Predikat Kaya Itu Kini Merugikan

Oleh Achmad Bintoro
SIMPANG EMPAT VOORVO SAMARINDA

TAK selamanya julukan kaya membanggakan. Gara-gara anggapan itu, Pemerintah Pusat bakal menghapus DAU daerah kaya, terutama DKI Jakarta dan Kaltim yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar. Pejabat dan wakil rakyat meradang. Rame-rame mereka bersuara di Jakarta. Disebut "miskin" pun rela, asal DAU Kaltim yang totalnya Rp 2,9 triliun itu tidak dihapuskan.

SAYA mungkin orang Kaltim yang udik. Tetapi, gedung-gedung yang berderet megah dan jangkung menjulang ke langit itu memang memukau saya. Dari dalam bus yang membawa kami keluar dari Gedung DPR RI Senayan, usai menyampaikan penolakan atas rencana penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU), menuju Hotel Red Top di Pacenongan, Jakarta, pertengahan bulan lalu, mata saya nyaris tak berkedip menyaksikan pemandangan itu.

Saya tidak menemukan kemegahan yang sama di kota-kota di Kaltim, sebuah provinsi "kaya" dengan PDRB Rp 164,7 triliun (2006). Sebuah provinsi yang disejajarkan dengan DKI Jakarta secara finansial sehingga dinilai mampu mengeluarkan obligasi daerah. Di Samarinda, gedung tinggi bisa dihitung jari. Ada Gedung BPD Kaltim di Jalan Sudirman, Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, dan Swiss Belhotel Borneo di Jalan Mulawarman. Hotel berlantai delapan itu merupakan gedung tertinggi saat ini.

Di depan gedung dan bangunan, trotoar mengawal sepanjang jalan. Di sini, mata terasa menjadi lebih sejuk saat tertumbuk pohon-pohon rindang di sepanjang trotoar. Para pejalan kaki leluasa, tanpa gerah, mengayunkan langkah demi langkah menyusuri trotoar itu. Kondisi trotoar yang rindang seperti itu juga nyaris tidak pernah saya temui di Samarinda. Itu pula barangkali yang membuat warga Samarinda malas berjalan kaki di atas trotoar.

Kondisi jalannya apalagi. Mulus berhotmix, lebar dan nyaris tak berlubang. Begitu mulusnya, sampai HR Daeng Naja, pengamat hukum bisnis dari Samarinda, yang duduk tak jauh dari saya, sedikit pun tak terganggu menjalankan hobinya: membaca. Sebuah majalah yang mengupas eksploitasi kekayaan sumber daya alam Riau, habis dilahapnya.

Majalah itu dibagikan gratis ketika berlangsung rapat dengar pendapat Panggar DPR RI dengan sekitar 200 orang perwakilan dari lima daerah yang selama ini dikenal "kaya". Rombongan dari Kaltim, Riau, Papua, Sumsel, dan Jakarta. Tapi 95 persen datang dari Kaltim. Mereka menolak rencana pemerintah pusat yang menerapkan formula baru dalam penghitungan DAU yang akan membuat daerah-daerah itu, terutama Kaltim dan DKI Jakarta, bakal kehilangan DAU mulai TA 2008. Hadirnya majalah khusus itu sedikit menutupi kekurangan informasi tentang Riau yang datang dengan kekuatan ala kadarnya, hanya empat orang.

Sambil menikmati merdunya suara Saskia dan Serge lewat lagu kenangan Don't Tell Me Stories dari sebuah kaset yang diputar oleh sopir bus, pikiran saya sesekali merambah Kaltim. Ah, kalau saja perjalanan Samarinda-Balikpapan juga bisa senyaman ini. Kalau saja jalan-jalan di ibukota provinsi ini tidak selalu keriting dan sempit. Kalau saja jalan Trans Kaltim di Poros Selatan, Tengah dan Utara juga merupakan hotmix, bukannya "hotdog" yang menjadi becek kalau hujan dan berdebu kala panas.

