidak mau memahami akar persoalan yang timbul. Kesenjangan sosial ekonomi yang berpuluh puluh tahun diderita masyarakat, akibat hak monopoli dalam pengelolaan SDA setempat, ternyata masih belum membuat pemerintah bersedia meninjau ulang kebijakannya terhadap perbatasan. Haruskah kesenjangan ekonomi, sosial dan buadaya di wilayah etalase Indonesia itu akan terus terjadi? Haruskah mereka terus terasing di negeri sendiri? (@)

Tidak Tahu Siapa Preside
Tak Tahu Nama Presiden RI

Tanyalah kepada warga Desa Long Betaoh, Kabupaten Malinau siapa Presiden RI sekarang. Hampir dipastikan mereka akan celingukan, tidak tahu harus menjawab apa. Bukan malu. Tapi memang tidak tahu nama dan wajah Presiden kita. Desa itu berjarak hanya tiga kilo meter dari pos perbatasan.

Selama ini mereka jarang melakukan kontak sosial maupun dagang dengan daerah lain di dalam negeri. Kebutuhan sehari-hari mereka datangkan dari negeri tetangga, Malaysia. "Mereka tidak pernah tahu siapa presiden kita, tapi bila ditanya perkembangan politik dan hiburan di Malaysia mulai dari Perdana Menteri hingga artis Malaysia, mereka tahu. Sebab siaran TV yang bisa ditangkap di daerah ini hanya siaran TV dari Malaysia," jelas Ingkong, tokoh warga setempat.

Semenjak Indonesia merdeka tidak pernah satu pejabat pemerintah atau kepala daerah yang datang mengunjungi mereka, kecuali Bupati Malinau Dr Drs Marthin Billa, pada bulan Noveber tahun lalu. Kedatangan orang nomor satu di Malinau itu tidak lain untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Long Betaoh melalui program pemerintah daerah yakni Gerbang Dema serta melalukan peninjauan jalan menuju pos perbatasan.

Pembangunan jalan inipun dikerjakan oleh warga setempat tanpa sedikitpun bantuan dari pusat dan provinsi. Terbukanya jalan ini mempermudah masyarakat mencari kebutuhan sembako, karena jika sebelumnya masyarakat berjalan kaki selama lebih kurang 2 hari menuju Panggung, sekarang setelah jalan dibuka, warga sudah bisa menggunakan kendaraan roda empat yang nota bene milik negara Malaysia hanya dalam waktu 1,5 jam saja sudah sampai di pos perbatasan.

"Bantuan dari Pemkab Malinau memang ada dan cukup meringankan kami tapi untuk membuat jembatan saja sementara perawatan jalan maupun agregatnya belum pernah diberikan dan kita sebenarnya mengharapkan adanya kepedulian pemerintah pusat dan provinsi namun hingga kini hanya dimulut saja dan apabila jalan sudah rusak maka bukan tidak mungkin masyarakat kembali ke pola awal yakni memikul barang selama 2 hari perjalanan", kesalnya.(@)

photo credit by humas prov/malinau

Read More......

Bermimpi Main Golf di Bukit Soeharto

oleh achmad bintoro

BUKIT Soeharto tak pernah berhenti menjadi polemik dan bahan diskusi. Ketika kawasan lindung ini berulangkali menjadi sasaran amuk si jago merah -- yang selalu berkobar pada setiap musim kemarau panjang selama kurun tahun 1982-1998 hingga pernah membuatnya meranggas dan nyaris ludes -- banyak perhatian tertuju kepadanya. Berbagai kalangan juga geger saat mencuat keinginan untuk mengeksploitasi kandungan batubara di dalamnya yang disusul oleh penekenan Perpu No 1/2004. Kini ternyata tak sekedar keinginan. Polda Kaltim menemukan aktivitas sejumlah perusahaan mengaduk-aduk batu bara di dalamnya. Unmul pun pernah tergerak menata dan menjadikan sebagian dari kawasan itu sebagai lapangan golf dan tempat wisata.

SUDAH teramat sering saya melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Jalan ini membelah kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (populer disebut Taman Hutan Raya = Tahura) seluas 61.850 hektare tepat di tengah. Tapi baru pada beberapa pelintasan kali terakhir saya menyadari bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata khas.

Jalur sepanjang 103 kilometer yang dulu saya anggap biasa saja bahkan acapkali membosankan, entah kenapa akhir pekan lalu terlihat lain di mata saya. Terutama setelah beberapa menit saya memasuki kawasan yang merentang sejauh kurang lebih 23 kilometer (Km) dari Km 38 hingga Km 61. Saya melihat pemandangan yang asri oleh rindangnya pepohonan yang berjajar rapat di sepanjang kiri kanan jalan. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya lihat selama bertahun-tahun menyusuri banyak ruas jalan kota dan pedalaman di provinsi seluas 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya saya tidak lagi melihat dominasi belukar dan ilalang serta pohon yang meranggas seperti beberapa tahun lalu. Memang kegersangan masih tampak ketika melintas beberapa kilometer hingga pos polisi kedua Samboja yang kebetulan sudah berdiri banyak pemukiman. Juga karena adanya beberapa titik kawasan hutan dan lahan di Km 50-60 yang menghitam dan coklat akibat bekas terbakar. Namun selebihnya merupakan jalur hijau, setidaknya kawasan terdekat di sepanjang kiri kanan jalan.

Ruas jalan ini merupakan koridor pepohonan atau etalase hutan hujan tropika, meski sejauh itu saya hampir tidak melihat adanya deretan pohon alam semacam meranti, kapur, ulin dan bengkirai. Yang ada umumnya pohon jenis cepat tumbuh seperti albisia dan akasia mangium. Jendela mobil saya buka. Pengatur udara di dalam mobil pun segera saya matikan, sekedar untuk lebih memastikan bahwa pemandangan yang saya lihat di sepanjang ruas jalan ini memang menyejukkan adanya. Dan memang benar. Saya merasakan semilir angin segar lembut membelai wajah, berhembus di antara aroma khas getah dan kulit pepohonan yang lembab. Beberapa daun yang menguning tampak berguguran, terbang tidak tentu arah dibawa angin.

Tiba-tiba saja saya menjadi tergerak mengurangi kecepatan mobil, sebelum akhirnya berhenti tepat di bawah rindang pepohonan yang berderet di pinggir jalan, di sekitar Km 55, tak jauh dari camp zona hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola Fahutan Unmul -- hanya supaya bisa lebih berlama-lama di sini. Saya rupanya tidak sendiri. Di depan sudah berjajar belasan kendaraan pribadi, juga sejumlah truk. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebagian turun dari mobil.

Ada yang menguap dilanjutkan dengan meliuk-liukkan pinggang ke kanan-kiri, ke depan-belakang, layaknya sedang senam kesegaran jasmani. Perjalanan menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok agaknya telah membuat anggota badan menjadi tegang dan pegal. Sebagian lainnya menuju kedai kopi, sebagaimana dilakukan empat pemuda yang mobil kijangnya diparkir menyusul di belakang saya.

Kedai sederhana beratap daun rumbia yang terletak tidak jauh dari kolam buatan di kawasan itu sudah penuh sesak. Nyaris tak ada lagi tempat duduk kosong. Mereka meninggalkan seorang temannya yang sempat celingukan sebelum kemudian bergegas menyembunyikan diri di balik pohon akasia besar untuk buang air kecil. Jam di tangan menunjuk rembang tengah hari.

Cuaca siang itu cukup cerah. Matahari sedang panas- panasnya. Sudah lama memang hujan tidak mengguyur. Tapi toh tidak sampai menyentuh kepala. Rapatnya pepohonan yang meriap dan menjulang di sepanjang jalur tersebut telah mampu meredam panas teriknya.
***

SAYA menjadi teringat pemandangan serupa di Kebun Kopi, Kabupaten Donggala (Sulteng), sebuah daerah perbukitan yang terletak di jalur Trans Sulawesi menuju Kabupaten Poso, sekitar 90 kilometer dari Kota Palu. Daerah ini menjadi persinggahan para pengemudi kendaraan. Mereka biasa istirahat sambil menikmati seduhan kopi panas dan aneka masakan pegunungan yang tersedia di sejumlah kedai yang berderet di pinggiran jalan.

Kedai-kedai itu dibangun secara sederhana dari bahan kayu dan bambu setempat di atas ketinggian bukit dengan latar hijau perkebunan lada, kopi, cengkeh dan tanaman sayur mayur penduduk. Jika di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor, kita juga bisa melihat pemandangan serupa berupa kedai-kedai kecil jagung bakar dan penjual ubi Cilembue hingga restoran terkenal Rindu Alam dengan latar hijau perkebunan teh.

Di Kebun Kopi tersedia banyak sayur mayur seperti kacang panjang, bayam, wortel, buncis, kentang dan aneka buah hasil produksi petani setempat yang biasanya laris dibeli sebagai oleh-oleh. Selain dijamin masih segar, harganya pun sangat murah. Sayur-sayur itu kebanyakan dijual sendiri oleh para petani dengan cara menjajakannya di atas tikar plastik dan bangku panjang di sekitar kedai.

Sungguh, saya membayangkan suasana itu juga bisa terjadi di Bukit Soeharto. Dan saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Potensi ada. Tinggal bagaimana merehabilitasi, menata dan mengembangkannya. Unmul Samarinda yang memiliki hak pengelolaan atas zona hutan pendidikan seluas 20.271 hektare di kawasan itu rupanya mulai menyadari potensi wisata terpendam ini. Karena itu Prof Rachmad Hernadi, Rektor Unmul, menantang dan mengajak investor atau siapa pun yang bersedia menata dan mengembangkan kawasan lindung tersebut.

Melalui iklan di koran, Rachmad berkeinginan membangun lapangan golf, agrowisata, restoran, kolam pemancingan, dan wisata alam. Selain tentu saja akan menatanya menjadi lebih baik sebagai pusat koservasi hidrologi serta hutan pendidikan dan penelitian kehutanan. "Tapi ini baru mimpi, ini pikiran jauh kita ke depan dan butuh investor yang bermodal besar. Melalui iklan diharapkan ada yang berminat berinvestasi sebab investasi bidang pengelolaan hutan sangat mahal," kata Rachmat.

Mengapa harus lapangan golf? Rektor mengakui rencana ini memiliki nilai strategis setidaknya sebagai usaha meningkatkan prestise daerah."Syukur-syukur ada orang dari Malaysia atau dari mana yang memilih main golf di sana. Hal itu akan meningkatkan citra Kaltim, karena selama ini orang-orang kaya dari luar misalnya Malaysia, hanya kenal Pulau Batam sebagai tempat bermain golf," ungkapnya.

Rachmad berusaha meyakinkan bahwa rencana pembangunan lapangan golf serta sarana rekreasi lainnya tidak akan menganggu konservasi lahan di kawasan hutan tersebut. Lapangan golf aman dari gangguan banjir sebab semua ditutup atau dikaver vegetasi, dan tidak ada ruang terbuka sehingga bisa menjadi daerah wisata yang baik. "Selain itu, kawasan hutan juga akan menjadi lebih indah, lebih produktif dan mengundang ketertarikan orang-orang dari luar. Hanya investasinya memang lebih mahal," kata guru besar di Fakultas Pertanian Unmul ini mencoba meyakinkan.

Saya sendiri tidak pernah bermain golf. Juga tidak pernah terlintas dalam pikiran maupun angan bahwa suatu saat ingin main golf, meski saya merasa sudah cukup familiar dengan jenis olahraga ini sejak beberapa tahun lalu, ketika sempat menjadi kedi di lapangan golf mini (tempat latihan memukul) di kampus Unmul Gunung Kelua. Jenis olahraga itu terlalu eksklusif dan terlalu mahal bagi saya. Bukan hanya soal peralatannya yang mahal, isi kantong pun harus tebal untuk membayar kedi, membayar members club, dan untuk taruhan.

Tapi saya sangat sependapat kalau ada yang membangun lapangan golf di kawasan Bukit Soeharto. Bagi saya, lapangan golf dan penyediaan sarana wisata lain yang digagas Unmul di sepanjang jalan raya ini akan menjadi salah satu pintu pembuka yang efektif bagi upaya pengembangan wisata setempat yang akan memberikan multi dampak secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini kita hanya dapat melewatkan begitu saja kawasan lindung itu, hanya karena ketiadaan sarana prasarana yang memadai. Kawasan itu mestinya bisa memberikan alternatif rehat yang menyenangkan dan mengesankan bagi siapa saja dalam perjalanan Balikpapan- Samarinda atau sebaliknya. Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi-mimpi itu bisa terwujud?

Yang pasti, ini bukan cuma menjadi mimpi Rektor Unmul seorang. Saya dan puluhan orang yang kemarin rehat di bawah rindangnya Bukit Soeharto, dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang tengah rehat di kawasan Agrowisata di Km 35 dari Samarinda, juga memimpikan hal serupa. Tentu ini perlu sharing dan kepedulian banyak pihak agar Bukit Soeharto nantinya bisa menjadi lebih bermanfaat. Tak cuma bagi peneliti kehutanan serta bagi pengusaha dan penguasa yang mungkin silau melihat besarnya kandungan batubara di dalamnya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan seperti saya yang acapkali melewati jalur tersebut dan memerlukan sekedar tempat rehat yang berkesan dan murah[] KONDISI BUKIT SEOHARTO

NO JENIS PENUTUPAN LAHAN LUAS (HA) PERSENTASE LUAS (%) ========================================================================
1. Hutan 20.890 33,77
2. Tanaman reboisasi 5.449 8,81
3. Alang-alang dan belukar 25.691 41,54
4. Ladang dan kebun penduduk 3.782 6,12
5. Persawahan 50 0,08
6. Pemukiman penduduk 1.460 2,36
7. Lain-lain 4.528 7,32 ========================================================================== TOTAL 61.850 100,00 ======================================================================= Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit (2002)

photo credit jokosantoso

Read More......

Kaltim dan Kisah Negeri Kaya Minyak

Oleh Achmad Bintoro

"Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia"

BAK menyimak sebuah kisah dongeng, masyarakat awam masih terkagum-kagum memandang Indonesia, negeri yang kaya minyak. Terlebih hingga detik ini masih tercatat sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengeskpor Minyak (OPEC). Dan Kaltim adalah salah satu daerah potensial penghasil minyak di Indonesia. Sumur-sumur minyak Kaltim menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional pada tahun 2006 yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BOPD).

INI daerah kaya, Bung! Begitu kesan mereka terhadap Kaltim. Belum lagi produksi gas berikut kekayaan sumberdaya alam lainnya. Apa yang mereka bayangkan tentang Kaltim dan Indonesia kurang lebih sama (mestinya) dengan bayangan kemakmuran negeri-negeri pengeskpor minyak lainnya semacam Angola, Aljazair, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Nigeria, Venezuela, termasuk Brunei Darussalam, tetangga satu pulau.

Tapi, lihatlah ekspresi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tiap ada kenaikan harga minyak di pasar internasional secara drastis. Mendadak para pejabat yang mengurus keuangan negara cemas! Kalangan industri resah. Masyarakat juga gundah. Kecemasan mulai terlihat misalnya saat minyak mintah pada perdagangan di Singapura, Kamis (13/9) pekan lalu, diperdagangkan pada level USD 79,79 setelah sempat menyentuh USD 80,80 per barel. Itu merupakan harga tertinggi pada tahun ini setelah 1 Agustus berada pada level USD 78,77 per barel.

Segera saja terbayang akan beratnya beban APBN untuk menanggung lebih besar subsidi BBM kepada masyarakat. Harga minyak diprediksikan akan cenderung naik hingga tahun depan pada level USD 80 per barel, jauh melampaui penetapan pemerintah dalam APBN Perubahan 2007 sebesar USD 60. Defisit APBN, menurut perkiraan Kurtubi akan bertambah Rp 500 miliar-Rp 1 triliun setiap kenaikan USD 1 per barel.

Ironi memang. Negeri yang katanya kaya minyak dan menjadi bagian dari sedikit negara anggota pengekspor minyak ini, ternyata bukannya tertawa dan sibuk meraup bonanza dari lonjakan harga minyak di pasar internasional. Berkah petrodolar yang dinikmati negara-negara anggota OPEC itu, tidak dirasakan Indonesia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari ekspor. Rakyat malah ketiban "hadiah" berupa kenaikan harga minyak dalam negeri hingga hampir 100 persen yang kemudian menjadi biang kemelaratan berkepanjangan di negeri ini.

Saat itu harga minyak mentah dunia meningkat tajam jadi USD 50 per barel. Asumsi di APBN 2005 dipatok USD 24 per barel. Maka APBN pun babak belur untuk menanggulangi subsidi. Pada tahun 2004, APBN tergerus Rp 63 triliun guna menanggung subsidi akibat meroketnya harga minyak mentah dunia, melampaui estimasi semula yang hanya Rp 14,5 triliun. Ya, barangkali Indonesia satu-satunya negara anggota OPEC yang paling menderita saat terjadi kenaikan harga minyak. Negara-negara lain anggota OPEC bisa meraup petrodolar dalam jumlah yang luar biasa banyak, kita malah defisit. Pada tahun 2002, penghasilan minyak yang mengalir ke negara-negara pengeskpor minyak ditaksir USD 300 miliar, dan naik menjadi USD 970 miliar pada tahun 2006.

Keadaan ini tentu saja jauh dari apa yang selama ini terbayangkan oleh rakyat kecil, masyarakat yang tinggal di gubuk-gubuk kayu sekitar sumur-sumur minyak di Handil, Juata, Senipah, delta Mahakam, Tunu, Sangasanga, dan Bunyu. Mereka tak sempat untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia ternyata bukan cuma pengekspor, tapi juga pengimpor. Bahkan sejak 2004 sudah menjadi net oil importer akibat konsumsi kita lebih tinggi.

Mereka belum sempat memahami bahwa cadangan minyak terbukti nasional Indonesia kian menipis sementara penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru masih belum jelas. Bila kondisi itu terus terjadi, maka dalam waktu kira-kira satu-dua dekade ke depan, negeri ini akan benar-benar bak negeri dongeng dengan sad ending. Akan benar-benar mengalami kelangkaan sumber energi. Minyak identik uang. Kelangkaan sumber minyak berarti kelangkaan sumber- sumber besar pendapatan negara.

Lho, kami belum lagi merasakan nikmatnya bonanza minyak di daerah sendiri, kok kini sudah nyaris habis! Ibarat sedang membangun rumah beton, belum lagi berdinding dan beratap sudah kehabisan dana. Demikian teriakan pilu mereka.

Memang benar bahwa sebagian jalan menuju Desa Senipah sudah teraspal mulus. Benar pula bahwa perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim seperti Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, Pertamina, VICO Indonesia, LNG Badak, Medco Energi bersama BP Migas telah banyak membangun fasilitas publik dan membantu mereka lewat community development (comdev) atau yang belakangan lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi, itu semua belum cukup kalau kenyataannya mereka tidak bisa mandiri.

Pemda sendiri juga belum lagi merasakan kepuasan. Efektif baru tujuh tahun menikmati uang migas melalui bagi hasil migas sebesar 15-30 persen, kendati faktanya tidak sebesar itu yang diterima. Ada sedikitnya 18 item potongan sebelum dana bagi hasil migas itu dibagihasilkan ke daerah, yang membuat Kaltim sebenarnya hanya menerima 3-5 persen. Sehingga sejak 2001 hingga 2007, total jatah bagi hasil migas Kaltim hanya Rp 30,941 triliun.

Selama itu pula terlihat struktur pembiayaan APBD Kaltim masih menggantungkan pada Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Migas, rata-rata 40,15 persen. Artinya, kalau produksi minyak dan gas Kaltim menipis, akan tipis pulalah APBD Kaltim. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih banyak infrastruktur belum terbangun. Penduduk miskin masih besar (21 persen), SDM juga masih rendah. Kemandirian ekonomi belum terbangun.

Diversifikasi Energi
Borosnya penggunaan minyak di dalam negeri dan masih minimnya penggunaan energi alternatif menunjukkan bahwa Indonesia selama ini masih berlagak sebagai negeri kaya minyak. Kita lupa bahwa kita tidak lagi hidup bak di negeri dongeng dengan sumur-sumur minyak yang mampu menyemburkan 1,5 juta barel per hari seperti pada dua dekade dulu, saat awal-awal kita menjadi anggota OPEC dan karena predikat itu kita pernah ditunjuk memimpin negara-negara anggota OPEC.

Padahal kalau mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak bumi terbukti (proven oil reserves) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47 persen dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37 persen dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang di atas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB).

Data lain dari Departemen ESDM juga menunjukkan kondisi kritis itu. Sampai tahun 2004 lalu cadangan minyak Indonesia tinggal 0,8 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan saat ini sekitar 11 miliar barel, dengan cadangan terbukti hanya 5,5 miliar barel. Sehingga, jika tingkat produksi rata-rata 1 juta barel per hari, maka cadangan itu akan habis dalam satu dekade ke depan.

Kenyataannya, rata-rata konsumsi minyak sekarang ini mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan alokasi terbesar untuk sektor sektor transportasi 47 persen, rumah tangga 20 persen, industri 19 persen, dan kebutuhan pembangkit listrik 13 persen. Pos BBM untuk transportasi menjadi kian menggelembung karena tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor. Di beberapa negara lain, penggunaan angkutan massal ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Kendaraan tua cenderung boros BBM.

Syukurlah kesadaran kini sudah mulai timbul, meski agak terlambat karena baru muncul setelah kita mengalami defisit minyak, bahkan gas. Sudah mulai ada kecemasan tentang krisis energi yang akan melanda kita. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai mengusik pikiran, apa yang akan terjadi jika minyak menipis, bahkan habis? Beralih ke gas bumi dan batubara? Bagaimana pula jika sumber-sumber energi fosil itu ternyata juga akan habis? Bukankah cadangan gas bumi kita cuma 90 TSCF dan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton, yang bila tidak ditemukan cadangan terbukti baru, gas bumi akan turut habis dalam waktu 30 tahun dan batubara 50 tahun ke depan?

