KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 28, 2011

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim

"SAYA ini seperti tersandera," kata Gubernur Awang Faroek saat menerima kami, pengurus PWI Kaltim, di ruang kerjanya, lantai dua kantor Gubernur, Samarinda, Kamis (28/10) pekan lalu. Ia menghela nafas sejenak. 

ACHMAD BINTORO
"Ini sama seperti yang dialami Bibit-Chandra." "Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya. 

Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik. "Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah. 

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan". 

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain." 
Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik. Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI). 

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post. *** 

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim. 

Ia antusias merespon kegiatan ini. Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong. 

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu. 

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu. 

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir. 

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(***)

Sep 23, 2011

Kesan Pertama Tak Begitu Menggoda




    "KESAN pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda." Begitu tagline iklan produk parfum yang dulu acap nongol di layar kaca. Iklan ini menekankan pentingnya menyiapkan sebuah penampilan pada saat pertemuan pertama. Sayang sekali, momen penting itu dilewatkan oleh manajemen Kaltim Air. 


    ACHMAD BINTORO
    ACARA peluncuran dan terbang perdana pesawat Kaltim Air pada 17 Agustus lalu mestinya bisa menjadi momen penting untuk menjawab segala keraguan banyak pihak selama ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Momen yang diliput oleh banyak awak media itu justru menjadi ekspos pencitraan yang sangat buruk.
    Gara-garanya, sebuah pesawat yang ditunggu- tunggu, Superjet Bae 146-100 berkapasitas 78 penumpang, tidak kunjung datang. Padahal tak kurang dari 400 undang disebar. Iklan loket penjualan tiket pun sudah dirilis oleh Pemprov Kaltim. Satu jam, dua jam yang ditunggu tidak datang, Gubernur Awang Faroek Ishak akhirnya memutuskan meninggalkan tempat acara di area VIP Bandara Sepinggan Balikpapan.

    Ia bersama rombongan harus melanjutkan acara susulan yakni menjajal pesawat Kaltim Air lainnya, Cessna Grand Caravan B208. Sekitar 30 menit pesawat berkapasitas sembilan penumpang itu menerbangkannya dari Sepinggan menuju Bandara Temindung Samarinda. Kaltim Air memiliki dua pesawat jenis ini, dipinjam atau tepatnya disewa dari PT Ekspres Transportasi Antarbenua (Premiair). Ini adalah sebuah maskapai yang melayani carteran pesawat.

    Sedang pesawat Superjet Bae 146-100, disewa oleh Kaltim Air dari PT Survai Udara Penas (Persero). Maskapai penerbangan tak berjadwal milik Departemen Pertahanan dan Keamanan ini biasanya melayani pesawat carteran untuk keperluan pemotretan udara, survei dan pemetaan hingga ambulance udara. Penas pula yang diplot untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait acara terbang perdana dan terbang-terbang berikutnya.

    Tapi, hingga sebulan paskaterbang perdana, pesawat Bae 146-100 ternyata tak ongol di Bandara Sepinggan Balikpapan. Pesawat yang lain, Grand Caravan, juga masih belum jelas kapan akan terbang lagi. Grand Caravan akan melayani rute sejumlah bandara perintis di wilayah pedalaman dan utara Kaltim. Ia akan menjadi jembatan udara di wilayah Kaltim yang luasnya mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura ini.

    Bae 146-100 dirancang melayani rute Jakarta-Balikpapan-Berau-Tarakan. Pesawat ini bukan saja telah gagal memberikan kesan yang menggoda pada saat peluncuran Kaltim Air, tapi juga tidak mampu untuk menunjukkan dirinya di Kaltim meski seminggu sudah lewat. Tragisnya, Dirut PT Kaltim Aviation Holding (KAH) Marthin Billa mengaku tidak tahu kapan pesawat-pesawat itu akan terbang lagi.