Tidak harus dengan melihat pemandangan yang sama. Bisa berkendara di atas permukaan jalan yang mulus, lebar dan tanpa perlu banyak tikungan ular saja sudah cukup. Hal itu sudah bisa membuat saya akan merasa lebih nyaman, aman, dan terhindar dari mabok darat. Entah kapan akan bisa terwujud.
***

TAK lama setelah otonomi daerah berjalan, sempat santer kabar akan dibangun high way Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sengata.Tetapi rencana tinggal rencana. Hingga otda mencapai tahun keenam, Kaltim belum juga memiliki cukup banyak uang untuk membangun infrastruktur sekelas itu. Rencana pembangunan senilai Rp 9 triliun itu pun terbengkelai. Pernah ditawarkan kepada investor, tetapi investor mundur.

Kaltim ternyata bahkan masih kalah mampu dibanding Makassar, tetangga di seberang selat, yang kini malah sudah membangun jalan tol Seksi IV. Tetapi, Makassar yang infrastrukturnya sudah lebih maju itu tetap dianggap belum sekaya Kaltim. Sehingga oleh pemerintah pusat tidak termasuk kelompok daerah yang akan dikurangi DAU-nya. Malah kemungkinan akan mendapat tambahan. Dari mana tambahan dana itu? Ya, dari hasil pengurangan dan penghapusan DAU daerah-daerah "kaya" termasuk Kaltim. Begitulah cara pusat merumuskan pemerataan dan "keadilan".

Orang acapkali menganggap Kaltim sebagai daerah kaya. "Dari Kaltim? Saya punya tetangga, suaminya kerja di perusahaan minyak di Balikpapan. Enak ya pak tinggal di daerah kaya," kata seorang sopir taksi yang mencegat saya setiba di Bandara Soekarno Hatta. Dengan bangga bercampur kagum, sopir itu menceritakan sukses tetangganya.

Ia beranggapan penduduk Kaltim umumnya makmur. Terlebih sebagian besar penumpang Kaltim yang pernah ia antar selama bertahun-tahun ini, selalu menginap di hotel-hotel bintang. Happy P Erawan dari Yayasan Mental Aritmatika (Mentari) yang membuka cabang di Kaltim juga tidak menolak persepsi sebagian orang Jakarta terhadap warga Kaltim itu. Ia mengaku sering melihat orang-orang Kaltim berbelanja di SOGO Jakarta. "Ini kan cerminan bahwa mereka adalah orang-orang berduit atau malah kelebihan duit," katanya.

Anggapan itu pula yang tertanam di pemikiran pejabat pemerintah pusat. Siapa yang tidak kenal Syaukani HR misalnya, Bupati Kutai Kartanegara. Inilah kabupaten "paling kaya" di Indonesia, dengan total APBD 2006 mencapai Rp 4,2 triliun. Tetapi daerah ini pula yang memiliki paling banyak penduduk miskin, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka terakhir 112.560 jiwa.

Kaltim kaya tapi kok banyak penduduk miskin, begitu stigma yang melekat. Sementara proyek- proyek mercu suar justru dibangun di mana-mana. Kantor Bupati berdiri megah. Pulau Kumala dibangun dengan dana ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Ada stigma bahwa dana bagi hasil perimbangan keuangan itu telah bocor, dikorupsi. Stigma-stigma itu antara lain barangkali yang mendasari DAU Kaltim dihapuskan.

Aji Sofyan Effendi, pengamat ekonomi Unmul yang juga turut merumuskan DAU pada saat awal otonomi daerah berjalan, membenarkan bahwa stigma-stigma itu turut dijadikan dalih bagi pusat untuk menghapus DAU Kaltim.

"Tetapi pusat mestinya proporsional. Soal proyek mercu suar misalnya. Kenapa DKI Jakarta saat membangun proyek Ancol yang menelan dana puluhan triliun rupiah tidak pernah dipersoalkan. Orang diam-diam saja. Tetapi begitu Pulau Kumala dibangun dengan dana yang cuma triliunan saja, orang sontak ribut," kata Aji Sofyan.