Lalu apa langkah kita? Peraturan Presiden No 5/2006 memberi harapan baru adanya kebijakan energi nasional yang lebih baik, yang tak lagi menumpukan penggunaan pada cadangan minyak. Minyak ditempatkan pada urutan ketiga, setelah batubara dan gas. Untuk itu diproyeksikan dua sumber energi, energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi minyak dan gas.

Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Pemerintah Tiongkok misalnya berhasil mengkonversi penggunaan minyak dan batubara ke gas hingga sekaligus bisa meningkatkan kompetisi industri mereka. Meski terlihat ironi mengingat sebagian gas tersebut justru berasal dari Indonesia. Semua langkah itu diharapkan sudah bisa menghasilkan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui Inpres No 10/2005 juga telah mencanangkan gerakan hemat energi. Namun langkah ini baru akan tepat dan bermakna apabila akar permasalahan energi yang selama 30 tahun terpaku pada energi fosil dikoreksi dan ditata ulang secara lebih maksimal serta komprehensif, diiringi dengan optimalisasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan secara maksimal supaya ketergantungan pada BBM bisa dikurangi bertahap.

Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Termasuk dengan lebih menyeriusi kebijakan "energi hijau" yang sudah dijalankan.

Dan yang tak kalah penting adalah agenda diversifikasi dan konversi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu ke depan kita tidak mengalami krisis energi, tidak lagi tergantung pada energi fosil, terbebas dari ancaman pemanasan global, dan relatif bisa lebih tenang tanpa diombang-ambing oleh harga minyak internasional yang belakangan selalu membuat kita semua jantungan.

Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia (*)

photo credit by inilah.com

Read More......

Seorang 'Rasul' di Priok dan Kiamat 2012

Dia tak punya jemaah. Berdakwah lewat blog, kini diburu polisi Tanjung Priok.

DI Facebook, seorang anak muda nekad menyebut dirinya rasul Tuhan. Siapa membacanya mungkin berpikir dia gila. Tetapi bagi Sakti Alexander Sihite, warga Tanjung Priok itu, nubuatnya sebagai rasul kian kuat, justru karena dia ditolak. Bukankah para nabi awalnya kerap dihujat?

Dia menembus jalur maya, dan ribuan orang menjenguk profilnya di Facebook. Di sana, tak ada pujian kecuali caci maki. Pada mulanya dia muncul di sebuah blog, dengan header hijau cerah tertulis: "Sakti A Sihite, Manusia biasa yang dijadikan Tuhan sebagai utusan-Nya". Ada alamat email, dan nomor telepon genggam. Dia begitu percaya diri.

Mengaku besar dalam tradisi Islam, sang `rasul' menolak tradisi khitan. Dia menegaskan dirinya rasul, bukan nabi. Itu sebabnya dia yakin tak melawan keyakinan Islam bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, atau khataman nabiyyin. Selain Qur'an, dia membaca semua kitab suci. Dia menolak sumber lain, termasuk hadith, yang menurutnya "banyak dipalsukan".

Kritiknya atas tradisi agama seperti sebuah gumam. Tampak Sihite kecewa pada angkara umat beragama. Dia, misalnya, menyebut Allah dengan "Tuhan", karena tak ingin sengketa soal kata itu hanya memantik perseteruan berdarah antar umat.

Barangkali dia berangkat dengan kekecewaan. Seperti ditulisnya, dia membenci umat yang terbelah karena mazhab, atau perbedaan pikiran. Baginya, Tuhan itu satu, dan dia ingin Zat Maha Kuasa itu menjadi milik semua.

Atau dia juga gusar karena agama, yang harusnya membawa kebahagiaan, justru memberi banyak soal bagi manusia. Di Malaysia, misalnya, segepok kitab Injil ditolak masuk ke negeri itu karena memakai kata "Allah'. Kata itu, ujar penguasa setempat, sudah lebih dulu milik kaum Muslim. Di Bosnia, umat Muslim diburu dengan kebuasan tak terbayangkan. Tak kurang, di negeri ini kita mengingat kisah sedih Ahmadiyah. Para jamaahnya harus meninggalkan masjid tempat mereka bersujud kepada Tuhan.

Perang atas nama agama meletus sejak berabad-abad silam, tapi amis darahnya terus merambat sampai zaman ini. Semuanya yakin Tuhan "Yang Maha Pengasih" berada di pihak mereka. Tapi Sihite toh bukan `rasul' dengan mukjizat. Dia tak punya apa-apa. Dia tak bisa apa-apa meredam angkara berabad-abad itu. Dia cuma bisa memberi tanda seru: sebaiknya kaum beragama kembali inti ajaran Tuhan, pada kitab masing-masing.

Dia juga tak mengguncang, misalkan, seperti ramalan kiamat pada 2012 itu. Anda yang telah menyaksikan dahsyatnya kehancuran, seperti tergambar pada kehebohan film 2012 di sejumlah bioskop itu, mungkin akan kehilangan nafsu mengejar apa pun di dunia.

Kiamat? Ini kelebihan Sihite. Dia tak risau tentang akhir zaman, yang bagi sebagian orang adalah mimpi buruk. "Waktu persis kiamat adalah rahasia Tuhan," ujar sang `rasul' melalui telepon genggam. Keyakinan akhir zaman segera tiba, juga membakar perang berlarut-larut antara Yahudi, Kristen dan Islam. Semua ingin segera tuntas sebelum bumi digulung, dan langit runtuh, seperti disitir Lawrence E Joseph dalam buku Apocalypse 2012.

Tapi, Sihite serius. Anak muda bermuka tirus dan keras itu, memilih berhenti bekerja demi `berdakwah' di blognya. Dia sarjana hukum, dan sempat menjadi staf bagian legal di satu perusahaan penerbangan. "Saya berhenti, dan kini saatnya saya menyampaikan ajaran Tuhan", ujarnya.

`Kerasulan'nya datang, seperti diakui Sihite, dari mimpi. Dia mengalami hal mistis sejak dua tahun silam. Puncaknya, pada 1 Ramadan dua tahun lalu, Sihite melihat ruh Tuhan. Dia, seperti diakui Sihite, berupa cahaya atau energi hijau, dan datang "memenuhi rongga dada saya," tulisnya di blog, dengan tajuk "Pertanyaan Seputar Kerasulan". Sang `rasul' menulisnya dalam bentuk FAQ (frequenly asked questions).

Induksi energi itu, kata Sihite, seperti membakar jantungnya. Lalu, ada suara, sayup tapi terang dan berulang-ulang, "engkau adalah rasulullah, engkau adalah rasulullah.". Tiga pekan kemudian, Sihite menyatakan dirinya sebagai rasul.

Sihite tak berapi-api, dan mungkin juga harus lebih senyap kelak. Majelis Ulama Indonesia akan menyelidiki kegiatannya, seperti diungkap Ketua MUI Ma'ruf Amin: "Jika meresahkan, Sihite bisa diseret ke pengadilan".

Kita tak tahu bagaimana akhir kisahnya. Tak penting, apakah si `rasul' benar atau salah, karena kepercayaan kepada nabi adalah bagian dari iman.

Sebuah gumaman semestinya tak harus diredam dengan kekuatan. Sihite tak punya jemaah, atau tempat ibadah. Dia juga tak mengajak orang pindah agama. "Saya ingin orang beragama dengan benar. Jadilah Muslim yang benar, atau Nasrani yang benar," ujarnya.

Tapi, "yang-benar" itu tak gampang didiskusikan, di satu wilayah dimana pembicaraan tentang agama masih penuh sangkaan. Sihite mungkin akan dihujat lebih dalam, jika dia dinilai meresahkan. Polisi telah menyatakan akan memburu pemuda penyewa kamar di Jalan Swasembada Timur, Tanjung Priok itu. Mengaku menjadi nabi, kata polisi setempat, bisa dijerat Pasal 156 KUHP, dengan tuduhan penistaan agama.

Sesuatu "yang-benar", sepertinya harus selalu menentramkan. Sihite tak berapi-api. Dia memang tak percaya kiamat tiba tiga tahun lagi. Tapi mungkin dia harus menghadapi satu `kiamat' lain: mereka yang murka atas ucapan si `rasul'.

Sumber: Oleh Nezar Patria Vivanews 23 November 2009

Read More......

Komunikasi Politik Masih Tersendat

Oleh Achmad Bintoro

SEKITAR 40 kursi di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur, sebelah ruang kerja Sekprov Kaltim, sudah hampir penuh saat saya tiba. Tapi empat kursi di depan kosong. Saya dan rekan-rekan wartawan lain, korespoden, berikut pimpinan berbagai media di Kaltim masih menunggu Gubernur Awang Faroek Ishak.

Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, seusai mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub.Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Di deret kursi sebelah kiri, tempat saya duduk, Wapemred Kaltim Post Syafril Teha Noer sedang berbincang ringan dengan Kepala Biro LKBN Antara Iskandar Zulkarnaen serta Pemred Majalah Bongkar Charles Siahaan. Maturidi, Kepala Biro Tribun Kaltim di Samarinda, nimbrung bersama mereka. Di deret kursi lain terlihat TVRI Kaltim, RRI Samarinda, pimpinan harian dan tabloid lain, beberapa wartawan senior, serta para koresponden media cetak dan elektronik Jakarta.

Pukul 08.05, Gubernur akhirnya masuk ruang rapat. Satu per satu kami disalami. "Hai, Bin. Apa kabar? Lama tidak kelihatan," sapanya. Ia mengisi tempat duduk di depan, didampingi M Jauhar Effendi, Karo Humas Setprov Kaltim saat itu. Pandangannya sekilas menyapu semua kursi yang sudah terisi. Awang melebarkan lagi senyumnya. Agak mengejutkan memang. Biasanya, rekan- rekan pers paling malas untuk menghadiri undangan pagi.

"Pertemuan semacam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu kita buat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang. Pertemuan atau Coffe Morning ini diawali santap bersama. Nasi kuning telah terhidang di setiap meja.
*****

AWANG menyatakan tidak ingin ada miskomunikasi, baik dengan pers maupun masyarakat. Karenanya pertemuan semacam itu menjadi penting dan ia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa pula berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak pernah ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi itu karena faktor-faktor itu. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab hanya sepotong-potong oleh gubernur. Publik pun bingung.

Sebutlah gagasan membangun jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda. Beberapa bulan kemudian berganti menjadi freeway. Awang tak mau lagi menggunakan istilah tol. Hingga acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jalan tersebut, di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009, Awang masih menyebut freeway. Tapi, seminggu kemudian, Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah menyatakan sepakat menerima usulan anggota Komisi III DPRD Kaltim untuk mengubah konsep freeway menjadi tol.

Ketua Komisi III H Syahrun mengaku ragu konsep freeway bisa diwujudkan. Kalaupun nantinya terwujud, ia khawatir masyarakat akan menilainya sebagai pembohongan publik. Satu sisi selalu digemborkan sebagai freeway sehingga masyarakat kelak tidak perlu dikenai tarif. Kenyataannya pemprov mengajak pula investor. Kalau investor dilibatkan, dengan sendirinya akan memungut tarif layaknya jalan tol.

"Nah, kalau ini kita setujui, kan kita di DPRD yang kena getahnya. Jadi, kenapa tak sekalian saja dibangun tol, tak usah lagi digemborkan sebagai freeway" kata Syahrun.
Syahrun baru periode ini duduk di DPRD Kaltim. Selama ini ia menjadi pengurus Partai Golkar. Ia juga bos dari perusahaan yang banyak menggarap proyek pemerintah terutama dibidang konstruksi, baik jalan maupun bangunan. Ketua Gapensi Kaltim ini kini sudah mempunyai sebuah mal, Plaza Mulia. Saat peresmian pembangunan freeway di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009 lalu, ia tidak diundang oleh Pemprov. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal pun tidak diundang. Mukmin membenarkan bahwa dirinya tidak diundang. "Saya hanya ditelpon Pak Awang usai acara itu, intinya minta dukungan dewan. Yah, saya hanya bilang, kita lihat saja nanti," jelasnya.

Sebut pula masalah divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) pasca-pencabutan gugatan arbitrase. Banyak pertanyaan publik yang belum terjelaskan. Misalnya, kenapa gubernur tidak meneruskan gugatan arbitrase? Padahal banyak analisis meminta Kaltim lebih baik memilih opsi itu. Kalaupun damai yang dipilih, kenapa gubernur tak ngotot untuk menagih kompensasi Rp 285 miliar pada BUMI? Kenapa setelah BUMI dianggap wanprestasi, gubernur tidak kunjung bersikap secara jelas serta tegas?

Publik melihat ada perbedaan sikap yang ditunjukkan Awang Faroek terhadap divestasi PT KPC kali ini dengan ketika dia masih menjadi Bupati Kutim. Saat itu, Awang Faroek terlihat sebagai sosok pejuang yang gigih untuk masyarakat Kaltim.

"Yang saya tahu, Pak Awang itu memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan divestasi saham KPC untuk Kutim dan Kaltim. Itu terlihat sejak beliau Bupati. Apalagi jika baca bukunya, kita akan lebih tahu betapa kuatnya komitmen beliau memperjuangkan hak rakyat Kaltim lewat divestasi saham KPC," kata Isran Noor saat saya telpon akhir Pebruari silam.

Buku yang dimaksud Isran adalah sebuah buku setebal 487 halaman berjudul "Divestasi Saham KPC: Memperjuang Hak Rakyat Kalimantan Timur." Buku ini ditulis Awang Faroek ketika dia menjadi Bupati Kutim dan bersiap bertarung melawan Suwarna AF dalam Pilgub Kaltim. Buku itu dicetak kali pertama Mei 2003.

Menurut Awang Faroek, dalam bukunya, adalah pantas di daerah yang kaya sumberdaya alam, masyarakatnya juga harus hidup sejahtera. Itulah mengapa ia berjuang keras agar dalam divestasi saham KPC, Pemkab Kutim mendapat bagian yang memadai. Apalagi karena PT KPC memang beroperasi di wilayah Kutim.

Barangkali tulisan di buku tidak harus dimaknai secara sama saat berhadapan dengan kenyataan? Semestinya tidak.
*****

SEKALI lagi, ini sebuah problem komunikasi. Ada komunikasi politik yang tersendat. Komunikasi tersendat, bisa karena faktor kesibukan Kepala Biro Humas Zairin Zain (sekarang) dan Gubernur. Bisa pula karena ada sesuatu yang disembunyikan. Apa pun itu, penting dibangun sebuah komunikasi yang baik dan terbuka dengan semua pihak untuk membangkitkan interes dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Kalau saja komunikasi terjalin baik, barangkali seorang Carolus Tuah tidak perlu bersikap sinis dalam mengapresiasi gagasan Awang Faroek. "Lihatlah Gubernur. Di mana pun dan kapan pun bicara, kalau bukan soal Maloy pasti Freeway," sindir Tuah. Tuah Direktur Pokja 30 Samarinda, sebuah LSM yang memberi perhatian terhadap masalah kebijakan publik. Dengan begitu energi gubernur dan pejabat pemprov bisa lebih fokus untuk benar-benar menyelesaikan 10 persoalan yang sudah diinventarisir di awal pemerintahan, dan tidak terkuras hanya untuk melakukan counter atau menutupi sesuatu.(*)


10 PERSOALAN KALTIM
1. Kemandirian dan kedaulatan pangan
2. Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Keterbatasan akses dalam permodalan
5. Pelayanan publik masih buruk
6. Mutu lingkungan merosot
7. Memacu iklim investasi
8. Kualitas pendidikan
9. Layanan kesehatan
10. Pembangunan perbatasan

Read More......

Ketika Kuli Tinta Bergaji di Bawah Kuli

Oleh Achmad Bintoro

WARTAWAN acapkali menyebut dirinya sebagai "kuli tinta". Saya tidak tahu persis kenapa ada sebutan semacam itu. Jauh sebelum saya menjadi wartawan, ungkapan itu sudah sering saya dengar. Kini sebutannya memang sedikit lebih keren, menjadi "kuli disket". Lalu bergeser lagi jadi "kuli flashdisk" bahkan ada yang menyebut "kuli laptop". Tapi toh tetap tak beranjak dari kata "kuli".

Padahal, kuli bermakna orang yang bermata pencarian sebagai pekerja kasar. Apakah ini berarti wartawan dengan sengaja mengidentikkan dirinya sebagai pekerja kasar, hanya karena sebagian waktunya mengharuskan di lapangan? Entahlah. Saat diskusi publik "Menakar Kelayakan Upah dan Profesionalisme Wartawan" di Hotel Mesra Internasional Samarinda, Sabtu (5/12) pekan lalu, saya juga tidak bisa memberi jawaban pasti.

Diskusi ini menghadirkan narasumber HR Daeng Naja (pengamat ekonomi dan hukum), Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Kaltim HS Alwy Alaydrus, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat yang juga bos Harian Suara Merdeka Semarang Sasongko Tedjo, Kabid HI Disnakertrans Kaltim Isran Nafiah, dan saya sendiri selaku Ketua Tim Survei Upah PWI Kaltim.

Yang saya pahami, pekerjaan wartawan jauh dari bayangan seorang kuli. Tanpa bermaksud merendahkan kuli, apalagi saya juga pernah menjalani pekerjaan kuli dalam pengertian yang sebenarnya, kegiatan yang digeluti wartawan berbeda jauh dari yang digeluti para kuli angkut, kuli bangunan, dan kuli-kuli lain.

Kerja otak lebih memegang peran dalam diri seorang wartawan, sebelum ia kemudian menggunakan kaki, tangan, dan peluhnya untuk menerjemahkan hal-hal yang sudah dipikirkannya lebih dulu. Pada banyak kesempatan tatap muka dengan wartawan pemula, saya selalu katakan, Anda tidak cukup hanya dengan menyorongkan alat perekam, kemudian mengetik apa yang terekam. Anda tidak bisa bekerja mechanical begitu.

Wartawan harus bekerja cerdas. Dan itu mesti dimulai sejak melakukan serangkaian wawancara, riset, sampai ia menuliskannya. Ia harus selalu skeptis lalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berdaya untuk mendapatkan informasi yang eksklusif.
***

Selama dua bulan terakhir ini, saya bersama tim kecil Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menyebar kuisioner dan mewawancarai sekitar 40 wartawan media cetak, elektronik dan online terkait survei upah wartawan Samarinda. Survei ini untuk mengetahui besaran upah yang diterima wartawan, sekaligus komponen kebutuhan minimal mereka. Target responden adalah lajang, bekerja kurang dari dua tahun, dan sudah menjadi karyawan tetap. Tim juga memantau biaya hidup wartawan berdasar pergerakan indeks harga konsumen (IHK) dan kebiasaan konsumsi mereka.

Hasilnya, 80 persen responden menerima upah pada rentang Rp 401.000-700.000. Bahkan ada yang bergaji hanya Rp 200 ribu. Beberapa responden lain mengaku tidak menerima upah sepeser pun dari media tempatnya bekerja. Institusi medianya hanya memberikan surat tugas atau kartu pers yang menandakan bahwa yang bersangkutan adalah wartawan.

Sekarang kita lihat upah di sektor lain. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2010 baru saja diumumkan sebesar Rp 1.002.000. Upah kuli bangunan, rata-rata Rp 60.000 per hari. Dikurangi libur setiap pekan, maka seorang kuli bangunan bisa mendapatkan upah Rp 1.560.000 per bulan. Artinya, upah wartawan di Kaltim, khususnya Samarinda, sebagian besar masih jauh di bawah upah kuli bangunan.

Hasil survei ini memang tidak mengejutkan. Hampir semua wartawan mafhum dengan fakta ini. Tapi mereka enjoy saja. Sebanyak 95 persen responden malah mengakui mencintai pekerjaannya. Alasannya beragam. Mulai dari panggilan nurani, minat, bakat, tambah wawasan, hingga karena merasa sesuai latar pendidikan. Alasan-alasan ini pula barangkali yang membuat wartawan terkesan pasrah menerima keadaan, meski upah yang ia terima hanya Rp 200 ribu.

Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengatakan, kalau ada wartawan yang diam saja menerima upah Rp 200 ribu, itu berarti wartawan bodoh, tidak profesional. "Kalau dia profesional, tidak mungkin dia mau digaji segitu. Dia pasti akan pindah cari media yang mau berikan gaji tinggi. Itu hanya wartawan yang bodoh dan tidak profesional saja, sehingga dia tidak memiliki posisi tawar tinggi," katanya.@


photo credit by journalist.com

Read More......

Upah Layak Wartawan Samarinda Rp 3,7 Juta

Oleh Achmad Bintoro

"Kenapa bisa sebesar itu?", tanya anggota Dewan Pengupahan Kota Samarinda Ahmad Syaukani saat saya kemukakan hasil survei upah layak wartawan Samarinda. Hasil survei PWI Kaltim itu menyebut upah layak minimal bagi wartawan lajang di Samarinda adalah Rp 3,7 juta. Tepatnya Rp 3.743.497.

Angka itu, tentu saja, sangat jauh di atas angka kebutuhan hidup layak para buruh atau pekerja umum yang dibahasnya. Selama ini Dewan Pengupahan memang rutin pula menggelar survei kebutuhan hidup layak pekerja. Ia mengacu pada Permenaker No 17MEN/VIII//2005. Hasil survei lalu dijadikan bahan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), setelah dikawinkan dengan faktor eksternal seperti kemampuan pengusaha dan inflasi.

UMP Kaltim tahun 2010 hanya Rp 1.002.000. Jadi, bisa dipahami kalau Ahmad Syaukani kontan bertanya kenapa upah layak minimum bagi wartawan segedhe itu. Faktor apa yang membuat wartawan perlu mendapat upah hampir empat lipat UMP. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim Taufan Tirkaamiana, dan pengamat hukum perburuhan Abdul Khakim yang di sebelahnya, juga penasaran. Dahi keduanya berkerut.

Acuan tim survei PWI sebenarnya sama dengan yang digunakan oleh Dewan Pengupahan ketika menyurvei pekerja, yakni Permenaker No 17/2005. Hanya saja, untuk wartawan, ada tambahan beberapa komponen. Sehingga kebutuhan dasar wartawan yang dicatat mencapai 57 komponen. Dewan Pengupahan hanya 46 komponen.

