KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Mar 27, 2009

Ketergantungan Warga Tiada Akhir


SIAPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kontraktor lokal, dan sebagainya? Demikian satu dari sekian banyak pertanyaan untuk Survei Persepsi yang diajukan kepada lebih dari 2.000 responden di 29 desa dalam dua kecamatan di Kutai Timur.

ACHMAD BINTORO

Survei dibuat tahun 2005 oleh tim dari sebuah universitas ternama di Pulau Jawa dengan maksud untuk mengetahui pemahaman masyarakat setempat terhadap peran PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam pembangunan. Pertanyaan itu, Senin (23/3) dikutip lagi oleh Nurul Karrim, superintendent di External Affairs & Sustainable Development KPC dalam seminar "Menggagas Strategi Kontrol dan Pengawasan Industri Ekstraktif di Kaltim". Seminar ini digelar Pokja 30 Samarinda dan Publish What You Pay (PWYP) Jakarta.

Pertanyaannya menarik. Namun, lebih menarik adalah jawabannya. Sebanyak 78,1 responden, yang umumnya para pemangku kepentingan seperti kepala rumah tangga, Ketua RT, Kepala Desa, guru, anggota DPRD, PNS, paramedis, dan pemilik warung, menjawab tanggung jawab KPC. Sedang yang menilai sebagai tanggung jawab pemerintah hanya 20,4 persen. Sisanya, 1,5 persen responden melihatnya sebagai tanggung jawab masyarakat.

Bagi KPC, terlebih di tengah sorotan masyarakat atas sejumlah persoalan, jawaban itu tentu bermakna mendalam. "Artinya, harapan dan kepercayaan masyarakat di sekitar tambang terhadap KPC itu masih sangat tinggi," kata Nurul.

Jawaban itu juga bermakna KPC masih dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, termasuk dalam konteks pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dan kontribusinya yang telah dirasakan manfaatnya. Padahal tanggung jawab itu mestinya dipikul oleh pemerintah.

Nurul tak keliru. Tapi bukan pula kekeliruan kalau banyak peserta seminar menafsirkan lain hasil survei itu bahwa kemandirian masyarakat sekitar belum tercipta. Sudah 16 tahun KPC beroperasi. Selama itu, telah ratusan juta ton batu bara yang dikeruk dari bumi Kutim. Lalu apakah dengan sisa waktu 11 tahun ke depan, sampai kontrak PKP2B berakhir 2021, ketergantungan warga bisa berakhir?

Menanggapi survei itu, Setiawati dari Center Social Forestry (CSF) Unmul tersenyum geli. Ia katakan, KPC memiliki banyak karyawan dan konsultan yang pintar. Begitu pintarnya sampai-sampai survei pun bisa dibuat begitu rupa, dipelintir halus sehingga menghasilkan persepsi macam itu.

"Harusnya kan muncul pertanyaan mengenai tingkat kepuasan terhadap perusahaan. Kalau pertanyaan itu yang muncul, barangkali hasilnya akan lain. Satu hal yang pasti, hasil survei tersebut dapat dimaknai bahwa ketergantungan warga tehadap KPC masih tinggi. Lalu apa CSR bisa menyejahterakan warga? Saya kok meragukannya," ujarnya.

Nurul menyatakan bisa. Tapi dengan syarat, perlu sinergi antara pemda dengan perusahaan tambang. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas kontraktor lokal, dan pemahaman bahwa dana CSR itu hanya sebagian kecil dari manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Dan manfaat itu telah lama dinikmati masyarakat.

Ia lalu menghitung berapa besar dampak positip keberadaan tambang KPC. Selain memberi program CSR senilai US$ 5 juta, ada kontribusi lain seperti pendapatan untuk negara berupa royalti dan pajak. Tahun 2007 KPC membayar US$ 220. 95 juta. Lalu transaksi pengadaan barang jasa mencapai US$ 476.52 juta. Penyerapan tenaga kerja 15.916 orang, yang mana 2.321 orang di antaranya karyawan langsung KPC. Dan masih banyak kontribusi lainnya.