    "Semua masih dalam proses ya, saya hanya bisa berkomentar seperti itu. Memang awalnya seperti tiket dan harganya sudah kita putuskan sebelum terbang perdana. Tapi karena banyak perangkat teknisnya yang harus disiapkan, ya kita proses lagi lebih lanjut," kata Marthin. ***** 

    SEORANG perempuan paruh baya, pengepul ikan di sebuah desa di Jawa Barat, dengan halus mencoba menolak ajakan seorang kenalannya untuk bergabung di Kaltim Air. "Pak Gub itu orang baik. Misinya untuk mendirikan Kaltim Air sangat mulia, patut didukung. Tapi saya tidak sampai hati kalau nyodorin pesawat bekas. Mestinya, pada launching perdana ini pakai yang baru atau yang benar-benar milik Kaltim Air agar jadi kebanggan bersama masyarakat." 

    Perempuan itu kini sukses merambah bisnis penerbangan melalui armada Susi Air. Ia memiliki 22 pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan, Avanti dan Porter. Harga Grand Caravan teranyar saat ini mencapai Rp 20 miliar. Avanti empat kali lipatnya. Inilah jenis bisnis yang oleh banyak orang disebut-sebut padat modal, high tech, dan high risk. Tidak semua pengusaha berani menggeluti bisnis ini. 

    Tetapi, bagi para pemegang saham Kaltim Air, membangun bisnis penerbangan tidaklah harus berpikir serumit itu. Ini tidak beda ketika memulai bisnis lain. Tidak harus semua serba tersedia di awal. Tak ada rotan akar pun jadi, begitu pepatah lama bilang. Penyempurnaan dapat saja dilakukan sambil berjalan. Kekurangan dan kelemahan bisa ditambal seraya pesawat ini terbang.

    Jadi kalau saat ini belum ada duit yang cukup untuk membeli pesawat baru, tak masalah. Juga kalau belum punya uang sekedar untuk sewa beli pesawat, tak apa pula. Carter saja pesawat kepada maskapai yang memiliki izin operasi pesawat atau Air Operate Certificate (AOC). Pesawat tinggal dipilih, lalu cat ulang sesuai warna yang diinginkan. 

    Cara inilah barangkali yang dianggap praktis dan dilakukan oleh Kaltim Air untuk mengejar tenggat waktu terbang yang sudah terlanjur dipatok Gubernur Kaltim. Waktu sudah sangat mepet. Bahkan pesawat Bae 146-100 pun kabarnya baru selesai dicat ulang tiga hari sebelum rencana terbang perdana 17 Agustus yang ternyata gagal. 

    Logo pun tinggal tempel. Bahwa logo lama pemilik pesawat tak bisa dihilangkan atau dijadikan berukuran lebih kecil, ya tak mengapa. Namanya juga pesawat sewaan. Bukan milik sendiri. Lumayanlah. Setidaknya nama Kaltim sudah bisa nampang kepada khalayak di badan pesawat. Rakyat Kaltim mana yang tidak bangga menyaksikan nama Kaltim terbang di awang-awang dan berpindah tempat dari satu bandara ke lain bandara. Masyarakat dari daerah lain pun boleh jadi akan turut berdecak kagum. 

    "Kaltim hebat pisan eui bisa punya pesawat sendiri. Gak mau kalah ama Riau." Kira-kira seperti itulah komentar mereka dengan tempik sorak yang riuh menyaksikan pesawat Kaltim Air terbang di wilayah mereka. 

    Tetapi, siapa sangka pada acara peluncuran dan terbang perdana justru tidak mampu menciptakan kesan yang menggoda. Keadaan ini akhirnya membuat sejumlah kalangan yang sejak awal meragukan, akan kian ragu lagi. Ditambah lagi dengan kabar mundurnya salah seorang pemegang saham, Bachtiar. 

    Menurut Daeng Naja, salah seorang yang terlibat dalam pendirian Kaltim Air, tidak adanya kesan yang menggoda pada saat peluncuran dan terbang perdana tak harus terus disesali. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen Kaltim Air mampu memperbaiki itu semua. "Anggap saja ini sebuah peletakan batu pertama. Yang namanya peletakan batu pertama, ya baru batunya doang. Sekarang tinggal para direksi dan pemegang saham, mau diteruskan atau tidak bangunan itu," kata Daeng. 