Komponen itu terbagi enam bidang kebutuhan. Yakni pangan, sandang, papan (tempat tinggal), alat kerja, tabungan/asuransi, dan kebutuhan lain. Pada kebutuhan sarana transportasi misalnya, ukurannya bukan dengan tarif angkot pulang pergi. Sebab faktanya tidak ada lagi wartawan yang naik angkot dalam menjalankan pekerjaannya. Melainkan menggunakan sepeda motor, sebuah alat transportasi favorit wartawan.

Tim juga memasukkan komponen kebutuhan komunikasi (ponsel berikut pulsanya), kebutuhan alat kerja (laptop, modem, pulsa internet), serta kebutuhan tabungan dan asuransi. Termasuk pula kebutuhan membeli buku/majalah dan membayar angsuran rumah tipe 21. Sedang untuk pangan, kebutuhannya relatif sama antara wartawan dan pekerja lain.

"Kebutuhan dasar wartawan dan pekerja lain seperti buruh pabrik plywood misalnya, jelas tidak sama. Wartawan perlu alat kerja khusus, perlu alat transportasi untuk menunjang mobilitasnya, dan komponen kebutuhan lainnya. Jadi kalau acuannya hanya UMP 2010, responden nyatakan itu belum cukup," kata saya kepada mereka bertiga. Mereka akhirnya memahami dan memaklumi itu terlebih dengan resiko-resiko yang dihadapi wartawan.

Upah Rp 3,7 juta merupakan upah layak wartawan kedua terbesar di Tanah Air. Tertinggi adalah upah layak wartawan Jakarta yang dirilis oleh AJI Jakarta, sebesar Rp 4,5 juta. Ketua Umum SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Dahlan Iskan malah merilis angka lebih tinggi. Menurut CEO Jawa Pos itu, upah layak wartawan minimal lima kali UMP. Artinya, kalau UMP Kaltim 1 juta, maka, wartawan mestinya bergaji minimal Rp 5 juta.

Tetapi masalahnya tidak semua perusahaan pers mampu menggaji wartawannya sebesar itu. Juga tidak banyak wartawan yang pantas mendapatkan upah sebesar itu karena kemampuannya belum baik. Posisi tawar mereka rendah.

"Saya setuju sekali dengan besaran upah layak itu. Tapi karena banyak yang belum profesional ya mari kita tingkatkan dulu kualitas wartawan. Kalau kualitasnya baik, posisi tawarnya pasti tinggi. Saya kira masih banyak tempat bagi wartawan yang profesional di media yang profesional," kata Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, yang juga bos harian Suara Merdeka Semarang.

Jadi upah layak minimum bagi wartawan Kaltim sebesar Rp 3,7 juta adalah untuk wartawan yang profesional. Wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki kemampuan teknis, etik dan bekerja dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Apakah Anda termasuk dalam kategori ini? Atau jangan-jangan Anda tak pernah membaca Kode Etik Jurnalistik? Hah, hare gini...@


SURVEI KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
UNTUK WARTAWAN SAMARINDA TAHUN 2009

No Komp Kriteria Kbuthan Satuan Harga Nilai

(Rp) (Rp)
I PANGAN
1. Beras 10.00 Kg 6.500 65.000
2. Sumber Protein:
a. Daging Sedang 0.75 Kg 70.000 52.500
b. ikan Segar Sedang 1.20 Kg 18.000 21.600
c. Telur Ayam Baik 1.00 Piring 34.000 34.000
3. Kacang2-an:
Tempe/Tahu Baik 15.00 Potong 2.000 30.000
4. Susu Bubuk Sedang 0.90 Kg 54.900 49.410
5. Gula Pasir Sedang 3.00 Kg 10.950 32.850
6. Minyak Goreng Kemasan 2.00 Lt 12.500 25.000
7. Sayuran Baik 7.20 Kg 6.000 43.200
8. Buah2-an Sedang 7.50 Kg 8.050 60.375
9. Teh atau Celup 1.00 Dus isi 25 4.150 4.150
Kopi Sachet 4.00 75 Gram 3.750 15.000
10. Karbohidrat lain Sedang 3.00 Kg 11.550 34.650
11. Minuman liputan Kemasan 13.00 Kaleng 1.350 37.800
12. Bumbu-bumbuan (nilai 1 s/d 11) 15.00 % 75.830
Jumlah 581.365


II SANDANG
12. Celana panjang/rok Katun 8/12 Potong 89.000 59.333
13. Kemeja lengan pendek/blus 8/12 Potong 64.900 43.267
14. Kaos oblong/BH 8/12 Potong 22.900 15.267
15. Sarung/kain panjang 1/12 Potong 50.000 4.166
16. Sepatu Kulit sintetis 2/12 Pasang 79.900 13.316
17. Sandal jepit Karet 2/12 Pasang 10.000 1.817
18. Sandal Kulit sintetis 1/12 Pasang 79.950 6.662
19. Handuk mandi Besar 1/12 Helai 69.900 5.825
20. Perlengkapan ibadah Sajdah 1/12 Paket 25.000 2.083
21. Kemeja lengan panjang 4/12 Potong 69.900 23.300
22. Sepatu kets 2/12 Pasang 144.900 24.150
Jumlah 199.186



III PAPAN
23. Sewa Kamar Sedang 1.00 1 bulan 450.000 450.000
24. Dipan/Tempat tidur No 3 1 (48) Buah 475.000 9.895
25. Kasur dan bantal 1 (48) Buah 280.000 5.833
26. Sprei dan Sarung Bantal 2 (12) Set 150.000 25.000
27. Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1 (48) Set 452.900 9.435
28. Lemari Pakaian Kayu 1 (48) Buah 449.000 9.354
29. Sapu ijuk/plastik 1 (12) Buah 25.000 2.083
30. Perlengkapan makan
a. Piring Polos 3 (12) Buah 33.800 8.450
b. Gelas Polos 3 (12) Buah 21.900 5.475
c. Sendok dan garpu Sedang 3 (12) Pasang 12.900 3.225
31. Ceret alumunium Ukuran 25 cm 1 (24) Buah 121.900 5.079
32. Wajan alumunium Ukuran 32 cm 1 (24) Buah 39.000 1.625
33. Panci Ukuran 2 (12) buah 34.900 5.186
34. Sendok masak alumunium 1 (12) buah 24.900 2.075
35. Kompor gas Dua mata 1 (48) buah 250.000 5.208
36. Tabung Gas 12 Kg 1 (96) Buah 750.000 7.813
37. Ember plastik Isi 20 ltr 2 (12) buah 34.900 5.816
38. Setrika listrik Sedang 1 (24) buah 62.950 2.622
39. Listrik 450 Watt 1 buah 60.000 60.000
40. Bola lampu Energy save 6 (12) buah 23.500 11.750
41. Air bersih Standar PDAM 10 M3 1.980 19.800
42. Sabun cuci cream/deterjen 1.5 Kg 12.250 18.375
43. Kipas angin Sedang 1 (36) unit 150.000 4.166
44. Angsuran rumah sederhana T211 (180) unit 45.000.000 250.000
Jumlah 928.265

IV LAINNYA
45. Bacaan
a. Koran Lokal 30 Eks 2.000 60.000
b. Majalah Nasional 4 Eks 24.700 98.800
c. Buku soft cover 1 buah 85.000 85.000
d. TV 14 Inc 1 (36) buah 475.000 13.194
e. Radio 4 band 1 (48) buah 350.000 7.292
46. Sarana Kesehatan
a. Pasta gigi 1 buah 2.950 2.950
b. Sabun mandi 80 Gram 2 buah 2.350 2.350
c. Shampo Produk Nas 1 100 ml 11.500 11.500
d. Pembalut atau Isi 10 1 dus
alat cukur 1 set 4.000 4.000
47. Obat anti nyamuk Bakar 3 Dus 3.0000 3.000
48. Potong rambut Di tkg/salon 6 (12) kali 10.000 5.000
49. Komunikasi
a. Telepon seluler Low end 1 (36) unit 550.000 15.278
b. Pulsa telepon Jaringan 100 Rp 150.000 150.000
50. Transportasi
a. Sepeda Motor 110 cc 1 (36) unit 14.200.000 394.444
b. Oli Baik 1 Kaleng 30.000 30.000
c. BBM Premium 30 Ltr 4.500 125.000

Jumlah 1.007.808


V ALAT KERJA
51. Laptop Sedang 1 (48) unit 6.000.000 125.000
52. Modem Sedang 1 (36) unit 850.000 23.611
53. Pulsa internet Normal 200 unit 200.000 200.000
Jumlah 348.611


VI TABUNGAN DAN ASURANSI
54. Rekreasi Dalam Kota 2 kali 100.000 200.0000
55. Asuransi Jiwa Sedang 1 paket 200.000 200.000
56. Asuransi Kesehatan Sedang 1 paket 100.000 100.000
57. Tabungan
(5% dari nilai 1 s/d 56) 178.262
Jumlah 678.262



JUMLAH TOTAL 3.743.497

Read More......

Kemarin Wakar Besok Wartawan

Oleh Achmad Bintoro

Siapakah yang layak disebut wartawan? Rusbandi, teman semasa kuliah, mengatakan, ia mempunyai seorang tetangga yang setiap hari keluar rumah dengan menenteng tustel dan berompi. Di punggungnya tertulis "Wartawan Investigasi" warna merah. Ukuran hurufnya besar, sehingga masih terbaca jelas dalam jarak 50 meter. Ia ada di banyak event dan seremoni. Potret sana potret sini. Selalu ikut sodorkan tape perekam di mulut pejabat, meski tak pernah bertanya.


Saat tertentu ia menyodorkan amplop besar warna coklat kepada seorang pengusaha. Pengusaha itu tersenyum melihat gambar dirinya bersama gubernur yang dikemas dalam bingkai berukuran 10R. Sedetik kemudian keduanya menuju balik sekat di sudut ruang. "Dia wartawan, meski kami sendiri tidak pernah melihat tulisannya," kata teman saya.

Tetangganya itu, dulu seorang wakar di sebuah perusahaan kayu. Setelah terkena PHK, sekitar 10
tahun lalu, ia banting stir. Bersama sejumlah kawan begadangnya yang setia menemaninya saban malam, ia mendirikan tabloid mingguan. Edisi perdana pun terbit. Edisi II menyusul enam bulan kemudian. Usai itu macet hingga kini. Tapi seperti kata bijak, tidak ada istilah "eks wartawan", ia pun masih aktif potret sana potret sini dan mengantongi kartu pers.

Wartawan dadakan seperti yang dikisahkan teman saya, bukan cuma satu dua. Tanpa pernah ikut pendidikan tertentu, siapa pun bisa dengan mudah mengangkat dirinya menjadi Pemred atau wartawan. Wartawan kini mungkin satu-satunya bidang pekerjaan yang paling gampang diraih. Gagal menjadi PNS, besok pun Anda bisa berstatus wartawan. Pers juga menjadi pelarian yang menarik saat pekerjaan lain sulit diraih. Sekalian menjalin lobi, siapa tahu bisa dapat pekerjaan lebih baik.

Fenomena ini muncul pascareformasi saat membuat koran tidak lagi memerlukan SIUP. Dewan Pers merilis, selama 32 tahun era Orde Baru hanya berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Setahun pascareformasi, jumlahnya melonjak menjadi 1.687 media cetak, naik 600 persen. Jadi, dalam setahun muncul 1.389 media cetak baru, 40 per bulan atau hampir lima media per hari. Kini tingga 830 yang bertahan. Selebihnya bangkrut. Jumlah wartawan 40.000 orang lebih. Tapi hanya 20 persen yang benar-benar paham kode etik. Yang nongkrong di DPR misalnya, sekitar 3.000 wartawan tapi tak lebih dari delapan persen yang menulis berita secara terus menerus.

Daeng Naja mengatakan, jika siapa pun bisa dengan mudah jadi wartawan, akan merugikan citra profesi ini. Ke depan perlu dibuat akreditasi khusus. Hanya mereka yang lolos uji serta mendapat sertifikat sajalah yang berhak menyandang sebutan 'wartawan'. Seperti advokat, belum boleh dia menyandang sebutan itu sebelum menempuh pendidikan khusus dan lulus ujian.

"Jangan seperti sekarang. Dari latar apa pun dan tanpa memiliki standar kompetensi bisa sandang sebutan wartawan. Adanya akreditasi sekaligus untuk menaikkan posisi tawar wartawan," ungkap notaris yang pernah menjadi wartawan di Makassar itu.

Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, menyatakan senada. PWI bersama Dewan Pers kini sedang buat rumusan standarisasi perusahaan pers untuk bahan penyempurnaan UU No 40/1999. Kelemahan utama UU Pokok Pers itu adalah membuka keran bagi siapa pun dan dalam kondisi nyaris tanpa syarat untuk mendirikan perusahaan media. Akibatnya jadi seperti sekarang ini: begitu mudah orang menjadi wartawan.

Dewan Pers pada 3 Maret 2008 sudah mengeluarkan peraturan Standarisasi Perusahaan Pers. Ada 17 item. Di antaranya kewajiban perusahaan itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan usaha minimal enam bulan berturut-turut. Dalam waktu enam bulan tak terbit maka perusahaan itu dinyatakan bukan perusahaan pers, dan kartu pers yang dikeluarkannya tak berlaku lagi. Perusahaan pers juga wajib memberi upah minimal sesuai UMP dan kesejahteraan dalam bentuk lain seperti bonus, asuransi, peningkatan gaji, pembagian laba bersih (saham) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

"Kita juga ingin katakan yang layak disebut wartawan itu seperti ini. Jangan disebut wartawan kalau tidak memenuhi syarat. Dengan standarisasi itu kita berharap akan ada seleksi dan gradasi. Sehingga ketika kita menyebut wartawan, maka itu hanya mengacu pada yang sudah memiliki kompetensi," tambah Sasongko.

Peningkatan profesionalisme wartawan menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan wartawan dan media, melainkan juga untuk masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan senantiasa membutuhkan pers yang cerdas yang diawaki oleh wartawan-wartawan yang cerdas dan reformis.
Sebaliknya, wartawan yang bodoh, tidak saja akan membodohi pembacanya, tetapi juga sekaligus memproklamirkan kebodohannya itu kepada publik melalui karyanya.

Menurut Leo Batubara, anggota Dewan Pers, untuk mengetahui wartawan itu cerdas atau tidak, profesional atau tidak, bisa dilihat dari tulisan dan gajinya."Alat ukur wartawan cerdas dan profesional dari tulisannya dan gajinya," katanya.@

photo credit by journalist.com

Read More......

Pak Amins, Kami Rindu Kegaranganmu

Oleh Achmad Bintoro

Bukan Achmad Amins namanya kalau tidak melontarkan kata-kata pedas yang seringkali membuat panas telinga dan memerahkan muka pejabat. Hampir seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkot Samarinda, termasuk almarhum Sekkot M Saili, hapal betul "kegarangan" bosnya ini.

Karena itu, kalau saja masih boleh memilih, banyak diantara mereka mungkin akan lebih memilih untuk tidak hadir dalam rapat, acara pelantikan maupun forum-forum bahasan resmi yang dipimpin Walikota Samarinda. Mereka rela dicap sebagai "pembolos" asalkan bisa terhindar dari semprotan sang bos yang bisa terlontar kapan pun dan dalam kondisi apa pun itu.

Menurut mereka, acapkali semprotan itu melewati batas kepatutan. Ini karena, saat memberi teguran, Amins dianggap tidak mengemasnya dengan kalimat-kalimat yang lebih bijak dan manis. Setidaknya, masih menurut klaim mereka, kalaupun harus menggunakan kata-kata yang pedas, janganlah disampaikan di depan anak buah mereka atau di depan umum, terlebih di depan watawan.

"Kami tahu teguran itu tujuannya baik. Tapi ya jangan kalimat pedas macam itu, diucapkan di muka umum dan di depan anak buah kan malu kita," kata seorang pejabat eselon IIIb yang enggan disebut namanya.

Dalam suatu rapat yang dihadiri pimpinan badan, dinas dan berbagai kalangan di Balai Kota, ia mengaku pernah tiba-tiba ditegur dengan kata-kata yang menurutnya sangat tidak etis, hanya karena ia tidak bisa datang tepat waktu. Amins mengucapkan kata-kata itu dengan menggunakan bahasa Banjar.

Seorang camat, yang memimpin daerah terluas di Samarinda, juga mengakui "kebiasaan" bosnya itu. Tetapi lepas dari penilaian minus para pejabat itu, Amins memang dikenal tegas dalam mengkritisi kinerja para pegawainya. Satu di antara yang ia kritisi adalah soal kebiasaan para pejabat dan pegawainya yang suka beramai-ramai menghadiri undangan ke luar kota.

Amins mengetahui banyak pegawainya yang suka bolak-balik ke Jakarta dan ke kota-kota lain di luar Kaltim. Dengan dalih menghadiri sebuah undangan seminar, pelatihan atau lokakarya, mereka acapkali pergi berbondong-bondong. Malah tak jarang, pegawai itu mengontak panitia di Jakarta meminta undangan, meski sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang turut diundang, hanya agar ada alasan untuk berangkat.

"Lho, yang diundang satu dua orang. Tapi yang berangkat kok sampai 12 orang, apa- apaan ini. Mirip parade sirkus saja," sindir Amins, dengan bahasa yang masih halus.

Teguran ini ia ungkapkan di depan para pejabat, pimpinan DPRD dan sejumlah undangan yang memenuhi ruang pendopo Rumah Jabatan Walikota Samarinda di Jalan S Parman pada acara pelantikan pejabat eselon.

Walikota kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, yang kadang suka keluyuran sendiri di Pantai Talise Palu ini mengakui masih banyak pegawainya yang belum disiplin. Etos kerja mereka amat rendah. Ia berpesan kepada Sekkot Samarinda untuk lebih ketat menyeleksi tiap undangan. Jika tidak perlu dan bermanfaat bagi kemajuan kota tidak usah dihadiri daripada buang uang rakyat saja.

"Bila Anda (Sekkot Samarinda) pun tidak becus bekerja, minggu depan pun Anda bisa dilengserkan," tambahnya tegas di depan Sekkot.

Masih terkait dengan kedisiplinan, Amins juga menyindir pegawainya yang bertugas menangani proyek pembongkaran rumah di sepanjang tepian Sungai Karangmumus. Suatu ketika, pernah Amins bertanya kepada anak buahnya, kapan relokasi rumah itu bisa dirampungkan.

"Dijawab, 12 bulan pak ai, Tapi kenyataannya sekarang ini sudah 13 bulan jalan dan proyek itu belum juga tuntas. Jadi memang ada eselon II yang ibarat pahat, bila kada digatuk kada bagawi (bila tidak ditegur, tidak bekerja)," kata Amins.

*****
Begitulah Amins. Tegas dan apa adanya. Sayang sekali, Amins kini jarang menyemprotkan kata-kata pedas kepada pejabat atau stafnya. Apakah itu pertanda bahwa kinerja pejabat dan stafnya sudah lebih baik dan banyak permasalahan kota sudah bisa diatasi?

Tapi rasanya kok tidak juga bila diasumsikan macam itu. Freekwensi kebakaran rumah toh masih tinggi. Belakangan malah kian sering. Pernah dalam tiga hari berturut-turut kebakaran terjadi bergantian di tempat terpisah. Terakhir, si jago merah menghanguskan 49 ruko dan puluhan petak pedagang di Blok A Pasar Segiri hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 200 miliar. Sejak Januari hingga tulisan ini diposting, tercatat sudah 63 kali terjadi peristiwa kebakaran di kota berpenduduk 700 ribu jiwa ini.

Tapi toh sejauh ini tidak terdengar dan tak terlihat aksi yang lebih greget dari pemkot untuk mengingatkan warganya untuk lebih waspada. Tak ada pula komentar dari Amins. Kondisi fasilitas umum juga tidak menjadi lebih baik. Beberapa ruas jalan kota masih berlubang. Acapkali sekedar untuk mengaspal kembali bekas galian yang cuma beberapa meter saja saja dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan menahun. Kerusakan ruas jalan di depan Pelabuhan, yang berada di tengah kota, sudah terjadi berbulan-bulan. Kondisinya parah dan kotor karena berbaur dengan tumpukan sampah. Ah, masih terlalu banyak untuk ditulis kalau harus menjelaskan satu per satu keadaan kota yang masih jauh dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (Tepian).

Kalau begitu kenapa Walikota meninggalkan kebiasaan lamanya itu, yang dalam batas tertentu sebenarnya bisa memberikan efek jera kepada para pejabat untuk tidak lagi lalai dalam mengurus kota ini.

Warga melihat greget Amins sudah mulai berkurang dalam mengurus kota. Intensitasnya mulai menurun setelah ia gagal memenangkan Pilgub Kaltim 2008 lalu. Padahal masa bhaktinya sebagai Walikota masih setahun lagi, sampai 2010. Pak Wali, warga merindukan "kegaranganmu" yang dulu. Meski mungkin terdengar pedas, tapi kalau itu bisa mencambuk para pejabat untuk lebih memperhatikan layanan kota dan menjadikan kota ini bisa lebih maju, ya kenapa tidak. Jangan biarkan kotamu yang dibelah oleh Sungai Mahakam yang mempesona, dengan potensi yang tak terbilang besarnya itu, menjadi kotor, semrawut dan membuat kenyamanan warga menjadi berkurang.(*)

Read More......

Batubara Habis, Migas Habis, Lalu Apa Lagi?