"Belum lagi bicara dampak KPC terhadap pembentukan output. Besarnya output yang dinikmati warga Kutim mencapai Rp 14,5 triliun atau 65 persen dari total output Rp 22,3 triliun. Jadi, sinergi penting tapi tanggung jawab juga harus dipikul secara proporsional. Jangan semua dibebankan kepada perusahaan, agar ketergantungan warga kepada perusahaan bisa berkurang lebih cepat," kata Nurul.(1 of 3)














Mar 9, 2009

Bad News is Good News?

Oleh Achmad Bintoro

GURU besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto, memberikan nilai pas-pasan alias C pada profesionalisme wartawan di Kaltim. Nilai itu diberikan dalam dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Pofesional". Dialog digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dalam rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan HUT PWI ke-63 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (28/2). Selain Sarosa, empat pembicara lain (Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Dahri Yasin, Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad, dan Ketua PWI Kaltim Maturidi) dan sejumlah peserta turut memberikan kritik. Saya bertindak sebagai pemandu dialog itu. Berikut catatannya.

NILAI C bukanlah nilai yang bisa membuat kita menjadi sangat happy. Tapi tentu masih lebih baik daripada mendapatkan D. Artinya, profesionalisme wartawan Kaltim tak jelek- jelek amat, tapi juga tidak bisa dibilang teramat bagus. Not bad!

Suka atau tidak suka inilah potret diri sebenarnya wartawan Kaltim. Di luar sisi baik pers Kaltim yang turut membangun dan menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan, hampir semua pembicara dan peserta yang memberikan pandangan dan pertanyaan dalam dialog itu memberikan penilaian yang seragam bahwa profesionalisme pers Kaltim masih jauh dari harapan.

Keluhan muncul misalnya ketika melihat penampilan sejumlah wartawan yang cenderung semau gue. Berkaos oblong, rambut gondrong, bau lagi. Maklum, jam kerja wartawan yang tidak normal membuat dia tidak sempat mencuci. Tapi narasumber tidak bisa memaklumi penampilan macam ini. Sudah begitu hanya bersandal pula. Padahal dia sedang meliput acara resmi di kantor Gubernur Kaltim yang hampir semua bersepatu mengkilap, berbaju rapi bahkan berdasi dan jas.

"Ya, tidak perlu harus berdasi dan berjas. Tetapi berpakaianlah yang rapi dan bersepatu itu sudah cukup. Contohlah penampilan wartawan dari daerah dan negara-negara lain, rapi dan malah tidak mengesankan kalau dia wartawan. Mirip eksekutif yang dia wawancarai," tutur Zairin Zain, Karo Humas Pemprov Kaltim. Pernah pula dia menjumpai wartawan yang saat wawancara masih dengan helm di kepala.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengeluhkan penampilan wartawan yang demikian itu. "Saya sangat kecewa bila ada rekan wartawan datang ke kantor saya bersandal jepit," tandasnya. Mestinya, kalaupun tidak berseragam, wartawan itu berpakaian rapi dan melengkapi diri dengan kartu tanda pengenal.

Celakanya, sudah penampilannya acak-acakan sehingga terkesan kurang menghargai diri sendiri dan narasumber, karyanya pun dibawah standar. Acapkali berita yang ditulis lepas dari substansi bahasan, malah bias. Kualitas tulisan rendah. Selain karena cara penulisan yang urang enak dibaca, logikanya pun terbalik-balik, dan tidak memberikan informasi yang lengkap serta berimbang.

"Pembaca sering kali tidak mendapat nilai tambah apa pun, nyaris tak ada informasi berharga yang bisa mencerdaskan dari berita-berita macam ini," kata Fauzi. Sarosa menambahkan, sudah waktunya media di Kaltim dituntut untuk mampu menyajikan berita yang lengkap dan bisa memberi pengetahuan kepada pembaca.

Wartawan dan pers bisa disebut profesional, kata Sarosa, kalau setidaknya sudah memiliki kesadaran dan pemahaman akan tugasnya (terkait kode etik), dan terampil (kemampuan menulis atau menyiarkan). Abdussamad, Asisten I Setprov Kaltim, mewakili Gubernur, menyebut empat syarat yang harus dimiliki, yakni attitude, behavior, ketrampilan dan pengetahuan. "Dengan melihat semua faktor itu, saya hanya bisa memberikan nilai C pada profesionalisme wartawan Kaltim. Kalaupun sedikit naik, ya C plus-lah," tutur Sarosa.
***

MENDAPAT kesempatan untuk mengkritik pers, rupanya dianggap momen langka. Begitu moderator membuka kesempatan pertama untuk tanya jawab, puluhan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional", kontan serentak mengacungkan tangan. Mereka agaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.

