achmad bintoro

Buruh Terjepit di antara Harga dan Pengusaha

2008-04-30T17:41:00.000+07:00

Oleh Soelastri Soekirno

TUGAS Yana (28) seperti tak ada putusnya. Tak cukup ia harus menghidupi suami, anak dan kerabatnya. Di sela waktu istirahat singkat pun ia menyusui anak bungsunya dan menyuapi Dimas, si sulung. Makan siang pun ia tak sempat lagi.

"Jam 12.55, saya harus kembali ke pabrik. Makannya nanti pulang dari pabrik saja," ujar Yana, perempuan buruh yang nama lengkapnya Mulyana. Buru-buru ia membawa piring berisi nasi dan telur mata sapi ke ruang belakang rumah kontrakannya.

"Adik, jangan rewel ya," pesannya kepada Sherin (5 bulan) anak bungsunya, Selasa siang (29/4). Sherin yang digendong suaminya, Suwito (31) hanya diam. Mulyana bergegas kembali ke tempat kerjanya, PT Yuli Eka Pesona Batu Ceper Kota Tangerang, Banten.

Beban Mulyana berat. Sejak suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tiang kehidupan keluarga berada di pundaknya. Gajinya sekitar Rp 960.000 sebulan harus cukup untuk makan bersama suami, dua anak, dan seorang keponakannya.

Gaji Mulyana ditambah hasil Suwito menjadi tukang ojek di malam hari tak bisa menutup kebutuhan berkeluarga. Suwito yang sejak tahun 2007 di-PHK, menjadi penarik ojek dengan penghasilan Rp 20.000 per hari.

"Saya sudah melamar ke mana-mana, tetapi belum dapat pekerjaan. Pernah nyoba masuk yayasan, disuruh bayar Rp 600.000, tetapi tak jelas bekerja berapa lama. Saya mundur, sayang duitnya," urai Suwito.

Yayasan yang ia maksud adalah penyalur tenaga kerja yang mengutip imbalan tertentu dari pencari kerja. Pengurus yayasan akan mencarikan pekerjaan ke perusahaan tertentu. Sistem ini makin marak karena pengusaha lebih suka cara seperti ini.

Tak ada jaminan kapan pencari kerja bisa bekerja di sana. Jika perusahaan masih perlu, kontrak diperpanjang, jika tidak, pekerja akan "dibuang".

Sembari terus mencari pekerjaan, Suwito menjadi pengasuh dua anaknya. Kadang-kadang ia juga memasak dan mencuci baju. Begitu istrinya pulang kerja, ia bersiap menjadi pengojek. "Jarang ada penumpang," keluh lelaki asal Purworejo, Jawa Tengah itu.

Ketika mengobrol, wajah manis Mulyana mendadak murung, saat ditanya bagaimana ia mencukupkan gaji untuk makan dan lainnya. "Ya seadanya, yang penting ada nasi, dan sayur. Lauknya sering telur atau mi instan," tuturnya di sela waktu istirahat siang selama satu jam.

Saat istirahat ia memilih pulang ke rumah dengan berjalan kaki sejauh sekitar 3.000-an meter. "Biar bisa menyusui dan makan. Lumayan ngirit susu formula," tuturnya.

Namun, sering terjadi, waktu istirahatnya habis untuk menyusui Sherin dan menyuapi Dimas yang menolak disuapi ayahnya.

Perempuan yang sudah delapan tahun menjadi buruh pabrik itu tampak ingin menutup kekecewaan Dimas. "Mestinya dia sudah sekolah, tetapi saya tak kuat membayar biaya sekolah di TK," keluh Mulyana. Uang SPP Dimas di TK Rp 50.000 per bulan, belum biaya lainnya.

Tak jauh dari rumah kontrakan Mulyana di Kelurahan Kebon Besar Kota Tangerang, tinggal pasangan Rahmat-Marni. Kehidupan keluarga dengan seorang anak, Fajar (6) juga kembang kempis.

Rahmat yang sudah delapan tahun bekerja di pabrik plastik PT Panca Budi Idaman Tangerang berpenghasilan tak jauh dari UMR Kota Tangerang, Rp 958.000 per bulan.

Penghasilan sebesar itu tak cukup untuk mengontrak rumah Rp 150.000, membeli susu dan uang sekolah Fajar Rp 50.000, serta makan untuk tiga orang selama sebulan.

"Harga semua barang terus naik. Saya harus gali lubang tutup lubang. Tiap bulan harus ngutang Rp 200.000 ke warung," tutur Rahmat.

Begitu gajian, sebagian uang berpindah ke pemilik warung. Siang kemarin, Marni hanya memasak sayur dari labu siam dengan lauk ikan asin. "Ini masih bagus, akhir bulan bisa makan ikan. Biasanya makan sama kerupuk atau mi instan," lanjut lelaki asal Kuningan Jawa Barat tersebut.

Terbatasnya keuangan membuat Marni hanya mampu membelikan Fajar susu kental manis, bukan susu formula.

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei, para buruh seperti Rahmat dan Mulyana berharap perusahaan meningkatkan kesejahteraan, misalnya menaikkan uang makan atau upah pokok mereka.

Namun perusahaan umumnya tak mengabulkan permintaan itu karena bebannya juga kian berat. Kenaikan bahan bakar industri dan listrik membuat biaya produksi meningkat sehingga keuntungan merosot.

Jadilah buruh terhimpit di antara kenaikan harga yang menggila dan kebijakan penghematan perusahaan.

Sumber: Harian Kompas

Mata Kuliah Cinta untuk Mahasiswa

2008-03-27T15:04:00.001+07:00

GILE bener memang Pemerintah Singapura! Tak cuma perhatian terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan wisata, ia ternyata juga memiliki perhatian tinggi terhadap urusan warganya yang kesulitan mendapat pacar dan pasangan hidup. Sebegitu perhatiannya, sampai-sampai mendukung program Ngee Ann Polytechnic -- sebuah sekolah tinggi politeknik -- untuk mengajari mahasiswa berpacaran dan membina relasi, sebagaimana dilansir harian The Straits Times dan The Daily Telegraph, masing-masing dengan judul Love in Theory dan As Birth Rate Falls, Singapore's Shove to Love. Wow ini kali pertama saya kira ada mata kuliah tentang bagaimana menarik lawan jenis untuk mahasiswa.

KESIBUKAN dan tuntutan untuk selalu berprestasi bisa membuat orang lupa bersosialisasi. Lebih parah lagi, lupa pacaran dan berkeluarga. Bagi Pemerintah Singapura ini membahayakan karena populasi terancam berkurang. Untuk itu, pemerintah mendukung program Ngee Ann Polytechnic untuk mengajari mahasiswanya berpacaran dan membina relasi.

Bahan yang diajarkan antara lain menganalisasi lagu-lagu cinta yang menjadi kesukaan orang lain, cara-cara berkontak dengan seseorang secara cepat atau lewat internet. Daily Telegraph, juga melaporkan, pelajaran di kursus ini diisi dengan menonton film romantis, bagaimana cara memegang tangan, dan menganalisis lagu cinta.

Selain cinta dan seksualitas, kurikulum dalam pelajaran ini juga mengenai pentingnya membentuk keluarga. Mata Kuliahnya berjudul "Memahami Hubungan: Cinta dan Seks". Para pengajar di mata kuliah ini disediakan oleh Social Development Unit, semacam Departemen Sosial. Yakni sebuah unit di pemerintahan yang telah menikahkan 33.000 orang sejak dibentuk pada tahun 1984.

"Guru saya mengatakan, jika seorang pria memandang lebih dari lima detik, itu artinya ia agak tertarik dan sekaligus merupakan sebuah kesempatan," kata Isabel Seet (18), mahasiswi Teknik Mesin kepada harian Straits Times.

"Saya kira mahasiswa/mahasiswi akan lebih mudah mendapatkan pacar dengan pelajaran ini," kata Prakash, seorang mahasiswa yang mengatakan belum berniat pacaran, tetap fokus pada kuliah.

Tapi kasihan juga ya untuk hal-hal yang naluriah saja, Singapura agak kerepotan. Mungkin benar kata Kompas, uang ternyata bukan segalanya. Apalagi uang asal Indonesia, yang termasuk memakmurkan Singapura. Kok ya Pemerintah Singapura masih memiliki waktu dan tenaga untuk mengurusi hal-hal sepele gitu. Beda dengan di Indonesia, tenaga dan waktu aparaturnya habis untuk urusan memperkaya diri dan kroninya. Seperti pepatah di sebuah iklan rokok: Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.

Lihat beritanya di Daily Telegraph s birth rate falls, Singapore's shove to love Tuesday March 25 2008 09:28 IST

SINGAPORE: The Singapore government is offering students lessons in seduction in an attempt to boost the city state's flagging birth rates. Students at two polytechnics can earn two credits towards their final degree by choosing the love elective. Activities include watching slushy films, holding hands and "love song analysis".

An 18-year-old mechanical engineering student, Isabel Seet, told the local Straits Times Newspaper: "My teacher said if a guy looks into my eyes for more than five seconds, it could mean that he is attracted to me and I stand a chance. It's very interesting, and if I have a boyfriend in future, I'll know how to cope with any problems we may have."

Besides "love and sexuality", the curriculum also deals with the importance of family life. The "trainers" are provided by the Social Development Unit, a government matchmaking agency that has married off 33,000 people since it was established in 1984. Last week government minister Yu-Foo Yee Shoon warned young people not to put their career before establishing a family "because if you wait until then, sometimes it'll be a little too late".

But it is not so easy to put Singaporean youth in the mood for love. Another student, Kamal Prakash, said that the course had improved his relationship with his parents but he was still single. "I think most people who take the course would find it easier to get a girlfriend," he said. "But I'm not really looking for a girlfriend now as I want to concentrate on my studies." c The Daily Telegraph

Minyak Menggila BUMI Makin Panas

2008-03-24T19:42:00.002+07:00

SEBUAH berita di harian Kontan, edisi Senin. 24 Maret 2008, berjudul "Minyak Menggila, BUMI Makin Panas" sejenak menyedot perhatianku. Analis memperkirakan, pendapatan BUMI pada 2008 bakal melonjak seiring tingginya harga minyak dunia. Kontan menulis, selama harga minyak mentah masih tinggi, energi alternatif seperti batubara tetap menjadi pilihan. BUMI adalah produsen batubara terbesar di Indonesia yang bakal menikmati rezeki tersebut.

Ia memiliki 95 persen saham KPC di Sangata (sebelum 30% sahamnya di KPC dan Arutmin dijual ke Tata Group dari India) dengan produksi sekitar 50 juta metrik ton. Paling lambat tahun 2002 lalu, 51 persen sahamnya di KPC mestinya sudah harus didivestasikan. Namun upaya Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim selama 10 tahun terakhir untuk membeli saham tersebut belum juga membuahkan hasil, hingga akhirnya pemda mengajukan gugatan penyelesaian divestasi saham lewat arbitrase internasional.

Menurut Dileep Srivastava, Senior Vice President Investor Relation BUMI, selama ini, volume produksi BUMI mencapai 55-56 juta ton per tahun. "Tahun ini kami berharap jumlahnya bisa meningkat menjadi 65 juta ton," ujar Dileep. Selain itu, BUMI juga berharap berkah dari lonjakan harga batubara. Tahun 2007 lalu, perusahaan milik keluarga Bakrie ini mencatat harga jual rata-rata hanya US$ 44 per ton. Tahun ini, mereka memperkirakan bisa mencapai US$ 65 atau melonjak 46,73%. Harga ini bisa lebih tinggi seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Dileep enggan membeberkan arget pendapatan dan laba bersih BUMI.

Sambil nyeruput kopi jahe bikinan istriku, pagi itu, saya bertanya-tanya: lalu apa yang dinikmati rakyat Sangata? Selain menghirup debu tambang batubara, berkendara di ruas-ruas jalan yang berlobang, dan menyaksikan lubang-lubang bekas galian tambang yang menganga lebar, adakah kenikmatan lain yang sepadan dengan nilai kekayaan alam di bumi Sangata?

Kepala Adat Dayak pun Siap Mati

2008-03-13T17:06:00.004+07:00

Oleh Achmad Bintoro

LIMA menit menyusuri jalan St Andrew's Rd, Laden Mering, Ketua Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC, sejenak menghentikan langkah. Gedung SIAC tinggal berjarak selemparan batu. Gedung dengan arsitektur Eropa abad 17-an yang menjadi tempat sidang arbitrase KPC itu berdiri kokoh, megah dan berwibawa.

Laden membetulkan letak topung pek-nya yang dirasakan agak miring. Itu dilakukan sebagai bentuk penghormatannya terhadap lembaga peradilan ini. Di sini, dia bersama masyarakat dan Pemprov/Pemkab Kutim berharap kebenaran dan keadilan akan terkuak. Akal-akalan divestasi saham yang terbungkus rapi selama 10 tahun terakhir dia harapkan berakhir di sini.