Oleh Achmad Bintoro

Mendapat kemelimpah-ruahan sumberdaya alam, ternyata tidak lantas membuat Kaltim menjadi sejahtera. Yang terjadi malah sebaliknya, Kaltim dalam "paradox of plenty", meminjam istilah Terry Lynn Karl, profesor Ilmu Politik pada Stanford University. Begitu banyak paradoksal di bumi kaya sumber alam ini, dan entah kapan akan sirna. Kalau minyak bumi, gas alam, batu bara dan bahan esktraktif lainnya pun habis, entah pendapatan dari sektor apa lagi yang bisa dibanggakan dan dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kaltim mungkin tak bisa lagi berbangga diri dengan julukan "Si Jamrud Katulistiwa". Kenyataannya tak ada lagi rimbun hutan di banyak kawasan di bumi Kaltim. Jengkal lahan yang dulu riap lebat oleh pohon Ulin dan Meranti kini telah berubah menjadi lahan-lahan gersang penuh ilalang. Tak ada lagi yang dapat dibanggakan, selain secuil kisah bahwa Kaltim pernah menjadi pemasok kayu terbesar di Indonesia dan dunia.

Dulu para pemuda bisa membusungkan dada dapat bekerja di Kalimanis Group atau perusahaan HPH lainnya di Kaltim. Tapi setelah ribuan chainsaw membabat habis hutan Kaltim, perusahaan-perusahaan itu pun seperti kehilangan sumber kekuatannya. Mereka bangkrut satu demi satu.

Pernah tercatat ada 105 HPH dan 26 industri kayu lapis, kini yang bertahan tidak lebih dari jumlah jari di tangan. Itu pun dengan nafas tersengal. Puluhan ribu pekerja ter-PHK. Bekerja di sektor kehutanan bukan lagi menjadi mimpi anak-anak kita. Fakultas Kehutanan Unmul yang dulu menjadi incaran ribuan calon mahasiswa, kini nyaris tak diminati. Punahnya hutan juga membawa bencana. Banjir meluas di segala tempat, dari hulu hingga hilir. Selama puluhan tahun Kaltim mendapat dari hasil eksploitasi hutan itu berupa bagian Iuran Hasil Hutan (IHH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan pajak lainnya.

Tapi, apakah pendapatan itu telah membuat masyarakat Kaltim menjadi sejahtera? Apakah pendapatan itu telah membuat infrastruktur di Kaltim menjadi lebih baik dan angka kemiskinan terkikis? Jawabanya adalah tidak! Kalau hutan gundul mungkin tidak terlalu membuat kita risau. Sebab suatu saat masih bisa tumbuh lagi. Tetapi bagaimana kalau yang habis itu berupa cadangan minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya?

Kalau bahan-bahan mineral itu habis, maka akan habis selamanya. Jika habis berarti Kaltim tidak akan terima lagi pendapatan dari hasil sektor ekstraktif. Tak ada lagi pendapatan lifting migas dan batubara yang selama empat tahun terakhir saja mencapai Rp 49,89 triliun.

Jadi, ungkap Direktur Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah, mumpung masih memiliki sumberdaya alam, Kaltim harus dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor ekstraktif itu untuk menyejahterakan rakyat. Celakanya para pejabat publik penyelenggara pemerintahan cenderung berpikir pendek, mementingkan untuk memperkaya diri. Sehingga berkah besar dari bagi hasil migas dan tambang yang diperoleh sejak era otda, hanya melahirkan "kutukan" dan ajang korupsi.

Acapkali proses penganggaran bersifat elitis dan tidak transparan. Akses publik ke dokumen anggaran amat kurang. "Kalau saya bisa dapatkan itu karena saya punya dua jurus. Pertama, mencuri, dan kedua mencuri lagi. Padahal sudah banyak peraturan yang menjamin keterbukaan informasi. Musrenbang juga tidak optimal dan hanya formalitas," katanya.

Karena tak ada transparansi dan akuntabilitas, praktis roda pemerintahan bersifat oligarki, yakni pola pemerintahan yang dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu. APBD/APBN akhirnya dibedah dan dimanfaatkan berdasar kepentingan mereka. Lobi atau bisik- bisik di parlemen dan di pemerintah oleh kroni bisnis akhirnya menjadi yang didengar dan mereka perjuangkan daripada teriakan keras rakyat.

"Transparansi adalah pangkal akuntabilitas. Kekayaan sumberdaya alam ini mestinya bisa menciptakan ekonomi negara/daerah yang kuat bila dikelola secara akuntabel dan transparan. Botswana, Cili, serta Norwegia contohnya," tambah Ridaya Laodengkowe, Koordinator PWYP Indonesia.

Bahkan, negara kaya minyak seperti Bahrain ternyata menyadari bahwa minyak bumi suatu saat pasti habis. Mereka lalu menggunakan petrodolar dari penjualan minyak itu untuk meningkatkan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan dan membangun wisata dan citra baru sebagai surga belanja dunia. Tak akan lagi andalkan minyak setelah dua dekade ke depan. Bangunan hotel dan pusat perbelanjaan modern pun mereka bangun.(*)

Read More......

Kaltim dan Kutukan SDA

Oleh Achmad Bintoro

Di Kutai Timur ada KPC, salah satu tambang batu bara terbesar dunia. Tapi kemiskinan di sana ternyata begitu tinggi, 48 persen dari total penduduk yang cuma 203.156 jiwa (2005). Kukar lebih ironi. Daerah ini kaya minyak, gas dan batu bara. Disebut-sebut sebagai kabupaten terkaya di Indonesia, dengan APBD Rp 5,5 triliun. Tapi penduduk miskin malah melonjak 145,25 persen dari 73.250 jiwa (2005) menjadi 179.648 jiwa (2006) atau 33 persen dari total penduduk.

Dari waktu ke waktu, jumlah penduduk miskin di Kaltim memang terus bertambah.Tahun 2005 tercatat 299.100 jiwa kemudian naik menjadi 324.800 jiwa (2007) atau 11,04 persen dari jumlah penduduk. Provinsi kaya sumberdaya alam ini juga miskin infrastruktur. Jalan lubang, berlumpur bak kubangan kerbau, dan berdebu saat terik, tidak terhitung lagi sebaran serta panjangnya. Listrik byar pet menjadi hal yang lumrah di seluruh kota. Padahal Kaltim adalah lumbung energi nasional.

Produksi batubaranya saja mencapai 120,5 juta ton tahun 2008. Kaltim memasok 65 persen produksi nasional. Dengan harga US$ 44 per ton saja, berarti nilai produksi batu bara dari Kaltim sebesar US$ 5.280 juta (Rp 52,8 triliun dengan nilai tukar Rp 10.000). Harga itu mengacu pada harga rata-rata yang berlaku di Pelabuhan Newcastle. Di daerah pesisir Negara Bagian New South Wales, Australia yang menjadi pintu keluar masuk lebih 1.500 kapal pengangkut itu, indeks harga bahkan pernah menyentuh US$ 172,10 per ton.

Sedang produksi gas dan minyak buminya, masing-masing 1.072,8 ribu MMBTU dan 52,81 juta barel (2007). Gas Kaltim memberikan kontribusi 37 persen produksi nasional, dan 6,1 persen untuk minyak. Dari lifting produksi migas serta batu bara saja, Kaltim mendapat Rp 40,89 triliun selama 2005-2008. Lalu kemana saja hasil dari pengelolaan kekayaan SDA sebanyak itu?

Kondisi mengenaskan macam ini bukan monopoli Kaltim. Penduduk miskin di Papua malah lebih tinggi, 80 persen. Padahal Papua memiliki Gresberg, sebuah pegunungan tinggi menjilat langit berisi kandungan emas, tembaga dan perak terbesar di dunia. Gresberg mendulang berkah bagi Freeport, melejitkannya dari sebuah perusahaan penambangan sulfur kelas menengah menjadi raksasa tambang kelas dunia. Ini tentu saja membuat McMoran beserta pemegang saham lainnya tak pernah kehilangan senyum.

Kutai Barat dulu juga pernah memiliki tambang emas. Kandungan emas di bukit Kelian itu digali sejak 1992 dan ditutup tahun 2005. Setiap tahun menghasilkan 14 ton emas. Namun toh penduduk miskin di Kubar masih tinggi. Dan setelah perusahaan milik Rio Tinto itu hengkang, Kelian kini tak ubahnya jadi ghost town, nyaris sama dengan Sanga-sanga.

Keadaan ini yang oleh Joseph E Stiglitz, pakar ekonomi peraih nobel, disebut sebagai "resource curse" (kutukan sumberdaya alam). Kutukan sumberdaya alam adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan negara-negara kaya sumber alam, termasuk daerah, dalam mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki.

Rakyat Kaltim mestinya bisa lebih sejahtera dengan kekayaan alam yang berlimpah itu. Tapi, ironinya, kata Direktur Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah, cerita-cerita yang muncul justru soal kemiskinan yang tak kunjung terentaskan, infrastruktur minim, layanan kesehatan dan pendidikan yang rendah, serta layanan publik yang jauh dari memadai. Dan belakangan kasus-kasus korupsi mulai terkuak di mana-mana.

"Di Kabupaten Kukar misalnya, satu per satu pejabatnya ditangkap dan dijebloskan ke bui," katanya, Tuah menambahkan, kutukan sumber daya alam muncul dalam ketidakmampuan untuk menerima dan mengelola kenaikan pendapatan dan orientasi belanja yang buruk. Ini terjadi karena rendahnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.[@]

Read More......

Ketergantungan Warga Tiada Akhir

Oleh Achmad Bintoro

SIAPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kontraktor lokal, dan sebagainya? Demikian satu dari sekian banyak pertanyaan untuk Survei Persepsi yang diajukan kepada lebih dari 2.000 responden di 29 desa dalam dua kecamatan di Kutai Timur.

Survei dibuat tahun 2005 oleh tim dari sebuah universitas ternama di Pulau Jawa dengan maksud untuk mengetahui pemahaman masyarakat setempat terhadap peran PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam pembangunan. Pertanyaan itu, Senin (23/3) dikutip lagi oleh Nurul Karrim, superintendent di External Affairs & Sustainable Development KPC dalam seminar "Menggagas Strategi Kontrol dan Pengawasan Industri Ekstraktif di Kaltim". Seminar ini digelar Pokja 30 Samarinda dan Publish What You Pay (PWYP) Jakarta.

Pertanyaannya menarik. Namun, lebih menarik adalah jawabannya. Sebanyak 78,1 responden, yang umumnya para pemangku kepentingan seperti kepala rumah tangga, Ketua RT, Kepala Desa, guru, anggota DPRD, PNS, paramedis, dan pemilik warung, menjawab tanggung jawab KPC. Sedang yang menilai sebagai tanggung jawab pemerintah hanya 20,4 persen. Sisanya, 1,5 persen responden melihatnya sebagai tanggung jawab masyarakat.

Bagi KPC, terlebih di tengah sorotan masyarakat atas sejumlah persoalan, jawaban itu tentu bermakna mendalam. "Artinya, harapan dan kepercayaan masyarakat di sekitar tambang terhadap KPC itu masih sangat tinggi," kata Nurul.

Jawaban itu juga bermakna KPC masih dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, termasuk dalam konteks pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dan kontribusinya yang telah dirasakan manfaatnya. Padahal tanggung jawab itu mestinya dipikul oleh pemerintah.

Nurul tak keliru. Tapi bukan pula kekeliruan kalau banyak peserta seminar menafsirkan lain hasil survei itu bahwa kemandirian masyarakat sekitar belum tercipta. Sudah 16 tahun KPC beroperasi. Selama itu, telah ratusan juta ton batu bara yang dikeruk dari bumi Kutim. Lalu apakah dengan sisa waktu 11 tahun ke depan, sampai kontrak PKP2B berakhir 2021, ketergantungan warga bisa berakhir?

Menanggapi survei itu, Setiawati dari Center Social Forestry (CSF) Unmul tersenyum geli. Ia katakan, KPC memiliki banyak karyawan dan konsultan yang pintar. Begitu pintarnya sampai-sampai survei pun bisa dibuat begitu rupa, dipelintir halus sehingga menghasilkan persepsi macam itu.

"Harusnya kan muncul pertanyaan mengenai tingkat kepuasan terhadap perusahaan. Kalau pertanyaan itu yang muncul, barangkali hasilnya akan lain. Satu hal yang pasti, hasil survei tersebut dapat dimaknai bahwa ketergantungan warga tehadap KPC masih tinggi. Lalu apa CSR bisa menyejahterakan warga? Saya kok meragukannya," ujarnya.

Nurul menyatakan bisa. Tapi dengan syarat, perlu sinergi antara pemda dengan perusahaan tambang. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas kontraktor lokal, dan pemahaman bahwa dana CSR itu hanya sebagian kecil dari manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Dan manfaat itu telah lama dinikmati masyarakat.

Ia lalu menghitung berapa besar dampak positip keberadaan tambang KPC. Selain memberi program CSR senilai US$ 5 juta, ada kontribusi lain seperti pendapatan untuk negara berupa royalti dan pajak. Tahun 2007 KPC membayar US$ 220. 95 juta. Lalu transaksi pengadaan barang jasa mencapai US$ 476.52 juta. Penyerapan tenaga kerja 15.916 orang, yang mana 2.321 orang di antaranya karyawan langsung KPC. Dan masih banyak kontribusi lainnya.

"Belum lagi bicara dampak KPC terhadap pembentukan output. Besarnya output yang dinikmati warga Kutim mencapai Rp 14,5 triliun atau 65 persen dari total output Rp 22,3 triliun. Jadi, sinergi penting tapi tanggung jawab juga harus dipikul secara proporsional. Jangan semua dibebankan kepada perusahaan, agar ketergantungan warga kepada perusahaan bisa berkurang lebih cepat," kata Nurul.(1 of 3)

Read More......

Bad News is Good News?

Oleh Achmad Bintoro

GURU besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto, memberikan nilai pas-pasan alias C pada profesionalisme wartawan di Kaltim. Nilai itu diberikan dalam dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Pofesional". Dialog digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dalam rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan HUT PWI ke-63 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (28/2). Selain Sarosa, empat pembicara lain (Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Dahri Yasin, Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad, dan Ketua PWI Kaltim Maturidi) dan sejumlah peserta turut memberikan kritik. Saya bertindak sebagai pemandu dialog itu. Berikut catatannya.

NILAI C bukanlah nilai yang bisa membuat kita menjadi sangat happy. Tapi tentu masih lebih baik daripada mendapatkan D. Artinya, profesionalisme wartawan Kaltim tak jelek- jelek amat, tapi juga tidak bisa dibilang teramat bagus. Not bad!

Suka atau tidak suka inilah potret diri sebenarnya wartawan Kaltim. Di luar sisi baik pers Kaltim yang turut membangun dan menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan, hampir semua pembicara dan peserta yang memberikan pandangan dan pertanyaan dalam dialog itu memberikan penilaian yang seragam bahwa profesionalisme pers Kaltim masih jauh dari harapan.

Keluhan muncul misalnya ketika melihat penampilan sejumlah wartawan yang cenderung semau gue. Berkaos oblong, rambut gondrong, bau lagi. Maklum, jam kerja wartawan yang tidak normal membuat dia tidak sempat mencuci. Tapi narasumber tidak bisa memaklumi penampilan macam ini. Sudah begitu hanya bersandal pula. Padahal dia sedang meliput acara resmi di kantor Gubernur Kaltim yang hampir semua bersepatu mengkilap, berbaju rapi bahkan berdasi dan jas.

"Ya, tidak perlu harus berdasi dan berjas. Tetapi berpakaianlah yang rapi dan bersepatu itu sudah cukup. Contohlah penampilan wartawan dari daerah dan negara-negara lain, rapi dan malah tidak mengesankan kalau dia wartawan. Mirip eksekutif yang dia wawancarai," tutur Zairin Zain, Karo Humas Pemprov Kaltim. Pernah pula dia menjumpai wartawan yang saat wawancara masih dengan helm di kepala.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengeluhkan penampilan wartawan yang demikian itu. "Saya sangat kecewa bila ada rekan wartawan datang ke kantor saya bersandal jepit," tandasnya. Mestinya, kalaupun tidak berseragam, wartawan itu berpakaian rapi dan melengkapi diri dengan kartu tanda pengenal.

Celakanya, sudah penampilannya acak-acakan sehingga terkesan kurang menghargai diri sendiri dan narasumber, karyanya pun dibawah standar. Acapkali berita yang ditulis lepas dari substansi bahasan, malah bias. Kualitas tulisan rendah. Selain karena cara penulisan yang urang enak dibaca, logikanya pun terbalik-balik, dan tidak memberikan informasi yang lengkap serta berimbang.

"Pembaca sering kali tidak mendapat nilai tambah apa pun, nyaris tak ada informasi berharga yang bisa mencerdaskan dari berita-berita macam ini," kata Fauzi. Sarosa menambahkan, sudah waktunya media di Kaltim dituntut untuk mampu menyajikan berita yang lengkap dan bisa memberi pengetahuan kepada pembaca.

Wartawan dan pers bisa disebut profesional, kata Sarosa, kalau setidaknya sudah memiliki kesadaran dan pemahaman akan tugasnya (terkait kode etik), dan terampil (kemampuan menulis atau menyiarkan). Abdussamad, Asisten I Setprov Kaltim, mewakili Gubernur, menyebut empat syarat yang harus dimiliki, yakni attitude, behavior, ketrampilan dan pengetahuan. "Dengan melihat semua faktor itu, saya hanya bisa memberikan nilai C pada profesionalisme wartawan Kaltim. Kalaupun sedikit naik, ya C plus-lah," tutur Sarosa.

***

MENDAPAT kesempatan untuk mengkritik pers, rupanya dianggap momen langka. Begitu moderator membuka kesempatan pertama untuk tanya jawab, puluhan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional", kontan serentak mengacungkan tangan. Mereka agaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.

"Ya, kapan lagi bisa mendapat kesempatan mengkritik pers kalau bukan sekarang," tutur Kepala Bagian Humas Pemkab Kutai Kartanegara Sri Wahyuni. Tapi karena mengalah dengan penanya lain, perempuan berparas ayu ini kehilangan kesempatan menyampaikan uneg-unegnya. Waktu sudah menunjuk angka 12.00, sehingga moderator harus menyudahi dialog ini.

"Ini jadi pelajaran bagi saya, lain kali jangan pernah sia-siakan kesempatan pertama," tutur Sri, masih dengan senyum manis.

Beragam kritikan dilontarkan mereka, sebagian disampaikan oleh orang-orang yang lembaganya acap disorot pers. Mulyadi, Kepala Humas Unmul mengeluhkan pers yang selama ini cenderung melihat berita hanya dari sisi negatipnya saja. Kritik terhadap Unmul di koran bukan sekali dua. Tapi bertubi- tubi hingga seakan-akan berita menarik itu cuma yang jelek-jelek saja.

"Tidak selalu berita itu harus menggunakan konsep lama seperti ketika 'manusia menggit anjing'. Di Unmul pun banyak berita positip, tapi entah kenapa jarang dilirik media," ungkap Mulyadi. Ia mengutip konsep berita yang dilontarkan John Bogart, redaktur The Sun, New York berbunyi "When a dog bites a man, that's not news. But when a man bites a dog, that is news".

Tapi apa harus demikian selalu, apa harus selalu bad news is good news? Kritik lain menyebut bahwa pers di Kaltim belum dewasa. Daeng Naja mengemukakan panjang lebar bagaimana dia merasa dicekal oleh sebuah harian di Kaltim, tanpa alasan yang jelas. Nama dirinya tiba- tiba menjadi sesuatu yang haram untuk disebut. Lucunya, saat namanya coba ditulis dengan sebutan yang tidak akrab, menjadi "Hasanudin Rahman", ternyata bisa muncul di harian itu.

Pernah pula dia mengaku diwawancarai wartawan bersama sejumlah narasumber lain. Ternyata, namanya tidak muncul. Padahal, semua pendapat yang dimuat di koran itu adalah pendapat yang dia lontarkan kepada wartawan. Namun entah kenapa, namanya dicomot begitu saja lalu diganti dengan nama orang lain. Seolah-olah yang berkomentar adalah narasumber lain.

"Dengan iluastrasi itu saya ingin mengatakan bahwa pers di Kaltim itu belum dewasa. Lihat saja misalnya, saat Tribun membuat acara, Kaltim Post tidak mau memuat. Sebaliknya begitu. Ini kan menunjukkan ketidakdewasaan pers," tutur jebolan sekolah hukum yang kini sedang menikmati profesi baru sebagai "WTS". WTS di sini bukanlah singkatan dari Wartawan Tanpa Surat kabar, tetapi Writer, Trainer, dan Speaker.

Penilaian serupa diungkapkan Miftah dari BEM Unmul. "Cekal merupakan bentuk pers yang tak profesional. Pers harus bisa melepaskan persoalan-persoalan pribadi, obyektif dan jujur," timpal Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Pers yang belum dewasa, menurutnya bukanlah pers yang profesional.

Bagaimana bisa disebut dewasa kalau hak jawab saja misalnya, ungkap Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad tak diakomodir oleh media. Alasannya pun dianggap mengada-ada bahwa tidak ada space. Hak jawab itu lalu disiasati menjadi sebuah berita lanjutan. Ada kesan pers belum berani mengakui kesalahan. Pers merasa dirinya yang paling benar. Daeng menyebut, "pers bukan tidak sekedar menjadi manusia super, tapi sakti."

Pers yang profesional dan dewasa, mestinya bukanlah pers yang tidak pernah salah, namun pers yang mau jujur mengakui kesalahan. Keberanian mengakui kesalahan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu ditumbuhkembangkan guna mendorong pers tampil lebih profesional. [@]

Read More......

Wartawan Malu-malu Bicara Kesejahteraan

Oleh Achmad Bintoro

KELUHAN mengenai kualitas wartawan Kaltim yang pas-pasan mendominasi materi kritik para pembicara dan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional" di ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Sabtu (28/2). Mereka berpendapat, mengintensifkan diklat saja tidak cukup. Peningkatan kesejahteraan harus pula diwujudkan. Tapi wartawan cenderung malu-malu bicara soal kesejahteraan diri sendiri.

SEJUMLAH insan pers terlibat dalam perbincangan kecil di sudut ruang Serbaguna Kantor Gubernur, sesaat sebelum dialog dimulai. Ragam hal dibincangkan, diselingi canda dan sapa kepada rekan-rekan seprofesi dan relasi yang hadir dalam dialoh itu. Satu di antaranya mengenai kemungkinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim melakukan survei sekaligus menghitung berapa kira-kira standar gaji wartawan di Kaltim. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan tentang masih rendahnya kesejahteraan wartawan.

