Ringgit Diharap Gangguan Jiwa Didapat

Oleh Achmad Bintoro

HANYA dibalut celana kolor, badannya tampak dekil. Kulit menghitam dan kering, seperti lama tidak terbilas oleh air. Rambutnya yang kusut dia biarkan menutupi sebagian wajahnya. Lelaki itu menatap kosong ke laut yang membiru. Ia tak menghiraukan sejumlah kapal cepat yang lalu lalang di hadapannya, meraung-raung membelah ombak, tak jauh dari pelabuhan rakyat Pasar Lamijung Nunukan, Kalimantan Timur.

Begitulah kegiatan lelaki itu saban pagi bersamaan dimulainya kesibukan pasar tersebut. Pria paro baya itu selalu berdiri di samping tiang ulin, di ujung Pasar Lamijung. Penampilannya tak banyak berubah. Kolor yang dipakai itu-itu juga dari hari ke hari. Entah apa yang ditatapnya. Tidak sepatah kata pun terucap dari bibirnya yang kering.

"Tarjono namanya, saya sempat mengenalnya dulu, ketika sama-sama kerja di Sandakan,'' kata Edi Sukarman (30), lelaki asal Desa Sedayu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mencoba menjelaskan siapa pria tersebut.

Derita yang menimpa pria itu berawal Januari 2002. Waktu itu Tarjono bersama puluhan pekerja asal Indonesia terjaring razia yang dilancarkan aparat keamanan Malaysia. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada yang bilang ia bersama pekerja lainnya disiksa dan hartanya dirampas, lalu dipulangkan ke Nunukan,'' kata Edi melanjutkan ceritanya.

Tidak lama setelah dipulangkan itulah Tarjono terlihat mengalami gangguan mental. Awalnya, ia hanya suka menyendiri, namun belakangan keadaannya memburuk. Ia tak ubahnya orang sakit jiwa. Menurut Edi, Tarjono sebetulnya memiliki keluarga di Mojokerto.

Edi sendiri dipulangkan sebulan kemudian. Ia bernasib lebih baik, karena tidak sampai ketangkap aparat keamanan Malaysia. Malahan setibanya di Nunukan, ia berkenalan dengan Isnayah, gadis setempat yang kemudian dia nikahi sebulan lalu. Kini ia melanjutkan usaha toko kelontong warisan mertuanya di Pasar Lamijung.

Nasib buruk yang dialami Tarjono itu juga menimpa sejumlah pekerja asal Indonesia lainnya di Malaysia. Menurut Wakil Bupati Nunukan, Kasmir Foret, belum lama ini, sedikitnya 28 pekerja yang bernasib seperti Tarjono. Mereka masuk ke Malaysia secara ilegal dan kemudian dipulanglan ke Nunukan. Mereka kini berkeliaran di jalan-jalan kota Nunukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

Mereka mulai menjadi gila akibat perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan Malaysia. Para petugas itu menangkap dan menyiksa mereka. Selain itu, uang dan harta para pekerja tersebut mereka rampas. Padahal uang dan harta itu merupakan hasil kerja selama puluhan tahun. Ketika dipulangkan ke Nunukan, para pekerja itu dalam keadaan lemah fisik dan terpukul batin mereka.

Keadaan tersebut diperparah dengan ketiadaan uluran tangan orang lain. Mereka tidak mempunyai apa pun untuk menyambung hidup di Nunukan. Menurut Kasmir, para pekerja yang ditangkap itu disiksa dengan cara disetrum. Sejumlah pekerja mengungkapkan bahwa mereka ditangkap dan dijebloskan ke sel-sel. Di dalam sel-sel itulah mereka disiksa. Sejumlah pekerja yang baru dipulangkan awal bulan lalu, juga menunjukkan gejalan tekanan jiwa.

"Bahkan ada seorang TKI dengan uang 40.000 Ringgit dan harta benda hasil kerja selama 30 tahun di Sabah, dirampas oleh polisi setempat," kata Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret.

Dia ungkapkan, jumlah TKI yang gila di Nunukan bertambah dari bulan ke bulan. Bulan April lalu, Dinas Sosial setempat mendata hanya 15 orang yang gila. Sekarang jumlahnya meningkat menjadi 28 orang.

Perlakuan kejam aparat keamanan Malaysia dan pemulangan pekerja ke Nunukan yang belum berakhir memungkinkan jumlah pekerja yang gila terus bertambah. Karena itu, Kasmir berharap polisi Malaysia tidak bersikap semena-mena terhadap para pekerja ilegal yang akan dipulangkan. "Kalau akan dipulangkan silakan, tapi jangan sampai disiksa dan harta benda mereka dirampas," katanya memohon.

Saat ini pihaknya berupaya menampung para pekerja itu agar kondisi mereka tidak semakin parah. Sayangnya tempat penampungan milik Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan kantor-kantor pengerah jasa tenaga kerja setempat sangat terbatas daya tampungnya.

Apalagi proses pemulangan para pekerja terus berlangsung. Setiap hari sedikitnya 200 pekerja asal Indonesia dipulangkan dari Tawao ke Nunukan. Mereka diangkut kapal-kapal reguler.

Saat dipulangkan, para pekerja itu kebanyakan dalam keadaan habis-habisan. Mereka biasanya tidak mempunyai dokumen keimigrasian. Uang di kantong hanya pas-pasan. Jika tidak dibantu, mereka hampir dapat dipastikan bakal menjadi gelandangan.

Dengan beragam sebab, banyak yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kemudian mereka menjadi penganggur. Untuk menyambung hidup terkadang ada yang terpaksa melakukan kejahatan. Sementara yang perempuan terpaksa menjadi pelacur. Masalah inilah yang sekarang dihadapi pemerintah dan masyarakat kota Nunukan.

Ketika menelusuri kota itu, saya menemukan para pekerja tidur di emper-emper toko dan perkantoran. Mereka menganggur sambil menunggu kesempatan untuk kembali ke Tawao atau pulang ke kampung halaman. Pada saat yang sama, jumlah pendatang domestik ke kota pulau itu juga terus bertambah. Pendatang baru ini pun berharap bisa bekerja di Malaysia.

Meskipun termasuk kota kecil dan baru diresmikan sebagai kabupaten dua tahun lalu, Nunukan ternyata menarik minat banyak orang. Tiap bulan sedikitnya 25.000 pendatang baru membanjiri kota perbatasan di wilayah utara Kalimantan Timur tersebut. Pendatang baru itu kebanyakan dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Setiap Kapal Motor Awu dan Tidar tiba di Pelabuhan Nunukan, ribuan pendatang baru tumpah ruah di pulau kecil berpenduduk 10.650 jiwa tersebut. Dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki nasib, membuat mereka kehilangan rasa takut.

Termasuk risiko menjadi gila di rantau orang. Berapa banyak Tarjono lagi yang akan terpaku berdiri di pelabuhan rakyat Pasar Lamijung dengan tatapan kosong ke arah laut nan biru?[]

Read More......