"Ya, kapan lagi bisa mendapat kesempatan mengkritik pers kalau bukan sekarang," tutur Kepala Bagian Humas Pemkab Kutai Kartanegara Sri Wahyuni. Tapi karena mengalah dengan penanya lain, perempuan berparas ayu ini kehilangan kesempatan menyampaikan uneg-unegnya. Waktu sudah menunjuk angka 12.00, sehingga moderator harus menyudahi dialog ini.

"Ini jadi pelajaran bagi saya, lain kali jangan pernah sia-siakan kesempatan pertama," tutur Sri, masih dengan senyum manis.

Beragam kritikan dilontarkan mereka, sebagian disampaikan oleh orang-orang yang lembaganya acap disorot pers. Mulyadi, Kepala Humas Unmul mengeluhkan pers yang selama ini cenderung melihat berita hanya dari sisi negatipnya saja. Kritik terhadap Unmul di koran bukan sekali dua. Tapi bertubi- tubi hingga seakan-akan berita menarik itu cuma yang jelek-jelek saja.

"Tidak selalu berita itu harus menggunakan konsep lama seperti ketika 'manusia menggit anjing'. Di Unmul pun banyak berita positip, tapi entah kenapa jarang dilirik media," ungkap Mulyadi. Ia mengutip konsep berita yang dilontarkan John Bogart, redaktur The Sun, New York berbunyi "When a dog bites a man, that's not news. But when a man bites a dog, that is news".

Tapi apa harus demikian selalu, apa harus selalu bad news is good news? Kritik lain menyebut bahwa pers di Kaltim belum dewasa. Daeng Naja mengemukakan panjang lebar bagaimana dia merasa dicekal oleh sebuah harian di Kaltim, tanpa alasan yang jelas. Nama dirinya tiba- tiba menjadi sesuatu yang haram untuk disebut. Lucunya, saat namanya coba ditulis dengan sebutan yang tidak akrab, menjadi "Hasanudin Rahman", ternyata bisa muncul di harian itu.

Pernah pula dia mengaku diwawancarai wartawan bersama sejumlah narasumber lain. Ternyata, namanya tidak muncul. Padahal, semua pendapat yang dimuat di koran itu adalah pendapat yang dia lontarkan kepada wartawan. Namun entah kenapa, namanya dicomot begitu saja lalu diganti dengan nama orang lain. Seolah-olah yang berkomentar adalah narasumber lain.

"Dengan iluastrasi itu saya ingin mengatakan bahwa pers di Kaltim itu belum dewasa. Lihat saja misalnya, saat Tribun membuat acara, Kaltim Post tidak mau memuat. Sebaliknya begitu. Ini kan menunjukkan ketidakdewasaan pers," tutur jebolan sekolah hukum yang kini sedang menikmati profesi baru sebagai "WTS". WTS di sini bukanlah singkatan dari Wartawan Tanpa Surat kabar, tetapi Writer, Trainer, dan Speaker.

Penilaian serupa diungkapkan Miftah dari BEM Unmul. "Cekal merupakan bentuk pers yang tak profesional. Pers harus bisa melepaskan persoalan-persoalan pribadi, obyektif dan jujur," timpal Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Pers yang belum dewasa, menurutnya bukanlah pers yang profesional.

Bagaimana bisa disebut dewasa kalau hak jawab saja misalnya, ungkap Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad tak diakomodir oleh media. Alasannya pun dianggap mengada-ada bahwa tidak ada space. Hak jawab itu lalu disiasati menjadi sebuah berita lanjutan. Ada kesan pers belum berani mengakui kesalahan. Pers merasa dirinya yang paling benar. Daeng menyebut, "pers bukan tidak sekedar menjadi manusia super, tapi sakti."

