Kaltim dan Kisah Negeri Kaya Minyak

Oleh Achmad Bintoro

BAK menyimak sebuah kisah dongeng, masyarakat awam masih terkagum-kagum memandang Indonesia, negeri yang kaya minyak. Terlebih hingga detik ini masih tercatat sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengeskpor Minyak (OPEC). Dan Kaltim adalah salah satu daerah potensial penghasil minyak di Indonesia. Sumur-sumur minyak Kaltim menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional pada tahun 2006 yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BOPD).

INI daerah kaya, Bung! Begitu kesan mereka terhadap Kaltim. Belum lagi produksi gas berikut kekayaan sumberdaya alam lainnya. Apa yang mereka bayangkan tentang Kaltim dan Indonesia kurang lebih sama (mestinya) dengan bayangan kemakmuran negeri-negeri pengeskpor minyak lainnya semacam Angola, Aljazair, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Nigeria, Venezuela, termasuk Brunei Darussalam, tetangga satu pulau.

Tapi, lihatlah ekspresi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tiap ada kenaikan harga minyak di pasar internasional secara drastis. Mendadak para pejabat yang mengurus keuangan negara cemas! Kalangan industri resah. Masyarakat juga gundah. Kecemasan mulai terlihat misalnya saat minyak mintah pada perdagangan di Singapura, Kamis (13/9) pekan lalu, diperdagangkan pada level USD 79,79 setelah sempat menyentuh USD 80,80 per barel. Itu merupakan harga tertinggi pada tahun ini setelah 1 Agustus berada pada level USD 78,77 per barel.

Segera saja terbayang akan beratnya beban APBN untuk menanggung lebih besar subsidi BBM kepada masyarakat. Harga minyak diprediksikan akan cenderung naik hingga tahun depan pada level USD 80 per barel, jauh melampaui penetapan pemerintah dalam APBN Perubahan 2007 sebesar USD 60. Defisit APBN, menurut perkiraan Kurtubi akan bertambah Rp 500 miliar-Rp 1 triliun setiap kenaikan USD 1 per barel.

Ironi memang. Negeri yang katanya kaya minyak dan menjadi bagian dari sedikit negara anggota pengekspor minyak ini, ternyata bukannya tertawa dan sibuk meraup bonanza dari lonjakan harga minyak di pasar internasional. Berkah petrodolar yang dinikmati negara-negara anggota OPEC itu, tidak dirasakan Indonesia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari ekspor. Rakyat malah ketiban "hadiah" berupa kenaikan harga minyak dalam negeri hingga hampir 100 persen yang kemudian menjadi biang kemelaratan berkepanjangan di negeri ini.

Saat itu harga minyak mentah dunia meningkat tajam jadi USD 50 per barel. Asumsi di APBN 2005 dipatok USD 24 per barel. Maka APBN pun babak belur untuk menanggulangi subsidi. Pada tahun 2004, APBN tergerus Rp 63 triliun guna menanggung subsidi akibat meroketnya harga minyak mentah dunia, melampaui estimasi semula yang hanya Rp 14,5 triliun.

Ya, barangkali Indonesia satu-satunya negara anggota OPEC yang paling menderita saat terjadi kenaikan harga minyak. Negara-negara lain anggota OPEC bisa meraup petrodolar dalam jumlah yang luar biasa banyak, kita malah defisit. Pada tahun 2002, penghasilan minyak yang mengalir ke negara-negara pengeskpor minyak ditaksir USD 300 miliar, dan naik menjadi USD 970 miliar pada tahun 2006.

Keadaan ini tentu saja jauh dari apa yang selama ini terbayangkan oleh rakyat kecil, masyarakat yang tinggal di gubuk-gubuk kayu sekitar sumur-sumur minyak di Handil, Juata, Senipah, delta Mahakam, Tunu, Sangasanga, dan Bunyu. Mereka tak sempat untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia ternyata bukan cuma pengekspor, tapi juga pengimpor. Bahkan sejak 2004 sudah menjadi net oil importer akibat konsumsi kita lebih tinggi.

Mereka belum sempat memahami bahwa cadangan minyak terbukti nasional Indonesia kian menipis sementara penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru masih belum jelas. Bila kondisi itu terus terjadi, maka dalam waktu kira-kira satu-dua dekade ke depan, negeri ini akan benar-benar bak negeri dongeng dengan sad ending. Akan benar-benar mengalami kelangkaan sumber energi. Minyak identik uang. Kelangkaan sumber minyak berarti kelangkaan sumber- sumber besar pendapatan negara.

Lho, kami belum lagi merasakan nikmatnya bonanza minyak di daerah sendiri, kok kini sudah nyaris habis! Ibarat sedang membangun rumah beton, belum lagi berdinding dan beratap sudah kehabisan dana. Demikian teriakan pilu mereka.