Pilkada dan Pengorbanan Seorang Guru

Oleh Achmad Bintoro

"KASIHAN, tidak seharusnya dia mati dalam situasi dan kondisi seperti itu," ungkap seorang teman dengan wajah murung sesaat setelah membaca berita di Tribun edisi Jumat (17/12) pekan lalu tentang kematian Ainun (42). Ainun adalah guru SD 001 di Muara Wis, sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pinggiran Sungai Mahakam, sekitar 150 kilometer dari Samarinda.

Sedetik kemudian matanya berubah memerah. Ini tidak seperti biasanya. Saya tahu betul teman saya yang satu ini bukanlah tipe orang yang cengeng. Saya tak pernah melihatnya menjadi seduka itu hanya karena berita yang dibacanya, kendati pun itu berita mengenai korban kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Saya juga tak pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu selama enam tahun berkawan dengannya, kecuali sekali, saat ibunya menuju alam baqa. Raut mukanya persis sama seperti yang saya lihat ketika ia sedang berduka, empat tahun silam.

Saya kemudian bertanya, kenalkah dengan korban. Ia cuma menggelengkan kepalanya perlahan. Kenal dengan anaknya barangkali? Seperti diketahui, Ainun tewas bersama Suriansyah, anaknya yang masih kuliah di Unikarta Tenggarong. Lagi-lagi ia menggeleng. Lho, lantas?

"Bukan. Bukan itu. Bukan kematian yang merisaukan saya," jawabnya setelah terlebih dulu menghela nafas dalam-dalam dan melihat saya terus menanti jawaban. Mati adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti akan mati. Tetapi mati dalam kondisi dan situasi atau atas alasan apa, itulah yang kudu direnungkan.

Ibu guru yang telah belasan tahun mengabdikan diri mendidik anak-anak di sebuah sekolah sederhana yang cukup jauh dari kota itu ternyata tewas tertabrak truk dalam perjalanan dari rumahnya di Muara Wis menuju Tenggarong. Tragisnya, Suriansyah, anak kesayangannya yang diharapkannya kelak bisa menjadi penerus cita-cita keluarga, turut tewas dalam musibah itu.

Musibah semacam itu memang bisa menimpa siapa pun. Seorang suami yang tengah dalam perjalanan mencari nafkah bagi anak dan istrinya, bisa saja tewas kecelakaan. Seorang guru yang tengah mengajar di depan murid-muridnya, juga bisa saja meninggal mendadak. Kematian bisa datang kapan saja dan dalam keadaaan tidak terduga sekali pun.

Tetapi, sambung teman saya, haruskah seorang guru seperti Ainun berkorban (nyawanya dan nyawa seorang anaknya) sedemikian besar hanya untuk terlibat dalam aksi massa penolakan Awang Dhaarma Bhakti sebagai penjabat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) -- menggantikan Syaukani HR yang saat itu sudah habis masa jabatannya dan tidak boleh diperpanjang karena akan mengikuti pilkada lagi -- yang mekanisme penggantiannya sudah jelas dan berlaku jamak untuk seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali?

Jangan-jangan ia sendiri tidak sempat memperoleh informasi yang berimbang mengenai masalah yang akan diperjuangkannya dalam aksi massa itu. Dan jika benar seperti itu, oh, alangkah lebih tragisnya! Yang pasti, meski sama-sama berbentuk aksi massa, aksi guru di Tenggarong pekan lalu tidaklah dapat disamakan dengan aksi ribuan guru di Kampar, Riau, beberapa bulan lalu yang berhasil menjatuhkan Bupati Jefri Noer.

Di Kampar, aksi para guru terlecut secara emosional akibat peristiwa yang mereka anggap pelecehan terhadap seorang rekan mereka. Hal itu sangat menyinggung harga diri dan korps mereka sebagai guru. Sehingga bisa dimengerti kalau aksi solidaritas itu dengan mudah tersulut dan menjalar cepat di antara mereka. Barangkali malah tak pernah terbayangkan oleh siapa pun bahwa aksi tersebut ternyata mampu menjatuhkan seorang bupati.

Di Kota Raja tersebut, Ainun sedianya akan bergabung dengan rekan-rekan sesama guru dalam aksi unjukrasa untuk menolak Penjabat Bupati Kukar Awang Darma Bhakti yang telah mendapat SK Mendagri. Entahlah, apakah memang Ainun merasa tersinggung -- sebagaimana ketersinggungan yang dirasakan para guru di Kampar -- dengan sikap Gubernur Suwarna AF dan Mendagri M Ma'ruf sehingga ia merasa perlu meninggalkan murid-muridnya dan bertolak jauh ke Tenggarong untuk turut berdemo.

Sejauh ini belum sempat dikonfirmasi. Ainun sudah keburu tiada.Yang sudah terkonfirmasi barulah terhadap DPRD Kukar. Lembaga perwakilan rakyat ini mengaku telah dilecehkan karena tanpa ada konsultasi sebelumnya mengenai nama penjabat yang akan ditunjuk.

"Lho, jika masalahnya cuma sebatas konsultasi dengan dewan lantas apa kaitannya dengan para guru? Kenapa para guru harus repot-repot berunjukrasa segala. Kasihan itu anak didik yang terpaksa libur. Apa guru juga berada dalam pihak yang dirugikan, tidak kan?" tanya teman saya.

Saya terdiam. Saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, aksi serupa, sebelumnya juga sudah dilakukan oleh kelompok massa lain. Hari ini, aksi massa konon akan kembali digelar di Tenggarong. Kali ini direncanakan oleh kelompok ulama, tentu berikut para ummatnya. Targetnya: Mendagri mau meninjau ulang kebijakannya atas kasus tersebut.

Itu artinya Kukar meminta pengecualian. Tapi persoalannya, andaikan Mendagri mengabulkan tuntutan mereka, apa nanti tidak akan menimbulkan diskriminasi terhadap daerah lain. Sekedar diketahui, pada tahun 2005 akan ada kepala daerah (bupati, walikota maupun gubernur) yang akan dipilih secara langsung lewat proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mulai dilaksanakan Juni 2005.

Dan telah pula ditegaskan oleh Mendagri bahwa para kepala daerah tidak boleh ditunjuk sebagai penjabat atau karetaker apabila yang bersangkutan mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah dalam pilkada tersebut. Ini untuk menghindari konflik kepentingan dan agar roda pemerintahan bisa berjalan terus.
***

AKSI massa yang melibatkan guru memang terjadi tidak hanya di Tenggarong. Belakangan ini, para guru juga dilibatkan dalam aksi dukung mendukung bakal calon walikota tertentu di Samarinda. Meski sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk silaturahmi dan halal bihalal, toh niat ashttp://www2.blogger.com/img/gl.italic.gif insert italic tagsli itu kelihatan juga ketika kemudian dukungan dinyatakan secara verbal.