Topi khas suku Dayak itu terbuat dari semacam daun pandan, berhiaskan bulu Enggang warna hitam putih di belakangnya. Tidak sembarang orang dibenarkan menggunakan bulu Enggang. Dalam tradisi Dayak Kenyah, orang yang memakai topung pek berhias bulu burung Enggang, menandakan bahwa dia berani mati dalam memperjuangkan kebenaran.

Prinsip inilah yang tertanam di benak Laden ketika dipercaya menjadi Ketua TPDS KPC. Wajah boleh keriput. Usia boleh tua. Namun semangat lelaki kelahiran Marong, Apo Kayan, Kabupaten Malinau, 7 Januari 1937 ini tidak kalah dengan yang muda. Tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan.

"Saya tidak main-main. Saya tak pakai topung pek ini untuk hiasan kepala. Ini tanda bahwa saya siap mati demi memperjuangkan divestasi ini," tandas Laden. Dahi dan alisnya yang putih tipis mengernyit. Tak ada senyum di bibirnya.

"Pegang ucapan saya," tambahnya seraya memperlihatkan bulu Enggang berbentuk lancip yang tertanam di bagian belakang topinya.

Itu memberi arti bahwa pemakainya adalah seorang kepala adat dan sudah bercucu. Laden memang Kepala Adat Dayak Besar Kenyah Kaltim. Kepala Adat dalam strata masyarakat Dayak menempati kedudukan tertinggi. setiap kata yang dan apa yang ia ucapkan, karenanya sangat dihormati, disegani dan selalu menjadi panutan warganya.

Menurut Laden, divestasi saham KPC semestinya sudah selesai sejak enam tahun lalu kalau saja tidak ada elit lokal dan elit nasional yang turut bermain. Mereka berkonspirasi menjegal Kaltim. Tujuannya satu: mendapat keuntungan sebesar mungkin. Upaya itu sudah dilakukan sejak awal, ketika pemda berkeinginan untuk membeli saham KPC. Bahkan ini masih terus coba dilakukan saat pemda memutuskan mengajukan gugatan melalui arbitrase internasional.

Masih hangat dalam ingatannya, di mana perjuangan arbitrase yang dilakukan Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, nyaris kandas. Padahal ICSID, setelah hampir setahun mempelajari berkas gugatan, menilai bahwa perkara ini bisa disidangkan. Tak sedikit yang kontra terhadap upaya arbitrase ini, dan menyarankan untuk menempuh jalur negosiasi saja. Terlebih dana yang diperlukan untuk arbitrase mencapai Rp 5-10 miliar.

Namun jalur negosiasi bukanlah pilihan yang menggembirakan. Tawaran yang pernah ada, tapi tak jelas kelanjutannya, hanya sebesar 4,08 persen. Itu pun persentase dari saham Bumi, bukan KPC. Keraguan lain untuk menempuh negosiasi adalah, surat TPDS tidak ditanggapi serius oleh Bumi Resources. Bumi baru menjawab setelah batas waktu yang ditetapkan terlewati dan sidang akan segera digelar.

Iswan Priady, anggota TPDS menyatakan, hal lain yang meragukan adalah Bumi kerap akrobat bisnis. Misalnya dengan menjual saham KPS ke beberapa pihak. Belum lagi kaitan liability aset Bumi dengan Lapindo. Sehingga pilihan hanya arbitrase. Upaya ini sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Kaltim taat hukum, dan mengedepankan hukum.

Meski demikian toh jalan ternyata tetap tak mudah. Sejumlah elit lokal mempersoalkan sumber dana. Mereka menolak adanya dana dari sumbangan pihak ketiga. Lalu disepakati dana diambil dari APBD. Sehingga pihak penyumbang yang sempat dicurigai macam-macam itu pun terpaksa menarik kembali dananya.

Harapan kemudian tinggal pada dana APBD. Namun di saat deadline pengiriman deposit tinggal beberapa hari, tiba-tiba rapat yang dihadiri eksekutif dan legislatif di Kantor Gubernur Kaltim menyatakan bahwa dana APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai perkara. Padahal batas waktu tinggal beberapa hari dan dana dari pihak ketiga sudah terlanjur ditarik. Beruntung pada saat itu muncul Isran Noor, Wabup Kutim. Isran yang waktu itu masih di Hongkong terpaksa mempercepat jadwal kepulangannya.

Lewat sejumlah orang yang bersimpati terhadap perjuangan Kaltim, berhasil digalang dana Rp 5 miliar. Sidang pertama pun bisa dilakukan lewat video teleconference di Jakarta dan Washington DC, berkat bantuan perwakilan World Bank di Jakarta. Tetapi Toh upaya untuk menjegal belum berakhir.

Suara-suara elit lokal dan sejumlah organisasi kemasyarakatan masih lebih suka mempersoalkan sumber dana yang dipakai untuk membiayai arbitrase. Isran Noor sudah menegaskan tidak ada serupiah pun dana APBD maupun dana negara yang dipakai untuk membiayai perkara ini. Dana itu diperoleh dari sumbangan sejumlah tokoh masyarakat yang bersimpati terhadap perjuangan Kaltim melawan multinational corporation (MNC) ini.

Saat sidang kedua akan digelar, Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim mengeluarkan surat ke Michael P Lennon. Lennon adalah pengacara KPC. Timbul pertanyaan besar, ada epentingan apa seorang Ketua DPRD Kaltim sampai rela berkirim surat kepada lawan masyarakat Kaltim dalam berperkara. Didi mengatakan, surat Herlan dimaksudkan untuk memperlemah posisi Kaltim agar Tribunal menolak gugatan Kaltim.

Didi lalu meminta Tribunal untuk mendesak KPC menghadirkan Herlan sebagai saksi, bersama Sekjen Departemen ESDM dan Dirjen Mineral Batu bara Panas Bumi Simon F Sembiring. Tapi Herlan tidak terlihat di sidang di Singapura. Bahkan bersaksi lewat video teleconference pun tak bisa, meski pihak Tribunal bersedia membiayai dan memfasilitasinya. Pengacara KPC berdalih bahwa Herlan sedang mengikuti proses Pilgub Kaltim.

Namun Laden pantang menyerah. Bersama empat anggota TPDS KPC yang tersisa, setelah dua orang lainnya mengundurkan diri (HR Daeng Naja dan Aji Sofyan Effendi), ia bertekad untuk berjuang sampai tuntas. Daeng Naja kepada saya mengatakan, dirinya mundur bukan berarti tidak mendukung upaya arbitrase.

"Kalau pun dengan cara legal (arbitrase) ini masih tidak berhasil, entahlah apa yang akan terjadi. Barangkali akan berlaku rencana B dan C sampai keadilan berpihak pada kami. Sampai divestasi ke Kaltim dilakukan. Hanya itu cara untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim, khususnya Kutim lewat KPC," tandas Laden. Apa itu rencana B dan C? Laden tidak menjawab.

"Inilah yang terjadi. Kita dulu dijajah oleh Belanda berkulit putih. Kini yang jajah ganti Belanda kulit hitam. Sangat memperihatinkan justru orang-orang kita, sejumlah elit lokal dan elit nasional yang mengadang dan menzalimi kita," timpal Marcus Intjau, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Ingan mengatakan, saat itu pihaknya terpaksa menghardik Simon. Tapi hardikan itu, katanya belumlah seberapa dibanding kerugian materil dan moril akibat divestasi saham yang tak terlaksana.Belum lagi kerugian akibat kerusakan lingkungan. Kalau saja bukan karena akal-akalan KPC dibantu pengkhianatan elit lokal dan nasional, divestasi mestinya sudah terjadi dan kekayaan alam hasil divestasi itu sudah bisa untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim.

"Sebenarnya kita tidak masalah Todung membela konglomerat asalkan bersengketa pula dengan konglomerat lain. Amat disesalkan dan memalukan, Todung membela kepentingan konglomerat melawan kepentingan Kaltim. Kita kok jadi meragukan nasionalisme dia yang selama ini dikenal sebagai pembela HAM," tambah Iswan.

Bagaimana Todung menanggapi tudingan ini? Saya cegat usai rehat siang di Singapura, Todung enggan berkomentar. Sambil tertawa kecil, usai saya sampaikan sejumlah pertanyaan terkait materi pembelaannya dan posisi dia yang harus berhadapan dengan masyarakat Kaltim, Todung menjawab: "Ah, no comment. Saya tak mau komentari itu." (*)

Geram Tertahan di Ruang Sidang

2008-03-07T16:13:00.005+07:00

Sidang kedua arbitrase ICSID yang mambahas gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim
terhadap PT KPC, Rio Tinto dan BP, digelar di Singapura, 27-28 Pebruari 2008. Jalur arbitrase ditempuh setelah jalur negosiasi, politik hingga gugatan ke pengadilan negeri -- dalam upaya mendapatkan hak pembelian 51 persen saham KPC -- selama 10 tahun terakhir tidak membuahkan hasil. Adakah keadilan kali ini, sebagaimana diharapkan masyarakat dan pemda, akan benar-benar datang? Berikut catatan saya dari Singapura.

LANGKAH Simon F Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, tertahan. Lima tokoh pemuda Kaltim mendadak menghadangnya, tepat di pintu keluar ruang sidang arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Prime Court, City Hall, Singapura, Rabu (27/2). Tiga di antara mereka berompi Dayak, satu orang berbaju lurik lengkap dengan blangkon, dan seorang lagi mengenakan setelan jas biasa.

Mereka tidak sedang show of cultural festival. Tak pula sedang mengikuti fashion show. Mata mereka nyalang menatap Simon yang jadi geragap. Simon barangkali tidak pernah menyangka, kesaksiannya yang menguntungkan posisi PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang ia sampaikan di depan Tribunal pada sidang arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di negeri tetangga itu, bakal disaksikan langsung oleh puluhan tokoh warga dan pemuda Kaltim.

Siapa pun juga mungkin tidak menyangka bahwa Kaltim ternyata masih memiliki energi untuk melawan multinational corporation (MNC) ini. Energi mereka memang tidak sebanding dengan energi panas batubara KPC yang nilainya mencapai US$ 822 juta (itu pun nilai enam tahun lalu, ketika pemerintah pusat dan KPC menyepakati harga 100 persen saham). Seperti pepatah, bak pelanduk melawan gajah, sulit menandingi KPC.

Namun dorongan untuk mendapat keadilan atas hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC berdasar PKP2B itu begitu kuat. Sekuat dorongan untuk mendapat keadilan atas hak pengelolaan SDA di daerah sendiri, dan untuk melawan konspirasi elit lokal, elit nasional bersama MNC. Itu yang membuat Didi Dermawan, Wabup Kutim Israan Noor, Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC, dan puluhan tokoh warga itu masih memiliki energi untuk melawan. Padahal 10 tahun sudah interaksi elit lokal, elit nasional dan MNC ini berusaha menjegal perjuangan mereka dan membuatnya frustasi.

"Kami, khususnya saya pribadi, sebenarnya sudah capek dan nyaris kehabisan energi. Tapi saya tidak bisa melihat ketidakadilan dan kejanggalan terus berlaku," kata Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, di depan Tribunal. Suwarna AF, mantan Gubernur Kaltim, juga mengaku lelah. "Saya capek dibohongi terus oleh mereka (interaksi elit lokal, elit nasional dan MNC)," ujar Suwarna saat saya hubungi di balik terali besi beberapa waktu lalu.

***

"JANGAN coba-coba jual bangsa!" hardik Abraham Ingan, Sekretaris TPDS KPC. Yulianus Henock dan Marcus Intjau menimpali dengan suara meninggi. Masing-masing adalah Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim (KPADK), dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

"Berapa Anda dibayar?!", cecar Bambang Budi Surjono, Operation Reserach & Real Politic Sociate, sebuah LSM yang intens mencermati perilaku dan jaringan multinational corporation (MNC) ini. Budi juga dikenal sebagai staf khusus Isran Noor. Geram yang tertahan selama sidang saat mereka menyaksikan Simon bersaksi, siang itu seperti mendapatkan tempat penyalurannya.

"Berapa?!" cecar Budi lagi. Kali ini dengan tangan mengepal. Bola matanya mendelik di balik kacamata minusnya. Di sampingnya, Aji Achmad Sabirin, kerabat keraton Kesultanan Kutai Kartanegara, yang bertubuh tinggi besar, tak kalah garangnya.

Sabirin datang mendampingi Putra Mahkota Kesultanan Kutai, AM Arifin Praboe gelar Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Sorya Adiningrat. Ia bersama sekitar 50 tokoh warga Kaltim, dengan mengenakan pakaian adat, memberikan dukungan untuk melawan KPC. Hadir pula Karo Hukum Pemprov Kaltim Sofyan Helmi mewakili Gubernur Yurnalis Ngayoh, dan anggota DPD RI Komariah Kuncoro.