Memang benar bahwa sebagian jalan menuju Desa Senipah sudah teraspal mulus. Benar pula bahwa perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim seperti Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, Pertamina, VICO Indonesia, LNG Badak, Medco Energi bersama BP Migas telah banyak membangun fasilitas publik dan membantu mereka lewat community development (comdev) atau yang belakangan lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi, itu semua belum cukup kalau kenyataannya mereka tidak bisa mandiri.

Pemda sendiri juga belum lagi merasakan kepuasan. Efektif baru tujuh tahun menikmati uang migas melalui bagi hasil migas sebesar 15-30 persen, kendati faktanya tidak sebesar itu yang diterima. Ada sedikitnya 18 item potongan sebelum dana bagi hasil migas itu dibagihasilkan ke daerah, yang membuat Kaltim sebenarnya hanya menerima 3-5 persen. Sehingga sejak 2001 hingga 2007, total jatah bagi hasil migas Kaltim hanya Rp 30,941 triliun.

Selama itu pula terlihat struktur pembiayaan APBD Kaltim masih menggantungkan pada Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Migas, rata-rata 40,15 persen. Artinya, kalau produksi minyak dan gas Kaltim menipis, akan tipis pulalah APBD Kaltim. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih banyak infrastruktur belum terbangun. Penduduk miskin masih besar (21 persen), SDM juga masih rendah. Kemandirian ekonomi belum terbangun.

Diversifikasi Energi
Borosnya penggunaan minyak di dalam negeri dan masih minimnya penggunaan energi alternatif menunjukkan bahwa Indonesia selama ini masih berlagak sebagai negeri kaya minyak. Kita lupa bahwa kita tidak lagi hidup bak di negeri dongeng dengan sumur-sumur minyak yang mampu menyemburkan 1,5 juta barel per hari seperti pada dua dekade dulu, saat awal-awal kita menjadi anggota OPEC dan karena predikat itu kita pernah ditunjuk memimpin negara-negara anggota OPEC.

Padahal kalau mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak bumi terbukti (proven oil reserves) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47 persen dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37 persen dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang di atas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB).

Data lain dari Departemen ESDM juga menunjukkan kondisi kritis itu. Sampai tahun 2004 lalu cadangan minyak Indonesia tinggal 0,8 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan saat ini sekitar 11 miliar barel, dengan cadangan terbukti hanya 5,5 miliar barel. Sehingga, jika tingkat produksi rata-rata 1 juta barel per hari, maka cadangan itu akan habis dalam satu dekade ke depan.

Kenyataannya, rata-rata konsumsi minyak sekarang ini mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan alokasi terbesar untuk sektor sektor transportasi 47 persen, rumah tangga 20 persen, industri 19 persen, dan kebutuhan pembangkit listrik 13 persen. Pos BBM untuk transportasi menjadi kian menggelembung karena tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor. Di beberapa negara lain, penggunaan angkutan massal ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Kendaraan tua cenderung boros BBM.

Syukurlah kesadaran kini sudah mulai timbul, meski agak terlambat karena baru muncul setelah kita mengalami defisit minyak, bahkan gas. Sudah mulai ada kecemasan tentang krisis energi yang akan melanda kita. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai mengusik pikiran, apa yang akan terjadi jika minyak menipis, bahkan habis? Beralih ke gas bumi dan batubara? Bagaimana pula jika sumber-sumber energi fosil itu ternyata juga akan habis? Bukankah cadangan gas bumi kita cuma 90 TSCF dan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton, yang bila tidak ditemukan cadangan terbukti baru, gas bumi akan turut habis dalam waktu 30 tahun dan batubara 50 tahun ke depan?

Lalu apa langkah kita? Peraturan Presiden No 5/2006 memberi harapan baru adanya kebijakan energi nasional yang lebih baik, yang tak lagi menumpukan penggunaan pada cadangan minyak. Minyak ditempatkan pada urutan ketiga, setelah batubara dan gas. Untuk itu diproyeksikan dua sumber energi, energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi minyak dan gas.

Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Pemerintah Tiongkok misalnya berhasil mengkonversi penggunaan minyak dan batubara ke gas hingga sekaligus bisa meningkatkan kompetisi industri mereka. Meski terlihat ironi mengingat sebagian gas tersebut justru berasal dari Indonesia. Semua langkah itu diharapkan sudah bisa menghasilkan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui Inpres No 10/2005 juga telah mencanangkan gerakan hemat energi. Namun langkah ini baru akan tepat dan bermakna apabila akar permasalahan energi yang selama 30 tahun terpaku pada energi fosil dikoreksi dan ditata ulang secara lebih maksimal serta komprehensif, diiringi dengan optimalisasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan secara maksimal supaya ketergantungan pada BBM bisa dikurangi bertahap.

Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Termasuk dengan lebih menyeriusi kebijakan "energi hijau" yang sudah dijalankan.

Dan yang tak kalah penting adalah agenda diversifikasi dan konversi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu ke depan kita tidak mengalami krisis energi, tidak lagi tergantung pada energi fosil, terbebas dari ancaman pemanasan global, dan relatif bisa lebih tenang tanpa diombang-ambing oleh harga minyak internasional yang belakangan selalu membuat kita semua jantungan.

Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia (*)

Read More......

Orang "Tidak Miskin" Kini Boleh Sakit

JADI warga Jembrana sekarang ini, kata orang, enak. Sekolah tidak perlu bayar. Mau berobat gratis. Ke dokter praktek pun tidak perlu bawa fulus. Warga juga tidak harus memiliki kartu miskin untuk mendapatkan semua layanan serba bebas biaya itu. Mau melahirkan dapat tunjangan. Keluarga meninggal dapat santunan. Dan kini, cukup dengan bayar premi sebesar Rp 60 ribu per tahun, warga bisa mendapat layanan lebih, berupa rawat inap gratis di rumah sakit.

KE depan layanan ini akan ditingkatkan sampai Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) II. Pada tahapan ini, seluruh warga dimungkinkan untuk mendapatkan layanan gratis oleh dokter spesialis. Sehingga kalau ada pasien memerlukan penanganan medis lebih intensif, katakanlah harus menjalani operasi, pasien tidak perlu pusing memikirkan biayanya. Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang akan mengurusnya. Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin asuransi kesehatan layaknya PT (Persero) Askes di Samarinda.

Pendek kata, cukup dengan menunjukkan kartu JKJ, maka semua akan beres!

Melihat layanan yang serba gratis itu, seketika saya teringat teman saya, Witono (42). Pagi itu, enam bulan lalu, saya melihat wajahnya sangat kusut. Matanya merah. Semalaman ia tidak tidur, menjaga anaknya yang terbaring lemas di sebuah dipan di rumah sewaannya di Sempaja. Tiga jenis obat yang diberikan dokter Puskesmas kemarin siang, sudah habis diminum. Namun demam Masniah, anaknya semata wayang yang berusia enam tahun, belum juga turun. Muntah dan beraknya justru makin menjadi.

Puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit. Witono sependapat. Malah sebenarnya dari kemarin ia sudah ingin melarikannya ke rumah sakit terdekat. Tetapi karena tiada uang di kantong, ia mengurungkan niatnya. Uang terakhir sebesar Rp 21.500 hasil menarik ojek selama setengah hari kemarin, sudah ludes malam itu untuk membeli obat penurun panas di toko obat. Bahkan sekedar untuk membeli sebatang rokok, tiada lagi.

Witono memang tidak masuk dalam kelompok warga miskin. Ia tinggal di rumah bangsal sewaan bersama enam keluarga lain yang umumnya pedagang bakso dorong dan ciring. Ia memiliki sebuah sepeda motor bekas yang kreditnya belum lunas. Motor itu menjadi satu-satunya alat baginya untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga. Di ruang tamu yang sekaligus berfungsi ruang keluarga itu juga tersedia televisi tua ukuran 14 Inc yang ia beli saat masih bujangan.

Pendapatannya tidak tentu. Belum pasti setiap hari ia bisa membawa pulang uang dalam jumlah yang cukup untuk mengepulkan asap dapur. Sementara tiada barang berharga yang bisa dijual maupun digadai. Satu-satunya barang berharga hanyalah motor bebek Yamaha Jupiter tahun 2001. Tapi tidak mungkin baginya untuk menjual. Selain karena cicilan belum lunas, motor itu juga alat untuk mengojek. Tabungan? Ah, boro-boro menyisihkan uang di celengan. Bisa mengepulkan asap dapur tiap hari saja sudah untung.

Tapi dengan keadaan itu tidak membuat petugas survei BPS Kaltim menilai Witono layak masuk dalam daftar keluarga miskin. Sehingga ia pun tidak berhak atas Kartu Gakin. Dengan Kartu Gakin, orang miskin kini boleh sakit. Mereka tidak perlu terlalu cemas akan biaya karena pemerintah memberikan garansi biaya pengobatan dan rawat inap di rumah sakit. Tapi bagi orang "tidak miskin" seperti Witono, sakit akan jadi benar-benar suatu petaka.