Dari sekian banyak bidang pekerjaan dan instansi di pegawai negeri sipil (PNS), guru ternyata satu- satunya yang diminati dan mudah dilibatkan dalam aksi-aksi tersebut. Kenapa? Mungkin jumlah guru yang cukup besar dan terbesar di lingkungan PNS. Apalagi guru juga memiliki kedekatan emosional dengan para muridnya, termasuk murid yang sudah memiliki hak pilih. Mungkin karena sifat guru yang terkenal santun dan loyal. Mungkin pula karena guru secara sadar memiliki harapan adanya perubahan kesejahteraan yang lebih baik jika calonnya terpilih.

Setidaknya karena kemungkinan-kemungkinan itulah, komunitas guru menjadi diperhitungkan oleh para kandidat kepala daerah. Bahkan presiden pun menunjukkan ketertarikannya. Tidak heran kalau hampir semua cawapres dalam masa kampanye dulu memberikan iming-iming peningkatan kesejahteraan pada mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono misalnya menjanjikan kenaikan gaji guru sampai Rp 2 juta. Gus Dur juga pernah menjanjikan kenaikan tunjangan fungsional 300 persen. Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Malik Fajar juga mengakui besarnya pengaruh guru ini. Selain karena perannya yang strategis, juga karena jumlahnya yang besar.

Tapi justru karena besarnya pengaruh itu, menurut Malik, siapa pun mestinya tidak boleh asal janji untuk menaikkan gaji guru tanpa terlebih dahulu melihat berapa kemampuan pemerintah. Apalagi jika sekedar menjadikannya sebagai komoditi politik, untuk kepentingan sesaat. Kasihan, guru sudah terlalu banyak berkorban.

Kadiknas Kaltim Syafruddin Pernyata juga menyesalkan adanya pelibatan para guru itu dalam forum yang tidak semestinya itu. Teman saya bilang, cukuplah sudah seorang Ainun yang berkorban. Jangan lagi ada Ainun-Ainun lainnya. Cukuplah sudah pengorbanan besar yang telah guru berikan selama ini dengan memberikan seluruh waktu dan hidup mereka untuk mendidik anak- anak kita. Jadi, jangan lagi ada pengorban lain yang tidak perlu.[].

Read More......

Bermimpi Main Golf di Bukit Soeharto

BUKIT Soeharto tak pernah berhenti menjadi polemik dan bahan diskusi. Ketika kawasan lindung ini berulangkali menjadi sasaran amuk si jago merah -- yang selalu berkobar pada setiap musim kemarau panjang selama kurun tahun 1982-1998 hingga pernah membuatnya meranggas dan nyaris ludes -- banyak perhatian tertuju kepadanya. Berbagai kalangan juga sempat geger saat mencuat keinginan untuk mengeksploitasi kandungan batubara di dalamnya yang disusul oleh penekenan Perpu No 1/2004. Dan kini, Unmul pun tergerak menata dan menjadikan sebagian dari kawasan itu sebagai lapangan golf dan tempat wisata.

SUDAH teramat sering saya melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Jalan ini membelah kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (populer disebut Taman Hutan Raya = Tahura) seluas 61.850 hektare tepat di tengah. Tapi baru pada beberapa pelintasan kali terakhir saya menyadari bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata khas.

Jalur sepanjang 103 kilometer yang dulu saya anggap biasa saja bahkan acapkali membosankan, entah kenapa akhir pekan lalu terlihat lain di mata saya. Terutama setelah beberapa menit saya memasuki kawasan yang merentang sejauh kurang lebih 23 kilometer (Km) dari Km 38 hingga Km 61. Saya melihat pemandangan yang asri oleh rindangnya pepohonan yang berjajar rapat di sepanjang kiri kanan jalan. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya lihat selama bertahun-tahun menyusuri banyak ruas jalan kota dan pedalaman di provinsi seluas 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya saya tidak lagi melihat dominasi belukar dan ilalang serta pohon yang meranggas seperti beberapa tahun lalu. Memang kegersangan masih tampak ketika melintas beberapa kilometer hingga pos polisi kedua Samboja yang kebetulan sudah berdiri banyak pemukiman. Juga karena adanya beberapa titik kawasan hutan dan lahan di Km 50-60 yang menghitam dan coklat akibat bekas terbakar.

Namun selebihnya merupakan jalur hijau, setidaknya kawasan terdekat di sepanjang kiri kanan jalan. Ruas jalan ini merupakan koridor pepohonan atau etalase hutan hujan tropika, meski sejauh itu saya hampir tidak melihat adanya deretan pohon alam semacam meranti, kapur, ulin dan bengkirai. Yang ada umumnya pohon jenis cepat tumbuh seperti albisia dan akasia mangium.

Jendela mobil saya buka. Pengatur udara di dalam mobil pun segera saya matikan, sekedar untuk lebih memastikan bahwa pemandangan yang saya lihat di sepanjang ruas jalan ini memang menyejukkan adanya. Dan memang benar. Saya merasakan semilir angin segar lembut membelai wajah, berhembus di antara aroma khas getah dan kulit pepohonan yang lembab. Beberapa daun yang menguning tampak berguguran, terbang tidak tentu arah dibawa angin.

Tiba-tiba saja saya menjadi tergerak mengurangi kecepatan mobil, sebelum akhirnya berhenti tepat di bawah rindang pepohonan yang berderet di pinggir jalan, di sekitar Km 55, tak jauh dari camp zona hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola Fahutan Unmul -- hanya supaya bisa lebih berlama-lama di sini.

Saya rupanya tidak sendiri. Di depan sudah berjajar belasan kendaraan pribadi, juga sejumlah truk. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebagian turun dari mobil. Ada yang menguap dilanjutkan dengan meliuk-liukkan pinggang ke kanan-kiri, ke depan-belakang, layaknya sedang senam kesegaran jasmani. Perjalanan menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok agaknya telah membuat anggota badan menjadi tegang dan pegal.

Sebagian lainnya menuju kedai kopi, sebagaimana dilakukan empat pemuda yang mobil kijangnya diparkir menyusul di belakang saya. Kedai sederhana beratap daun rumbia yang terletak tidak jauh dari kolam buatan di kawasan itu sudah penuh sesak. Nyaris tak ada lagi tempat duduk kosong. Mereka meninggalkan seorang temannya yang sempat celingukan sebelum kemudian bergegas menyembunyikan diri di balik pohon akasia besar untuk buang air kecil.

Jam di tangan menunjuk rembang tengah hari. Cuaca siang itu cukup cerah. Matahari sedang panas- panasnya. Sudah lama memang hujan tidak mengguyur. Tapi toh tidak sampai menyentuh kepala. Rapatnya pepohonan yang meriap dan menjulang di sepanjang jalur tersebut telah mampu meredam panas teriknya.
***

SAYA menjadi teringat pemandangan serupa di Kebun Kopi, Kabupaten Donggala (Sulteng), sebuah daerah perbukitan yang terletak di jalur Trans Sulawesi menuju Kabupaten Poso, sekitar 90 kilometer dari Kota Palu. Daerah ini menjadi persinggahan para pengemudi kendaraan. Mereka biasa istirahat sambil menikmati seduhan kopi panas dan aneka masakan pegunungan yang tersedia di sejumlah kedai yang berderet di pinggiran jalan.