"Ndak. Ndak . Tak ada," jawab Simon sekenanya, bersamaan dengan gelengan kepalanya secara berulang. Wajahnya pucat kesi. Ketegangan menyeruak beberapa saat di balik pintu kayu ruang sidang yang berdiri kokoh setinggi hampir empat meter.

Sesaat kemudian ia menyadari bahwa situasi kali ini tidak lagi menguntungkan dirinya. Ia pun perlahan beringsut dari kerumunan. Langkahnya bergegas menyusuri koridor di lantai tiga, menuruni anak tangga, lalu meninggalkan gedung SIAC yang berdiri megah di tengah kota.

***

SIANG itu, rehat baru dimulai. Tribunal yang dipimpin Prof Gabriel Kaughman PhD dari Swiss, memberi kesempatan kepada Simon untuk meninggalkan ruang sidang setelah selama dua jam sebelumnya menjadi saksi. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan, Pemprov Kaltim tak memiliki hak dan wewenang terkait divestasi, yang dengan sendirinya tak memiliki hak untuk maju berperkara di ICSID. Ini karena Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diteken oleh Mentamben mewakiliki Pemerintah RI, bukan oleh Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kutim.

Pernyataan Simon, menguatkan suratnya yang ditujukan kepada Todung Mulya Lubis, pengacara Rio Tinto/Beyond Petroleum (BP) No 1248/40/DJB/2006 tanggal 10 Agustus 2006. Oleh Mike P Lennon, pengacara KPC, maupun Todung, surat dan kesaksian Simon itu dijadikan pijakan guna meminta Tribunal menolak gugatan Pemprov Kaltim.

Kesaksian Simon inilah yang membuat geram puluhan warga Kaltim yang hadir di dalam sidang. Simon menjawab semua pertanyaan yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh Tribunal, Didi Dermawan (pengacara Pemprov) maupun Lennon, dalam bahasa Indonesia. Sama geramnya saat mereka menyaksikan pembelaan berapi-api yang disampaikan Todung. Todung yang memimpin sekitar 12 anggota tim pengacara, sebagian besar orang bule, menyatakan Pemda Kaltim tak bisa mewakili pemerintah RI untuk maju di arbitrase karena bentuk negara adalah kesatuan di mana pemda di bawah pemerintah pusat, serta tidak pernah ada pemberian wewenang kepada Pemda Kaltim.

Saat keduanya bicara, saya melihat ekspresi kekecewaan yang sangat mendalam dari warga. Caci maki, meski dengan volume suara tertahan, karena di dalam sidang tak boleh berisik, beberapa kali terdengar. Karena itu, begitu rehat dimulai, sebagian tidak bisa lagi menahan diri untuk tak melampiaskan kekecewaannya kepada Simon.

Simon sendiri sebenarnya tak berkutik di ruang sidang ketika Didi balik bertanya: jika pemprov dinyatakan tidak memiliki hak terkait divestasi saham, lalu kenapa Simon menyetujui pembelian 18,6 persen saham KPC oleh Pemkab Kutim. Jika dasarnya PKP2B, kenapa pula perlakuan terhadap pemprov berbeda. Bukankah kedudukan Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim sejajar. Jadi ada apa ini sebenarnya?

Argumen Lennon juga dipatahkan oleh Albert Vandem Berg, anggota Tribunal dari Belgia, yang balik bertanya adakah aturan yang melarang Pemprov Kaltim maju di ICSID. Lennon menjawab tidak ada. Albert kemudian bertanya kepada Todung yang sedari awal juga meminta Tribunal tak mengadili perkara ini, dengan dalih antara lain gugatan pemprov sudah pernah ditolak di PN Jakarta.

"Dari tadi anda minta kami untuk menolak mengadili gugatan ini. Kalau PN Jakarta menolaknya itu wajar, karena merasa masalah PKP2B memang bukan kewenangannya. Lalu kalau kami juga harus menolaknya, lantas mau kemana mereka (masyarakat dan pemprov Kaltim/Pemkab Kutim) akan mendapatkan keadilan," tandas Albert.

Malam Panjang di Talise

2008-01-03T19:59:00.000+07:00

YUYUN MENIKMATI CAPUCINO DI TEPI PANTAI TALISE

MALAM telah larut. Penanda waktu di seluler aku sudah menunjuk pukul 24.10. Namun suasana di pantai Talise, Palu, Sulteng, tidak juga surut. Keramaian masih bertahan. Lampu-lampu merkuri berpendar menerangi jalan, meremang di atas lautan manusia, ribuan motor dan mobil yang parkir di sepanjang pantai, dari Rajamoli hingga Cut Mutia. Para pemilik kedai nyaris tak berhenti melayani. Aku bersama istri serta belasan anggota keluarga besar bin Hamde, Bachmid, Bajeber, dan Bahaswan termasuk keluarga Alman, menempati semua kursi yang tersedia di kedai jagung bakar. Kedai ini terletak di ujung jalan, tak jauh dari jembatan dan Hotel Palu Goldan. Jarang-jarang kami bisa berkumpul sebanyak ini, menikmati indahnya malam di Talise.
LOLON AKRAB BERSAMA IPAR
Ini malam kedua sekaligus malam terakhirku di Palu. Karena itu sengaja kami mengisi akhir pekan ini dengan jalan bersama keluarga, sekalian mengajak jalan-jalan keluarga Alman. Alman adalah suami Lolon, adik ipar aku. Alman kerja di sebuah perusahaan Nikel terbesar di Indonesia, di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya, Jumat (28/12/2007) malam kemarin, telah melangsungkan resepsi pernikahan mereka di Gedung Al Khairat, Jalan Sis Al Jufri, Palu. Siang sebelumnnya, keduanya dinikahkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Khairat, Ust Sayid Saggaf Al Djufrie.
BERSAMA ISTRI DIBELAI ANGIN LAUT
Sayang sekali, aku tidak bisa mengikuti prosesi itu. Aku baru tiba di rumah pukul 14.20, saat acara nikah sudah selesai akibat pesawat Sriwijaya Air dari Balikpapan yang aku naiki ter-delay. Pesawat yang mestinya berangkat pukul 10.50, ternyata baru berangkat pukul 12.10..........

Redup di Tengah Kemilau Emas

2007-12-23T18:25:00.000+07:00

Misrah (28), akhirnya harus meninggalkan kampungnya di Dusun Gah Taha, Desa Kelian Dalam - lebih dikenal dengan sebutan Sungai Babi atau Kampung Emas - Long Iram, Kabupaten Kutai (670 Km barat Samarinda), setelah diyakini tak ada lagi emas yang bisa didulang dari lumpur di sepanjang bantaran bagian ilir Sungai Kelian.
Sejak terjadi musibah longsor di lubang milik Nawir di Dusun Bilit 27 Juli 1999 silam, yang mengubur hidup-hidup 32 pendulang, Misrah merasa emas yang bisa didulang dari hari ke hari makin sedikit. Dalam keyakinan sukunya, emas-emas yang terkandung dalam aliran lumpur sungai (aluvial) itu, dalam kurun waktu seribu hari, akan habis tersedot oleh mereka yang menjadi korban sebagai bekal menuju nirwana.

Wanita yang bergelut dalam kegiatan pendulangan sejak umur delapan tahun ini meyakini tradisi turun temurun itu. Dan ternyata benar, belum lagi genap hitungan seribu hari, bijih-bijih emas itu sudah sulit didapat. Kendati telah ratusan pompa yang dikerahkan, untuk mengaduk-aduk tanah di bantaran, hingga air sungai menjadi keruh, tetap tak membuahkan sejumlah emas yang diharapkan.

Warga Suku Dayak Bekumpai ini bersama ratusan pendulang lain akhirnya hengkang dari Kelian Dalam. Secara bertahap, mereka lalu menyusuri sungai di bagian ulu. Tempat yang mereka pilih ialah di dalam wilayah Kontrak Karya PT Kelian Equatorial Mining (KEM), di bantaran ulu Sungai Kelian.

KEM sendiri meski memiliki kontrak sampai tahun 2013, namun sejak Februari 2005 lalu sudah menutup pabriknya karena kandungan emas di wilayah Kelian itu sudah habis. KEM sejak mulai produksi tahun 1992, rata-rata produksi emasnya mencapai 12-14 ton atau senilai 168 juta dollar AS per tahun. KEM kini telah dilikuidasi oleh pemiliknya, Rio Tinto Group, dan berganti nama menjadi PT Hutan Lindung Kelian Lestari yang bertugas melakukan konservasi lahan bekas tambang. Bagi Rio Tinto, KEM menjadi pengalaman pertama dalam penutupan tambang.

Awalnya mereka cuma sekitar 200 KK, lalu bertambah lagi jadi 500 KK, dan kini telah mencapai sekitar 740 KK. Ratusan pendulang itu kini menempati gubuk-gubuk kayu beratap daun nipah dan terpal plastik hanya tiga meter dari kompleks pabrik KEM.

Presiden Direktur KEM Charlie Lenegan saat itu mengatakan, sulit bagi KEM untuk mengambil sikap tegas dalam masalah ini. Pihaknya tidak mungkin menggunakan alat keamanan maupun cara lain untuk mengusir mereka, sebab itu akan membuat mereka marah. Sehingga itu, PT KEM bersikap membiarkan saja pendulangan itu, meski disadari itu amat membahayakan keselamatan KEM.

Sebagai langkah pengamanan, KEM terpaksa melakukan pemagaran keliling lebih tinggi dengan kawat berduri di atasnya. "Anda bisa bayangkan kalau tidak dipagar keliling, mungkin mereka akan masuk ke kompleks pabrik. Ini berbahaya sekali," kata Lenegan.

Ia berarap masalah penambang aluvial di wilayah KEM ini bisa segera diselesaikan oleh Pemkab Kutai Barat. Tapi sudah berbulan- bulan tidak juga ada tanggapan dari pemkab setempat. Ini yang KEM sesalkan. Yang lebih berbahaya lagi kalau lokasi yang kini dikuasai penambang juga habis, kemudian mereka nekad masuk dalam kompleks pabrik.

Namun menurut keterangan sejumlah pendulang, mereka terpaksa menyerbu KEM, bukan saja karena habisnya kandungan emas di Sungai Babi tapi juga akibat kekecewaan mereka terhadap perusahaan milik Rio Tinto (90%) dan PT Harita Jaya (10%) ini. Masriyani misalnya, menuntut janji PT KEM yang akan mempekerjakannya sebagai karyawan yang tidak pernah terwujud.

"Mau tidak mau, kalau lokasi di sini habis, ya ramai-ramai kita pindah ke lokasi KEM," kata Masriyani. Masih banyak lagi penambang lain dengan alasan tuntutan ganti rugi tanah, rumah dan pelanggaran HAM sehingga mereka menyerbu areal KK PT KEM.

Bagi mereka, kepindahan mereka ke sini adalah kembali ke lokasi semula setelah pemerintah menghentikan penambangan aluvial di Kelian pada tahun 1998 karena beroperasinya PT KEM yang setiap tahun memproduksi rata-rata 13 ton emas dan 12 ton perak.

Sama dengan lokasi penambangan liar sebelumnya, lokasi yang berada di tikungan Sungai Kelian, di belakang pabrik emas KEM ini juga berkembang menjadi permukiman kumuh. Berdinding kayu beratap daun nipah dan terpal plastik. Di permukiman padat yang dihuni sekitar 740 KK ini dilengkapi karaoke, meja biliar, dan sejumlah warung penjual makanan minuman.

Para pendulang umumnya tetap tidak mampu mengentaskan diri dari belenggu kemiskinan. Misrah misalnya, penampilannya biasa saja. Bahkan terlalu biasa barangkali, gambaran masyarakat awam tentang para pendulang, yang setiap hari diketahui berkubang dalam "lumpur emas", di desa yang mampu memproduksi 10.700 gram emas per bulan senilai sekitar Rp 738 juta. Ia tanpa kalung, gelang, cincin dan bentuk perhiasan lainnya yang lazim dikenakan perempuan.

Kaos dan rok gelap yang dikenakannya masih kusam. Sedangkan jemari tangannya yang terbiasa mendulang butiran pasir emas, juga polos. Yang terlihat hanyalah dua gelang karet yang melingkar di pergelangan tangannya. Gelang karet itu sesekali ia gunakan untuk mengikat rambut panjangnya yang memerah akibat acap terpanggang sinar matahari.

"Kami memang tak punya apa-apa. Jangankan emas, sedang untuk makan sehari-hari saja kadang harus hutang," kata ibu dari tiga orang anak yang terpaksa tidak sekolah saat mendulang di Sungai Babi.

Sebuah rumah miliknya di lokasi lama, hanyalah sebuah gubuk berdinding kayu dan beratapkan daun nipah berukuran 5 X 7 meter. Di dalamnya terdapat sehelai tikar terbuat dari rotan segah yang menghampar pada bidang lantai papan. Seutas tali, juga terbuat dari rotan melintang di bagian atas, tempat bergantung kain kelambu yang warnanya nyaris menghitam.