Pers yang profesional dan dewasa, mestinya bukanlah pers yang tidak pernah salah, namun pers yang mau jujur mengakui kesalahan. Keberanian mengakui kesalahan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu ditumbuhkembangkan guna mendorong pers tampil lebih profesional. [@]


Wartawan Malu-malu Bicara Kesejahteraan

Oleh Achmad Bintoro

KELUHAN mengenai kualitas wartawan Kaltim yang pas-pasan mendominasi materi kritik para pembicara dan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional" di ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Sabtu (28/2). Mereka berpendapat, mengintensifkan diklat saja tidak cukup. Peningkatan kesejahteraan harus pula diwujudkan. Tapi wartawan cenderung malu-malu bicara soal kesejahteraan diri sendiri.

SEJUMLAH insan pers terlibat dalam perbincangan kecil di sudut ruang Serbaguna Kantor Gubernur, sesaat sebelum dialog dimulai. Ragam hal dibincangkan, diselingi canda dan sapa kepada rekan-rekan seprofesi dan relasi yang hadir dalam dialoh itu. Satu di antaranya mengenai kemungkinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim melakukan survei sekaligus menghitung berapa kira-kira standar gaji wartawan di Kaltim. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan tentang masih rendahnya kesejahteraan wartawan.

Kualitas dan kesejahteraan dianggap saling berpengaruh. Namun perbincangan kecil itu terputus di tengah jalan tanpa kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mereka yang terlibat dalam bincang kecil pagi itu harus bubar karena dialog pers yang digelar PWI Kaltim segera dimulai. Di luar dugaan, kritik pembicara dan peserta dialog juga menyinggung soal perlunya peningkatan gaji dan kesejahteraan wartawan.

Abrianto Amin, pegiat LSM, menuturkan, dirinya menghargai wartawan. Wartawan semestinya seorang yang pintar cum "seniman". Wartawan yang seniman biasanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Namun belakangan, jarang dijumpai wartawan muda yang sekaligus menjadi seniman. Analisa dan kualitas tulisan mereka masih jauh dari harapan.

"Karena wartawan itu seharusnya orang yang pintar dan harus memiliki kemampuan menulis yang baik, gaji wartawan seharusnya tinggi. Gaji yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan," tandas Abrianto.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengaku prihatin dengan masih rendahnya kesejahteraan wartawan. Sikap wartawan yang tidak profesional menurutnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan wartawan yang masih rendah. Hal senada diungkapkan Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Ia juga mempertanyakan sikap perusahaan pers bahkan organisasi wartawan seperti PWI yang tidak berupaya mendorong agar kesejahteraan wartawan ditingkatkan.

"Banyak kegiatan usaha bisa maju lewat iklan koran. Tapi herannya, kok persnya tidak maju-maju. Kesejahteraan wartawannya dari dulu hingga sekarang tak juga meningkat. Ini kan ironi," tandasnya.

Terkait nasib wartawan itu, guru besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto menyindir bahwa status wartawan tidak jelas. Di mana sebenarnya status mereka. Kalau dianggap buruh, faktanya tidak pernah terdengar atau terbentuk serikat buruh wartawan. Dan kalau dianggap layaknya kalangan profesional lainnya, faktanya kesejahteraan mereka umumnya rendah.

Yang lebih mengherankan peserta dialog, selama ini wartawan gencar memperjuangkan buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka aktif membantu memberitakan agar kesejaheraaan para buruh itu tertingkatkan. Tapi ketika wartawan diminta berbicara mengenai kesejahteraan diri sendiri, mereka cenderung malu-malu.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim Hazairin Zain dan Sarosa mengatakan, perlu ada solidaritas dari seluruh insan pers dan organisasi wartawan untuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Caranya, berupaya menggolkan masalah kesejahteraan masuk sebagai salah satu pasal khusus dalam amandemen UU Pers No 44/1999. Harus ada jaminan bahwa perusahaan pers bisa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan. Dewan Pers juga perlu segera mengeluarkan standar perusahaan pers. Tapi, keinginan meningkatkan kesejahteraan wartawan akan sulit untuk terwujud jika wartawan masih selalu malu-malu membicarakan "dapur" mereka sendiri.[@]