Ibarat terdakwa, Kaltim sudah terhukum. Aji menyebut Kaltim telah dihakimi secara tidak fair oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak realistis. Kalau dibilang kaya, harus dilihat kaya dari sudut mana. Kaya secara SDA dengan kaya secara ekonomi sangat berbeda. Toh, kenyataaan tak sampai 10 persen dana dari hasil eksploitasi SDA di Kaltim itu yang kembali ke Kaltim. PDRB Rp 164,7 triliun itu lebih banyak dinikmati pusat, dan lebih banyak berputar di Jakarta.

Karena itu DKI Jakarta cuek-cuek saja akan kehilangan DAU sebesar Rp 773 miliar. Jumlah itu tak terlalu berarti dibanding PAD DKI yang mencapai Rp 8 triliun dan dengan APBD yang Rp 20 triliun. Sedang Kaltim, apa yang telah dimiliki? "APBD kita lebih besar kan baru beberapa tahun dinikmati. Jumlah itu pun belum cukup untuk mengejar ketertinggalan Kaltim. Kenapa tertinggal? Ya, karena selama puluhan tahun Kaltim jadi perahan pusat. Tapi kini kok malah DAU segala mau dihapuskan," Karo Humas Pemprov Jauhar Effendi dengan gusar. Jarinya menujuk kepala, tanda ketidakmengertiannya terhadap jalan pikiran pemerintah pusat.

Yang pasti, karena tak mau kehilangan DAU, Kaltim rela disebut "tidak kaya" alias miskin. Bisa jadi ini pertanda baik. Kerelaan pula untuk tidak bolak-balik dan weekend ke Jakarta. Juga kesadaran untuk tidak lagi menunjukkan diri kepada orang Jakarta sebagai pejabat dan orang "kaya" dari Kaltim. Semoga.(***)

Read More......

Wafer dan Tiket Murah

Oleh Achmad Bintoro

"KOK cuma wafer. Mana makannya, mbak?" tanya seorang lelaki paruh baya berbaju koko yang duduk di kursi sebelah saya kepada seorang pramugari Batavia Air dalam penerbangan dari Surabaya tujuan Balikpapan, Selasa kemarin

PEREMPUAN berparas ayu dengan baju seragam warna krem itu tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan senyumnya yang manis sambil terus mendorong kereta makanan dan membagikannya kepada sekitar 120 penumpang yang siang itu memenuhi pesawat Boeing 737-200.

Setiap penumpang mendapatkan sebungkus kue sejenis wafer dan air mineral ukuran gelas. Sebagian penumpang menatap dengan tanda tanya sebungkus kecil kue tersebut. Di bolak-balik dengan tangannya seperti mengamati sesuatu. Tapi tidak kunjung dibuka. Sebentar kemudian, mereka memasukkan kue itu ke dalam saku.

Hal yang sama saya lakukan. Kue tersebut seketika mengingatkan kepada anak saya yang masih duduk di bangku kelas satu SD. Saya tahu anak saya paling doyan dengan kue buatan Malaysia itu. Tak jarang ia ngambek kalau belum ada wafer tersebut di tasnya. Saya selalu rutin membelinya di mal atau sebuah swalayan di Jalan Diponegoro Samarinda. Karena itu saya merasa seneng-seneng saja mendapatkan kue tersebut, setidaknya ada oleh-oleh untuk anak di rumah.

Tapi teman di sebelah saya agaknya belum puas. "Wah, bisa-bisa nanti bukan lagi wafer, tapi bombon doang," ujarnya tersenyum getir. Dengan masih cuma membalik-balik kue tersebut dengan dua telapak tangannya, lelaki bersandal jepit itu berkisah bahwa sebetulnya ia berkeinginan naik pesawat Star Air. Menurut seorang temannya, ongkosnya lebih murah, hanya Rp 210 ribu.

Sayang, ia tidak mendapat seat. Sebuah agen travel di Terminal Bungurasih Surabaya menyatakan seatsudah penuh. Ia pun memilih Batavia Air yang menyediakan banyak seat bertarif murah, Rp 260 ribu. "Tapi kalau dengan ongkos Rp 260 ribu saja kita cuma dikasih wafer, bagaimana dengan yang bertarif cuma Rp 210 ribu. Jangan-jangan beneran, cuma bombon," kata teman itu lagi.