Kedai-kedai itu dibangun secara sederhana dari bahan kayu dan bambu setempat di atas ketinggian bukit dengan latar hijau perkebunan lada, kopi, cengkeh dan tanaman sayur mayur penduduk. Jika di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor, kita juga bisa melihat pemandangan serupa berupa kedai-kedai kecil jagung bakar dan penjual ubi Cilembue hingga restoran terkenal Rindu Alam dengan latar hijau perkebunan teh.

Di Kebun Kopi tersedia banyak sayur mayur seperti kacang panjang, bayam, wortel, buncis, kentang dan aneka buah hasil produksi petani setempat yang biasanya laris dibeli sebagai oleh-oleh. Selain dijamin masih segar, harganya pun sangat murah. Sayur-sayur itu kebanyakan dijual sendiri oleh para petani dengan cara menjajakannya di atas tikar plastik dan bangku panjang di sekitar kedai.

Sungguh, saya membayangkan suasana itu juga bisa terjadi di Bukit Soeharto. Dan saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Potensi ada. Tinggal bagaimana merehabilitasi, menata dan mengembangkannya. Unmul Samarinda yang memiliki hak pengelolaan atas zona hutan pendidikan seluas 20.271 hektare di kawasan itu rupanya mulai menyadari potensi wisata terpendam ini.

Karena itu Prof Rachmad Hernadi, Rektor Unmul, menantang dan mengajak investor atau siapa pun yang bersedia menata dan mengembangkan kawasan lindung tersebut. Melalui iklan di koran, Rachmad berkeinginan membangun lapangan golf, agrowisata, restoran, kolam pemancingan, dan wisata alam. Selain tentu saja akan menatanya menjadi lebih baik sebagai pusat koservasi hidrologi serta hutan pendidikan dan penelitian kehutanan.

"Tapi ini baru mimpi, ini pikiran jauh kita ke depan dan butuh investor yang bermodal besar. Melalui iklan diharapkan ada yang berminat berinvestasi sebab investasi bidang pengelolaan hutan sangat mahal," kata Rachmat.

Mengapa harus lapangan golf? Rektor mengakui rencana ini memiliki nilai strategis setidaknya sebagai usaha meningkatkan prestise daerah."Syukur-syukur ada orang dari Malaysia atau dari mana yang memilih main golf di sana. Hal itu akan meningkatkan citra Kaltim, karena selama ini orang-orang kaya dari luar misalnya Malaysia, hanya kenal Pulau Batam sebagai tempat bermain golf," ungkapnya.

Rachmad berusaha meyakinkan bahwa rencana pembangunan lapangan golf serta sarana rekreasi lainnya tidak akan menganggu konservasi lahan di kawasan hutan tersebut. Lapangan golf aman dari gangguan banjir sebab semua ditutup atau dikaver vegetasi, dan tidak ada ruang terbuka sehingga bisa menjadi daerah wisata yang baik.

"Selain itu, kawasan hutan juga akan menjadi lebih indah, lebih produktif dan mengundang ketertarikan orang-orang dari luar. Hanya investasinya memang lebih mahal," kata guru besar di Fakultas Pertanian Unmul ini mencoba meyakinkan.

Saya sendiri tidak pernah bermain golf. Juga tidak pernah terlintas dalam pikiran maupun angan bahwa suatu saat ingin main golf, meski saya merasa sudah cukup familiar dengan jenis olahraga ini sejak beberapa tahun lalu, ketika sempat menjadi kedi di lapangan golf mini (tempat latihan memukul) di kampus Unmul Gunung Kelua.

Jenis olahraga itu terlalu eksklusif dan terlalu mahal bagi saya. Bukan hanya soal peralatannya yang mahal, isi kantong pun harus tebal untuk membayar kedi, membayar members club, dan untuk taruhan. Tapi toh saya sangat sependapat kalau ada yang membangun lapangan golf di kawasan Bukit Soeharto.

Bagi saya, lapangan golf dan penyediaan sarana wisata lain yang digagas Unmul di sepanjang jalan raya ini akan menjadi salah satu pintu pembuka yang efektif bagi upaya pengembangan wisata setempat yang akan memberikan multi dampak secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini kita hanya dapat melewatkan begitu saja kawasan lindung itu, hanya karena ketiadaan sarana prasarana yang memadai. Kawasan itu mestinya bisa memberikan alternatif rehat yang menyenangkan dan mengesankan bagi siapa saja dalam perjalanan Balikpapan- Samarinda atau sebaliknya.

Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi-mimpi itu bisa terwujud? Yang pasti, ini bukan cuma menjadi mimpi Rektor Unmul seorang. Saya dan puluhan orang yang kemarin rehat di bawah rindangnya Bukit Soeharto, dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang tengah rehat di kawasan Agrowisata di Km 35 dari Samarinda, juga memimpikan hal serupa.

Tentu ini perlu sharing dan kepedulian banyak pihak agar Bukit Soeharto nantinya bisa menjadi lebih bermanfaat. Tak cuma bagi peneliti kehutanan serta bagi pengusaha dan penguasa yang mungkin silau melihat besarnya kandungan batubara di dalamnya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan seperti saya yang acapkali melewati jalur tersebut dan memerlukan sekedar tempat rehat yang berkesan dan murah[]

KONDISI BUKIT SEOHARTO


NO JENIS PENUTUPAN LAHAN LUAS (HA) PERSENTASE LUAS (%)
========================================================================
1. Hutan 20.890 33,77
2. Tanaman reboisasi 5.449 8,81
3. Alang-alang dan belukar 25.691 41,54
4. Ladang dan kebun penduduk 3.782 6,12
5. Persawahan 50 0,08
6. Pemukiman penduduk 1.460 2,36
7. Lain-lain 4.528 7,32
==========================================================================
TOTAL 61.850 100,00
=======================================================================
Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit (2002)

Read More......

Ketika SBY Janjikan Gaji Guru Naik

Oleh Achmad Bintoro
SECERCAH harapa membumbung di benak para guru ketika mendengar langsung janji capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menaikkan gaji mereka minimal Rp 2 juta/bulan. Janji tersebut diutarakan SBY kepada enam guru SMU -- semuanya perempuan -- Dari Desa Cileungsi, Bogor yang Rabu (22/9/2004) lalu sengaja datang ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor.


"Saya akan upayakan gaji guru secara perlahan-lahan bisa naik sampai Rp 2 juta per bulan," kata SBY setelah mendengar penuturan guru yang mengaku mendapat gaji hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan meski sudah belasan tahun mengabdi.