Kain itu agaknya sekaligus menjadi sekat ruangan. Di situlah tempat Misrah tidur bersama suami, Basrui (33), dan tiga anak lelakinya berusia 10, 8, dan 3 tahun. Di sini pula seluruh kegiatan rumah tangga berjalan: mulai dari memasak, berdandan, bermain anak, hingga menerima tamu.

Tak satu pun terlihat perabotan mewah di rumah yang sudah 7 tahun lebih ditempati keluarga Basrui. Kecuali sebuah radio kecil yang membuat mereka merasa bisa sedikit terhibur lewat berita dan lagu-lagu yang disiarkan. Radio ini juga sekaligus menjadi alat baginya untuk memonitor perkembangan harga emas dunia di Bursa London melalui siaran berbahasa Indonesia stasiun BBC.

Misrah adalah satu dari sekitar 870 KK (2.645 jiwa) penduduk Sungai Babi, bagian dari ratusan warga pendulang yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Ia menjadi bagian dari sekitar 740 KK yang kini pindah ke Sungai Kelian untuk sekedar bertahan hidup dengan mencari satu-dua gram emas.

Menurut Irmansyah, penadah emas asal Martapura yang sudah tiga tahun tinggal di Sungai Babi, setiap pedagang di desa ini rata-rata biasa menampung 10 gram emas/hari dari para pendulang perorangan maupun kelompok. Jumlah penadah dan pedagang emas di sini sekitar 20 orang.

Dengan harga emas sekarang Rp 69.000/gram, maka perputaran uang yang terjadi di desa terpencil ini - hanya bisa dicapai dengan ketinting (perahu bermesin tempel, Red) melalui sejumlah jeram dari PT KEM - mencapai Rp 13,8 juta per hari atau Rp 414 juta per bulan.

Perputaran uang ini sebenarnya masih bisa lebih besar bila harga emas melonjak, seperti ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlog hingga Rp 15.000 per 1 Dolar AS pada tahun lalu, yang membuat harga emas di Kelian diatas Rp 100.000/gram.

Di sepanjang sungai ini tercatat tak kurang 107 lubang aktif yang mampu menghasilkan rata-rata 25 gram/minggu. Dengan demikian total emas yang diperoleh dari sepanjang sungai ini tak kurang dari 2.675 gram/minggu. Tapi seperti dikataka Irmansyah, hanya 60 persennya yang dijual langsung kepada pedagang di Sungai Babi.

Dari perhitungan sederhana ini saja sudah bisa tergambarkan, betapa kayanya potensi alam Sungai Babi. Produksi yang dihasilkan dari pendulang tradisional ini rata-rata 10.700 gram emas per bulan atau senilai Rp 738,3 juta.

Nilai kekayaan Sungai Kelian ini akan jauh lebih besar lagi, jika ditambah dengan kekayaan bukit Kelian yang sudah sejak tahun 1992 lalu telah ditambang oleh PT KEM. Sebagai gambaran, total pendapatan KEM dari hasil penjualan emas sekitar 15 ton per tahun mencapai US$ 130 juta. KEM juga menghasilkan perak sebagai produk ikutan.

Tapi apa yang dialami dan dimiliki warga tidaklah seindah kilauan emas yang mereka peroleh. Hisapan sang rentenir dan perolehan yang tidak menentu telah membuat mereka tidak pernah keluar dari belenggu kemelaratan. Mereka tak lebih dari sekedar buruh lepas yang kadang dapat kerjaan kadang pula tidak sementara gaji (bagi hasil) pas-pasan. Bahkan tidak jarang kurang, karena harus dipotong biaya produksi dan hutang kepada pemilik lubang tambang.

Arifin, Kaur Umum Desa Kelian Dalam, membenarkan kemelaratan yang dialami masyarakat dan desanya. Kendati perputaran uang amat besar, dan jumlah penambang mencapai ratusan bahkan ribuan, namun tidak ada timbal balik sedikit pun untuk perbaikan desa. Desa ini termasuk dalam kelompok desa tertinggal.

Sebaliknya, pendulangan ini malah meninggalkan lubang-lubang besar menganga di sepanjang tepi sungai. Airnya keruh, mendangkal dan tercemari oleh merkuri hasil buangan limbah dari proses pencucian bijih-bijih emas.

Sebelum maraknya perburuan emas oleh para pendulang, termasuk dari berbagai daerah, suku Dayak di sekitar Kelian memang sudah lama dikenal sebagai pendulang emas. Dalam journal of Geochemical Exploration (1990) yang diterbitkan Elsevier Science Publihers BV Amsterdam disebutkan, tahun 1930 para geolog Belanda melaporkan bahwa sekitar enam kilometer dari Muara Sungai Kelian ada tambang batubara oleh masyarakat lokal. Namun tidak dilaporkan adanya tambang emas. Barulah pada tahun 1950-an, suku Dayak yang berdiam di sana melaporkan adanya emas. ***

Salip Menyalip Menuju Bandara Baru

2007-12-22T19:42:00.000+07:00

TELEPON di kantor, Rabu sore, 1 Mei 2005, berdering hampir tiada henti. Kesibukan pun jadi bertambah. Belum usai menjawab panggilan yang satu, sudah menunggu panggilan di saluran lain. "Pak, bagaimana hasil pilkada Kukar?" kata seseorang di seberang telepon. "Syaukani atau Sofyan Alex yang unggul?" sambung suara lain yang mengaku bekerja di Balaikota Samarinda.

Seorang sahabat yang bekerja di Bappeda Samarinda juga dengan antusias menanyakan hal yang sama. "Benarkah Syaukani yang menang?" tanya sarjana Teknik Industri lulusan Universitas Islam Indonesia (UII)Yogyakarta itu seolah ingin memastikan. Telepon masuk kebanyakan memang menanyakan hasil pilkada Kukar.

Yang menarik, mereka mengaku berasal dari Samarinda dan beberapa di antaranya adalah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Kami tak pernah menduga bahwa pejabat di kota ini memiliki perhatian dan kepedulian yang begitu tinggi terhadap pilkada di Kutai Kartanegara (Kukar). Awalnya saya mencoba memaklumi, barangkali itu lebih karena Kukar merupakan kabupaten pertama yang menggelar pilkada di Indonesia.

Tapi apa iya cuma karena soal kepedulian? Sahabat itu akhirnya buka mulut. Dia mengakui, terpilihnya kembali Syaukani HR menjadi Bupati Kukar telah menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Pemkot Samarinda. Lho kok? "Mereka khawatir Syaukani HR bakal kembali ngotot merealisasikan rencana awal membangun bandara baru -- pengganti peran Bandara Temindung Samarinda -- di Loa Kulu, Kukar."

Karena itu mereka berharap Aji Sofyan Alex yang memenangi pertarungan itu. Aji Sofyan Alex adalah pensiunan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Samarinda. Ia masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara. Tetapi hasil perhitungan final yang diumumkan KPUD Kukar di Hotel Singgasana, Tenggarong, 15 Juni 2005, menetapkan pasangan Syaukani HR-Syamsuri Aspar sebagai pemenang pilkada. Syaukani mengantongi 59,96 persen suara.

Seperti diketahui, rencana Pemkab Kukar untuk membangun bandara baru di Loa Kulu itu sempat terbengkelai saat Syaukani HR harus mempersiapkan diri bertarung dalam Pilkada Kukar. Saat itu ia juga harus meninggalkan kursi jabatannya sebagai orang nomor satu di kabupaten terkaya itu karena digantikan oleh pejabat Awang Dharma Bakti. Namun Awang akhirnya tersingkir juga karena digoyang oleh aksi unjukrasa yang hampir tiada henti oleh pendukung Syaukani HR.

Kekhawatiran itu ternyata beralasan. Belum lagi hasil resmi pilkada diumumkan, Syaukani HR sudah koar-koar ke publik bahwa ia akan kembali meneruskan rencana membangun bandara baru di Loa Kulu. Sebuah megaproyek yang nyaris berhasil diwujudkan oleh Syaukani dan hampir membuat Samarinda -- yang sudah merintisnya pembangunan bandara di Sei Siring yang sudah dirintis sekitar tujuh tahun lalu -- gigit jari. Proyek itu sempat "terbengkelai" karena Syaukani harus lengser sementara waktu dari kursi Bupati.

Sang bupati terpilih itu menyatakan Bandara Loa Kulu akan menjadi salah satu satu prioritas program kerja 365 harinya ke depan. Sebab saat itu belum ada keputusan tertulis dari Menhub tentang lokasi mana yang akan dipilih, Sei Siring atau Loa Kulu. Pemkab Kukar juga merasa masih mendapat dukungan tertulis Gubernur Kaltim Suwarna AF yang pernah memberikan rekomendasi untuk Loa Kulu. Meski belakangan gubernur terlihat lebih condong memihak Samarinda, namun sejauh ini rekomendasi itu toh belum dicabutnya.

Itulah yang membuat pejabat Pemkot Samarinda khawatir. Terlebih setelah mereka melihat langkah-langkah Syaukani HR yang oleh publik dianggap sebagai figur yang hampir selalu menang di segala "pertempuran".

Namun Walikota Samarinda Achmad Amins mengaku sedikit pun tidak risau terhadap perkembangan politik di Kukar. Ia tetap optimis Menhub akan memilih Sei Siring sebagai bandara baru, pengganti Bandara Temindung Samarinda. Ia bersama jajarannya didukung legislatif dan pemprov kompak dan gigig saat itu terus berjuang agar bandara itu dibangun di Sei Siring. Salip menyalip pun terjadi. Hingga setahun sebelumnya, Kukar memang terlihat di atas angin.

Tetapi angin mulai bertiup ke Samarinda. Pemkot Samarinda merasa yakin pusat akan memilih Sei Siring. Hasil lobi-lobi intensif yang dilakukan Walikota dan DPRD Samarinda ke Departemen Perhubungan makin menguatkan keyakinan mereka bahwa pusat memilih Sei Siring. Menariknya, lobi-lobi intensif itu dilakukan justru ketika Syaukani HR sedang tidak bisa fokus mengurus proyek bandara itu karena ia lengser dari jabatannnya sebagai Bupati Kukar.

Di sinilah kejelian Samarinda dan Pemprov. Entah disengaja atau tidak mereka seperti kompak untuk mematikan langkah Kukar dengan berupaya untuk terlebih dulu mendapat legalitas dari pusat. Agaknya, siapa yang berhasil lebih dulu bisa mendatangkan Menhub untuk peletakan batu pertama, itulah yang barangkali mendapat legitimasi dari pusat untuk membangun bandara baru. Dulu Kukar juga mengklaim Menhub akan segera melakukan peletakan batu pertama di Loa Kulu, tetapi tidak jadi.

Perubahan gerbong politik di Kukar memang memberikan peluang baru bagi Samarinda. Dimulai ketika Bupati Kukar Syaukani HR harus lengser dari jabatannya karena masa tugas berakhir, menyusul SK penunjukan Pejabat Bupati Sementara oleh Gubernur Suwarna AF. Masa 'kosong' di Kukar membuahkan kesempatan baru di Samarinda yang dimulai pada Januari 2005 lalu saat Amins bolak-balik ke Jakarta menghadap Menhub, yang memberi persetujuan pembangunan bandara baru di Sei Siring.

Bulan Februari 2005, Menhub Hatta Radjasa menyatakan kesiapannya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bandara Sei Siring. Namun batal. Bulan berikutnya, Suwarna AF menerbitkan surat penegasan bahwa bandara baru pengganti Temindung, ditempatkan di Sei Siring. Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda bahu membahu mengupayakan dana pembangunan bandara ini.

Pemprov Kaltim mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Menko Ekuin, Aburizal Bakrie untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim sebesar Rp 14,4 miliar, termasuk pembangunan Bandara Sungai Siring sebesar Rp 400 miliar. "Usulan tersebut telah disampaikan Gubernur Kaltim Suwarna AF, bersamaan dengan usulan pembangunan infrastruktur kabupaten dan kota lainnya di Kaltim," ujar Kepala Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur saat itu.

Pemkot Samarinda pun telah menyatakan keyakinannya bahwa bandara akan dibangun pada lokasi Sei Siring, karena lahannya sudah dibebaskan dan dimatangkan oleh Pemprov Kaltim dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8 miliar. Dua pekan kemudian, Suwarna AF menyatakan bahwa peletakan batu pertama akan segera dilakukan di Sei Siring. Tidak tanggung-tanggung. Yang meletakkan konon Wapres Jusuf Kalla. Jika itu benar- benar terjadi, maka perebutan bandara antar kedua daerah bertetangga itu mungkin akan berakhir.