"Tiket murah, berharap dapat makan, tak mungkinlah itu," timpal saya mencoba untuk memahami dan menduga-duga kenapa tak ada lagi layanan makan siang seperti dulu ketika belum ada perang tarif, meski siang itu perut terasa perih menahan lapar. Dulu, tiket dengan rute yang sama bisa mencapai Rp 600 ribu lebih. Sehingga tidak jarang para perantau yang berpenghasilan pas-pasan lebih memilih kapal laut dengan lama perjalanan dua hari.

Bagi sebagian penumpang yang mengaku baru kali itu naik pesawat, soal makan bukanlah yang utama. Bisa bepergian dengan pesawat saja, bagi mereka sudah cukup. Enaknya naik pesawat yang dulu hanya mereka dengar dari orang-orang dan tetangga kiri kanan, kini sudah mereka rasakan sendiri.

Ternyata, tidak harus lebih dulu menjadi kaya untuk bisa menaiki burung besi itu. Ternyata, pramugari itu cantik-cantik dan ramah. Ternyata, pemandangan di atas cuma awan putih doang. Ternyata di dalam pesawat, suara mesin nyaris tak terdengar. Ini berbeda dengan perkiraan mereka masa kecil dulu ketika pesawat-peswat jet melintas di ketinggian di atas rumah-rumah mereka di kampung yang meninggalkan gumpalan asap putih panjang dan suara bergemuruh.

Bagi mereka, perhatian kali itu memang lebih terpusat kepada bagaimana dapat menyesuaikan diri jadi penumpang pesawat yang dulu lebih identik sebagai kendaraan penggedhe dan orang berkelas. Hal- hal kecil yang sudah lewat dari perhatian banyak orang seperti bagaimana memasang dan membuka sabuk pengaman atau cara penyelamatan yang diperagakan pramugari, justu lebih menyita perhatian mereka ketimbang layanan makan. Apalagi ada yang membawa nasi bungkus.

"Kalau di kapal kami memang biasa membawa bekal makanan. Siapa tahu harga makanan di kapal terbang mahal, jadi kami bawa dari rumah," kata seorang ibu berpakaian jarik dan kemben dengan malu-malu saat saya tanya. Ia membawa bekal itu dari rumahnya di Dlanggu, Pacet, Mojokerto.[]

Read More......

Warga hingga Walikota Kesal

BUAT apa lagi diumumkan jadwal pemadaman listrik. Toh, tiap hari mati lampu. Komentar sinis warga itu diungkapkan kembali Ketua DPD Partai keadilan Sejahtera (PKS) Samarinda Sarwono dalam diskusi "Membedah Persoalan Kelistrikan Kaltim" yang digelar DPW PKS Kaltim, Sabtu (2/6) di Samarinda. Sarwono bertindak selaku moderator. Diskusi menghadirkan dua pembicara, Manajer PLN Samarinda Daru Tri Tjahjono, dan saya sendiri.

Beragam komentar warga diungkapkan terkait masalah byar pet kelistrikan di Kaltim ini. Daru menyatakan, sudah tidak terhitung dia dan jajarannya mendapat keluhan warga gara-gara soal yang satu ini. "Kalau pertanyaan mereka baik-baik saja ya masih enak dengarnya. Tapi tak jarang, belum-belum sudah keluarkan kata-kata binatang, sumpah serapah dan kata kasar lainnya. Duh, saya hanya bisa mengurut dada, berdoa dalam hati, sabar-sabar," kata Daru saat mengisahkan hari- harinya menjadi orang nomor satu di Cabang PLN yang membawahi Samarinda dan Tenggarong ini.