Senyum mengembang di bibir para guru. Tergambar oleh mereka akan datangnya hari depan yang lebih baik. Persoalan dapur dan beban hidup yang makin berat yang selama ini menghimpit guru akibat gaji rendah mungkin segera terpecahkan.

Keharuan pun menjadi tumpah ruah. Tak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa SBY bakal secepat itu menjawab keluhan mereka dengan menyebut angka nominal kenaikan gaji yang dijanjikan. Para ibu guru juga tak pernah menduga sosok gagah, tinggi besar yang akan memimpin republik ini bisa dengan sabar dan kebapakan maladeni mereka ngobrol santai sambil makan mi ayam di depan rumah pendopo joglo, kediamannya.

Bagaimana guru lain dan pihak-pihak terkait menanggapi janji tersebut? Tak jauh dari Cikeas, Suharna (40), guru di sebuah SD di Cisarua, Bogor, ternyata bersikap dingin-dingin saja."Ah, itu mah biasa ada janji kepada guru. Dulu-dulu juga begitu. Tapi mana realisasinya?" tandas Suharna kepada saya dalam perjalanan di sebuah angkot menuju sekolahnya.

SD tempat Suharna mengajar, meski terletak di pinggir jalan raya puncak yang padat dan acap dilewati para pembesar dari Jakarta, ternyata hanya berupa bangunan kecil sederhana terbuat dari kayu. Dulu, ketika Gus Dur berkuasa, kata Suharna melanjutkan, pernah menjanjikan kenaikan 300 persen tunjangan fungsional. Namun yang terlaksana hingga kini baru 150 persen. Megawati juga pernah menjanjikan hal serupa.

Makanya, banyak para guru terpaksa mengorbankan waktu istirahatnya dengan mengajar di sekolah lain atau memberikan les privat kepada anak didiknya. Itu semua dilakukan untuk membuat dapur agar tetap ngebul. Toh cara itu belum cukup untuk menutupi biaya hidup yang sepanjang enam tahun terakhir terus membumbung tinggi. Honor mengajar di sekolah swasta umumnya sangatlah kecil.

Di SMK Pemuda Samarinda misalnya, seorang guru yang menularkan ilmu kepada anak didiknya hanya dibayar Rp 3.500 per jam pelajaran. Sehingga kendati sudah mengajar secara full time pun, katakanlah sampai 20 jam seminggu, paling banter bisa mengantongi honor hanya Rp 310 ribu. Itu pun biasanya sudah ditambah uang transport 12 kali sebulan yang besarnya benar-benar ngepas buat angkot, Rp 2.500 per kali.

Jadi memang sangat sulit bagi guru bisa membawa pulang gaji hingga Rp 2 juta dari kegiatan mengajar. Seorang guru golongan IV A saja, yang sudah mengabdi selama 24 tahun, gaji plus tunjangan lain hanya Rp 1,5 juta. Bisa dibayangkan golongan yang lebih rendah.
***

GURU memang strategis dalam membentuk SDM. Guru juga termasuk komunitas terbesar di bagian pegawai negeri sipil. Karena itu hampir semua capres dalam kampanye lalu memberikan iming-iming menaikkan kesejahteraannya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Malik Fajar dalam dialog dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan (Forta) Pendidikan di Jakarta, pekan lalu, juga mengakui besarnya pengaruh guru ini. Selain karena perannya yang strategis, jumlahnya juga besar. Justru karena besarnya itu, menurut Malik, siapa pun mestinya tidak boleh asal janji untuk menaikkan gaji guru tanpa terlebih dahulu melihat berapa kemampuan pemerintah.

Malik menyatakan sependapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan kesejahteraan guru. Malah dirinya menganggap guru memegang kunci utama dalam upaya peningkatan mutu itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah apabila ada capres yang berani menjanjikan kenaikan gaji hingga Rp 2 juta sementara dia mengetahui kemampuan keuangan pemerintah sangat tidak memungkinkan.

"Saya sampai ketawa dalam hati. Lho kalau gaji dinaikkan sebesar itu, terus dari mana duitnya?" jelas Malik di Gedung A Depdiknas. Turut hadir dalam kesempatan itu Sekjen Depdiknas Dr Baedhowi, sejumlah pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Depdiknas, Sekretraris Dirjen Dikti Prof Dr Tomi Ilyas, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco Dr Arief Rachman, dan Karo Kerjasama Luar Negeri dan Humas Depdiknas Prof Dr Suwarsih Madya.

Menurut Malik, sudah sejak lama pemerintah menginginkan kenaikan gaji guru. Tapi tak bisa dilakukan drastis karena secara finansial belum memungkinkan. Sebagai gambaran, ketika pemerintah mencoba menambah Rp 50 ribu saja untuk tunjangan fungsional guru negeri, ternyata menyedot keuangan negara hingga Rp 1,9 triliun. Bagaimana kalau kemudian menaikkan gaji hingga Rp 2 juta, tentu sangatlah sulit dibayangkan bahwa hal itu bisa direalisasikan.

Sebagai orang yang telah bertahun-tahun memimpin departemen ini, Malik mengaku paham betul akan kemampuan anggaran pemerintah. Malik juga tahu betul bagaimana ruwet dan cerewetnya Kementerian Keuangan yang mengurusi masalah itu. Karena itu, "Seorang pemimpin harusnya hati-hati bicara," kata Mendiknas.
***

TERLEPAS dari kesulitan yang dialami pemerintah untuk merealisasikan janjinya seperti tergambar dalam pernyataan Mendiknas, harus diakui bahwa penghargaan kita terhadap guru sangatlah rendah, malah cenderung tidak masuk akal. Guru yang mendapat predikat membanggakan sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa" dan menjadi faktor terdepan dan penentu untuk memajukan pendidikan anak bangsa itu, ternyata digaji jauh lebih rendah ketimbang upah seorang tukang bangunan.

Seorang guru SD tamatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan golongan II B, pada awal masa kerja, mendapat gaji hanya Rp 782 ribu per bulan. Bandingkan dengan upah tukang bangunan di Kaltim yang mencapai Rp 50 ribu per hari. Bahkan seorang guru yang sudah mengabdi hingga 35 tahun pun, gaji pokoknya cuma Rp 1 juta, dengan kenaikan gaji berkala per dua tahun berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 24 ribu. Atau kalau dirata-ratakan, kenaikan itu hanya Rp 700 (tujuh ratus perak) per bulan. Sangat menyedihkan!

Yang lebih fenomenal dalam dunia pendidikan kita dewasa ini adalah ketika pemerintah mengangkat banyak sekali sarjana dari berbagai disiplin ilmu menjadi guru kontrak atau guru bantu, dengan upah hanya Rp 400 ribu per bulan. Entah model hitungan apa yang dipakai pemerintah hingga keluar putusan imbalan sekecil itu. Seorang buruh angkut di Pelabuhan Samarinda saja bisa mendapatkan dua hingga tiga kali lipat.