Kualitas dan kesejahteraan dianggap saling berpengaruh. Namun perbincangan kecil itu terputus di tengah jalan tanpa kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mereka yang terlibat dalam bincang kecil pagi itu harus bubar karena dialog pers yang digelar PWI Kaltim segera dimulai. Di luar dugaan, kritik pembicara dan peserta dialog juga menyinggung soal perlunya peningkatan gaji dan kesejahteraan wartawan.

Abrianto Amin, pegiat LSM, menuturkan, dirinya menghargai wartawan. Wartawan semestinya seorang yang pintar cum "seniman". Wartawan yang seniman biasanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Namun belakangan, jarang dijumpai wartawan muda yang sekaligus menjadi seniman. Analisa dan kualitas tulisan mereka masih jauh dari harapan.

"Karena wartawan itu seharusnya orang yang pintar dan harus memiliki kemampuan menulis yang baik, gaji wartawan seharusnya tinggi. Gaji yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan," tandas Abrianto.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengaku prihatin dengan masih rendahnya kesejahteraan wartawan. Sikap wartawan yang tidak profesional menurutnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan wartawan yang masih rendah. Hal senada diungkapkan Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Ia juga mempertanyakan sikap perusahaan pers bahkan organisasi wartawan seperti PWI yang tidak berupaya mendorong agar kesejahteraan wartawan ditingkatkan.

"Banyak kegiatan usaha bisa maju lewat iklan koran. Tapi herannya, kok persnya tidak maju-maju. Kesejahteraan wartawannya dari dulu hingga sekarang tak juga meningkat. Ini kan ironi," tandasnya.

Terkait nasib wartawan itu, guru besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto menyindir bahwa status wartawan tidak jelas. Di mana sebenarnya status mereka. Kalau dianggap buruh, faktanya tidak pernah terdengar atau terbentuk serikat buruh wartawan. Dan kalau dianggap layaknya kalangan profesional lainnya, faktanya kesejahteraan mereka umumnya rendah.

Yang lebih mengherankan peserta dialog, selama ini wartawan gencar memperjuangkan buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka aktif membantu memberitakan agar kesejaheraaan para buruh itu tertingkatkan. Tapi ketika wartawan diminta berbicara mengenai kesejahteraan diri sendiri, mereka cenderung malu-malu.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim Hazairin Zain dan Sarosa mengatakan, perlu ada solidaritas dari seluruh insan pers dan organisasi wartawan untuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Caranya, berupaya menggolkan masalah kesejahteraan masuk sebagai salah satu pasal khusus dalam amandemen UU Pers No 44/1999. Harus ada jaminan bahwa perusahaan pers bisa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan. Dewan Pers juga perlu segera mengeluarkan standar perusahaan pers. Tapi, keinginan meningkatkan kesejahteraan wartawan akan sulit untuk terwujud jika wartawan masih selalu malu-malu membicarakan "dapur" mereka sendiri.[@]

Read More......

Dari Boga Menjadi SMK TI

Menyusuri Poros Tengah bersama Kepala Disdik Kaltim

Oleh Achmad Bintoro

TEPAT pukul 21.10 kami memasuki kota Sendawar, Kubar. Kiri kanan jalan ramai oleh toko, kios, kedai dan warung. Sebuah pasar kaget di lorong jalan tampak dijejali warga. Mobil dan motor parkir berhimpit. Di ruas jalan yang lain, sejumlah pekerja masih mengerjakan proyek pelebaran jalan. Dozer bergerak maju mundur mendorong dan meratakan badan jalan yang dikembangkan menjadi dua jalur.

Sendawar sedang berbenah. Kali terakhir saya kesini, lima tahun lalu, Sendawar masih menjadi kota sunyi. Jangan berharap ada toko besar. Mencari kedai kopi yang buka hingga larut malam bukan pekerjaan mudah. Kini, melihat orang hilir mudik di jalanan masih dengan seragam kerja pada malam hari sudah biasa.

Perlahan menyusuri ruas jalan kota, kami akhirnya berhenti di sebuah rumah makan. Restoran ini tidak seberapa besar. Ada sedikitnya lima kelompok meja. Kami memenuhi tiga kelompok meja berisikan sekitar 25 kursi, termasuk Kepala Disdik Kubar Ir Fredrick Ellia G MA. Dua meja lain diisi pengunjung lain, sebagian masih dengan seragam kerja: celana blue jean, kemeja biru muda dilengkapi spotlight, dan sepatu safety. Dua lainnya mengenakan wearpack.

Tidak ada yang istimewa dari rumah makan ini. Menunya biasa dijumpai di kota-kota lain seperti udang, ayam, dan patin. Layanan dan penyajiannya pun sederhana. Tapi ini adalah rumah makan terbesar di Sendawar. Karena itu banyak dikunjungi terutama oleh pendatang atau saat menjamu tamu dari luar kota.

Tidak jauh dari rumah makan itu, di seberang jalan, kami menginap. Hampir sama dengan rumah makan, bangunan dan layanannya juga sangat sederhana, dan terkesan apa adanya. Meski hampir semua kamar dilengkapi mesin penyejuk udara dan televisi multichannel, tetapi layanannya tidak menunjukkan kelas hotel. Kalau toh hotel itu juga relatip penuh, mungkin karena tak ada pilihan lain.

Di kota ini memang sulit mencari tenaga yang mengerti soal tata boga. Tidak mengherankan jika kemudian layanan hotel maupun restoran di Sendawar dan Melak kurang memiliki cita rasa tinggi. Bangunan boleh sederhana, hotel boleh tidak berbintang. Tetapi jika dikemas baik dan disajikan secara berkelas, tentu akan membuat betah pengunjung. Dan sebagai kota yang sedang berkembang Pemkab Kubar semestinya memikirkan persoalan itu.

Syafruddin Pernyata, Kepala Disdik Kaltim, melihat hal itu sebagai peluang. Tiadanya tenaga tata boga, mestinya menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. "Kami di Provinsi sebenarnya bahkan sudah membuat program membuat SMK Tata Boga di Kubar," katanya.

SMK dimaksud adalah SMK Negeri 2 Sendawar. Disdik Provinsi membiayai pembangunan gedungnya. Sedang Disdik Kubar menyiapkan lahannya. Bangunan sudah rampung dikerjakan, dan telah dioperasikan. Namun rencana membuat SMK Tata Boga itu ternyata tidak terwujud. Pengelola SMK2 terpaksa mengubahnya menjadi SMK TI (Teknologi Informasi) karena saat dibuka pendaftaran, yang mendaftar ternyata hanya tiga orang. SMK Tata Boga tidak diminati oleh pelajar di Kubar meski peluang kerja dan usaha lebih besar.

Perubahan itu diketahui saat rombongan Disdik Kaltim meninjau sekolah tersebut Sabtu pekan lalu. Syafruddin menyesalkan perubahan itu. Kurangnya pelajar yang berminat memasuki Tata Boga, mestinya bisa dihindari kalau Disdik dan Kepala Sekolah SMK2 proaktif melakukan sosialisasi. Perubahan menjadi SMK TI juga bukan berarti persoalan selesai. Di Samarinda sudah banyak jebolan SMK TI, sehingga persaingan kerja di jurusan ini cukup tinggi.

Selain itu, di SMK2 itu tidak ada saluran listrik PLN. Jumlah komputer pun amat terbatas. Lalu bagaimana mereka akan praktek. Memang ada genzet, tapi tentu akan memerlukan ongkos lebih besar lagi untuk membeli solar. "Saya hanya khawatir kalau akhirnya menjadi semacam SMK Sastra," jelasnya.

SMK "Sastra" yang dimaksudkan adalah lulusan yang tidak menguasai bidang keahliannya. Ada SMK otomotif tapi tidak tahu soal mesin. SMK TI tapi tidak paham soal komputer. Dunia usaha acapkali mengeluhkan lulusan-lulusan SMK semacam ini, yang oleh Syafruddin disebut sebagai SMK "Sastra". Sekitar 50 persen kondisi SMK di Kaltim dari total 151 SMK, diakui kondisinya masih memprihatinkan, atau masuk dalam kategori SMK "Sastra".

***

SMK2 Sendawar terletak cukup jauh dari jalan raya. Terlebih dulu masuk jalan setapak ke kebun yang kiri kanannya masih dipenuhi belukar dan pohon-pohon hutan. Saat hujan, kondisinya becek. Karena jauh dari jalan raya, jaringan kabel listrik PLN tidak menjangkau sampai ke sana. Dan ternyata tak cuma SMK2 yang dibangun berada di dalam kebun.

Sebuah SMK lain yang dibangun dengan biaya dari Disdik Kaltim, juga dibangun jauh dari jalan raya. Soal jauh mungkin relatif, tapi kalau akses jalan tidak ada, tentu akan jadi persoalan. Saat kami meninjaunya, hanya mobil berpenggerak empat roda saja yang bisa ke sana. Kubangan air menganga besar di tengah ruas jalan tak beraspal. Hampir semua sekolah yang dibangun Disdik Kaltim, letaknya tidak strategis.

Ada yang dibangun tepat di pinggir jalan raya, tetapi ternyata berada jauh dari permukiman penduduk. Jarak dengan permukiman mencapai belasan hingga puluhan kilometer. Kenapa? Itu karena adanya kepentingan tertentu dalam pemilihan tanah. Tanah disediakan atau dibebaskan oleh Pemkab Kubar. Celakanya, Pemkab Kubar terkesan asal saja dalam menyediakan tanah untuk sekolah. Ini menjadi bukti bahwa di era otda, tidak gampang mencapai harmoni program antara kota/kabupaten dengan provinsi.(*)

Read More......

Mengejar Manusia Kawat Sebelum di Empat Mata

SELASA pagi lalu, saya dikabari wartawan Tribun Kaltim, Joni Kusworo, bahwa Noorsyaidah yang yang selama ini dijuluki "manusia kawat" oleh media, sudah berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda. Dan, 10 menit kemudian saya mengkloning berita dari website-nya Tribun Kaltim serta menayangkannya di Kompas.com.

Dalam berita itu hanya disebutkan, Noorsyaidah berangkat ke Jakarta serta beberapa kesaksian wartawan di Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam bayangan saya, demikian juga Joni Kusworo, kepergian Noorsyaidah ke Jakarta adalah akan berobat. Makanya pertanyaan saya yang kemudian muncul saya ajukan ke Joni Kusworo adalah, di rumah sakit mana dia akan berobat.

Joni tidak mendapatkan informasi tentang itu. Dia hanya bisa mengontak Lilis, famili Noorsyaidah dalam beberapa detik dan kemudian sambungan telepon terputus.

Tentu saja sangat sulit menyisir ratusan rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, yang kemungkinan menjadi tujuan Noorsyaidah. "Wah saya tidak tahu, dimana dia akan dirawat. Saya tidak mendapatkan informasi itu," kata Joni.

Dengan segala upaya, saya mencoba mengontak beberapa rumah sakit yang kebetulan saya kenali. Tetapi tidak satu pun humas RS yang mengabarkan telah menerima pasien bernama Noorsyaidah, umur 40 tahun, dari Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Hingga sore hari, saya masih berkutat dari rumah sakit ke rumah sakit. Tentu saja melalui telepon. Sekira pukul 17.00, saya mengontak Muhammad Khaidir, wartawan Harian Pagi Tribun Kaltim yang pertama kali menulis tentang perempuan berpenyakit aneh itu.

"Lho katanya dia ke Jakarta bukan untuk berobat, tetapi mengisi acara di televisi," kata Khaidir saat saya hubungi.

Saya kembali mengira-ira, acara apa yang akan melibatkan Noorsyaidah. Terbersit dalam benak saya, mungkin Empat Mata. Tetapi saya ragu, apa iya Noorsyaidah bisa tampil di Empat Mata. Bukankah dia akan kesakitan perutnya kalau melihat wajah dan banyolan Tukul?

Pikiran saya mengarah ke Kick Andy. Saya mengontak Makroen Sanjaya, Wapimred Metro TV. "Wah saya juga lagi mengerahkan anak buah ke RS Cipto Mangunkusumo," kata Makroen. Setidaknya kesimpulan saya dan Makroen sama, bahwa Noorsyaidah ke Jakarta akan berobat.

Saya pun balik bertanya, "apa bukan di Kick Andy?" Sontak Makroen terkejut, "Oh ya ya.. coba aku cek.." Dialog kami terputus.

Siane Indriyanie, pejabat di Global TV saya kontak. Tetapi lagi-lagi nihil, saya tidak dapat informasi apapun. Demikian juga Martian Damanik, Korlip baru di RCTI.

Saya cek nomor-nomor di ponebook ponsel saya. Ada nama Teguh pekerjaan manajer Tukul. Lalu saya kontak Mas Teguh. Namun Teguh mengatakan bahwa 4 Mata untuk Selasa, Rabu, dan Kamis tidak mengagendakan bintang tamu bernama Noorsyaidah.

Bahkan untuk meyakinkan saya, Mas Teguh sempat bertanya kepada orang lain. "Iya Mas, ini saya sedang di studio Trans7, nggak ada nama itu," katanya. Dari balik telepon terdengar Mas Teguh bertanya orang lain dan dengan jelas orang yang ditanya Mas Teguh mengatakan tidak ada bintang tamu seperti yang saya maksud.

Sekali lagi saya bertanya kepada Mas Teguh, dan jawabannya sama dengan jawaban semula.

Karena pada saat yang sama saya juga harus memantau berita Rapimnas Partai Gerindra yang sedang berlangsung, tentang Noorsyaidah agak terlupakan. Pukul 20.30 saya ditelepon Muhammad Khaidir dari Samarinda, intinya meyakinkan saya bahwa Noorsyaidah akan mengisi acara di Empat Mata.

"Iya mas, betul Bu Noorsyaidah menginap di hotel M daerah M di Jakarta Selatan. Besok malam Bu Noor akan ngisi di Empat Mata, saya dapat informasi dari kakaknya yang tinggal di Samarinda," kata Khaidir.

Menghargai Eksklusivitas

Saat mendapat informasi yang memastikan bahwa Noorsyaidah akan mengisi acara Empat Mata, saya sedang makan malam di rumah. Namun saya putuskan untuk tidak mengerahkan wartawan ke hotel M di bilangan M, Jakarta selatan.

Saya sangat menghargai upaya Trans7 menghadirkan Bu Noorsyaidah ke studio sebagai sebuah eksklusivitas. Tentu, upaya yang ditempuh kru Empat Mata dan Trans7 tidaklah mudah. Dan saya hormati, jika kemudian mereka menghendaki kedatangan Noorsyaidah sebagai "hak" Empat Mata. Mudah-mudahan Bu Noor cepat sembuh.

(Oleh IGN Sawabi, Sumber: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/9982)

Read More......

Pembesuk (Tidak) Dipungut Bayaran

Oleh Achmad Bintoro

SETENGAH jam sebelum waktu besuk, saya tiba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. Jam di tangan menunjuk angka 09.31. Pintu gerbang utama sudah dibuka."Antre dulu di ruang sana. Jam besuk baru dibuka pukul 10.00," kata seorang petugas di pintu gerbang kepada saya.

Di dalam ruang sebelah kiri, saya lihat sudah berjubel puluhan pembesuk. "Pak, isi dulu dong!" bentak seorang petugas saat mengetahui saya hanya ambil nomor antrean di meja petugas. Saya kira pembesuk cukup mengambil nomor antrean saja. Saya pun minta maaf. Tetapi air mukanya tetap keruh dan tidak bersahabat. Di seberang meja dia, sebuah tulisan merah terpampang jelas di dinding tembok: "Pembesuk Tidak Dipungut Bayaran".

Saya pun mengisi formulir kunjungan. Formulir ini rangkap tiga berisi jati diri singkat pembesuk dan siapa yang akan dikunjungi. Petugas lalu memberi nomor antrean 26. Tapi, begitu tahu yang saya kunjungi adalah Suwarna AF, mantan Gubernur Kaltim, sebuah senyuman langsung tersungging di bibirnya. Saya tak tahu apa arti senyumnya yang tiba-tiba itu. Sedetik kemudian dia meminta saya untuk tidak perlu mengantre, dan segera menunjukkan pintu lain yang harus saya datangi.

Pintu tersebut sedang tertutup rapat. Terbuat dari pelat besi. Dikelilingi tembok kokoh dan pagar menjulang. Tidak jauh dari pintu pembesuk, terdapat pintu lain menghadap timur. Pintu itu juga terbuat dari pelat besi, tingginya sekitar delapan meter, dilengkapi jendela seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dengan ketinggian seperti itu ditambah gulungan kawat berduri di atasnya, pintu yang terhubung dengan pagar keliling ini tentu tidak akan mudah ditembus.

Keadaan lengang. Sepanjang mata memandang, yang terlihat hanya tembok-tembok kokoh tinggi yang menjadi penyekat antara wilayah luar dan dalam penjara. Mentari hangat menyentuh kulit. Namun keheningan belum pecah. Tidak sekecil pun terdengar canda, jerit maupun obrolan dari balik tembok. Di penjara terbesar di Jakarta ini terdapat tak kurang dari 4.000 orang tahanan dan narapidana. Jauh melebihi daya tampungnya, 1.300 orang.

Saya yang berada di luar jadi penasaran, dan sangat sulit meraba-raba bagaimana suasana hari- hari di balik tembok penjara ini. Terbayang dalam benak saya wajah-wajah sangar layaknya para penjahat yang digambarkan di film-film. Mata tajam menusuk, tubuh berotot dan penuh tato. Di sini kenyataannya ditampung narapidana kelas teri hingga kakap, serta dari bermacam kasus dan latar. Dari yang sebelumnya biasa tidur beralas koran dan beratap langit, hingga mereka yang biasa menggunakan springbed di ruang ber-AC. Ada pencuri, pemerkosa, perampok, bandar narkoba, hingga koruptor. Di sini pula Suwarna AF mendekam.

***

PINTU besi saya ketuk. Jendela kecil di tengah pintu terbuka. "Ada apa? Tunggu saja, jam besuk belum dibuka!" ujar seorang petugas yang melongokkan wajahnya. Belum sempat saya memberi penjelasan, jendela kecil itu sudah dia tutup lagi. Saya terpaksa kembali mengetuk. Begitu wajah itu terlihat di jendela, saya langsung katakan bahwa saya mau membesuk Suwarna.
Mendengar saya menyebut nama Suwarna, pintu besi itu langsung dibuka.

"Oo..silakan Pak. Pak Warna sudah menunggu. Tapi ambil dulu kartu tamu," jelasnya. Dia mengantar ke ruang kecil di samping kanan. Seorang petugas lain sudah menunggu. Setelah basa-basi dan bertanya mengenai hubungan saya dengan Suwarna, petugas menunjukkan jalan ke lantai dua. Saya tidak mengenalkan diri sebagai wartawan. Saya katakan, Suwarna adalah teman saya. Pada kolom pekerjaan di kartu identitas saya, kebetulan hanya menyebut "swasta".

Tiba di lantai dua, saya memasuki sebuah ruang besar, berukuran 25 X 25 meter. Suwarna saya lihat sudah menunggu di meja bagian kanan, membelakangi jendela. "Hai, apa kabar?" tanya dia, seperti biasa selalu ramah dan murah senyum. Dia berdiri menyambut dan memeluk badan saya, cium pipi kiri dan kanan.

Sejenak pandangan saya menyisir ruangan. Di sini pula sehari sebelumnya, 25 Agustus 2008, digelar seremoni penyerahan bonus oleh Suwarna AF selaku Ketua KONI Kaltim kepada 79 atlet peraih medali PON XVII. Seremoni itu cukup meriah untuk ukuran LP. Dihadiri Pj Gubernur Tarmizi A Karim, Walikota Samarinda Achmad Amins, Plh KONI Kaltim Zuhdi Yahya serta seratus lebih atlet, pelatih dan undangan lain.

Ruang ini cukup terang meski lampu tidak dinyalakan. Bias sinar mentari menerobos lewat
jendela-jendela lebar berkaca di kiri kanan ruang. Hawanya sejuk, mengalir dari empat mesin pengatur udara yang terpasang di atasnya. Dan layaknya desain ruang penjara, yang tidak pernah meninggalkan faktor keamanan, jendela-jendela itu dipasangi teralis berupa jeruji-jeruji besi berdiameter 3 cm. Jeruji dipasang vertikal. Ini adalah ruangan yang sama ketika saya membesuk kali pertama, 26 Juli 2008 lalu.

Saat itu terlihat Robian dan Uuh Aliyuddin di meja lain. Keduanya sedang dikunjungi istri, anak dan kerabatnya. Mereka tengah larut dalam kelangenan sambil menikmati santap siang. Robian adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan, dan Uuh mantan Kepala Kanwil Kehutanan Kaltim. Di meja lain lagi, terlihat Waskito Suryodibroto, mantan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) Dephut.
Ketiganya, termasuk Suwarna AF divonis oleh hakim Pengadilan Khusus Tipikor terkait kasus pembukaan kebun sawit di wilayah utara Kaltim oleh kelompok usaha Surya Dumai Group.
Di meja dekat pintu masuk ada Widjanarko Puspoyo, Dirut Bulog. Di meja samping, tersekat papan kayu setinggi dada orang dewasa, ada Noeloe, mantan bos Bank Mandiri. Noeloe dibesuk hanya seorang lelaki.

Ruang ini semacam ruang VIP bagi para narapidana kelas kakap. Seorang petugas mengatakan, ruang ini adalah aula LP. "Tapi jarang sekali kita gunakan, kecuali ada arisan atau kegiatan ibu- ibu dharmawanita. Nah, daripada jarang digunakan, kan lebih bagus kita manfaatkan. Lumayan kan dapat uang rokok," jelasnya tanpa mau merinci berapa uang sewa untuk ruangan tersebut.