Bukan hanya Daru yang pernah jadi sasaran omelan warga. Meski tidak bertanggung jawab langsung terhadap permasalahan kelistrikan di Kaltim, Sarwono dan saya pernah pula ketiban omelan itu. PKS pernah didatangi sekolompok warga yang meminta bantuan agar rekan dan keluarga mereka dibebaskan dari sel Poltabes Samarinda. Sejumlah warga Lempake saat itu ditahan oleh polisi karena diduga terlibat dalam aksi amuk massa terhadap Loket Pembayaran PLN Lempake, 14 Meret 2007 lalu. Amuk massa itu disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan warga selama bertahun-tahun atas kondisi kelistrikan di Samarinda yang byar pet. Pintu, jendela, kaca, dan alat-alat kantor di loket itu pecah dan rusak.

"Mereka menuntut pokoknya harus dibebaskan hari ini juga. Lho, kok jadinya seperti PKS yang menahan mereka. Untungnya, Pak Marwoto (Kapoltabes Samarinda) saat saya hubungi mau membebaskan mereka," kata Sarwono.

Lain lagi dengan pengalaman saya. Sehari setelah muncul pemberitaan di Tribun mengenai akan berkurangnya byar pet menyusul adanya tambahan daya sekitar 15 MW, setelah berfungsi aliran gas PT Semco ke PLTGU Tanjung Batu, dua orang warga menelpon ke redaksi. Dengan suara keras dan marah-marah dia pertanyakan kebenaran berita Tribun karena listrik di rumahnya Jalan KH Wahid Hasyim justru padam.

"Saya bilang, kesalahan bukan pada kami. Juga bukan pada bapak. Tapi pada Pak Daru yang telah memadamkan listrik kawasan tempat bapak tinggal. Jadi, kami yang kerja di media ternyata juga kena imbas kemarahan warga," ungkap saya sambil menunjuk ke Pak Daru yang duduk di sebelah saya.

Sebagai warga, Sarwono, saya atau yang lainnya juga sama kesal dan kecewanya seperti mereka. Walikota Samarinda Achmad Amins misalnya, saking kesalnya terhadap PLN, langsung inspeksi mendadak ke Tanjung Batu. Itu dilakukan sehari setelah amuk massa di loket pembayaran PLN di Lempake. Apalagi sudah teramat sering ia mendapat keluhan warga soal listrik yang selalu padam.

"Amun aku jadi warga, mungkin lebih dari yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu di rumah Walikota juga sama, terkena byar pet," kata Amins.

Lebih jauh, melalui makalah berjudul "Byar Pet Tak Berkesudahan, Tanya Kenapa?!", saya mengungkapkan, cara orang mengungkapkan kekesalannya cukup beragam. Ada yang langsung marah, tanpa prolog mereka nyerocos mengeluarkan sumpah serapah, bahkan ancaman. Ada yang lewat sindiran. Tapi ada pula yang hanya berdiam diri saja. Kelompok terakhir ini bukan berarti merasa enjoy dengan kondisi listrik yang demikian buruk di daerah yang dikenal kaya sumber energi ini. Mereka barangkali menyadari bahwa omelannya tidak akan lantas menghidupkan listrik.

Sebuah komentar di milis misalnya, menyatakan kekesalannya secara halus, "Tempat kami di Kaltim (bukan Kalifornia Timur) adalah sumber energi. Slogan dimana-mana berbunyi 'Bangga Membangun Kaltim'. Jadi, setuju swastakan saja." Juga simak komentar yang ini, "Sabar, sabar, Bro (sambil garuk-garuk kepala ngegaya mikir padahal juga sebel), gimana ya kalau Indonesia bikin terobosan untuk pemenuhan energi, dengan membuat PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga DaLam). Khan kita tau banyak orang berilmu tinggi dan orang pintar."

Terlalu banyak keluhan yang sudah idengar, mungkin menjadikan hal yang lumrah bagi jajaran PLN. Apakah kepekaan PLN berkurang? Tidak jelas. Yang pasti, PLN tidak lagi disiplin terhadap jadwal pemadaman yang dibuatnya sendiri. Acapkali mati pada daerah yang sedang tidak pada gilirannya. Padahal, setidaknya kalau PLN konsisten terhadap jadwal itu, bisa mengurangi sedikit kekecewaan warga. Namun ketika hal itu ditanyakan ke PLN, jawabannya selalu sama dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun: sedang ada gangguan teknis di jaringan Sistem Mahakam atau di PLTGU Tanjung Batu.