Kini, saat tulisan ini diposting, ambisi Kukar untuk membangun bandara baru agaknya sudah terkubur dalam-dalam, seiring dengan melemahnya posisi Syaukani HR. Bupati yang dikenal royal dan tak pernah mempersulit warganya, dari kelas mana pun mereka datang, itu akhirnya meringkuk di tahanan Polda DKI Jakarta. Ia menjadi tahanan KPK karena empat kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 120 miliar. Satu di antaranya adalah kasus pembebasan lahan bandara dan penunjukkan langsung terhadap sebuah perusahaan konsultan. Perusahaan itu dimilik oleh Vonny, sekarang Bupati Minahasa Utara, yang kini juga turut meringkuk di tahanan.

***
LAHAN seluas 300 hektar (ha) di Kelurahan Sei Siring, sekitar 35 kilo meter timur Samarinda, itu kini tidak terurus. Sejak diratakan dengan puluhan alat berat dan dikerjakan secara lembur empat tahun lalu, hamparan yang sedianya akan dijadikan bandar udara (bandara) baru itu dibiarkan kosong. Tak terlihat satu pun kegiatan laiknya sebuah proyek besar. Bertahun-tahun lamanya masyarakat menunggu kapan bandara yang akan mengganti bandara lama, Temindung, direalisasikan.

Tapi tiba-tiba terbetik kabar bahwa pemerintah tidak jadi meneruskan rencananya membangun bandara baru di Sei Siring. Pemerintah tidak memiliki dana cukup besar - Rp 800 milyar sampai Rp 1,2 trilyun - untuk membangun bandara itu. Sebagai gantinya, Wali Kota Samarinda Achmad Amins menerima tawaran Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR untuk membangun bandara baru, di luar Sei Siring. Kebetulan kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia itu berniat membangun bandara di kotanya. Kebetulan pula jarak Samarinda-Tenggarong tidak terlalu jauh, hanya 35 kilometer.

beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Ada yang pro. Ada pula yang kontra. Kalangan yang pro atas rencana itu umumnya melihat atas dasar efisiensi dan efektivitas. Jarak Samarinda dan tenggarong sangat dekat, sehingga tidak perlu harus membangun bandara sendiri-sendiri. Sedang yang kontra, di antaranya para eks pemilik lahan di Sei Siring, mengatakan, pemerintah tidak bersikap konsisten atas rencana yang telah dibuat.

Menurut Yayan Aliansyah, mantan anggota Komisi A DPRD Samarinda, dulu, warga mau lahannya dibebaskan dengan harapan mendapat manfaat dari keberadaan bandara itu. Sekarang kalau ternyata pembangunan bandara di Sei Siring ditunda, maka warga tidak akan mendapat manfaat apa pun. Jika begitu untuk apa waktu itu mereka bersedia melepaskan lahannya dengan harga murah.

Begitulah problem yang muncul. Satu sisi pemkot ingin segera mewujudkan impiannya mempunyai sebuah bandara yang layak sesuai perkembangan kota. Pada sisi lain ketiadaan dana dan investor jadi penghalang. Padahal adanya bandara yang representatif sangat ditunggu untuk menunjang Samarinda sebagai kota jasa.
***

KALAU saja Bandara Temindung Samarinda ini merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan secara langsung ke luar Kaltim. Atau kalau saja rencana membangun bandara baru di Sei Siring jadi terwujudkan, tentu kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibu kota Provinsi Kaltim ini bisa terhapuskan.

Samarinda barangkali termasuk sedikit ibu kota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil. Untuk mencapai kota berpenduduk 509.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan dilanjutkan dengan pesawat kecil, sejenis Cassa 212 berpenumpang 25 orang.

Tetapi, selama ini orang lebih memilih jalan darat. "Bukan apa-apa. Kami hanya merasa kurang nyaman saja naik pesawat sekecil itu," kata Ketua Kadinda Kaltim Popo Parulian. Setiap kali ia harus bepergian untuk suatu urusan bisnis di luar Kaltim, ia lebih memilih diantar sopirnya ke Balikpapan, untuk selanjutnya dengan pesawat menuju kota yang ia tuju.

Bandara yang ada, dengan panjang landasan pacu cuma 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Bandara ini hanya mampu menampung pesawat (reguler) kecil seperti Cassa 212 atau Cessna. Kalaupun dipaksakan, paling banter hanya sejenis Dash Seven. Itulah kenapa bagi sebagian orang, Samarinda dianggap cuma kota kecil. Sebuah kota di pinggiran sungai yang tak mudah dicapai dalam satu jangkauan.

Dalam suatu kesempatan menerima rombongan anggota DPR RI, Waris Husain, mantan Wali Kota Samarinda yang kini anggota DPRD Kaltim, bahkan menyebut bandara ini seperti bandara perintis. Hal itu ia katakan saat dilihatnya sejumlah anggota dewan itu kecapekan melakukan perjalanan darat selama 2,5 jam - dari Balikpapan ke Samarinda - dengan kondisi jalan yang meliuk-liuk menembus Tahura Bukit Soeharto.

Bandara Temindung yang terletak di padatnya pemukiman penduduk ini, awalnya dibangun secara patungan oleh Pemda Kaltim dan Pelita Air Service (Pertamina). Saat diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Udara (Kardono, ketika itu) tanggal 24 Juli 1974, jenis pesawat yang bisa mendarat hanyalah Sky Van dan Cessna.

Saya sendiri pernah punya pengalaman menggelikan terkait dengan bandara Temindung ini. Saat itu di dalam pesawat. "Dari Samarinda? Saya sering dengar itu. Apa masih jauh dari Balikpapan?" tanya seorang kawan baru dalam perjalanan satu pesawat jenis Boeing 737 dari Bandara Mutiara Palu menuju Jakarta, via Bandara Sepinggan Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Kawan baru itu seorang pengusaha kayu eboni (hitam) yang mengaku pernah singgah beberapa kali di Balikpapan. Ia senang dengan suasana kota minyak itu, yang dia katakan bersih, rapi dan relatif aman. Dia pernah menginap semalam karena tertinggal pesawat terusan ke jakarta. Dia menikmati lesehan di pinggir pantai Klandasan, depan Kodam VI/Tanjungpura. Dia susuri jalan sepanjang pantai dari bandara hingga Pelabuhan Laut Semayang, melewati sejumlah hotel berbintang, pusat perbelanjaan, dan kawasan rumah dinas Pertamina. Sempat belok sebentar menyambangi teman lama di kompleks Balikpapan Baru. Selama ini ia mengira bahwa itulah ibukota Provinsi Kaltim.

Ia terlihat agak kaget saat saya katakan bahwa Balikpapan hanyalah kota kedua di Kaltim. Sedangkan ibukotanya adalah Samarinda. Kawan baru itu lantas berkomentar lagi,"Wah kalau demikian, pastilah Samarinda lebih bagus ya." Saya hanya tersenyum mendengar kesimpulan itu.

Pertanyaan senada seperti terlontar di atas, tidak dilontarkan oleh satu dua orang. Banyak orang yang baru kali pertama menginjakkan kakinya di Balikpapan beranggapan bahwa Balikpapan adalah ibukota Provinsi Kaltim. Terlebih diketahui sejumlah kantor penting seperti Kodam VI/TPR, Kejati Kaltim (sudah sekitar empat tahun lalu pindah ke Samarinda), Bea Cukai Kaltim, Polda Kaltim, dan Divisi Regional VI/Telkom Kalimantan berkantor di sana.

Popo Parulian, mantan Ketua Kadin Kaltim mengatakan, kesan ini muncul selain karena perkembangan Samarinda yang relatif lebih lamban juga karena kecilnya Bandara Temindung Samarinda. Jika saja bandara yang diresmikan Dirjen Perhubungan Udara Kardono 21 Juli 1974 itu merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan langsung keluar Kaltim, tentulah kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibukota dari sebuah provinsi dengan angka PDRB Rp 164,7 triliun (tahun 1996) ini akan bisa terhapuskan.

Jadinya, Samarinda termasuk sedikit ibukota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil.

Untuk mencapai kota berpenduduk 559.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan bisa dilanjutkan dengan jalan darat yang berkelok-kelok selama 2-3 jam atau dengan pesawat kecil sejenis Cassa 212 berpenumpang 24 orang atau Dash Seven berpenumpang 36 orang yang dioperatori Kalstar.

Bandara yang ada, dengan panjang run away 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Kini setelah 29 tahun, kondisinya tidak jauh berbeda. Meski sudah pernah direhabilitasi, tapi perubahan itu tidak secepat mobilitas masyarakatnya. Rehabilitasi mendasar hanya mengubah landasan pacu dari steel plat menjadi kontruksi penetrasi dan kemudian beraspal. Padahal kebutuhan akan bandara besar sangat ditunggu. Tapi mau dikembangkan juga tidak mungkin karena berada di tengah padatnya pemukiman penduduk.

Antre Minyak di Daerah Kaya Minyak

2007-12-16T19:45:00.000+07:00

ANTRE BELI BBM - PHOTO BY NEVRI/TRIBUN

"DUA belas ribu?" tanya saya sekali lagi kepada penjual premium eceran di Jalan MT Haryono, Samarinda, sore ini. Saya berharap telinga saya yang salah dengar. Tetapi, bapak penjual bensin eceran yang sebagian rambutnya sudah beruban itu menyebut dengan jelas dan mantap saat mengucapkan lagi angka yang harus saya bayar untuk satu liter premium yang saya beli. "Iya. Rp 12 ribu!"

Sempat terpikir untuk tak jadi membelinya. Tetapi, membayangkan harus berjam-jam duduk di motor mengantre di ruas jalan menuju SPBU, bukanlah pilihan yang enak. Terlebih sisa bensin di tangki motor saya sepertinya tidak akan cukup untuk mencapai SPBU terdekat. Di SPBU Jalan Juanda, berjarak sekitar satu kilometer dari kios eceran itu, panjang antrean motor dan mobil mencapai satu kilometeran.

Antrean sudah terlihat sejak pagi, sebelum SPBU itu dibuka. Sampai sore, antrean tetap terjadi, malah makin panjang. Sekitar pukul 12.00, hujan lebat sempat mengguyur kawasan itu. Namun mereka bergeming. Mereka relakan baju, celana dan tas mereka basah oleh air hujan. Hanya sebagian kecil yang kebetulan membawa mantel hujan, langsung menutupi tubuh mereka dengan mantel. Lima belas menit kemudian hujan reda. Matahari kembali menyengat. Lebih panas. Mereka terpaksa dalam hujan serta panas karena tidak ada pilihan lain.

Membeli di kios-kios eceran belum tentu ada. Sudah banyak kios eceran yang tutup. Kalau pun ada harganya sudah melonjak. Premium yang biasa cuma Rp 5.000, mereka jual Rp 12.000. Di sejumlah kawasan pinggiran seperti Loa Bakung dan Sempaja, bahkan mencapai Rp 15 ribu. Sehari sebelumnya masih Rp 10.000.

Kemarin ketika mengisi solar untuk mobil di SPBU Jalan Kadrie Oening, beruntung saya tidak harus mengantre. Berbeda dengan premium dan pertamax, solar tidak mengalami kekurangan stok. Sehingga saya bisa leluasa menerobos antrean ratusan motor dan mobil lainnya, setelah dipandu petugas Satpam setempat, menuju pompa pengisian.

Namun ketika balik pulang melewat Jalan P Suryanata, saya terjebak dalam kemacetan yang luar biasa panjang. Kali ini bukan untuk antre beli solar lagi, melainkan terjebak dalam antrean ratusan mobil lain di depan SPBU Jalan P Suryanata. Anteran itu mengular sekitar dua kilometer dari arah Samarinda maupun arah Tenggarong. Celakanya, pengantre tidak mau memberikan celah sedikit pun, meski di lintasan pertigaan.

Setengah jam mobil tak juga beranjak dari tempatnya, tepat di depan Perumahan Erlisa, saya akhirnya memutuskan balik haluan begitu ada celah untuk putar. Dalam kondisi antrean yang sangat panjang seperti ini, di mana para pengendara secara fisik dan psikis juga sudah sangat lelah, rasanya sulit berharap mereka mau berbaik hati memberi sedikit celah agar mobil lain yang tak antre bisa melewati pertigaan itu.

Selama dalam perjalanan pulang saya menyaksikan antrean terjadi di mana-mana, di setiap SPBU di ibukota provinsi ini. Beberapa motor tampak didorong. Ada pula sejumlah mobil yang sudah kehabisan bensin sebelum mencapai antrean. Andre, misalnya, pengendara mobil L 300 pick up terpaksa harus mendorong mobilnya mulai dari Jalan Awang Long menuju SPBU Jalan RE Martadinata.

"Apaan seh pemerintah ini. Masak BBM sampai langka begini," sungut Andre yang terengah- engah mendorong mobilnya seorang diri. Ia membuka pintu kemudia, terus mendorongnya dari samping. Hal ini bukan saja melelahkan, tapi juga membuat macet jalan.

Berhenti sejenak mengatur nafas, sopir di sebuah toko bangunan di kawasan Pasar Segiri itu melontarkan sumpah serapah. "Orang bilang Kaltim kaya minyak, tapi kenapa minyak kini susah carinya," ungkapnya. Ia merasa hari ini ketiban apes. Tiga jam lalu bannya meletus dan harus ia ganti di tengah jalan, kini ia harus mendorong mobil seorang diri.