LP sebenarnya menyediakan ruang besuk resmi di lantai bawah. Namun ruang itu selalu penuh oleh pengunjung. Para pembesuk dan narapidana harus berdesak-desakan di bawah pengawasan sipir maupun tamping (tahanan pendamping). Tidak jarang napi dan pasangannya melampiaskan hasrat seksualnya di tempat tersebut. Mereka tidak sungkan meski banyak pembesuk, napi serta sipir.

Tamping adalah narapidana yang diperbantukan pada petugas atau pemuka dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Tamping ada di hampir semua tempat. Ada yang disebut tamping Kepala LP, tamping pendidikan komputer, dan tamping catur. Tamping biasanya bakal berharap ditugaskan di tempat kunjungan agar bisa mendapatkan uang, sekitar Rp 20 ribu-Rp 120 ribu tiap hari. Uang itu diperoleh dari para pembesuk yang biasanya menyelipkan lembaran Rp 5.000 atau Rp 10.000 saat tangan mereka dicap petugas. Lho, lalu apa arti tulisan "Pembesuk Tidak Dipungut Bayaran" yang terpampang di ruang tunggu? (bersambung)

Catatan: Dimuat di Tribun Kaltim, edisi cetak 3 September 2008

Read More......

Kok Nggak Ada yang Datang?

Oleh Achmad Bintoro

MENGENAKAN kaos berkerah warna abu-abu, Suwarna terlihat lebih muda. Empat bulan lagi, usianya genap 65 tahun. Rambutnya tersisir rapi, tanpa uban. Dia terkekeh memandangi rambut saya yang makin habis. "Kok kian licin saja," sindirnya. Saya hanya tersenyum, mengangkat bahu dan telapak tangan. Dua tahun empat bulan di penjara ternyata tidak membuat selera humornya hilang.

Suwarna yang apa adanya, sederhana, dan nyaris tak pernah kenal barang bermerek, sudah lama saya tahu. Sederhana pula dia menyikapi persoalan yang mungkin oleh sebagian orang dianggap pelik. Seperti suatu malam jelang lebaran Idul Fitri di Lamin Etam. Ia bertanya pada Aji Sofyan Alex.

"Kok nggak ada yang datang? Kata orang kalau gubernur, mau lebaran pasti banyak yang datang kasih bingkisan. Iya kan, Lex?" Saat itu dia baru saja membagi-bagi hadiah lebaran untuk para stafnya di rumah jabatan.

Keduanya saling pandang, lalu tertawa bersama. Lucu, karena sama-sama bokek. Ya. Menyikapi sesuatu dengan tawa tergelak. Simpel sekali. Menurut Alex, sebagaimana ia kisahkan di halaman 93 buku Pergulatan Seorang Suwarna, kalau pun Suwarna punya uang, itu karena ia cari sendiri. Usaha sendiri tanpa memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur.

"Akhirnya ya ia dianggap lupa. Orang jadi sering bilang: Suwarna pelit. Seperti itulah," ungkap Alex. Saat itu Alex menjabat Kepala Dinas Pertnian Tanaman Pangan Kaltim.

Alex berkisah apa adanya tentang Suwarna.Yang minor, kata Alex, ya, itu tadi soal kepelitannya. Karena itu tak sedikit pengusaha, tokoh masyarakat hingga wartawan, yang menganggap sebagai orang yang telah lupa. Lupa pada balas budi dan jasa orang, yang barangkali merasa diri berjasa mengantarkan Suwarna menjadi gubernur. Padahal itu hanya karena ketiadaan uang lebih di kantongnya.

Suwarna tidak suka dilayani secara berlebihan seperti bos-bos lain. "Penilaian ini kudapat dari beberapa Kakanwil yang datang dari daerah lain dan ditugaskan di Kaltim. Mereka bilang, di tempatnya bertugas dulu, begitu datang, langsung lapor dengan memberikan bingkisan sesuatu. Semacam upetilah. Kalau mau lebaran apalagi, kudu setor. Juga pada saat-saat penting lainnya," kata Alex yang kini terjun di dunia politik lewat PDI Perjuangan.
***

SATU jam bersama Suwarna AF, tidak berarti saya bisa bebas berkeliaran melongok jeroan LP Cipinang. Meski saya ingin sekali melihat langsung kamar atau sel mantan orang nomor satu di Provinsi Kaltim ini, aturan LP membatasi saya hanya sampai di tempat besuk. Tempat besuk itu adalah ruang aula di lantai dua seperti yang sudah saya gambarkan kemarin.

Harapan saya, kalau pun saya tidak bisa melihat sendiri kehidupan sehari-hari di dalam LP, saya bisa mendapatkan gambaran keadaan itu melalui Suwarna. Tapi ternyata tidak mudah mengorek keterangan semacam itu darinya. Sensitip, katanya. Saya mencoba lagi melemparkan pertanyaan- pertanyaan khusus agar mendapat jawaban yang saya inginkan, di sela canda tawa kami. Namun selalu pula dia mengelak. Biasanya dia menjawab dengan senyum atau tertawa geli melihat saya yang tidak bosan menanyakan hal-hal yang dianggapnya sensitip itu.

"Sudahlah, ga usah tanya-tanya yang begitu. Yang pasti saya di sini baik-baik saja. Pagi bangun, shalat, olahraga, sarapan dan baca. Tak ada yang istimewa," elaknya. Bahkan di blok apa kini dia tinggal pun tidak dijawabnya. Kalau pun ada jawaban mengenai kehidupan sehari-hari di penjara lebih untuk pengetahuan saya, bukan untuk dikorankan.
***

"BAGAIMANA kabar Kaltim?" tanya Suwarna. Dia selalu menanyakan hal itu kepada setiap orang Kaltim yang membesuknya. Perhatiannya yang besar terhadap masyarakat Kaltim ternyata tidak pernah tercerabut meski kebebasannya sendiri terenggut. Saya lalu gambarkan kepadanya secara singkat kondisi sosial politik, dan ekonomi Kaltim. Saya kisahkan sedikit perkembangan terakhir Pilgub Kaltim. Termasuk perkembangan pembangunan Masjid Islamic Centre di Jalan Slamet Riyadi, Samarinda.

Saya tahu dia sudah acapkali mendapat informasi semacam ini. Namun entah kenapa dia masih mau saja menyimak uraian saya. Ia menghela nafas agak panjang ketika saya sampaikan bahwa pembangunan bandara baru di Sei Siring belum tuntas. Begitu pula relokasi warga dari bantaran Sungai Karang Mumus, serta jembatan Mahkota II yang belum kelar. Namun sedetik kemudian raut mukanya berubah berbinar saat saya gambarkan keindahan dan kemegahan Masjid Islamic Centre.

"Wah jadi pengin neh ke sana," ungkapnya. Masjid itu dibangun atas prakarsa dia sewaktu jadi gubernur. Dia ingin ada sebuah bangunan yang bisa bermanfaat dan menjadi landmark bagi Samarinda serta Kaltim. Bangunan dimaksud adalah sebuah masjid yang megah dan indah yang menjadi pusat dakwah.

Kaltim memiliki kemampuan untuk membangun masjid itu. Tak kurang dari Rp 550 miliar dana APBD Provinsi Kaltim yang dipakai untuk menyelesaikan masjid itu. Kini, hasilnya sudah dapat dilihat dan dinikmati masyarakat Kaltim. Decak kagum akan langsung terlontar dari setiap orang saat mereka melintasi jalan Slamet Riyadi. Bangunan itu begitu kokoh, menjulang, dan memberi image positip terhadap Kaltim.

Letaknya yang strategis, di tepian Mahakam, menjadikan terlihat lebih eksotik. Bila malam tiba, lampu-lampu berpendar mengitari kubah dan empat menara menampakkan bayang bernuansa di permukaan Mahakam. Kini masjid itu tak hanya ramai dikunjungi jamaah tapi sekaligus menjadi tempat wisata baru bagi warga setempat. Setiap sore dan malam, terlebih saat Ramadhan seperti ini, usai atau sebelum sembahyang, mereka sempatkan diri berfoto dengan latar masjid. Suwarna sendiri menyumbangkan sebuah bedug besar dari sebuah kayu waru berkualitas yang dia pesan khusus dari sebuah kota di Jawa.
***

AKHIR penantian itu akan segera tiba. Tak lama lagi, dua-tiga bulan mendatang, Suwarna bakal mengakhiri hari-harinya di LP Cipinang. Ia akan menghirup udara bebas, mendapat pembebasan bersyarat setelah sejumlah remisi ia dapatkan. Apa yang akan dia lakukan setelah bebas? Sudah tentu pertama akan kumpul dengan anak istri. Kedua, katanya, dia ingin menengok Samarinda, melihat langsung masjid Islamic Centre. Mau berpolitik lagi?

"Enggaklah. Saya ogah berpolitik lagi. Capek. Lagi pula saya sudah tua, tahun depan sudah 65 tahun. Jadi apa lagi yang harus saya cari. Saya mau menikmati pensiun, bermain bersama cucu- cucu atau jadi petani ikut Martin," jelasnya.

Martin dimaksud adalah Martin D Safari, putra keduanya, seorang petani. Lebih tepatnya menekuni dunia agribisnis. Anak pertamanya, Febry M Nerwan seorang pedagang. "Bapak tak mau memberi kami secara langsung. Kami anak-anaknya harus berusaha sendiri. Inilah salah satu alasan kenapa saya tidak boleh jadi kontraktor di Kaltim saat bapak jadi gubernur," tutur Febry yang menekuni usaha ikan kerapu. (*)

Read More......

Tempe Blewah, Takjil Favorit Puasa

MAKAN tempe dembel dan minum es blewah sebenarnya bukan ritual tahunan. Tempe dembel adalah tempe yang digoreng dengan racikan bumbu empon-empon dan tepung terigu. Ada yang menyebut mendoan.

Di luar bulan puasa pun, istri saya selalu menyisipkan tempe dembel itu sebagai bagian dari menu sehari-hari. Dia tahu betul kegemaran saya. Sedang es blewah jarang sekali bisa saya nikmati. Selain musiman, pedagang buah di Samarinda jarang sekali menjualnya. Kadang-kadang kalau lagi musim, tersedia di Hero Supermarket dan Foodmart. Harganya sudah melonjak hingga Rp 40.000. Di kampung saya di Tuban, blewah seukuran buah melon biasa dijual tak lebih dari Rp 5.000

Meski bukan ritual tahunan, namun saya merasakan makan tempe saat bulan puasa nikmatnya lebih dari biasa. Kebetulan, meski bukan orang Jawa, istri saya pintar sekali membuat tempe dembel. Kerenyahan dan taste-nya benar-benar khas dan pas. Bahkan hadama di rumah pun belum bisa menandinginya. Padahal dia orang Jawa asli. Saat seperti itu, istri saya menggoreng hingga satu baki (sekitar 50 biji).

Tempe itu tersaji di meja makan atau kadang di karpet depan teve sambil kami menunggu beduk adzan Maghrib. Jangan anggap itu terlalu banyak. Tak lama setelah adzan, biasanya sudah ludes. Sebagian besar saya yang makan. Saya biasa memakannya dengan cabe rawit. Begitu pula istri, mak dan ipar-ipar saya. Sedang Tifa dan Salsa lebih senang memakannya dengan campuran caos lombok dan tomat.

Read More......

Bah, ke Monas Yuk

BUKAN kali pertama itu aku mendengar ajakan itu dari si bungsu, Salsa. Dalam sepekan ini saja, sudah empat kali dia melontarkan ajakannya. Kadang dia membisikkannya di telingaku seraya menggelayut di punggungku. Saat seperti itu, dia akan berusaha merayu.Seperti yang dia lakukan Sabtu kemarin. Pagi itu dia kesiangan bangun. Bangun kesiangan itu biasa dia lakukan saat libur.

Dalam satu pekan, Salsa libur sekolah dua hari, Sabtu dan Minggu. Ini berbeda dengan kakaknya, Tifa. Sang kakak saat ini duduk di bangku kelas V SD Muhammadiyah I Samarinda. Sedangkan Salsa, di kelas II SDIT Cordova Samarinda. Aku sengaja mencari SD yang lebih dekat dengan rumah untuk si bungsu, agar kelak saat kelas III dia bisa berangkat sendiri ke sekolah dengan jalan kaki atau naik sepeda onthel.

Gedung SDIT Cordova yang baru (kelas III-VI) kebetulan terletak hanya sekitar beberapa ratus meter saja dari rumah di Kompleks PWI Jalan Kadrie Oening. Saat ini di belakang rumah juga tengah dibangun Sekolah Terpadu SMP-SMAN 1 Samarinda.

Read More......

Ini Big Bang-nya Korupsi

Oleh Achmad Bintoro

TAK ada yang berubah pada diri Suwarna AF. Saat saya membezuknya di LP Cipinang, Jakarta 26 Juli lalu, cara dia bicara masih seperti dulu: keras, tegas dan apa adanya. Ketawanya pun lepas, acapkali membuat pembezuk narapidana lainnya menoleh ke kami. Tapi raut muka mantan Gubernur Kaltim itu seketika berubah saat saya menyinggung soal KPC dalam obrolan kami. Kedua alisnya terangkat. Volume suaranya merendah. "Ini konspirasi besar. Ini big bang korupsi, begitu Pak SBY bilang saat saya melaporkan soal divestasi KPC," katanya setengah berbisik kepada saya.

BERBICARA soal divestasi saham KPC, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki kelahiran 1 Januari 1944 ini. Dialah pejabat pertama di Kaltim yang tak kenal lelah berjuang agar Pemprov dan Pemkab Kutim bisa mendapatkan hak membeli saham divestasi KPC. "Saya bisa di sini juga karena korban konspirasi mereka," tuturnya. Ia menghela nafas panjang.

"Tetapi saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan, karena ini untuk kepentingan rakyat Kaltim. Saya cuma berpesan teruskan perjuangan itu," tandasnya seraya memuji Isran Noor. "Itu bagus, siapa namanya Iswan? Itu lho yang Wakil Bupati Kutim, Isran ya? Divestasi KPC tidak pernah terjadi. Akal-akalan semua itu."

Saya membaca pernyataan sejumlah petinggi Bumi Reources (BR), induk KPC di banyak media. Menurut Presdir BR Ari Saptari Hudaya maupun Direktur Keuangan Edie J Soebari, KPC sudah memenuhi kewajibannya melaksanakan divestasi 51 persen saham KPC. Sebanyak 18,6 persen dijual ke PT Kutai Timur Energi milik Pemkab Kutim dan 32,4 persen saham dijual kepada PT Sitrade Nusa Globus (SNG). Vice President Legal BR, Yanti Sinaga saat saya konfirmasi juga menegaskan hal yang sama. Bahwa urusan divestasi sudah lama beres.

Namun klaim KPC itu dianggap Didi Dermawan tidak berdasar. Sejak awal dia melihat tak ada itikad baik dari KPC untuk menjual sahamnya kepada Pemda Kaltim. Karena tak ada itikad baik itu, Pemprov Kaltim-Pemkab Kutim lalu menggugat melalui arbitrase internasional, ICSID. Jalur arbitrase ditempuh setelah jalur pidana dan perdata di dalam negeri selalu gagal.

"Sebelum ke arbitrase, saya sudah lapor ke mana-mana. Ke kejaksaan, dipanggil saya. Mereka minta data segala macam, tapi lalu hilang. Ke polisi, saya dipanggil juga. Saya lalu presentasi dari A sampai Z. Tapi mereka bilang, wah ini big bang korupsi. Mereka minta data juga. Timtas Tipikor sama. KPK sama juga," ungkapnya.
***

SOAL penghentian tambang, bukan kali ini saja terjadi. Lima tahun lalu, KPC juga pernah direkomendasikan oleh Tim Interdepartemen untuk ditutup. Saat itu tim membuat laporan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Dalam laporan 12 Juni 2003 itu dinyatakan negara dirugikan karena kehilangan potensi dividen akibat tidak dilakukannya divestasi saham. Negara dirugikan US$ 300 juta.

Laporan juga mengungkapkan adanya itikad buruk KPC untuk tidak mendivestasi sahamnya. Bentuk itikad buruknya itu adalah adanya pembagian dividen pada tahun 2003 kepada Rio Tinto dan BP sebagai pemilik KPC. "KPC telah merampungkan forward sales agreement (FSA) sebesar US$ 73 juta tunai yang diterima 30 Juni 2003 dari transaksi tersebut, sebagai penghasilan tahun 2003 dan membagikannya sebagai dividen kepada BP dan Rio Tinto pada bulan Juli 2003," bunyi dokumen tersebut.

Dokumen tersebut menyatakan tambang batubara itu adalah milik bangsa Indonesia. KPC hanya sekadar kontraktor. Batubara yang terkandung di bumi nusantara adalah kekayaan bangsa Indonesia, yang tidak boleh dijaminkan apalagi dijual oleh kontraktor. "Ini bukti pelanggaran berat PT KPC. Selanjutnya, tim merekomendasikan pencabutan KPC sebagai kontraktor. Menghentikan coal operation oleh PT KPC dan melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan coal operations," kata Didi menirukan isi dokumen itu.

"Namun sebulan setelah keluar laporan tim itu, tiba-tiba muncul PT Bumi Resources mengumumkan pembelian 100 persen saham KPC," ujar Didi. Divestasi pun terkendala. Dikatakan, BR yang dimiliki Keluarga Bakrie telah "pasang badan". "BR pasang badan untuk proses divestasi. Jadi BR secara politis dianggap powerful. Padahal divestasi ini untuk kepentingan rakyat Indonesia," tandasnya.
***

LAPORAN Keuangan Konsolidasian KPC 30 September 2005 dan 2004 antara lain menulis: "Sebagai pemenuhan atas kewajiban untuk melakukan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam PKP2B, pada tanggal 25 Pebruari 2004, KPC telah melaksanakan divestasi atas 18,6% dalam KPC kepada PT Kutai Timur Energi."

Laporan keuangan itu disusun dan diteken oleh Presiden Direktur BUMI Arie S Hudaya dan Direktur Keuangan Eddie J Soebari ada 31 Oktober 2005. BR yang tahun 2003 mengakuisisi SHL dan KCL dari BP dan Rio Tinto pada tahun 2003, merasa telah melakukan kewajibannya melakukan divestasi 51 persen saham, dengan menjual ke PT Kutai Timur Energi 18,6% senilai US$ 104 juta. Ada persetujuan Ditjen Geologi dan SDM tanggal 12 Maret 2004. Juga BKPM tanggal 26 Maret 2004 telah mencatat pengalihan 18,6% saham KPC tersebut. Tapi,
"Untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC diperlukan persetujuan RUPS Perusahaan".

Menurut Didi, sebenarnya tak pernah ada transaksi jual beli 18,6%. Pernyataan di atas jelas tidak benar dan membohongi publik dan Bappepam-LK . Sebab bagaimana mungkin "pengalihan" 18,6% saham itu dilaksanakan 25 Pebruari 2004 dan dicatatkan pada BKPM pada 26 Maret 2004, sedangkan "Untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC (masih) diperlukan persetujuan RUPS Perusahaan"?

Kenyataannya tidak pernah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BR yang memberi persetujuan untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC itu. Laporan Keuangan Konsolidasian Bumi Resources periode 30 September 2005 itu sendiri masih menyebutkan BR, melalui SHL dan KCL, sebagai pemilik 100% saham dalam KPC.

Apa komentar Mahyudin, Bupati Kutim saat "jual beli" 18,6% saham dilakukan? Seperti diketahui, saat itu dia menjual kembali 13,6 persen sahamnya kepada sebuah perusahaan di bawah BR. Kepada saya, Mahyudin mengatakan bahwa Pemkab untung. Saat membeli 18,6 persen saham KPC senilai US$ 104 juta, sedangkan saat menjual 13,6 persen saham KPC harganya tetap juga US$ 104 juta. "Karena kami tidak punya duit, jadi saya jual saja saham sebesar 13,6 persen, itu hanya main-main saja," katanya dengan tertawa lepas.(habis)

Read More......

Dari Bengalon Menuju Washington

Oleh Achmad Bintoro

LEWAT kacamata minusnya, Isran Noor memicik konsep surat tertanggal 11 Juli 2008 yang disodorkan stafnya. Perhatiannya seketika tercerabut dari setumpuk berkas lain yang berserak di meja kerjanya di Sangatta. Tapi tak perlu waktu lama. Sesaat kemudian, tanpa ragu, jari kanan Wakil Bupati Kutai Timur itu bergerak cepat meneken surat bernomor 180/130/HK/VII/2008 itu. Itulah surat yang kini membuat puyeng
petinggi PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gara-gara surat itu, kegiatan eksploitasi tambang batubara KPC dan Perkasa Inaka Kerta (PIK) di areal IUPHHK Porodisa Trading & Industries di Bengalon akhirnya dihentikan. Polda Kaltim kini terus melakukan penyidikan, memanggil sejumlah pejabat KPC untuk menjadi saksi. Tidak terkecuali Presdir KPC Ari S Hudaya, yang sudah masuk dalam daftar pemanggilan.

Penghentian sementara tambang KPC oleh Pemkab Kutim makin menegaskan runcingnya perselisihan menahun Pemkab Kutim dengan KPC. Publik melihat ini menjadi lebih dari sekedar persoalan penghentian sebuah perusahaan tambang. Kalau saja yang dihentikan adalah perusahaan tambang lain, bukan KPC, pemberitaan dan reaksi banyak pihak barangkali tidak akan sebesar ini.

Sampai-sampai sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sudah punya nama seperti Jatam, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Walhi, Pokja 30, pegiat tambang serta lingkungan lainnya merasa perlu membahasnya dalam diskusi terbatas di Samarinda, Kamis (14/8) kemarin. Diskusi itu bertajuk Pemkab Kutim Versus KPC.

Di Kaltim, bukan tidak sedikit kasus tumpang tindih lahan semacam itu. Mereka menunjukkan beberapa kasus serupa di wilayah lain di Kaltim. Tapi teriakan para pemilik HPH yang lahannya diserobot oleh perusahaan tambang itu nyaris tidak terdengar. "Sebenarnya banyak HPH yang teriak-teriak karena lahannya dicaplok oleh tambang," tutur Ade Cahyat, Senior Adviser GTZ wilayah Kaltim.