Bahkan, belakangan jadwal pemdaman aliran listrik yang diumumkan di media cetak terkesan hanya untuk memenuhi formalitas. "Tak peduli akan dibaca atau tidak yang penting sudah diumumkan. Lihat saja, iklan pengumuman terakhir 31 Mei 2007, siapa yang bisa baca ukuran huruf sekecil ini. Jangan-jangan warga harus keluar uang lagi untuk membeli kaca pembesar agar bisa melihat kapan rumahnya terkena giliran pemadaman," tukas saya. Mendengar itu, Daru berjanji akan menyampaikan kepada atasannya. Sebab pengumuman di media cetak itu dibuat oleh PLN Wilayah Kaltim.

***

KAMPANYE Pilgub Kaltim 2008 belum dimulai. Tapi sejumlah bakal calon gubernur (cagub) sudah mulai menabuh genderang perang. Tim sukses dibentuk. Kunjung sana kunjung sini, dekati warga. Janji sana janji sini, tebar simpati. Janji perluas lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Pendek kata, apa pun kebutuhan warga, A sampai Z akan terpenuhi kalau dia terpilih. Tapi, adakah bakal cagub yang sudah berani sesumbar akan mampu atasi masalah kelistrikan pada tahun 2008?

Jawabnya tidak! "Kenapa takut? Kalau saya seorang cagub, saya akan obral janji kepada warga bahwa masalah byar pet akan teratasi pada tahun 2008. Saya akan sesumbar, pilihlah saya karena saya jamin tak hanya cuma byar pet yang teratasi, sambungan baru dan penambahan daya pun akan terwujudkan," kata saya dalam diskusi itu.

Saya sebenarnya menyindir para cagub. Pertengahan 2008 atau paling lambat setelah pelantikan Gubernur Kaltim terpilih, Juni 2008, rencana pembangunan power plant 2X25 MW yang sudah dirintis sejak beberapa tahun lalu itu memang diyakini kelar. Siapa pun gubernur yang bakal terpilih, persoalan kelistrikan sudah akan mulai teratasi.

Masih belum jelas, apakah ketiadaan janji terhadap masalah yang satu ini karena para bakal cagub menyadari amat peliknya masalah kelistrikan, sehingga tidak mau menanggung resiko besar: menjadi sasaran keluhan, cacian hingga amarah warga. Atau karena mereka pada dasarnya kurang peduli terhadap persoalan esensial yang dihadapi warga. Belakangan, dari empat cagub yang diusung parpol dan telah mendaftar ke KPUD Kaltim, hanya dr Jusuf Serang Karim saja yang terang-terangan berani berjanji akan mampu mengatasi persoalan byar pet di Kaltim.

Jusuf SK yang berpasangan dengan Luther Kombong, seorang pengusaha perkebunan dan perkayuan yang juga anggota DPD RI, memasang iklan setengah halaman warna di sebuah harian Tribun Kaltim edisi Senin, 24 Maret 2008. Tribun baru berusia empat tahun. Meski berusia muda, harian di bawah kelompok Kompas Gramedia ini mampu menyodok pasar yang selama ini dikuasai Kaltim Post. Kaltim Post adalah harian milik Jawa Pos Group dan sudah 19 tahun di Kaltim.

"Ingin berhenti byar pet...byar pet? Pilih ahlinya: dr Jusuf SK". Demikian tertulis dalam advetorial tersebut. Jusuf Sk dianggap berhasil mengatasi persoalan byar pet di kota yang dipimpinnya, Tarakan. Ia menerapkan Tarif Dasar Listrik (TDL) Lokal di kota pulau tersebut. Meski sedikit lebih mahal, namun kebutuhan listrik terpenuhi. Investor merasa mendapat harga yang pantas, sehingga persoalan byar pet pun teratasi.

Kondisi kelistrikan di Kaltim, khususnya Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong yang terhubung lewat Sektor Mahakam, saat ini memang menjadi keluhan banyak orang. Sudah banyak keluhan dan caci maki disampaikan. Amuk massa terhadap Loket Pembayaran PLN juga dilakukan. Tapi tidak membuat byar pet menjadi berkurang, apalagi hilang.