Hal yang kurang lebih sama dialami para dosen. Ingin tahu berapa gaji dosen? Yang baru diangkat dengan golongan III A menerima Rp 800 ribu. Sedang guru besar dengan golongan tertinggi, yakni IV E, hanya Rp 2,7 juta per bulan tanpa tambahan apa pun. Memang di beberapa perguruan tinggi negeri ada honor tambahan kelebihan jam mengajar, tapi jumlahnya sangat memalukan untuk disebut.

Jadi, amat keliru kalau ada yang beranggapan para dosen di perguruan tinggi negeri bergelimangan dengan uang. Sama sekali jauh dari gambaran tersebut. Kalau pun dosen terlihat mengendarai mobil, bisa dipastikan itu bukan dari gajinya. Namun lebih disebabkan oleh latar ekonomi yang bersangkutan yang memang sudah mampu, atau sebagian lainnya ngobyek dan bisnis di luar yang jauh dari bidang pengajaran. Dosen di Fahutan Unmul misalnya, bisa saja ngobyek dengan menjadi anggota tim ahli atau penasehat sebuah perusahaan HPH.

Dalam dialog yang berlanjut di kota hujan Bogor, para wartawan yang sehari-hari akrab dengan bidang liputan pendidikan, mengemukakan sejumlah potret buram wajah guru Indonesia. Seorang rekan dari sebuah harian ibukota mengisahkan bagaimana guru terpaksa mengobyek menjadi tukang parkir, tukang ojek, dan makelar tanah hingga nyaris tak ada waktu baginya menyiapkan bahan pengajaran untuk esok hari.

Di Kaltim tak kalah tragisnya. Seorang guru ada yang harus merangkap mengajar banyak jenjang kelas dalam sebuah bangunan sekolah yang nyaris ambruk. Dan itu terjadi di sebuah kabupaten yang konon paling kaya di Tanah Air. Yang ngobyek seperti terjadi di daerah lain, juga bukan hal baru.

Gaji guru yang kecil memang menjadi salah satu faktor pembenar rendahnya kualitas pendidikan kita. Tapi kalau dinaikkan, harus dinaikkan berapa? Dengan kenaikan Rp 100 ribu saja, bila dijumlahkan keseluruhan guru di Indonesia yang mencapai 24 juta guru -- negeri dan swasta -- tidak kurang dari Rp 30 triliun yang harus disediakan pemerintah dalam setahun. Sedangkan kita juga tahu bahwa kenaikan Rp 100 ribu tidaklah berarti apa-apa di tengah harga bahan pokok yang melambung tinggi.

Ingin dinaikkan Rp 2 juta? Lebih repot lagi! Bisa-bisa pemerintah akan mengalami kebangkrutan hanya karena harus menaikkan gaji guru. Sedang untuk memenuhi kewajiban -- sebab sudah diamandemen dalam UUD 45 -- pengalokasian dana pendidikan sebesar 20 persen saja belum bisa. Tahun 2004 ini misalnya, hanya 4,4 persen. Sisanya, jika tidak kondisi perekonomian stabil, akan dialirkan bertahap hingga tahun 2009.

"Sekolah sih bisa di mana saja, di bawah pohon pun bisa. Yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan hidup para guru," ujar Malik. Tapi Malik juga sangat menyadari bahwa pemerintah tidak akan sanggup menjawab persoalan tersebut segera.

Lantas kapan? Entahlah. Yang pasti tingkat kenaikan gaji guru yang berlaku selama ini tidak sebanding dengan tingkat kenaikan barang-barang kebutuhan pokok. Bahkan rasanya sudah tak sanggup lagi untuk mengejarnya begitu melihat tingkat kenaikan inflasi yang senantiasa melakukan lompatan jauh, melebihi lomopatan suku bunga bank. Kecuali jika pemerintahan baru nanti bisa membuat langkah revolusioner, membuat biaya hidup di Indonesia kembali menjadi murah seperti dulu, dan seperti harapan rakyat kecil sekarang ini.

"Juga yang penting bagaimana agar biaya sekolah anak bisa menjadi lebih murah, makanan murah dan tak susah cari pekerjaan. Jadi tak apa gaji atau honor tak naik. Yang penting kebutuhan pangan, sandang dan papan tetap terjangkau. Itu saja harapan saya," kata Maman Sutarya, sopir angkot, turut menimpali pembicaraan kami.

Pembicaraan terpaksa berakhir karena saya harus turun di Tajur, Bogor dengan menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang entah kapan baru bisa terjawab, dan harapan akan adanya perubahan yang entah kapan bisa terjadi.[]

Read More......

Suwarna AF: Saya Capek Dibohongi

HASIL pertemuan Pemprov, para Bupati-Walikota, dan DPRD Kaltim di Hotel Redtop Jakarta, Sabtu (10/3/2007) lalu, sebenarnya sudah bisa diprediksikan oleh Gubernur (non aktif) Suwarna AF. Cukup dengan melihat sikap Sekprov Kaltim Syaiful Teteng dan Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim, ditambah adanya pertemuan terbatas sebelumnya di Hotel Ritz Cartlon Jakarta, mudah baginya untuk menebak bahwa pemprov akan lebih mengedepankan upaya negosiasi ketimbang arbitrase dalam menyelesaikan divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Namun toh kabar yang ia terima usai pertemuan itu, tetap membuatnya tersentak. Membuat dirinya terpukul. Kedua alisnya yang tipis seketika terangkat. Kulit mukanya menegang. Ingin sekali dirinya meradang. Terlebih terbetik kabar, pertemuan itu juga telah memutuskan pengunduran jadwal PON XVII-2008 dari Maret 2008 menjadi 6-18 Juli 2008, membuat dadanya kian bergemuruh saja. Ia merasa dilangkahi. Namun sesaat kemudian ketegangan itu menurun.

"Tapi ya sudahlah, saya kan memang bukan gubernur lagi," katanya pelan. Volume suaranya yang biasa lantang, kali ini nyaris tak terdengar. Seperti ketika suaranya tertelan oleh bising suara bajaj yang mengekor di belakang mobil yang membawanya kembali ke ruang tahanan Mabes Polri usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bagi Suwarna, kabar sikap pemprov mengenai divestasi saham KPC dan pengunduran jadwal PON kali ini lebih menyita perhatiannya ketimbang masalahnya sendiri. Padahal masalah pribadi yang ia hadapi tidak bisa dibilang ringan. Majelis hakim akan segera menjatuhkan vonis kepadanya, 20 Maret. Sebelumnya, dalam Pengadilan Tipikor di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan tujuh tahun kurungan penjara terhadapnya atas dugaan korupsi pada kasus sejuta hektare sawit di Kaltim.

"Saya memang menyesalkan. Tapi kalau saya sesalkan (sikap) mereka, itu semata-mata karena saya melihat kepentingan yang lebih besar, masyarakat Kaltim. Karena itu yang patut dipertanyakan, apa iya masih ada itikad baik dari KPC. Sudah berulangkali kita negosiasi, tapi begitu disepakati dan semua gugatan hukum kita cabut, ternyata janji itu tidak pernah direalisasikan KPC. Jadi janganlah sampai kita dibohongin lagi. KPC itu licin," kata Suwarna lagi.