Sumpah serapah juga dilontarkan para pengendara lain. Mereka umumnya merasa aneh saja bahwa antrean panjang semacam ini ternyata bisa terjadi di daerah yang selama ini dikenal kaya minyak. Mereka pernah menyaksikan antrean yang sama di televisi, tetapi terjadi di kota- kota di Jawa, dan belakangan di Kalsel serta Kalteng. Di Samarinda, antrean terjadi biasanya hanya saat isu kenaikan BBM.

"Hal semacam ini jangan dianggap sebagai kewajaran. Kerusakan di dalam sistem produksi memang bisa terjadi, tetapi mestinya bisa dihindari dan harus dihindari, kecuali yang sifatnya force major, mengingat fungsi Pertamina yang sangat strategis," kata Usman Hadi yang mengaku berbisnis distribusi minyak tanah untuk disalurkan ke daerah pesisir Kutai Timur dan Bontang.

"Tak masalah sih Pertamina mau rusak atau apa asal konsumen sudah diberikan alternatif lain berupa SPBU yang dikelola perusahaan lain. Saat ini kan masih Pertamina semua, ya akhirnya kita semua yang ketiban getahnya kalau terjadi kerusakan begini," tambah Usman sambil antre premium untuk Kijang Innova miliknya.

Antrean panjang di depan SPBU memang tidak cuma terjadi Samarinda. Di Balikpapan sendiri, yang merupakan kota tempat Pertamina mengolah BBM-nya, juga mengalami hal yang serupa. Sejumlah SPBU sempat tutup karena kehabisan stok. Sama dengan yang terjadi di Samarinda dan kota lain di Kalimantan, stok habis bukan karena aksi borong melainkan karena Pertamina mengurangi pasokan.

Manajer Hupmas Unit Pengolahan (UP) V Chusnul Busro mengakui memang sedang terjadi proses perbaikan menyusul adanya gangguan di unit produksi premium di kilang Balikpapan, sehingga pasokan ke depo-depo terpaksa dikurangi. Kota Samarinda misalnya, dipasok hanya 400 ton per hari. Saat normal, dipasok hingga 600 ton.

Sebenarnya, jauh sebelum ada perbaikan, Pertamina sudah mencoba mengalokasikan sejumlah premium di kilang guna menekan pengaruh gangguan produksi itu terhadap konsumen. Tapi, cara itu agaknya belum mampu menekan pengaruh dimaksud. Antrean panjang masih terjadi di mana-mana.

"Kami berharap masyarakat tak panik hingga melakukan aksi borong," pinta Busro. Pertamina menjamin pasokan sudah kembali normal pada Selasa (18/12). Di beberapa SPBU, pembelian dibatasi maksimal 10 liter per mobil untuk menghindari aksi borong. Sebagian pengendara tak puas dengan kebijakan ini, terutama mereka yang akan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, sejauh 107 kilometer. Tapi apa boleh, harus dilakukan, ketimbang nanti terjadi aksi borong yang pada akhirnya dipasok berapa pun akan amblas juga.

Setiba di rumah, sambil nyeruput teh hangat di teras, saya tersenyum geli membaca berita di koran Tribun Kaltim mengenai ulah Hugo Chaves. Presiden Venezuela itu lagi-lagi membuat kejutan. Ia mengirimkan satu truk tangki berisi minyak gratis bagi para penduduk miskin di New York City, AS. Pengiriman ke daerah Bronx itu disebutkan, merupakan kelanjutan dari yang dikirimkannya ke Boston awal minggu ini. Program yang dijalankan oleh Cutgo Petroleum milik pemerintah Venezuela itu sudah menginjak tahun ketiga walaupun ketegangan terus meningkat antara Caracas dan Washington. Ah, ada saja...

Mas, Bawang Merah Naik

2007-12-12T16:17:00.000+07:00

DI KOLAM RENANG

"MASSS...," panggil istriku dari dapur. "Labaik," jawabku pelan. Aku tidak peduli, dia mendengar atau tidak. Headline berita pagi ini berjudul KPK Kerahkan 100 Polisi, untuk amankan sidang pembacaan vonis Syaukani HR, lebih menyedot perhatianku. Lamat-lamat aku masih dengar suara istriku kembali memanggil. Aku tetap bergeming. "Ada apa seh, pakai panggil-panggil segala," batinku sambil meneruskan baca dan nyeruput kopi panas.

"Mas, bawang merah naik," kata istriku. Kali ini tidak dengan suara keras. Ia sudah duduk di kursi teras, sebelah aku. Walah,walah...bolak-balik panggil suami kok ternyata hanya mau bilang bahwa harga bawang merah naik. Kalau itu sih aku juga sudah tahu. "Iya, sayang, lalu kenapa?" kataku, masih dengan mata tertuju pada koran.

"Naiknya tinggi sekali Mas. Tiga hari lalu waktu Atik beli, sudah naik menjadi Rp 19.000, eh tadi kok naik lagi jadi Rp 23.000," terang istriku dengan nada cemas.

Atik adalah hadama di rumah kami. Ia berasal dari sebuah desa di pinggiran kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini adalah tahun kedua dia bersama kami. Kami semua sangat terbantu dengan keberadaannya. Meski agak pendiam, Atik sangat rajin, jujur dan tidak suka keluar rumah. Beberapa kali kami pernah ajak jalan-jalan ke mal atau makan malam di luar sekedar mengisi malam Minggu, ia selalu menolaknya. Dia lebih suka di depan TV, bersama ibu aku, nonton sinetron kesukannya. Ia keluar rumah hanya saat membeli sayur pada Bulek sayur keliling yang tiap pagi selalu menyapa para penghuni rumah di komplek Rawa Sari, Air Putih, tempat kami tinggal.

Bagiku, kecemasan ini agak berlebihan. Naik cuma Rp 4.000 saja kok ribut. "Ya, sudah. Biarin saja kalau memang naik," kataku lagi.

"Ini gawat. Mas, kita harus ke pasar sekarang juga," ajak istriku bergegas menggandeng tanganku. Rupanya dia sudah siap dengan helm. Aku pun mengantarnya. Istri aku tidak pernah lagi membawa motor sendiri, setelah pernah jatuh, mesti tidak mengakibatkan lecet, sekitar dua tahun lalu.

Dia memang bisa mendapatkan harga Rp 2.000 lebih murah di Pasar Induk Segiri. Malah dia pun memborong hingga tiga kilogram. Kenapa? "Pedagangnya bilang harganya kembali akan naik hingga Rp 30 ribu pekan depan," jawabnya.

Ia juga membeli ikan kakap merah besar 1 ekor, biji nangka 1 kg, ikan sotong (cumi) 2 kg. Dia tahu, aku paling doyan dengan cumi terutama dimasak dengan tinta. Dia juga tahu aku demen dengan garang asam ikan. Tak lupa beli ikan 2 potong ayam. Ikan dan ayam itu biasanya untuk kebutuhan seminggu. Dan yang tak pernah ketinggalan adalah tempe.

Aku juga sangat doyan dengan tempe dembel (tepung). Meski bukan orang Jawa dan dalam tradisi keluarganya hampir tak pernah makan tempe, istriku akhirnya bisa membuat tempe dembel. Tempe dembel buatannya sangat enak. Biasa, setiap buka puasa, ia membuat tempe dembel sampai satu loyang (berisi sekitar 30 potong tempe) khusus untuk aku. Alhamdulillah, aku selalu bisa habiskan. Hal itu terus sejak hari pertama hingga hari terakhir puasa Ramadhan. Tak lengkap rasanya buka puasa tanpa tempe dembelnya. Karena itu tidak jarang aku tidak menghadiri undangan buka puasa di tempat lain karena alasan yang satu ini.

Pagi itu dia tidak membeli daging rawon. "Sudah ada cumi dan kakap," katanya. Rawon juga termasuk makanan favoritku. Di Samarinda memang banyak warung yang menjual rawon. Tapi umumnya terlalu cair dan rasanya kurang lebih dengan sop, bukan rasa rawon. Lidahku paling cocok dengan rawon buatan istriku. Rasa kluweknya bikin aku benar-benar tak bisa beranjak dari meja makan.

Sungguh, aku sangat respek dengan tekadnya yang kuat untuk belajar masakan-masakan Jawa. Ini pula yang membuat aku makin hari makin sayang dengan dia.

Sesekali ia membuat masakan tradisi leluhurnya, nasi kebuli dicampur dengan kepala kambing, kadang pula dengan ayam kampung. Kadang membikin roti maryam. Tapi yang terakhir itu, membuatnya sangat repot, sehingga jarang dilakukan. Pernah ia coba membuat Sambosa dan roti kebab. Dan kalau akhir pekan, sebulan sekali, ia membeli tulang kaki sapi untuk dibuat Kaledo.

Aku sangat menggemari kaledo. Tak jarang aku begitu rindu dengan Palu hanya agar bisa makan kaledo. Kaledo adalah masakan khas Palu, terbuat dari tulang kaki sapi(lengkap dengan sumsum). Sebagai pelengkap, warga Palu biasa memakannya dengan singkong rebus, pengganti nasi. Tapi aku lebih suka memakannya dengan nasi. Perasaanku, belum benar-benar makan kalau tidak dengan nasi.

Di Palu, kami biasa makan Kaledo di sebuah warung di luar kota, ke arah Donggala. Tempatnya sederhana, tapi rasanya sangat enak. Banyak orang China yang ke sana. Biasanya, di mana ada orang China makan, berarti masakan di warung itu memang enak.

Begitulah, yang rencana ke pasar hanya beli bawang merah, istriku aku jadi memborong barang belanjaan lain. Sekitar Rp 300 ribu lebih kami habiskan untuk membeli keperluan dapur itu. Beruntung istri aku masih ada uang, hasil keuntungan jual HP. Uang gaji aku sendiri sudah lama habis untuk membayar macam-macam, mulai dari keperluan anak-anak sekolah, les privat, les Bahasa Inggris, listrik, air, bayar kreditan, hingga kirim ke orang tua.

Meniadakan Teve di Rumah, Sanggupkah?

2007-11-30T17:05:00.000+07:00

ANTENG DI DEPAN TV - FOTO/NUSAKU.COM

Karo Humas Pemprov Kaltim M Jauhar Effendi bukan tidak punya duit kalau ia tidak kunjung memperbaiki televisi ukuran 29" miliknya yang rusak. Sudah dua tahun televisi itu ia biarkan mangkrak di gudang. Ini momentum baginya untuk meniadakan televisi di rumahnya. Derasnya tayangan tidak mendidik yang disiarkan sejumlah stasiun televisi, sudah lama merisaukannya. Ia khawatir keempat anaknya yang masih kecil, dua di antaranya sedang tumbuh remaja akan terkena pengaruh negatip. Keputusan pun diambil: tiada teve di rumah.

Seruan sehari tidak menonton televisi agaknya belum cukup efektif untuk mengerem, apalagi menghentikan, tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Dengan alasan mendapat rating tinggi, pengelola televisi tetap mempertahankan, malah menambah, tayangan atau program yang mengeksploitasi kekerasan, kriminal, mengumbar nafsu syahwat, memicu konsumerisme, serta menumpulkan logika anak.

Rating tinggi berarti tayangan itu ditonton oleh banyak pemirsa. Penonton banyak akan dengan sendirinya menarik minat banyak pemasang iklan. Iklan adalah uang. Maka, televisi berlomba- lomba untuk membuat tayangan yang disukai pemirsa guna menyedot pemasang iklan. Tahun 2005 saja, belanja iklan yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan mencapai Rp 26,5 triliun yang sebagian besar masuk ke kantong televisi.

"Ini sangat meresahkan kita semua. Saya kaget mendengar beberapa anak didik saya begitu gampang mengucapkan sumpah serapah yang mereka tiru dari adegan di sinetron. Belum lagi adegan-adegan kekerasan dan hal- hal lain yang tak patut dilihat anak," ungkap Hustaniah, Kepala TK Negeri I Pembina Samarinda dengan rasa cemas.

Kekhawatiran senada dinyatakan ibu-ibu dan pendidik lain seperti Aminah, Syarifah, Umi, Susi Fachrudinata, dan Hasniah Bahagia dalam diskusi pendidikan tentang Pornografi dan Pornoaksi yang digelar Depkominfo, Humas Pemprov, Dharma Wanita Provinsi dan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) di Samarinda, Kamis (29/11). Diskusi kemarin menghadirkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim Haerul Akbar yang juga Redpel Kaltim Post dan saya, dengan moderator Karo Humas Pemprov M Jauhar Effendi.