Persoalan KPC menjadi menarik karena KPC adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia dengan kualitas prima. Tahun lalu, angka produksi batubara KPC mencapai 50 juta metrik ton. The Financial Times, sebuah harian pagi bersegmen bisnis internasional dari Inggris yang memiliki reputasi terpuji dan acap dijadikan acuan kalangan pebisnis, menuliskan bahwa kegiatan pengapalan batubara di Pelabuhan Tanjung Bara, Sangatta, ke sejumlah negara pembeli adalah yang terbesar di negeri ini

Namun yang lebih menarik adalah adanya sejarah perselisihan panjang terkait dengam keinginan Pemkab Kutim membeli saham divestasi KPC. Persoalan divestasi, seperti kita tahu telah dibawa Didi Dermawan, pengacara Pemkab Kutim, ke arbitrase internasional. Didi sebelumnya juga pengacara Pemprov Kaltim. Namun Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh, sehari sebelum lengser, 24 Juni lalu, mencabut kuasa hukum Didi dan memilih damai dengan KPC dengan dalih peluang Kaltim untuk menang tipis. Jadilah kini Pemkab Kutim sendirian berperang melawan KPC.

Sidang pertama di London berjalan lancar, begitu pula sidang fase kedua di Singapura, 27-28 Pebruari 2008 lalu. Saya yang saat itu turut mengikuti jalannya sidang, melihat persoalan jurisdiksi menjadi bahan yang paling alot diperdebatkan. Pihak KPC menyatakan Pemprov dan Pemkab Kutim tidak memiliki kapasitas untuk menggugat KPC. Sebab PKP2B diteken oleh KPC dengan pemerintah Pusat (negara). Simon Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi ESDM, memberi kesaksian yang menguatkan KPC.

Tetapi, Kaltim tidak tinggal diam. Didi katakan bahwa yang dimaksud negara, dalam konteks NKRI, di dalamnya termasuk pemda, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Teman saya, Fauzan Zidni, yang sedang studi di Lee Kuan Yew of Public Policy National University of Singapore membenarkan pendapat Didi.

"Saya diskusi dengan teman-teman. Saya pikir peluang (Kaltim) cukup kuat. Ini terlihat dari reaksi Tribunal di sidang," katanya. Reaksi yang dimaksud Fauzan adalah pertanyaan anggota Tribunal Albert Van den Berg maupun Michael Hwang

Todung Mulya Lubis, pengacara BP/Rio Tinto, saat itu mendesak Tribunal untuk menolak gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim yang diajukan Didi. Terlebih, kata Todung, gugatan Pemprov sebelumnya sudah pernah ditolak oleh PN Jakarta. Sehingga mestinya, gugatan ke ICSID pun harus ditolak karena tiadanya kewenangan dan hak. Permintaan senda disampaikan Michael P Lennon, Ketua Tim Pembela KPC.

Namun Albert Van dem Berg, anggota Tribunal yang dipilih KPC, justru balik mempertanyakan. "Dari tadi Anda selalu mengatakan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim tidak berhak maju di ICSID, sekarang tunjukkan pada kami apa ada aturan yang tegas melarang pemda untuk maju di ICSID," tanya Albert yang kemudian oleh Lennon dijawab, tidak ada.

Selain fakta yang terungkap di persidangan, hal lain yang menguntungkan Kaltim adalah, dalam Pasal 25 ICSID Constituent dinyatakan, bahwa "constituent subdivision" dari suatu negara, oleh ICSID dianggap sebagai bagian yang sama dari negara tersebut.

Kadang-kadang justru ICSID menggunakan istilah state atau government. Tapi kedua istilah itu dalam hukum pertanggungjawaban negara (law on state responsibility - masih berupa draft article tetapi sudah mengikat karena sudah menjadi kebiasaan hukum internasional), departemen atau pemda dianggap sebagai "negara".

Kini, hampir enam bulan usai sidang fase kedua, Tribunal ICSID belum memberikan keputusan soal jurisdiksi itu. Tribunal ICSID yang bermarkas di Washington DC, AS, barangkali merasa masih harus mendengar dan mencari tahu lebih banyak apakah Pemkab Kutim memang memiliki kewenangan untuk berperkara di lembaga arbitrase ini menggugat KPC.

Lalu apa kaitannya dengan penutupan tambang KPC? Pemkab agaknya ingin menunjukkan pada dunia, terutama Tribunal bahwa Pemkab Kutim memiliki kewenangan. Saat ini saya tanyakan ke Isran Noor, dia membenarkan. Penghentian tambang itu, katanya sekaligus menunjukkan harkat, martabat dan kedaulatan pemerintah dalam bingkai NKRI.

"Ya, kita memang ingin tunjukkan Pemkab Kutim juga memiliki kewenangan. Bahwa yang dimaksud pemerintah atau negara, di dalamnya itu termasuk Pemkab, dalam konteks NKRI. Sehingga siapa pun yang menghalangi tugas dan keputusan yang diambil sesuai kewenangan Pemkab Kutim, harus berhadapan dengan UU dan peraturan yang berlaku," tandas Isran.

Tapi KPC menganggap apa yang telah dilakukan selama ini, mulai dari proses divestasi saham hingga penambangan di Bengalon, sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan PKP2B. Vice President Legal Bumi Resources, Yanti Sinaga minta semua pihak mengacu pada PKP2B yang diteken oleh pusat dan KPC. Karena itu penghentian tambang, kata Yanti, mestinya merupakan kewenangan Departemen ESDM, bukan Pemkab Kutim.

Yang pasti, saat ini perhatian banyak pihak sedang tertuju kepada Bengalon. Isran ingin masalah ini menggelinding hingga ke Washington DC, markas besar ICSID. Karena itu ia juga tak pernah ragu untuk meneken surat penghentian tambang KPC dan PIK yang dinilainya melanggar UU No 41 Tahun 1999. Proses hukum pasca keluarnya surat penghentian itu pun hingga kini terus berjalan.(*)

Sumber Foto: KPC

Read More......

Dua Jam Bupati Menanti Arie

Oleh Achmad Bintoro

KAMIS, 7 Agutus 2008. Di dalam Kafe Victoria di Senayan Plaza, Jakarta udara sejuk menjalar ke seluruh ruang dari tingkap-tingkap berkisi. Arie Saptari Hudaya, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal (KPC), mengambil tempat duduk di tengah. Tubuhnya yang tinggi tampak menonjol di antara sekitar lima lelaki paruh baya yang mengisi sebagian dari enam kursi dan dua kursi lain yang disusun berhadapan.

Sesekali terdengar derai tawa di antara obrolan mereka. Arie lahap menikmati santap siang itu. Ia juga terlihat santai. Berkemeja lengan panjang warna abu-abu muda, tanpa dasi, dipadu celana kain warna gelap dan sepatu hitam, lulusan Teknik Mesin ITB yang lahir di Jakarta 30 Mei 1959 silam ini tampak lebih muda.

Luasan kafe ini tidak terlalu besar. Namun interiornya apik dan berkelas. Makanannya juga lezat. Di sini tersedia tidak kurang dari enam puluh menu makanan berat dan ringan serta 100 lebih jenis minuman internasional. Mulai makanan lokal semacam sop buntut, hingga aneka masakan Chinese, Eropa, Jepang seperti udang goreng alias Tempura dan Teriyaki.

Tentu saja, sesuai nama kafe ini, Victoria menyajikan pula menu khas yang mudah dijumpai di resto dan kafe-kafe di Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Victoria adalah nama sebuah tempat di wilayah selatan Australia. Malah 80 persen dari daftar menu di kafe ini tersedia di hampir seluruh kota besar di negeri Kanguru itu. Sebutlah meat atau chicken pie yang banyak disukai bule di sana atau selada dengan variannya, hingga hidangan utama seperti Australian sirloin steak.

Pendek kata, Victoria adalah kafe dengan hidangan hotel mewah. Jadi, tidak heran kalau bos dari perusahaan tambang batubara terbesar di dunia yang juga Presdir Bumi Resources (BR -- induk KPC, menikmati santap siangnya di kafe ini.
*****

SAAT yang sama, di seberang lautan, jauh dari tempat Arie sedang santap siang. Di ruang rapat di gedung DPRD Kutai Timur, Bupati Kutim Awang Farouk dan Wakil Bupati Isran Noor sebentar melirik jam. Sebentar kemudian mata keduanya menyisir ruang. Ruangan rapat sudah penuh oleh para undangan. Di ruang ini akan dibahas soal surat penghentian tambang KPC di areal IUPHHK Porodisa Trading di Bengalon. Surat itu diteken Isran Noor 11 Juli lalu.

Namun orang yang ditunggu belum kunjung tiba. Kursi yang disediakan untuk Presdir KPC Ari Hudaya masih kosong. Tidak tampak pula yang mewakilinya. Dua jam sudah menunggu.Turut pula menunggu adalah unsur Muspida Kutim, sejumlah Asisten Setkab dan para kepala dinas di lingkungan Pemkab Kutim. Awang menganggap rencana pertemuan itu amat penting, karena itu dia korbankan acaranya yang lain.

Lalu dimana dan sedang apa bos KPC? GM External Affairs and Sustainable Development KPC, Harri "Sony" Miarsono saat saya hubungi memberikan informasi mengenai keberadaan bosnya di Jakarta, namun tidak untuk dipublikasikan.

Tapi saat yang sama, teman saya menyaksikan Arie sedang santap siang di kafe Victoria Jakarta itu. "Nih ada di sini, lagi santap siang, tidak jauh dari meja saya," katanya.

Sebagai eksekutif sebuah perusahaan dari kelompok usaha papan atas di Jakarta, dia mengaku sering bertemu Ari Hudaya. Karena itu ia meyakini apa yang dilihatnya. "Haqul yakin, wong saya sering bertemu masak saya salah lihat orang, gak lah," tegasnya. Saat itu sumber saya tengah bersama temannya duduk di kursi yang tidak jauh dari kelompok meja Arie, hanya 1,5 meter.

Namun Sony kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa bosnya saat yang sama sedang berada di kantornya di Jakarta. "Itu fitnah, tak benar. Pak Arie siang itu sedang di kantornya, lagi sibuk, bukan sedang santap siang di Senayan," ungkap Sony ketika saya konfirmasi tentang keberadaan Arie yang dilihat teman saya.
***

KETIDAKHADIRAN Ari Hudaya membuat gondok para petinggi di Kutim. Bupati emoh kalau kehadiran Arie diwakilkan ke Sony lagi. "Saya sudah sering bertemu Pak Sony, tapi tetap tidak ada solusi. Jadi kalau nanti ada pertemuan lagi saya mau yang hadir itu pimpinan langsung, Pak Ari Hudaya, biar bisa ngambil keputusan," tandas Awang.

Sebagai penguasa tertinggi di wilayah yang memiliki potensi batubara berkualitas prima terbesar di dunia, bisa dipahami Awang memiliki keinginan seperti itu. Masalah perluasan tambang KPC di areal IUPHHK bukan persoalan baru, namun belum kunjung menemukan solusi. Terlebih lagi sejak KPC ganti juragan dari Rio Tinto/BP ke BR milik Bakrie Group lima tahun lalu, belum sekali pun Pemkab Kutim bertemu formal dengan Ari.

"Kita juga ingin lihat yang mana sih orangnya (Arie). Masak iya perusahaan sudah beroperasi bertahun-tahun di daerah kita tapi tak pernah ada pertemuan formal dengan pemda," tambahnya tanpa bermaksud menyindir "kesombongan" KPC.

Sikap KPC yang demikian ini sudah lama jadi bahan rasan-rasan pejabat di daerah. Kepala Dinas Pertambangan Kaltim Yakub menilai, penghentian kegiatan tambang KPC di area HPH Porodisa oleh Wabup Kutim Isran oor di Bengalon boleh jadi sekaligus buntut dari akumulasi rasa kecewa selama ini terhadap KPC. Pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama ini dianggap mereka lebih memandang pemerintah pusat ketimbang pemda.

Pernyataan-pernyataan KPC yang dilontarkan juru bicaranya, Sony makin menguatkan kesan itu. Sony sempat mengatakan, yang bisa menghentikan tambang KPC hanya Departemen ESDM. Ini pula yang melandasi masih adanya hilir mudik alat berat pascakeluarnya surat penghentian yang diteken Isran Noor. KPC baru menghentikan kegiatannya setelah SPORC Dephut menutup jalur darat ke tambang, disusul Polda Kaltim dan Polri, Jumat (8/8) sore pekan lalu dengan memasang police line.

"Memang ada kecenderungan perusahaan-perusahaan pemegang PKP2B itu arogan. Barangkali karena merasa sudah dapat ijin dari pemerintah pusat, mereka lalu cuek-cuek saja kepada pejabat daerah. Dan apa yang dialami KPC tidak bisa dilepaskan dari sikap KPC selama ini, apalagi soal divestasi saham KPC yang hingga kini belum juga tuntas" kata Yakub dikuatkan Ir Frediansyah, Kabid Pertambangan Umum.

Menurut Yakub, semestinya perusahaan pemegang PKP2B tidak patut bersikap arogan terhadap pemda. Dalam perijinan dan pelaksanaan eksploitasi memang mereka tidak mendapat masalah. Tapi suatu saat ketika terjadi demo oleh masyarakat setempat, maka yang pertama turun tangan tentu pejabat di daerah. Jadi, hormati pula keputusan pemda.(bersambung)

Read More......

Senyum Manis Perempuan Aceh

Read More......

Buruh Terjepit di antara Harga dan Pengusaha

TUGAS Yana (28) seperti tak ada putusnya. Tak cukup ia harus menghidupi suami, anak dan kerabatnya. Di sela waktu istirahat singkat pun ia menyusui anak bungsunya dan menyuapi Dimas, si sulung. Makan siang pun ia tak sempat lagi.

"Jam 12.55, saya harus kembali ke pabrik. Makannya nanti pulang dari pabrik saja," ujar Yana, perempuan buruh yang nama lengkapnya Mulyana. Buru-buru ia membawa piring berisi nasi dan telur mata sapi ke ruang belakang rumah kontrakannya.


"Adik, jangan rewel ya," pesannya kepada Sherin (5 bulan) anak bungsunya, Selasa siang (29/4). Sherin yang digendong suaminya, Suwito (31) hanya diam. Mulyana bergegas kembali ke tempat kerjanya, PT Yuli Eka Pesona Batu Ceper Kota Tangerang, Banten.

Beban Mulyana berat. Sejak suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tiang kehidupan keluarga berada di pundaknya. Gajinya sekitar Rp 960.000 sebulan harus cukup untuk makan bersama suami, dua anak, dan seorang keponakannya.

Gaji Mulyana ditambah hasil Suwito menjadi tukang ojek di malam hari tak bisa menutup kebutuhan berkeluarga. Suwito yang sejak tahun 2007 di-PHK, menjadi penarik ojek dengan penghasilan Rp 20.000 per hari.

"Saya sudah melamar ke mana-mana, tetapi belum dapat pekerjaan. Pernah nyoba masuk yayasan, disuruh bayar Rp 600.000, tetapi tak jelas bekerja berapa lama. Saya mundur, sayang duitnya," urai Suwito.

Yayasan yang ia maksud adalah penyalur tenaga kerja yang mengutip imbalan tertentu dari pencari kerja. Pengurus yayasan akan mencarikan pekerjaan ke perusahaan tertentu. Sistem ini makin marak karena pengusaha lebih suka cara seperti ini.

Tak ada jaminan kapan pencari kerja bisa bekerja di sana. Jika perusahaan masih perlu, kontrak diperpanjang, jika tidak, pekerja akan "dibuang".

Sembari terus mencari pekerjaan, Suwito menjadi pengasuh dua anaknya. Kadang-kadang ia juga memasak dan mencuci baju. Begitu istrinya pulang kerja, ia bersiap menjadi pengojek. "Jarang ada penumpang," keluh lelaki asal Purworejo, Jawa Tengah itu.

Ketika mengobrol, wajah manis Mulyana mendadak murung, saat ditanya bagaimana ia mencukupkan gaji untuk makan dan lainnya. "Ya seadanya, yang penting ada nasi, dan sayur. Lauknya sering telur atau mi instan," tuturnya di sela waktu istirahat siang selama satu jam.

Saat istirahat ia memilih pulang ke rumah dengan berjalan kaki sejauh sekitar 3.000-an meter. "Biar bisa menyusui dan makan. Lumayan ngirit susu formula," tuturnya.

Namun, sering terjadi, waktu istirahatnya habis untuk menyusui Sherin dan menyuapi Dimas yang menolak disuapi ayahnya.

Perempuan yang sudah delapan tahun menjadi buruh pabrik itu tampak ingin menutup kekecewaan Dimas. "Mestinya dia sudah sekolah, tetapi saya tak kuat membayar biaya sekolah di TK," keluh Mulyana. Uang SPP Dimas di TK Rp 50.000 per bulan, belum biaya lainnya.

Tak jauh dari rumah kontrakan Mulyana di Kelurahan Kebon Besar Kota Tangerang, tinggal pasangan Rahmat-Marni. Kehidupan keluarga dengan seorang anak, Fajar (6) juga kembang kempis.

Rahmat yang sudah delapan tahun bekerja di pabrik plastik PT Panca Budi Idaman Tangerang berpenghasilan tak jauh dari UMR Kota Tangerang, Rp 958.000 per bulan.

Penghasilan sebesar itu tak cukup untuk mengontrak rumah Rp 150.000, membeli susu dan uang sekolah Fajar Rp 50.000, serta makan untuk tiga orang selama sebulan.

"Harga semua barang terus naik. Saya harus gali lubang tutup lubang. Tiap bulan harus ngutang Rp 200.000 ke warung," tutur Rahmat.

Begitu gajian, sebagian uang berpindah ke pemilik warung. Siang kemarin, Marni hanya memasak sayur dari labu siam dengan lauk ikan asin. "Ini masih bagus, akhir bulan bisa makan ikan. Biasanya makan sama kerupuk atau mi instan," lanjut lelaki asal Kuningan Jawa Barat tersebut.

Terbatasnya keuangan membuat Marni hanya mampu membelikan Fajar susu kental manis, bukan susu formula.

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei, para buruh seperti Rahmat dan Mulyana berharap perusahaan meningkatkan kesejahteraan, misalnya menaikkan uang makan atau upah pokok mereka.

Namun perusahaan umumnya tak mengabulkan permintaan itu karena bebannya juga kian berat. Kenaikan bahan bakar industri dan listrik membuat biaya produksi meningkat sehingga keuntungan merosot.

Jadilah buruh terhimpit di antara kenaikan harga yang menggila dan kebijakan penghematan perusahaan.

Sumber: Oleh Soelastri Soekirno Harian Kompas

Read More......

Mata Kuliah Cinta untuk Mahasiswa

GILE bener memang Pemerintah Singapura! Tak cuma perhatian terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan wisata, ia ternyata juga memiliki perhatian tinggi terhadap urusan warganya yang kesulitan mendapat pacar dan pasangan hidup. Sebegitu perhatiannya, sampai-sampai mendukung program Ngee Ann Polytechnic -- sebuah sekolah tinggi politeknik -- untuk mengajari mahasiswa berpacaran dan membina relasi, sebagaimana dilansir harian The Straits Times dan The Daily Telegraph, masing-masing dengan judul Love in Theory dan As Birth Rate Falls, Singapore's Shove to Love. Wow ini kali pertama saya kira ada mata kuliah tentang bagaimana menarik lawan jenis untuk mahasiswa.

Daily Telegraph, juga melaporkan, pelajaran di kursus ini diisi dengan menonton film romantis, bagaimana cara memegang tangan, dan menganalisis lagu cinta.

Selain cinta dan seksualitas, kurikulum dalam pelajaran ini juga mengenai pentingnya membentuk keluarga. Mata Kuliahnya berjudul "Memahami Hubungan: Cinta dan Seks". Para pengajar di mata kuliah ini disediakan oleh Social Development Unit, semacam Departemen Sosial. Yakni sebuah unit di pemerintahan yang telah menikahkan 33.000 orang sejak dibentuk pada tahun 1984.

"Guru saya mengatakan, jika seorang pria memandang lebih dari lima detik, itu artinya ia agak tertarik dan sekaligus merupakan sebuah kesempatan," kata Isabel Seet (18), mahasiswi Teknik Mesin kepada harian Straits Times.

"Saya kira mahasiswa/mahasiswi akan lebih mudah mendapatkan pacar dengan pelajaran ini," kata Prakash, seorang mahasiswa yang mengatakan belum berniat pacaran, tetap fokus pada kuliah.class="fullpost" >

Tapi kasihan juga ya untuk hal-hal yang naluriah saja, Singapura agak kerepotan. Mungkin benar kata Kompas, uang ternyata bukan segalanya. Apalagi uang asal Indonesia, yang termasuk memakmurkan Singapura. Kok ya Pemerintah Singapura masih memiliki waktu dan tenaga untuk mengurusi hal-hal sepele gitu. Beda dengan di Indonesia, tenaga dan waktu aparaturnya habis untuk urusan memperkaya diri dan kroninya. Seperti pepatah di sebuah iklan rokok: Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.

Lihat beritanya di Daily Telegraph s birth rate falls, Singapore's shove to love Tuesday March 25 2008 09:28 IST

SINGAPORE: The Singapore government is offering students lessons in seduction in an attempt to boost the city state's flagging birth rates. Students at two polytechnics can earn two credits towards their final degree by choosing the love elective. Activities include watching slushy films, holding hands and "love song analysis".

An 18-year-old mechanical engineering student, Isabel Seet, told the local Straits Times Newspaper: "My teacher said if a guy looks into my eyes for more than five seconds, it could mean that he is attracted to me and I stand a chance. It's very interesting, and if I have a boyfriend in future, I'll know how to cope with any problems we may have."

Besides "love and sexuality", the curriculum also deals with the importance of family life. The "trainers" are provided by the Social Development Unit, a government matchmaking agency that has married off 33,000 people since it was established in 1984. Last week government minister Yu-Foo Yee Shoon warned young people not to put their career before establishing a family "because if you wait until then, sometimes it'll be a little too late".