"Menyedihkan memang, mas jadi orang miskin. Tapi lebih menyedihkan kalau sudah miskin, sakit pula," ungkap Witono kepada saya waktu itu.
***

SEANDAINYA sudah ada layanan gratis sejenis di Jembrana, barangkali ia tidak perlu sedemikian gelisah dan takut membawa anaknya ke rumah sakit hanya karena ketiadaan biaya. Jumlah keluarga "tidak miskin" seperti Witono di Samarinda diperkirakan cukup besar.

Katakanlah dari sekitar 600 ribu jiwa masyarakat Samarinda tercatat 23.456 KK (sekitar 100 ribu jiwa) yang miskin. Dan sebanyak 100 ribu jiwa masuk kelompok mapan, 100 ribu jiwa lainnya keluarga PNS, ABRI/Polisi, dan karyawan perusahaan yang sudah mendapat jaminan asunransi kesehatan, maka masih ada sekitar 300 ribu jiwa lainnya warga "tidak miskin" yang tidak mendapat jaminan apa pun apabila jatuh sakit.

Lantas siapa yang harus memberikan jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga-keluarga "tidak miskin" itu? PT Askes? Menurut Kabid Askes Sosial PT Askes Indonesia Regional VIII dr Abdul Haris MM, pihaknya belum bisa menerima jaminan secara perseorangan karena teradang oleh aturan legalitas.Sehingga, mohon maaf saja, seorang tukang ojek seperti Witono tidak akan dapat terakomodir dalam program Askes meski seandainya ia sanggup membayar preminya.

Ada memang program asuransi kesehatan yang ditawarkan swasta seperti dari sejumlah bank, tapi relatif besar premi yang harus dibayar sehingga kecil kemungkinan dapat terjangkau oleh mereka. Kalau begitu, apakah kita harus membiarkan warga "tidak miskin" yang jumlahnya justru paling besar itu menghadapi soal pelik? Di Jembrana, masalah ini sudah bisa teratasi.

Cukup dengan membayar premi yang besarnya cuma Rp 60 ribu, warga, siapa pun dia, akan mendapatkan jaminan pengobatan hingga rawat inap di rumah sakit. Itu pun warga masih dibolehkan membayar separuh dulu, dan sisanya dicicil per bulan ke JKJ. Sehingga seorang tukang ojek seperti Witono -- kalau saja ia warga Jembrana -- tentu tidak akan takut untuk memasukkan anaknya ke rumah sakit.

"Ini upaya kami untuk menyejahterakan warga. Kami menyadari kesulitan yang dihadapi warga tak mampu. Dan program ini bukan hanya untuk orang tidak mampu, siapa pun yang merasa belum memiliki asuransi kesehatan silakan. Karena itu belakangan orang luar ingin sekali menjadi warga Kabupaten Jembrana," kata dr Putu Swasta dan dr Nyoman Susila dari Dinkes Jembrana.

Dengan premi sebesar itu, warga mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit di kelas II dan obat-obatan standar. Saat ini telah dibuat SK Bupati Jembrana dan tengah disosialisasikan warga. Menyusul lagi tak lama adalah program PPK II, penanganan oleh dokter spesialis. Berapa besar preminya, masih dibahas lebih mendalam.

Menanggapi program itu, dr Abdul Haris mengatakan, meski dirinya meragukan keberhasil program yang dilakukan Kabupaten Jembrana tapi program itu bermanfaat bagi rakyat. Apa mungkin seluruh rakyat akan mau membayar premi? Bagaimana kalau ternyata hanya sebagian kecil yang membayar premi, apa lantas JKJ akan menjamin resiko itu? Antara lain karena adanya kekhawatiran-kekhawatira seperti itulah, Askes (Persero) selama ini belum mau menyentuh warga yang bergelut di sektor informal seperti Witono.

Menurutnya, akan lebih baik kalau cara pengambilan premi dibebankan melalui pola pajak. Misalnya pada pemegang rekening listrik dan air bersih dibebani premi bulanan seperti mereka membayar retribusi sampah tiap bulan. Dengan cara ini, lembaga asuransi sudah memiliki kepastian berapa premi yang akan diperoleh dan hasilnya bisa menjamin untuk seluruh masyarakat -- tidak hanya pembayar rekening listrik atau air -- yang belum terkaver oleh jaminan asuransi kesehatan.

"Ini menurut kami lebih realistis dan menghindari resiko kerugian bagi lembaga asuransi. Sebab prinsip di dalam asuransi adalah bahwa biaya bagi yang sakit itu ditanggung oleh mereka yang sehat. Nah, kalau yang masuk asuransi itu sebagian besar ternyata merupakan kelompok berpotensi sakit, kan bisa rugi kami. Lain kalau premi itu diwajibkan kepada seluruh warga, tidak mungkin mereka sakit semua," kata Haris.(achmad bintoro)

Read More......