Tidak heran kalau kini kemudian berkembang woro-woro dalam obrolan di sejumlah warung kopi: Dicari Seorang Kepala Daerah yang Mampu Atasi Byar Pet. Dalam bahasa sederhana dikatakan: barang siapa yang mampu atasi byar pet, maka dia yang kami pilih menjadi Gubernur Kaltim periode 2008-2013.

Pada tulisan di atas disebut Amins yang juga turut kesal terhadap PLN. Namun menurut peserta diskusi, Amins seharusnya tidak berhenti sampai di tingkat kekesalan saja. Sebagai Walikota, kata Mila Wardhani, anggota DPRD Samarinda, mestinya Walikota memperjuangkan agar byar pet di kota ini bisa segera teratasi. Walikota pernah menyatakan dirinya sudah muyak teken-teken terus MoU untuk membangun pembangkit baru tapi hasilnya nol.

"Tapi tekennya dengan siapa. Apakah PLN dilibatkan? Tidak kan?" timpal Manajer PLN Samarinda Daru Tri Tjahjono.

MoU dengan pihak Roll Royce dan Semco sebagai penyedia gas itu, akhirnya kandas. Daru mengingatkan, tidak sedikit investor yang datang ternyata hanya sebagai broker. PLN sendiri sudah banyak menerima proposal, jumlahnya mencapai ratusan. Namun setelah dijelaskan kondisi kelistrikan yang ada, mereka tak pernah datang lagi. Sebab kebanyakan ternyata cuma jadi broker yang hanya mengincar fee.

Dalam diskusi juga terungkap keinginan hendaknya PLN dilibatkan sejak awal dari setiap rencana membangun pembangkit. Jangan lagi ada MoU yang berjalan sendiri, hanya antara kepala daerah dan investor. Bagaimana pun daya listrik yang dihasilkan oleh investor akan dijual dan dipasarkan oleh PLN, jadi harus disepakati dini soal harga dan teknis lainnya. Namun PLN hendaknya juga tak hanya menunggu. PLN harus proaktif dekati Pemda dan DPRD menyampaikan rencana dan kajian teknis untuk mengatasi masalah kelistrikan di Kaltim.

"Satu hal lagi yang penting, PLN harus transparan menjaga akuntablitas agar kepercayaan warga tidak menurun. Kalau perlu audit bersama. Agar warga tak bertanya-tanya, kenapa sih mesin sering rusak, apa benar spesifikasinya, apa iya telah dipelihara secara benar, dan sebagainya. Sebab soal yang timbul saar ini, tidak terlepas dari kurang transparannya PLN selama ini terhadap publik," kata seorang peserta.

Krisis listrik di Kaltim, khususnya Sektor Mahakam, memang diprediksi akan mulai teratasi awal 2008. Sehingga kalau ada cagub yang sesumbar bahwa ia bisa atasi byar pet pada tahun 2008, kata Daru, bisa dipastikan bukan karena perjuangannya. Tambahan daya berasal dari tersambungnya pipa gas dari Semco ke PLTGU Tanjung Batu (10 MW) sejak pertengahan Mei 2007, sewa genset berbahan bakar MSO pada November 2007 (30 MW), dan beroperasinya PLTU milik Perusda Kelistrikan pada akhir 2007 (25 MW, menyusul 25 MW lagi pada 2008). Defisit daya sebesar 20 MW dengan sendirinya bisa diatasi dengan tambahan daya sebesar total 90 MW.

Tapi hingga tulisan ini diposting kembali pada 24 Maret, proyek 2X25 MW itu tak kunjung terealisasi. Yang 25 MW saja belum, apalagi 25 MW susulan. Dan lagi-lagi jawabab klasik yang selalu diungkapkan ke publik: molor karena ada kendala teknis. Proyek itu dikerjakan oleh perusahaan patungan antara Perusda Kelistrikan milik Pemprov Kaltim dengan PT Kaltim Elektrik Power milik Jawa Pos Group.

Read More......