"Ingat kan ketika tiba-tiba saham KPC dijual ke BR (PT Bumi Resources, red) dengan harga jauh lebih rendah? Padahal kita sudah sepakat membeli 51 persen dengan nilai US$ 822 juta untuk 100 persen saham," tanya Suwarna kepada saya. Saya menganggukkan kepala. Kebetulan saya memang masih ingat peristiwa itu.
***

SAAT itu, Senin malam, sekitar empat tahun silam. Suasana Lamin Etam, rumah jabatan Gubernur Kaltim Suwarna AF di Jalan Gajahmada Samarinda, diluar kebiasaan. Tidak kurang dari 35 wartawan dan redaktur senior media cetak dan elektronik berkumpul di aula memenuhi undangan Suwarna AF. Jarang-jarang pertemuan semacam itu, dengan menghadirkan peliput sampai tingkatan redaktur senior dan pemimpin redaksi, digelar. Pasti ada kabar penting yang ingin dikemukakan Suwarna.

Terrnyata benar! Sebuah pesan penting dan tidak pernah diduga oleh banyak wartawan, berisi ajakan untuk melakukan pemblokiran tambang KPC di Sangatta, telah dinyatakan gubernur pada malam itu. "Kalau perlu saya bersama wakil rakyat dan masyarakat melakukan hal yang sama menduduki KPC," kata Suwarna mempertegas ajakannya.

Bagi KPC ancaman pendudukan tambang memang bukan kali pertama diterima. Pernah sejumlah kelompok organisasi pemuda berunjukrasa dan berniat menduduki tambang batubara terbesar di dunia yang memproduksi 50 juta metrik ton per tahun itu . Tapi ajakan demo kali itu terasa lain karena yang menyatakan dan mengajak adalah orang nomor satu di Provinsi Kaltim.

Amarah dan kekecewaan Suwarna AF malam itu telah teraduk menjadi satu dan tidak mampu lagi dibendung setelah ia mengatahui Rio Tinto (RT) dan Beyond Petroleum (BP), 16 Juli 2003, tiba- tiba menjual kepemilikan sahamnya di KPC kepada BR. Padahal sudah sejak lima tahun sebelumnya ia berjuang mendapatkan hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC, dan pada bulan-bulan itu sedang mendekati titik klimaks penyelesaian setelah dicapai kesepakatan harga saham sebesar US$ 822 juta (100 persen).

Tetapi alih-alih didevestasi, RT-BP malah menjual sahamnya pada BR. Harapan untuk mendapat hak pembelian 51 persen saham divestasi langsung membuncah, dirasakan kian menjauh malah nyaris buyar, akibat transaksi diam-diam itu.

Yang lebih menjengkelkan, kedua induk perusahaan itu menjual seluruh sahamnya kepada BR -- sebuah perusahaan milik Bakrie Group yang baru diketahui publik Kaltim setahun sebelumnya ketika mempresentasikan minatnya, bersama perusahaan lain, untuk menggandeng Pemkab Kutim, membeli saham divestasi KPC, hanya US$ 500 juta. Jauh dibawah harga saham yang pernah disepakati, 822 juta Dolar AS (100 persen).

Besarnya selisih harga ini, 322 juta Dolar AS, seketika menuai kecurigaan banyak pihak. Didi Darmawan, Kuasa Hukum Pemprov Kaltim berkomentar,"dalam bisnis di manapun, harga tertinggilah yang akan dipilih sebagai pembeli. Jadi sangat tidak mungkin transaksi itu dilakukan kecuali ada deal-deal pribadi." Terlebih sebelum ada kesepakatan basis harga 822 juta Dolar AS, KPC sempat ngotot meminta harga patokan lebih tinggi, 889 juta Dolar AS.
***


"Sebenarnya saya capek. Hampir 10 tahun saya memperjuangkan divestasi ini. Selama itu pula kita dibohongin terus," kata Suwarna, masih dengan suara pelan. Sejenak ia mengelap keningnya yang basah oleh peluh. Ruang ber-AC di Pengadilan Tipikor di Kuningan, agaknya belum cukup untuk menyejukkan dirinya.

"Kita gugat, mereka minta nego, kita cabut gugatan, tapi tak ada realisasi. Kita gugat lagi, mereka minta nego lagi, tapi kesepakatan lagi-lagi tak pernah direalisasikan. Lalu kita gugat ke arbitrase internasional dan diterima untuk diproses, lagi-lagi KPC datang dengan tawaran dialog. Hotel Ritz Cartlon jadi saksi bisu pertemuan itu," tambahnya.

Hotel Ritz Cartlon yang disebut Suwarna merupakan hotel tempat pertemuan antara Pemprov dan DPRD Kaltim dengan petinggi BR. Pertemuan digelar beberapa pekan setelah diketahui gugatan Pemprov Kaltim diterima untuk diproses oleh badan arbitrase internasional, International Center for Settlement Invesment Dispute (ICSID) di Washington, AS. Hadir dalam pertemuan terbatas itu Plt Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh, Sekprov Syaiful Teteng, Karo Humas Pemprov M Jauhar Effendi, Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim, dan anggota dewan Ipong Muchlissoni. Sedang dari BR adalah Presiden Direktur BR Arie S Hudaya, dan Direktur Keuangan BR Eddie Junanto Soebari.

Syaiful Teteng yang dikonfirmasi terpisah membenarkan pertemuan itu. Namun ia mengelak ketika ditanya bentuk tawaran yang sudah disampaikan kepada pemprov. "Oh, belum. Belum sejauh itu. Saya minta mereka untuk merumuskannya secara tertulis. Saya tidak mau yang lesan-lesan, akan sulit nanti mempertanggungjawabkannya," ujar Teteng. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada deal- deal pribadi dalam pertemuan tersebut.(achmad bintoro)

Read More......

Kaltim Sibuk Debat, KPC Sibuk Produksi

Oleh Achmad Bintoro
CONVEYOR belt sepanjang 13,2 kilometer itu masih berjalan. Dan akan terus berjalan hingga belasan tahun ke depan, sampai kontrak habis tahun 2021 atau saat kandungan batubara prima yang dikeruk di bumi Sengata, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kaltim itu benar-benar habis.

Kecepatannya konstan. Tak peduli hujan atau panas. Ada polemik atau tidak soal divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), ban berjalan itu tetap patuh pada tugasnya membawa dan mengucurkan batubara ke sejumlah kapal yang sudah menunggu di dermaga Tanjung Bara.