Dalam diskusi itu, saya mengatakan, dibanding media cetak, televisi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan jiwa anak. Sebuah survei menunjukkan, masyarakat Indonesia duduk manis di depan televisi rata-rata 10 jam setiap hari. Dan celakanya, tanpa sadar, kita justru acapkali membiarkan anak sendirian ditemani televisi. Saat anak rewel atau sulit makan misalnya, kita lantas menghidupkan televisi agar anak diam kemudian tertidur. Tak jarang pula justru kita yang asyik menikmati sinetron atau program lain meski kita tahu bahwa sejumlah adegan di tayangan itu tidak patut ditonton oleh anak-anak kita.

Tayangan televisi yang meresahkan bukan kali ini saja dikeluhkan. Selama bertahun-tahun, para orang tua dan pendidik sudah memprotesnya. Syarifah mempertanyakan, bagaimana peran KPID dalam memerangi tayangan-tayangan yang tidak sehat itu. Haerul menjawab, keprihatinan ibu-ibu juga menjadi keprihatinan pengurus KPID.

Melalui alat perekam yang canggih, KPI Pusat telah merekam semua tayangan televisi dalam 24 jam sehari. Sehingga kalau ada keberatan dari pemirsa, rekaman itu bisa dibuka oleh KPI dengan menunjuk stasiun penyiaran, program dan hari atau jam tayang. "Tetapi, KPI tidak bisa melarang lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan program-program yang tidak mendidik itu," kata Haerul.

Saya katakan, sambil terus menggalang kekuatan moral dari seluruh unsur masyarakat untuk mendesak lembaga penyiaran tidak membuat tayangan yang tidak mendidik, sebenarnya ada satu langkah kecil yang bisa dilakukan keluarga untuk menangkal pengaruh negatip tayangan televisi. Apa itu? Jangan ada televisi di rumah! Ini memang langkah kecil tetapi barangkali tidak mudah. Diperlukan keberanian besar untuk meniadakan televisi dari rumah kita.

Anak yang tidak memiliki kesempatan untuk menonton televisi, selain terhindar dari pengaruh negatip juga akan memiliki waktu lebih untuk mengerjakan hal-hal lain yang positip. Anak bisa tergerak untuk membaca misalnya, mendengarkan musik, atau berinteraksi dengan para anggota keluarga lainnya. Orang tua tinggal mendorong dan menyediakan bacaan yang baik, musik yang baik, dan kalau perlu berikan mereka komputer dengan program-program yang terkontrol.

Langkah kecil itu ternyata sudah dilakukan oleh keluarga M Jauhar Effendi. Menurut Ny Iftitah Jauhar, sudah dua tahun ini keluarganya tidak memiliki televisi di rumah. Langkah itu diputuskan setelah melihat banyaknya tayangan-tayangan televisi yang tak mendidik. Khawatir anak-anak akan terkena pengaruh negatip, maka sejak teve besar miliknya rusak, saat itu pula menjadi momentum tiada teve di rumah. Televisi besar dibiarkan rusak, tidak diperbaiki.

"Ada teve 14" tapi kondisinya tidak baik, acapkali gambar dan suaranya hilang. Awalnya sih anak-anak ngomel. Dulu, pengin juga pasang TV kabel. Tapi ada HBO, akhirnya tak jadi. Terus terang, saya juga pengin memiliki teve gedhe, tapi bapaknya (M Jauhar) tegas tak mau, bisa-bisa sewot deh," ungkap Ny Jauhar.

Jauhar mengakui, awalnya memang tidak gampang untuk menanamkan pengertian kepada istri maupun anak-anaknya soal tidak perlu ada televisi itu. "Alhamdulilah, melalui dialog yang amat intensif, semua mengerti. Jadi, kami memutuskan untuk tidak memperbaiki atau membeli teve baru guna mencegah pengaruh negatip itu," kata ayah dari empat anak ini.

Langkah ini menurutnya sudah dilakukan adik kandungnya, Ahmad Helmy Nasution, lebih dulu. Adiknya yang pernah menimba ilmu S3 di Inggris dan kini menjadi dosen Teknik Sipil di Unmul Samarinda, malah lebih keras: tidak membolehkan satu pun televisi di rumah, sekecil apa pun teve itu.

Langkah kecil ini cukup efektif dan barangkali bisa ditiru oleh keluarga lain jika benar- benar ingin menangkal pengaruh negatip dari televisi terhadap anak-anaknya. Kalau belum bisa meniadakan televisi di rumah, jangan memiliki lebih dari satu. Itu pun hendaknya dengan kontrol yang ketat mengenai berapa jam atau jam berapa si anak dibolehkan menonton televisi. Jadi, jangan karena ada uang, lantas malah memasang televisi di setiap kamar anak-anak!

Bisakah Menjadi Sabar?

2007-11-23T20:59:00.000+07:00

Masih bisakah aku menjadi orang baik? Menjadi orang yang lembut dalam bertutur, santun dalam berlaku, dan selalu sabar dalam keadaan apa pun? Entahlah. Setahun lalu, pernah aku menyatakan akan berubah. Tapi, ternyata, hanya seminggu, aku sanggup melakoni sebagai orang baik.

Seterusnya aku kembali ke selera asal. Mudah marah, cepat bereaksi, dan suka meng-cut perkataan orang. Dan tragisnya tadi, hal yang tak kuinginkan kembali terjadi. Justru hanya sesaat usai nonton film horor, The Texas Chainsaw Massacre di Studio 21 SCP. Sedikit pun tak pernah aku terpikir bahwa keinginan untuk senang-senang itu malah berakhir dengan sad ending.

Astagfirullah, rupanya sudah demikian bebal aku, hingga aku pun tak mampu untuk segera menyadari kekeliruanku. Atau barangkali memang begitulah diri aku yang sebenarnya. Oh, no...itu terlalu menakutkan! Aku tahu, kini tak pantas lagi untuk berjanji. Tapi, sungguh, aku pun sangat membenci diriku. Ingin aku mengutuk diriku sendiri.

Maafkan aku...

439 Kelokan di Kebun Kopi

2007-10-28T19:02:00.000+07:00

ISTRIKU MSH BISA SENYUM

SETELAH 10 tahun, akhirnya aku kembali melewati ruas jalan ini. Fauzia Hamde, istriku, sesaat sebelum berangkat, aku lihat mulai hilang rona. Ia mengaku sedikit stres membayangkan jauh dan beratnya perjalanan yang bakal kami tempuh, Palu-Ampana.
Palu-Ampana sebenarnya tidak seberapa jauh. Hanya sekitar 320 kilometer atau kurang lebih dengan jarak Tuban-Malang yang pernah kami lalui saat mudik ke kampung aku, setahun lalu.

Yang membedakan, jalan Palu-Ampana tidak selebar dan semulus rute Tuban-Malang. Tapi bukan soal lebar atau mulusnya jalan. Juga bukan soal pemandangan di sepanjang jalan yang relatip monoton dan sepi. BESAMRAH LEPAS JENUH

ZIARAH KE MAKAM JIDI DI AMPANA

Yang membuat nyali istriku ciut adalah karena harus melewati Kebun Kopi. Kebun Kopi adalah bagian dari jalan panjang Trans Sulawesi, sekitar 50 kilometer dari Palu. Jalannya berkelok amat tajam, sempit dan menanjak dengan jurang dan tebing yang curam.

Ia memang paling gampang mabuk darat, kalau harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Jalan berkelok di kawasan lindung Bukit Soeharto (jalan raya Samarinda-Balikpapan), yang selama ini pun kadang sudah membuatnya mual, belum seberapa dibanding kelokan jalan Kebun Kopi.

Dalam perjalanan balik ke Palu, saya sempat menghitung, jumlah kelokan jalan Kebun Kopi mencapai 439 tikungan. Padahal, panjang ruas jalan di perbukitan Kebun Kopi, dari kelokan pertama di selepas jembatan hingga turunan jalan terakhir di daerah Parigi, hanya sekitar 40 kilometer saja. Hampir semua kelokannya tajam, berbentuk huruf S.

Namun adanya dorongan yang kuat untuk bisa berlebaran di kampung umi dan para leluhurnya, ditambah bayangan sedap bahwa di sana kami akan bisa sepuas mungkin menikmati lezatnya ikan laut segar, membuat istriku mencoba mengalahkan semua kegamangan itu. Kami juga mengabaikan rasa cemas yang sempat timbul kalau harus melewati kota Poso.

"Kenapa harus cemas. Bukankah Poso kini sudah benar-benar aman?" kataku pada keluarga istriku. Tiadanya berita tentang ricuh atau bom dalam setahun terakhir aku jadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Poso sekarang aman untuk dilewati.

Pudin, suami dari kakak iparku, Farida Hamde, memperkuat kesimpulanku. Ia terakhir kali ke Ampana, kampung kelahirannya, sekitar enam bulan lalu. Pudin biasa bolak-balik Ampana-Palu. Postur tubuhnya tinggi besar, dan berkulit putih. Ia tak pernah mabuk. Sebelum menikahi Farida, ia terbiasa melaut mencari ikan dengan kapal pukat. Kini ia meneruskan usaha mertua aku, Husen Juman Hamde, mengelola penggilingan padi di Desa Pesaku, Palu. Mertua aku meninggal sekitar 10 bulan lalu.

Mertua aku sangat dikenal di kalangan komunitas Arab di Palu. Ia termasuk orang yang disegani. Begitu pula di kalangan petani di kawasan Pesaku. Usaha penggilingannya termasuk yang paling besar. Ia memiliki dua mesin penggilingan, berikut puluhan hektare sawah.

Kampung Respen itu Ditinggalkan Warga

2007-10-23T19:30:00.000+07:00

Oleh Achmad Bintoro
ENTAH sudah yang keberapa kali sang surya kembali memancarkan sinar terangnya dari ufuk timur. Tetapi Desa Maritam yang terletak jauh di pedalaman Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kaltim tak juga bangun. Tak terdengar ayam berkokok. Tak tercium aroma sedap masakan untuk sarapan. Tak juga terdengar tangis maupun canda para bocah. Sepi!

BENARKAH ini sebuah pemukiman? Kalau saja pandangan saya tidak tertumbuk pada sebuah papan nama yang telah usang di pinggir sungai Maritam, bertuliskan "Selamat Datang Di Desa Maritam", barangkali keraguan itu akan terus timbul. Lebih lagi melihat kondisi rumah-rumah di perkampungan, luasnya hanya sekitar lima kali luas lapangan sepak bola itu, amat memprihatinkan.

Sekitar 25 rumah panggung yang bertengger di kampung itu kondisinya tak terawat dan terkesan lama ditinggalkan penghuninya. Sebagian tak lagi berpintu. Tidak juga daun jendela. Plafon dan atapnya yang gelap telah menjadi sarang laba-laba.

Di rumah-rumah berdinding papan dan beratap seng itu juga tak terlihat satu pun perabotan rumah tangga. Jangankan meja kursi atau perkakas dapur, sehelai tikar rotan pun tak tampak. Sementara rerumputan liar tumbuh subur di halaman, sebagian sudah merambat ke lantai panggung.

Maritam jadinya tak seperti desa pada umumnya. Sepintas, desa ini tak ubahnya desa-desa di pedalaman Aceh dulu, lengang ditinggalkan penduduk saat masih timbul pertikaian TNI-GAM. Rumah-rumah tidak terurus. Ada berdiri sebuah bangunan SD, tapi kondisinya sama parahnya. Plafon dan dindingnya jebol. Bangku-bangku belajar berantakan, kusam dan terselimuti oleh debu. Sunyi dan mati. Tak nampak aktivitas warga, kecuali satu dua keluarga yang tengah merumput.

Yang memastikan Maritam adalah sebuah desa, barangkali karena memang itulah nama desa yang masih tercatat di Pemkab Bulungan maupun Biro Pemerintahan Pemda Kaltim. Keterangan yang saya peroleh dari Kantor Perwakilan Kecamatan Tanjung Palas di Sekatak Buji, kampung ini dibangun pada tahun 1970 melalui proyek resettlement penduduk (respen). Kini Maritam tak lagi bagian dari Tanjung Palas. Ia menjadi bagian dari Kecamatan Sekatak Buji, bersama 19 desa lainnya.

Ketika itu Pemkab Bulungan, melalui proyek pembangunan desa, membangun sebanyak 30 buah rumah panggung berukuran 5 X 7 meter di pinggir Sungai Maritam, bersebelahan dengan Desa Sekatak Buji. Warganya dihimpun dari orang-orang suku Dayak Brusu yang masih suka hidup berpindah-pindah dan berpencar di dalam hutan serta sekitar hulu Sungai Brusu dan Maritam yang berarus deras.

Tidak kurang dari 135 jiwa atau 30 KK suku Dayak Brusu berhasil dimukimkan dalam sebuah desa baru yang diberi nama Maritam. Proyek ini sebenarnya bertujuan mulia. Yakni berupaya meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Komintas adat terpencil ini pola hidupnya memang masih terbelakang.