But it is not so easy to put Singaporean youth in the mood for love. Another student, Kamal Prakash, said that the course had improved his relationship with his parents but he was still single. "I think most people who take the course would find it easier to get a girlfriend," he said. "But I'm not really looking for a girlfriend now as I want to concentrate on my studies." c The Daily Telegraph

Read More......

Minyak Menggila BUMI Makin Panas

SEBUAH berita di harian Kontan, edisi Senin. 24 Maret 2008, berjudul "Minyak Menggila, BUMI Makin Panas" sejenak menyedot perhatianku. Analis memperkirakan, pendapatan BUMI pada 2008 bakal melonjak seiring tingginya harga minyak dunia. Kontan menulis, selama harga minyak mentah masih tinggi, energi alternatif seperti batubara tetap menjadi pilihan. BUMI adalah produsen batubara terbesar di Indonesia yang bakal menikmati rezeki tersebut.

Ia memiliki 95 persen saham KPC di Sangata (sebelum 30% sahamnya di KPC dan Arutmin dijual ke Tata Group dari India) dengan produksi sekitar 50 juta metrik ton. Paling lambat tahun 2002 lalu, 51 persen sahamnya di KPC mestinya sudah harus didivestasikan. Namun upaya Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim selama 10 tahun terakhir untuk membeli saham tersebut belum juga membuahkan hasil, hingga akhirnya pemda mengajukan gugatan penyelesaian divestasi saham lewat arbitrase internasional.

Menurut Dileep Srivastava, Senior Vice President Investor Relation BUMI, selama ini, volume produksi BUMI mencapai 55-56 juta ton per tahun. "Tahun ini kami berharap jumlahnya bisa meningkat menjadi 65 juta ton," ujar Dileep. Selain itu, BUMI juga berharap berkah dari lonjakan harga batubara. Tahun 2007 lalu, perusahaan milik keluarga Bakrie ini mencatat harga jual rata-rata hanya US$ 44 per ton. Tahun ini, mereka memperkirakan bisa mencapai US$ 65 atau melonjak 46,73%. Harga ini bisa lebih tinggi seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Dileep enggan membeberkan arget pendapatan dan laba bersih BUMI.

Sambil nyeruput kopi jahe bikinan istriku, pagi itu, saya bertanya-tanya: lalu apa yang dinikmati rakyat Sangata? Selain menghirup debu tambang batubara, berkendara di ruas-ruas jalan yang berlobang, dan menyaksikan lubang-lubang bekas galian tambang yang menganga lebar, adakah kenikmatan lain yang sepadan dengan nilai kekayaan alam di bumi Sangata?

Read More......

Kepala Adat Dayak pun Siap Mati

Oleh Achmad Bintoro

LIMA menit menyusuri jalan St Andrew's Rd, Laden Mering, Ketua Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC, sejenak menghentikan langkah. Gedung SIAC Singapura tinggal berjarak selemparan batu. Gedung dengan arsitektur Eropa abad 17-an yang menjadi tempat sidang arbitrase KPC itu berdiri kokoh, megah dan berwibawa.

Laden membetulkan letak topung pek-nya yang dirasakan agak miring. Itu dilakukan sebagai bentuk penghormatannya terhadap lembaga peradilan ini. Di sini, dia bersama masyarakat dan Pemprov/Pemkab Kutim berharap kebenaran dan keadilan akan terkuak. Akal-akalan divestasi saham yang terbungkus rapi selama 10 tahun terakhir dia harapkan berakhir di sini.

Topi khas suku Dayak itu terbuat dari semacam daun pandan, berhiaskan bulu Enggang warna hitam putih di belakangnya. Tidak sembarang orang dibenarkan menggunakan bulu Enggang. Dalam tradisi Dayak Kenyah, orang yang memakai topung pek berhias bulu burung Enggang, menandakan bahwa dia berani mati dalam memperjuangkan kebenaran.

Prinsip inilah yang tertanam di benak Laden ketika dipercaya menjadi Ketua TPDS KPC. Wajah boleh keriput. Usia boleh tua. Namun semangat lelaki kelahiran Marong, Apo Kayan, Kabupaten Malinau, 7 Januari 1937 ini tidak kalah dengan yang muda. Tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan.

"Saya tidak main-main. Saya tak pakai topung pek ini untuk hiasan kepala. Ini tanda bahwa saya siap mati demi memperjuangkan divestasi ini," tandas Laden. Dahi dan alisnya yang putih tipis mengernyit. Tak ada senyum di bibirnya.

"Pegang ucapan saya," tambahnya seraya memperlihatkan bulu Enggang berbentuk lancip yang tertanam di bagian belakang topinya.

Itu memberi arti bahwa pemakainya adalah seorang kepala adat dan sudah bercucu. Laden memang Kepala Adat Dayak Besar Kenyah Kaltim. Kepala Adat dalam strata masyarakat Dayak menempati kedudukan tertinggi. setiap kata yang dan apa yang ia ucapkan, karenanya sangat dihormati, disegani dan selalu menjadi panutan warganya.

Menurut Laden, divestasi saham KPC semestinya sudah selesai sejak enam tahun lalu kalau saja tidak ada elit lokal dan elit nasional yang turut bermain. Mereka berkonspirasi menjegal Kaltim. Tujuannya satu: mendapat keuntungan sebesar mungkin. Upaya itu sudah dilakukan sejak awal, ketika pemda berkeinginan untuk membeli saham KPC. Bahkan ini masih terus coba dilakukan saat pemda memutuskan mengajukan gugatan melalui arbitrase internasional.

Masih hangat dalam ingatannya, di mana perjuangan arbitrase yang dilakukan Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, nyaris kandas. Padahal ICSID, setelah hampir setahun mempelajari berkas gugatan, menilai bahwa perkara ini bisa disidangkan. Tak sedikit yang kontra terhadap upaya arbitrase ini, dan menyarankan untuk menempuh jalur negosiasi saja. Terlebih dana yang diperlukan untuk arbitrase mencapai Rp 5-10 miliar.

Namun jalur negosiasi bukanlah pilihan yang menggembirakan. Tawaran yang pernah ada, tapi tak jelas kelanjutannya, hanya sebesar 4,08 persen. Itu pun persentase dari saham Bumi, bukan KPC. Keraguan lain untuk menempuh negosiasi adalah, surat TPDS tidak ditanggapi serius oleh Bumi Resources. Bumi baru menjawab setelah batas waktu yang ditetapkan terlewati dan sidang akan segera digelar.

Iswan Priady, anggota TPDS menyatakan, hal lain yang meragukan adalah Bumi kerap akrobat bisnis. Misalnya dengan menjual saham KPS ke beberapa pihak. Belum lagi kaitan liability aset Bumi dengan Lapindo. Sehingga pilihan hanya arbitrase. Upaya ini sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Kaltim taat hukum, dan mengedepankan hukum.

Meski demikian toh jalan ternyata tetap tak mudah. Sejumlah elit lokal mempersoalkan sumber dana. Mereka menolak adanya dana dari sumbangan pihak ketiga. Lalu disepakati dana diambil dari APBD. Sehingga pihak penyumbang yang sempat dicurigai macam-macam itu pun terpaksa menarik kembali dananya.

Harapan kemudian tinggal pada dana APBD. Namun di saat deadline pengiriman deposit tinggal beberapa hari, tiba-tiba rapat yang dihadiri eksekutif dan legislatif di Kantor Gubernur Kaltim menyatakan bahwa dana APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai perkara. Padahal batas waktu tinggal beberapa hari dan dana dari pihak ketiga sudah terlanjur ditarik. Beruntung pada saat itu muncul Isran Noor, Wabup Kutim. Isran yang waktu itu masih di Hongkong terpaksa mempercepat jadwal kepulangannya.

Lewat sejumlah orang yang bersimpati terhadap perjuangan Kaltim, berhasil digalang dana Rp 5 miliar. Sidang pertama pun bisa dilakukan lewat video teleconference di Jakarta dan Washington DC, berkat bantuan perwakilan World Bank di Jakarta. Tetapi Toh upaya untuk menjegal belum berakhir.

Suara-suara elit lokal dan sejumlah organisasi kemasyarakatan masih lebih suka mempersoalkan sumber dana yang dipakai untuk membiayai arbitrase. Isran Noor sudah menegaskan tidak ada serupiah pun dana APBD maupun dana negara yang dipakai untuk membiayai perkara ini. Dana itu diperoleh dari sumbangan sejumlah tokoh masyarakat yang bersimpati terhadap perjuangan Kaltim melawan multinational corporation (MNC) ini.

Saat sidang kedua akan digelar, Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim mengeluarkan surat ke Michael P Lennon. Lennon adalah pengacara KPC. Timbul pertanyaan besar, ada epentingan apa seorang Ketua DPRD Kaltim sampai rela berkirim surat kepada lawan masyarakat Kaltim dalam berperkara. Didi mengatakan, surat Herlan dimaksudkan untuk memperlemah posisi Kaltim agar Tribunal menolak gugatan Kaltim.

Didi lalu meminta Tribunal untuk mendesak KPC menghadirkan Herlan sebagai saksi, bersama Sekjen Departemen ESDM dan Dirjen Mineral Batu bara Panas Bumi Simon F Sembiring. Tapi Herlan tidak terlihat di sidang di Singapura. Bahkan bersaksi lewat video teleconference pun tak bisa, meski pihak Tribunal bersedia membiayai dan memfasilitasinya. Pengacara KPC berdalih bahwa Herlan sedang mengikuti proses Pilgub Kaltim.

Namun Laden pantang menyerah. Bersama empat anggota TPDS KPC yang tersisa, setelah dua orang lainnya mengundurkan diri (HR Daeng Naja dan Aji Sofyan Effendi), ia bertekad untuk berjuang sampai tuntas. Daeng Naja kepada saya mengatakan, dirinya mundur bukan berarti tidak mendukung upaya arbitrase.

"Kalau pun dengan cara legal (arbitrase) ini masih tidak berhasil, entahlah apa yang akan terjadi. Barangkali akan berlaku rencana B dan C sampai keadilan berpihak pada kami. Sampai divestasi ke Kaltim dilakukan. Hanya itu cara untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim, khususnya Kutim lewat KPC," tandas Laden. Apa itu rencana B dan C? Laden tidak menjawab.

"Inilah yang terjadi. Kita dulu dijajah oleh Belanda berkulit putih. Kini yang jajah ganti Belanda kulit hitam. Sangat memperihatinkan justru orang-orang kita, sejumlah elit lokal dan elit nasional yang mengadang dan menzalimi kita," timpal Marcus Intjau, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Ingan mengatakan, saat itu pihaknya terpaksa menghardik Simon. Tapi hardikan itu, katanya belumlah seberapa dibanding kerugian materil dan moril akibat divestasi saham yang tak terlaksana.Belum lagi kerugian akibat kerusakan lingkungan. Kalau saja bukan karena akal-akalan KPC dibantu pengkhianatan elit lokal dan nasional, divestasi mestinya sudah terjadi dan kekayaan alam hasil divestasi itu sudah bisa untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim.

"Sebenarnya kita tidak masalah Todung membela konglomerat asalkan bersengketa pula dengan konglomerat lain. Amat disesalkan dan memalukan, Todung membela kepentingan konglomerat melawan kepentingan Kaltim. Kita kok jadi meragukan nasionalisme dia yang selama ini dikenal sebagai pembela HAM," tambah Iswan.

Bagaimana Todung menanggapi tudingan ini? Saya cegat usai rehat siang di Singapura, Todung enggan berkomentar. Sambil tertawa kecil, usai saya sampaikan sejumlah pertanyaan terkait materi pembelaannya dan posisi dia yang harus berhadapan dengan masyarakat Kaltim, Todung menjawab: "Ah, no comment. Saya tak mau komentari itu." (*)

Read More......

Geram Tertahan di Ruang Sidang

Oleh Achmad Bintoro

Sidang kedua arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang mambahas gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim terhadap PT KPC, Rio Tinto dan Beyond Petroleum (BP), digelar di Singapura, 27-28 Pebruari 2008. Jalur arbitrase ditempuh pemda setelah jalur negosiasi, politik hingga gugatan di pengadilan negeri -- dalam upaya mendapatkan hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC -- selama 10 tahun terakhir tidak membuahkan hasil. Adakah keadilan kali ini, sebagaimana diharapkan masyarakat dan pemda, akan benar-benar datang? Berikut catatan saya dari Singapura

LANGKAH Simon F Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, tertahan. Lima tokoh pemuda Kaltim mendadak menghadangnya, tepat di pintu keluar ruang sidang arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Prime Court, City Hall, Singapura, Rabu (27/2). Tiga di antara mereka berompi Dayak, satu orang berbaju lurik lengkap dengan blangkon, dan seorang lagi mengenakan setelan jas biasa.

Mereka tidak sedang show of cultural festival. Tak pula sedang mengikuti fashion show. Mata mereka nyalang menatap Simon yang jadi geragap. Simon barangkali tidak pernah menyangka, kesaksiannya yang menguntungkan posisi PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang ia sampaikan di depan Tribunal pada sidang arbitrase International ICSID di negeri tetangga itu, bakal disaksikan langsung oleh puluhan tokoh warga dan pemuda Kaltim.

Siapa pun juga mungkin tidak menyangka bahwa Kaltim ternyata masih memiliki energi untuk melawan multinational corporation (MNC) ini. Energi mereka memang tidak sebanding dengan energi panas batubara KPC yang nilainya mencapai US$ 822 juta (itu pun nilai enam tahun lalu, ketika pemerintah pusat dan KPC menyepakati harga 100 persen saham).

Seperti pepatah, bak pelanduk melawan gajah, sulit menandingi KPC. Namun dorongan untuk mendapat keadilan atas hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC berdasar PKP2B itu begitu kuat. Sekuat dorongan untuk mendapat keadilan atas hak pengelolaan SDA di daerah sendiri, dan untuk melawan konspirasi elit lokal, elit nasional bersama MNC. Itu yang membuat Didi Dermawan, Wabup Kutim Israan Noor, Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC, dan puluhan tokoh warga itu masih memiliki energi untuk melawan. Padahal 10 tahun sudah interaksi elit lokal, elit nasional dan MNC ini berusaha menjegal perjuangan mereka dan membuatnya frustasi.

"Kami, khususnya saya pribadi, sebenarnya sudah capek dan nyaris kehabisan energi. Tapi saya tidak bisa melihat ketidakadilan dan kejanggalan terus berlaku," kata Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, di depan Tribunal.

Suwarna AF, mantan Gubernur Kaltim, juga mengaku lelah. "Saya capek dibohongi terus oleh mereka (interaksi elit lokal, elit nasional dan MNC)," ujar Suwarna saat saya hubungi di balik terali besi beberapa waktu lalu.

***

"JANGAN coba-coba jual bangsa!" hardik Abraham Ingan, Sekretaris TPDS KPC. Yulianus Henock dan Marcus Intjau menimpali dengan suara meninggi. Masing-masing adalah Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim (KPADK), dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim. "Berapa Anda dibayar?!", cecar Bambang Budi Surjono, Operation Reserach & Real Politic Sociate, sebuah LSM yang intens mencermati perilaku dan jaringan MNC ini. Budi juga dikenal sebagai staf khusus Isran Noor.

Geram yang tertahan selama sidang saat mereka menyaksikan Simon bersaksi, siang itu seperti mendapatkan tempat penyalurannya. "Berapa?!" cecar Budi lagi. Kali ini dengan tangan mengepal. Bola matanya mendelik di balik kacamata minusnya. Di sampingnya, Aji Achmad Sabirin, kerabat keraton Kesultanan Kutai Kartanegara, yang bertubuh tinggi besar, tak kalah garangnya. Sabirin datang mendampingi Putra Mahkota Kesultanan Kutai, AM Arifin Praboe gelar Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Sorya Adiningrat. Ia bersama sekitar 50 tokoh warga Kaltim, dengan mengenakan pakaian adat, memberikan dukungan untuk melawan KPC. Hadir pula Karo Hukum Pemprov Kaltim Sofyan Helmi mewakili Gubernur Yurnalis Ngayoh, dan anggota DPD RI Komariah Kuncoro.

"Ndak. Ndak . Tak ada," jawab Simon sekenanya, bersamaan dengan gelengan kepalanya secara berulang. Wajahnya pucat kesi. Ketegangan menyeruak beberapa saat di balik pintu kayu ruang sidang yang berdiri kokoh setinggi hampir empat meter. Sesaat kemudian ia menyadari bahwa situasi kali ini tidak lagi menguntungkan dirinya. Ia pun perlahan beringsut dari kerumunan. Langkahnya bergegas menyusuri koridor di lantai tiga, menuruni anak tangga, lalu meninggalkan gedung SIAC yang berdiri megah di tengah kota.

***

SIANG itu, rehat baru dimulai. Tribunal yang dipimpin Prof Gabriel Kaughman PhD dari Swiss, memberi kesempatan kepada Simon untuk meninggalkan ruang sidang setelah selama dua jam sebelumnya menjadi saksi. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan, Pemprov Kaltim tak memiliki hak dan wewenang terkait divestasi, yang dengan sendirinya tak memiliki hak untuk maju berperkara di ICSID. Ini karena Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diteken oleh Mentamben mewakiliki Pemerintah RI, bukan oleh Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kutim.

Pernyataan Simon, menguatkan suratnya yang ditujukan kepada Todung Mulya Lubis, pengacara Rio Tinto/Beyond Petroleum (BP) No 1248/40/DJB/2006 tanggal 10 Agustus 2006. Oleh Mike P Lennon, pengacara KPC, maupun Todung, surat dan kesaksian Simon itu dijadikan pijakan guna meminta Tribunal menolak gugatan Pemprov Kaltim.

Kesaksian Simon inilah yang membuat geram puluhan warga Kaltim yang hadir di dalam sidang. Simon menjawab semua pertanyaan yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh Tribunal, Didi Dermawan (pengacara Pemprov) maupun Lennon, dalam bahasa Indonesia. Sama geramnya saat mereka menyaksikan pembelaan berapi-api yang disampaikan Todung.

Todung yang memimpin sekitar 12 anggota tim pengacara, sebagian besar orang bule, menyatakan Pemda Kaltim tak bisa mewakili pemerintah RI untuk maju di arbitrase karena bentuk negara adalah kesatuan di mana pemda di bawah pemerintah pusat, serta tidak pernah ada pemberian wewenang kepada Pemda Kaltim. Saat keduanya bicara, saya melihat ekspresi kekecewaan yang sangat mendalam dari warga. Caci maki, meski dengan volume suara tertahan, karena di dalam sidang tak boleh berisik, beberapa kali terdengar. Karena itu, begitu rehat dimulai, sebagian tidak bisa lagi menahan diri untuk tak melampiaskan kekecewaannya kepada Simon.

Simon sendiri sebenarnya tak berkutik di ruang sidang ketika Didi balik bertanya: jika pemprov dinyatakan tidak memiliki hak terkait divestasi saham, lalu kenapa Simon menyetujui pembelian 18,6 persen saham KPC oleh Pemkab Kutim. Jika dasarnya PKP2B, kenapa pula perlakuan terhadap pemprov berbeda. Bukankah kedudukan Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim sejajar. Jadi ada apa ini sebenarnya?

Argumen Lennon juga dipatahkan oleh Albert Vandem Berg, anggota Tribunal dari Belgia, yang balik bertanya adakah aturan yang melarang Pemprov Kaltim maju di ICSID. Lennon menjawab tidak ada. Albert kemudian bertanya kepada Todung yang sedari awal juga meminta Tribunal tak mengadili perkara ini, dengan dalih antara lain gugatan pemprov sudah pernah ditolak di PN Jakarta.

"Dari tadi anda minta kami untuk menolak mengadili gugatan ini. Kalau PN Jakarta menolaknya itu wajar, karena merasa masalah PKP2B memang bukan kewenangannya. Lalu kalau kami juga harus menolaknya, lantas mau kemana mereka (masyarakat dan pemprov Kaltim/Pemkab Kutim) akan mendapatkan keadilan," tandas Albert.

Read More......

Malam Panjang di Talise

YUYUN MENIKMATI CAPUCINO DI TEPI PANTAI TALISE

MALAM telah larut. Penanda waktu di seluler aku sudah menunjuk pukul 24.10. Namun suasana di pantai Talise, Palu, Sulteng, tidak juga surut. Keramaian masih bertahan. Lampu-lampu merkuri berpendar menerangi jalan, meremang di atas lautan manusia, ribuan motor dan mobil yang parkir di sepanjang pantai, dari Rajamoli hingga Cut Mutia. Para pemilik kedai nyaris tak berhenti melayani.


Aku bersama istri serta belasan anggota keluarga besar bin Hamde, Bachmid, Bajeber, dan Bahaswan termasuk keluarga Alman, menempati semua kursi yang tersedia di kedai jagung bakar. Kedai ini terletak di ujung jalan, tak jauh dari jembatan dan Hotel Palu Goldan. Jarang-jarang kami bisa berkumpul sebanyak ini, menikmati indahnya malam di Talise.

LOLON AKRAB BERSAMA IPAR

Ini malam kedua sekaligus malam terakhirku di Palu. Karena itu sengaja kami mengisi akhir pekan ini dengan jalan bersama keluarga, sekalian mengajak jalan-jalan keluarga Alman. Alman adalah suami Lolon, adik ipar aku. Alman kerja di sebuah perusahaan Nikel terbesar di Indonesia, di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya, Jumat (28/12/2007) malam kemarin, telah melangsungkan resepsi pernikahan mereka di Gedung Al Khairat, Jalan Sis Al Jufri, Palu. Siang sebelumnnya, keduanya dinikahkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Khairat, Ust Sayid Saggaf Al Djufrie.

BERSAMA ISTRI DIBELAI ANGIN LAUT

Sayang sekali, aku tidak bisa mengikuti prosesi itu. Aku baru tiba di rumah pukul 14.20, saat acara nikah sudah selesai akibat pesawat Sriwijaya Air dari Balikpapan yang aku naiki ter-delay. Pesawat yang mestinya berangkat pukul 10.50, ternyata baru berangkat pukul 12.10..........

Read More......