Pernah berhenti total selama dua pekan lebih, sejak 29 Agustus 2003 silam. Bukan karena demo oleh kelompok masyarakat, melainkan karena aksi mogok total sekitar 2.700 pekerja KPC yang menuntut uang good will satu persen dari hasil penjualan saham KPC oleh Rio Tinto-Beyond Petroleum (RT-BP) ke PT Bumi Resources (BR) Tbk. Cuma satu persen! Biar satu, nilainya miliaran rupiah. Satu persen dari US$ 500 juta, nilai penjualan 100 persen saham KPC ke BR, adalah US$ 5 juta atau sekitar Rp 45 miliar.

Ban berjalan tersebut sanggup mengalirkan batubara sekitar 2.300 ton per jam dari lokasi tambang ke dermaga. Volumenya akan terus naik seiring dengan meningkatnya produksi yang tahun 2007 ini menjadi 50 juta metrik ton per tahun. Berapa nilai yang telah dikeruk KPC selama ini. Wow, kita semua akan tercengang kalau mengerahuinya. Dalam hitungan kasar Bupati Kutim Awang Faroek Ishak, sejak mulai produksi pertama tahun 1991 hingga 2007, KPC diperkirakan sudah meraup hasil bumi Kutim senilai US$ 12,4 miliar atau sekitar Rp 112 triliun.

Namun sementara mesin-mesin produksi terus bekerja siang malam mengeruk hasil bumi Kutim dan menghasilkan pundi-pundi uang bagi pemiliknya, pejabat eksekutif-legislatif di Kaltim justru sibuk berdebat soal perlu tidaknya meneruskan langkah hukum di arbitrase internasional, International Center for Settlement Invesment Dispute (ICSID). Berbagai kalangan memberikan komentar. Pro kontra bermunculan. Ada yang mati-matian menolak arbitrase, kendati pistol akan ditodongkan ke kepalanya.

Tanpa disadari bahwa selama eksekutif-legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat masih tarik ulur dan panas-panasan menyamakan persepsi, produksi emas hitam itu terus mengalir sampai jauh. Selama itu pula nyaris tidak pernah terbaca atau terdengar tanggapan KPC maupun BR. Barangkali BR sedang tersenyum geli melihat tingkah petinggi dan masyarakat Kaltim yang tak habis-habisnya "berantem" antarmereka.

Saat perjuangan mendapatkan 51 persen saham KPC sudah memasuki babak baru, siap disidangkan di ICSID, sebagian tokoh Kaltim ternyata masih sibuk mencari-mencari jawaban atas pertanyaan- pertanyaan usang seperti dari mana Kaltim akan mendapatkan uang jika memenangkan gugatan abitrase? Mampukah APBD Kaltim membeli 51 persen saham yang nilainya US$ 419,2 juta? Kenapa para pengusaha lokal tidak diberi kesempatan secara keroyokan untuk membelinya?

"Ini juga yang membuat saya prihatin. Kenapa justru kita selalu berdebat, otot-ototan, dan bicara terus? Setiap ada kesempatan, saya amati selalu begini. Pro kontra muncul terus. Ingat, KPC terus diuntungkan," ungkap tokoh masyarakat Dayak, Laden Mering.

Bagaimana tidak disebut untung besar, kalau yang mestinya paling lambat tahun 2001, 51 persen saham KPC sudah harus didivestasikan, ternyata hingga tahun 2007 ini masih utuh 100 persen dan dikuasai BR. Sesuai Pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (PKP2B), KPC dan pemegang asing saham KPC harus melaksanakan divestasi sahamnya secara bertahap mulai tahun 1996 (15 persen) sampai tahun 2001 (51 persen).

Awang Faroek menegaskan, ssejauh ini tidak pernah dilaksanakan divestasi KPC. Saham lima persen yang pernah diberikan kepada Pemkab Kutim menurutnya bukan bagian dari divestasi, tapi hanya hibah. Karena itu sempat berpendapat agar gugatan arbitrase diteruskan sebelum akhirnya sepakat di Hotel Redtop Jakarta untuk menempuh jalur negosiasi dulu.

Bagi Iswan Priady, KPC adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Siapa pun akan berminat membelinya. KPC merupakan perusahaan dengan Return on Investment (ROI) sangat tinggi, 19,8 persen. Bahkan ketika sahamnya dibeli 100 persen oleh BR sebesar US$ 500 juta, ROI KPC menjadi 23,2 persen. Bandingkan dengan bunga bank mata uang dolar AS saat itu yang hanya 2-3 persen.

Jadi kalau mengacu logika bisnis murni, KPC tidak harus dijual kepada siapa pun kecuali dihargai di atas US$ 1 miliar. Ini sekedar gambaran betapa besarnya keuntungan yang akan diraup oleh BR. Dengan return setinggi itu, BR sudah pasti menikmati keuntungan sangat besar. Hanya dalam waktu 3- 4 tahun BR dipastikan sudah bisa kembali modal. Padahal life time tambang tersebut masih sampai tahun 2021.

Dan sudah barang tentu pemilik KPC akan enggan melepaskan 51 persen sahamnya. Sebab bukan saja akan mengurangi laba ke depan tapi juga membuatnya kehilangan hak kontrol, karena saham yang dimiliki menyusut tinggal 49 persen.

Sebenarnya, tingkat ROI yang wajar untuk transaksi Dolar AS adalah sekitar 14 persen. Buktinya KPC dan Departemen ESDM setuju dengan nilai 100 persen saham KPC sebesar US$ 822 juta, yang berarti ROI-nya adalah 14,1 persen. Melihat ini semua, tidaklah mengherankan kalau BR kemudian langsung bersedia menghibahkan 5 persen sahamnya plus dana pembangunan US$ 5 juta per tahun kepada Pemkab Kutim.

Malah jika saja BR masih mau menghibahkan sahamnya lebih tinggi, 18 persen misalnya, BR pun tetap mendapat ROI wajar 14 persen. Jadi wajar kalau sejumlah pengusaha lokal tadi menyebut BR telah ketiban rejeki nomplok, sebuah keberuntungan bisnis yang tidak pernah terkira. Tetapi juga sekaligus menimbulkan tanda tanya kenapa dilepas dengan harga US$ 500 juta sementara saat itu sudah disepakati harga jual dengan pemprov sebesar US$ 822 juta.

Nah, seharusnya berhenti sudah petinggi dan tokoh Kaltim berdebat dan memaksakan deal-deal atau kepentingan pribadi. Bahwa yang dihadapi eksekutif bukanlah legislatif. Sebaliknya legislatif tidak berhadapan dengan eksekutif. Keduanya mestinya juga tidak dalam posisi yang berseberangan dengan pengacara Pemprov Kaltim mengenai divestasi KPC, Didi Darmawan.

Untuk kali ini, mereka mesti kompak menghadapi KPC, sebuah perusahaan besar, berlaba besar, dan besar pula mengeruk hasil bumi Kutim. Kalau KPC bisa bersikap sedikit bicara banyak bekerja, kenapa Kaltim tidak bisa seperti itu agar bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk kemakmuran masyarakat Kutim dan Kaltim.[]

Read More......