Mereka hidup dengan berburu dan berladang secara berpindah-pindah. Hampir sama dengan komunitas warga Punan di Sungai Lati, Kabupaten Berau maupun daerah-daerah pedalaman lain di Kaltim. Mereka sengaja dikumpulkan dalam suatu kampung seperti itu, agar pembinaan terhadap mereka tentang pengenalan pola hidup yang lebih maju dan harapan kehidupan yang lebih baik, bisa lebih mudah dilakukan.

Oleh sebab itu, tidak hanya rumah, sebuah bangunan SD Inpres pun disediakan. Mereka juga diberikan areal untuk berladang di kawasan hutan di belakang pemukiman. Dan layaknya sebuah desa, fasilitas lain berupa Kantor Desa dan langgar juga tersedia. Semua itu merupakan cara untuk membuat mereka betah di lingkungan yang baru.
***

BAYANGAN yang muncul dalam benak saya selama perjalanan empat jam dengan speedboat berkekuatan 240 PK dari Tanjung Selor, ibukota Kabupaten Bulungan, Maritam tentu akan mengalami perkembangan yang berarti. Puluhan tahun bukanlah waktu yang pendek untuk membuat perubahan dalam sebuah kampung.

Bayangan ini muncul karena tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan secara umum di Kaltim selama ini. Apalagi, ketika masih nge-trend istilah desa tertinggal, data Biro Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tidak memasukkan Maritam sebagai bagian dari 505 desa di Kaltim yang dikelompokkan sebagai tertinggal.

Namun bayangan itu segera saja pudar, begitu tiba di Maritam. Rumah-rumah yang dibangun sekitar tiga dekade lalu dengan balok-balok ulin dan papan-papan meranti itu, tak sedikit pun mengalami perkembangan. Sebaliknya, tak terurus. Kondisi bangunan langgar juga tak lebih baik, debu tebal menyapu lantai dan dinding. Sama parahnya dengan kondisi gedung SD yang memiliki empat ruang kelas dan terletak di belakang pemukiman itu.

Sayang sekali saya tak bisa mendapatkan informasi langsung dari murid maupun guru. Tidak ada satu pun di antara mereka. Masih belum jelas apakah gedung SD itu memang belum sempat dimanfaatkan atau telah ditinggalkan. Yang pasti, tak terlihat bangku-bangku belajar layaknya sebuah ruang kelas.

Kemana perginya warga Maritam? Mengapa mereka meninggalkan desa yang sepintas sudah cukup lengkap fasilitasnya itu? Saat saya berkunjung ke sana, sudah hampir enam bulan warga Maritam meninggalkan desanya. Mereka berladang di sebuah kawasan hutan yang cukup jauh dari desa, di hulu Sungai Maritam.

Mengingat jaraknya yang demikian jauh, berbahaya dan relatif mahal, tidak memungkinkan bagi mereka untuk bolak-balik dari desa ke ladang. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan berapa lama lagi mereka akan kembali ke desanya. Bisa delapan bulan. Bisa setahun atau bahkan lebih. Ketidakpastian kembali ke Maritam itu diungkapkan Hirum dan tiga pemuda Brusu lainnya yang sempat saya temui di Maritam untuk menjual sedikit rotan, sebelum balik lagi ke ladang.

Jika air sungai tidak terlalu pasang, ladang mereka itu bisa ditempuh dalam sembilan jam dengan ketinting (perahu bermesin tempel). Ada jalur setapak menembus rimba belantara, dan melewati beberapa areal HPH seperti milik PT Intracawood Manfacturing, tapi makan waktu jauh lebih lama, sekitar dua hari dua malam. Dengan ketinting pun bukanlah hal mudah dilakukan, sangat diperlukan pemgemudi yang terampil di arus sungai yang deras seperti itu.

Di ladang-ladang itu di pedalaman hutan itulah, antara hulu Sungai Maritam hingga hulu Sungai Brusu, sekitar 20 KK warga Dayak Brusu kini mendirikan pondok-pondok darurat untuk anak istrinya dalam suatu kawasan yang berpencar, sambil menunggu tiba hasil bercocok tanam yang berupa padi gunung dan jenis ubi-ubian.

Pola hidup semacam itu, menurut Hirum, sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu, hanya beberapa bulan setelah warga dihimpun dalam satu kampung respen. Kalau toh ada di antara mereka yang kembali ke desa, itu tidak lama. Hanya sekedar membawa sedikit hasil panenan yang lebih untuk ditukar dengan rokok atau garam di Sekatak Buji seperti yang dilakukan Hirum.

Praktis, rumah dan fasilitas lain yang tersedia di desa tersebut tidak bisa mereka manfaatkan. Sehingga tidak heran kalau banyak rumah, gedung SD, dan Kantor Desa itu jadi terbengkelai. Dana ratusan juta rupiah yang telah dikeluarkan melalui proyek respen itu seperti terbuang percuma.

Warga Dayak Brusu itu kini hidup tak lebih baik dari saat sebelum terjaring dalam program pemukiman kembali. Mereka kembali hidup di kawasan hutan yang jauh terpencil dan sulit dijangkau. Dengan sendirinya peningkatan taraf sosial ekonomi warga, yang antara lain menjadi tujuan proyek tersebut, tidak bisa segera tercapai.

"Kalau kami bertahan di Desa Maritam, bagaimana kami harus menghidupi keluarga kami. Sebab di sana kami tidak punya kebun untuk berladang," kata Hirum dibenarkan warga lain seperti Igon, Ijir dan Yawor.
***

Tak Cukup Hanya Bangun Rumah

LADANG yang ada di belakang pemukiman, ternyata tidaklah seperti yang diharapkan. Lahan itu, merupakan bekas perladangan, mereka anggap kepunyaan warga desa lain yang sudah lebih dulu menetap di sekitar Sekatak Buji. Bagi suku Brusu, lahan demikian, meskipun hanya bekas perladangan, tetap menjadi hak milik orang yang pertama membuka.

Warga Brusu memegang tatanan adat yang kuat yakni tidak boleh sejengkal pun mengolah lahan yang bukan haknya. Sebab, bekas perladangan itu pada akhirnya akan ditanami lagi setelah proses gilir balik (menunggu masa bera) tiba.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemilikan lahan, mereka lantas memutuskan untuk mencari lahan bebas yang terletak jauh di pedalaman hutan, daerah antara hulu Sungai Maritam hingga jauh menuju Sungai Brusu, tempat mereka berasal dulu. Hal itu sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lampau.

Mulanya mereka masih sempat bolak-balik 2-3 minggu sekali antara Maritam ke ladang. Namun ketika dirasakan perjalanan demikian cukup berbahaya, mahal dan tidak efektif, mereka lantas mulai memindahkan keluarganya ke ladang.

Di dalam gubuk-gubuk kecil di sebuah kawasan hutan di hulu anak Sungai Maritam itulah, Igon, Yamir, Ikipung dan kepala keluarga lainnya menempatkan anak istrinya. Di tempat asal ini mereka mengaku baru bisa menghidupi anak istrinya, meskipun dengan bentuk yang masih sederhana sekali.

Apa boleh buat, rumah semi modern beratap seng dan berjendela kaca yang baru dibangun oleh pemerintah melalui Proyek Respen di Maritam itu terpaksa mereka tinggalkan. Mereka juga terpaksa meninggalkan gedung SD tempat anak-anaknya sempat belajar baca tulis. Sehingga, bukan hanya SD di Maritam saja yang akhirnya tutup karena kekurangan murid. Bocah-bocah suku Brusu itu juga tak sempat tamat mengenyam pendidikan dasar.

Ada yang sempat mengenyam pendidikan sampai kelas IV SD, ada yang hanya duduk di bangku kelas II. Namun lebih banyak lagi yang tidak bersekolah. Mereka, yang merupakan hampir 50 persen dari jumlah jiwa penduduk Maritam, kini tinggal bersama orang tua dan kerabat mereka membantu berladang di hutan.

"Habis bagaimana lagi, kami tidak mungkin meninggalkan anak kami sendirian di Desa Maritam meskipun untuk sekolah. Mau makan apa mereka di sana," jelas Ikipung.

Hasan Abdullah, wakil Camat di Sekatak Buji, kepada saya mengakui bahwa areal untuk ladang di sekitar Desa Maritam umumnya sudah dimiliki warga desa lain. Karena mereka lebih dulu tinggal di Sekatak Buji. Namun ia mengaku tidak tahu menahu soal tidak tersedianya lahan yang cukup bagi warga suku Brusu di Maritam sehingga terpaksa meninggalkan desanya.

"Ketika Desa Maritam dibentuk sekitar tahun 1970 lampau, pembagunan sarana dan prasarana fisik termasuk pembinaannya pada awalnya menjadi tanggung jawab Proyek Respen. Termasuk ketersedian lahan untuk berladang bagi mereka. Tapi proyek itu kan sudah lama dihapuskan," kata Abdullah Hasan.

Agaknya perencanaan dalam pembangunan pemukiman untuk suku terasing di Desa Maritam tidak memperhitungkan sejauh itu. Pembangunan sebuah desa respen cenderung sebagai proyek fisik yang diartikan hanya membangunan rumah-rumah, gedung sekolah dan sarana parasarana fisik lainnya.

Tidak terlintas dalam pikiran apakah dengan fasilitas yang ada itu, komunitas adat terpencil itu akan bisa bertahan atau tidak. Kebijakan itu tak memperhatikan faktor mata pencaharian penduduk sebagai peladang berpindah. Faktor budaya dan geografi suku asal, serta kondisi sosial ekonomi warga setempat mestinya juga turut diperhitungkan agar warga yang dulu lazim disebut sebagai suku terasing itu bisa lebih mandiri dan setara dengan warga lainnya. Pembangunan fisik memang penting, tetapi bukan segalanya dan bukan jaminan mereka akan bertahan menghadapi arus perubahan itu.

Hal-hal demikian seharusnya menjadi bahan kajian yang matang sebelum memutuskan untuk menghimpun suku terasing dalam satu lokasi. Jangan sampai pembangunan desa baru itu justru mematikan mata pencaharian mereka. Jangan pula pembentukan desa itu malah menghilangkan nilai budaya mereka.

Soal rumah misalnya. Kita tahu bahwa rumah adat suku Dayak pada umumnya berbentuk rumah panjang (baloi buat atau lamin). Nah, kenapa tidak dibangun sebuah rumah panjang untuk mereka? Memang tidak perlu harus me-lamin-kan semua rumah yang ada, dengan alasan rumah model demikian kurang baik bagi kesehatan penghuninya. Tapi cukup misalnya dengan mem bangun sebuah balai pertemuan desa berbentuk lamin, tempat mereka berembug dan melaksanakan berbagai macam upacara adat tradisional itu sudah cukup berarti.
Karena tidak ada lamin, beberapa warga Desa Maritam tampak sempat mengubah rumah beratap seng tersebut menjadi bentuk lamin. Itu adalah contoh kecil yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap faktor budaya untuk menunjang keberhasilan proyek respen.

Perlu pula dipertanyakan, kenapa dalam waktu tiga-empat dasarwarsa itu jumlah penduduk mengalami penurunan? Padahal, secara teoritis, waktu yang cukup lama itu mestinya cukup untuk membuat jumlah penduduk bertambah lebih dari lima kali lipat. Ternyata, itu pulalah yang menjadi faktor dominan penyebab menurunnya jumlah penduduk di Maritam.

Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berladang membuat mereka merasa tidak bisa bertahan hidup lama di Maritam. Oleh sebab itu, secara bertahap mereka pun mulai meninggalkan desa tersebut kembali ke hutan. Termasuk meninggalkan gedung SD, yang dulunya diharapkan bisa mencerdaskan anak keturunan mereka.

Warga suku Brusu sebenarnya bukan tidak ingin hidup dalam suatu perkampungan yang bersih dan relatif dekat dengan tersedianya fasilitas umum atau pusat pemerintahan. Toh mereka dengan tegas mengatakan keinginannya bahwa hidup ini bukan hanya untuk makan, seperti hidup yang selama ini mereka jalani. Mereka pun ingin hidupnya bisa lebih baik. Atas dasar itu pula, mereka waktu itu bersedia dimukimkan dalam suatu perkampungan di hilir Sungai Maritam.

"Namun apalah artinya rumah yang bagus, jika di sana (Desa Maritam) kami tidak memiliki ladang. Kami terpaksa kembali ke hutan, walaupun kami tahu bahwa kehidupan kami akhirnya hanya sekedar untuk makan saja," ungkap Yawor (51), Bapak dari lima orang anak yang kesemuanya tidak bisa mengenyam pendidikan formal.

Pihak kecamatan sendiri, seperti dituturkan Abdullah Hasan maupun Haryono Wartam BA, Camat Tanjung Palas saat itu, tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kepergian warga suku Dayak Brusu tersebut. "Toh mereka sebenarnya tidak selamanya pergi meinggalkan desa. Suatu saat nanti pasti akan kembali ke Maritam, sebab di hutan kan mereka hanya untuk berladang," kata Abdullah.(*)