    Jika manajemen Kaltim Air tak segera membenahi kelemahan yang ada, kata dia, memang sangat sulit bagi pesawat Kaltim Air untuk dapat terbang lagi. Ini sangat disayangkan mengingat potensi dan prospek bisnis Kaltim Air sebenarnya sangat bagus. Bahkan kalau saja ada kesempatan untuk mengumpulkan pengusaha- pengusaha besar di Kaltim dan diberikan presentasi yang gamblang tentang pendirian Kaltim Air, ia merasa yakin akan banyak pengusaha yang bersedia menanamkan modalnya.

    "Inilah yang belum dilakukan. Karena itu jadikanlan ini momentum untuk membenahi semua kelemahan dan memulai lagi dari awal," jelas Daeng.*****

    GEDUNG lima lantai di Jl Juanda 63 Samarinda itu berdiri mencolok. Sebagian besar dindingnya berbahan kaca sampai ke atas. Desainnya modern. Meski tidak setinggi gedung-gedung di Jakarta, namun tidak ada kantor atau di gedung di sepanjang jalan itu yang berdiri melebihinya. Di depan gedung terpampang nama Cahaya Tiara Group. 

    Di sanalah Bachtiar, bos Cahaya Tiara Group, berkantor. Nama Bachtiar mencuat ke permukaan setelah bergabung dalam suatu kongsi mendirikan PT Kaltim Aviation Holding (KAH) bersama delapan pemegang saham lainnya. KAH adalah perusahaan holding yang mewadahi Kaltim Air. Ini merupakan nama sebuah maskapai penerbangan yang digagas Gubernur Awang Faroek Ishak. 

    Siapa dan bagaimana profilnya sejauh ini belum jelas. Publik belum sempat mengorek lebih dalam sosok pria yang kabarnya baru berumur sekitar 40 tahun itu, mendadak ia menyatakan mundur dari kongsi. Ia menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani dengan tembusan kepada gubernur. 

    Surat ditulis tidak lama setelah media ramai memberitakan serangan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang begitu gencar atas rencana Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) menanamkan 51 persen sahamnya di PT KAH. Dewan berulang kali memperingatkan mengingat kondisi MBS yang disebut mereka tidak sehat, dan pilihan bisnis yang menurut mereka penuh risiko, padat modal dan diperlukan pengusaaan tehnologi tingkat tinggi. 

    Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur dari KAH hingga kini tidak pernah terungkap gamblang. Gubernur sendiri sampai kini mengira bahwa Bachtiar masih bagian dari kongsi. Ia mendengar kabar bos Cahaya Tiara itu berubah pikiran, membatalkan niatnya untuk mundur, setelah berhasil dibujuk koleganya. Tapi mungkin direksi KAH lupa memberitahu gubernur bahwa Bachtiar akhirnya benar-benar meneruskan niatnya untuk mundur, beberapa hari sebelum terbang perdana 17 Agustus. 

    Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur? Sejauh ini tidak pernah terungkap gamblang. Benarkah ia kemudian menjadi ragu akan prospek bisnis penerbangan ini? Bachtiar tak menjawab sepatah pun kata. Sabri Ramdhani maupun Dirut KAH Marthin Billa setali tiga uang. Pemegang saham lainnya bahkan tidak tahu menahu kabar pengunduran itu sampai media memberitakannya. 

    Telepon dan pesan pendek yang saya kirim tidak dibalas. Saya temui di kantornya juga tidak pernah ada. Saya sendiri belum sempat mengenal lebih dalam tentang dia. Namanya hampir tidak dikenal. Setidaknya belum sesohor macam Agus Virgoandie, Harbiansyah Hanafiah, Heri Susanto, Fauzi Bahtar, dan lainnya. Padahal dia disebut-sebut sebagai pengusaha yang sukses melalui core bisnisnya tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kesuksesan itu tercermin antara lain dari kemegahan kantornya di Jl Juanda Samarinda. 

    Di sana pula sedianya Kaltim Air bakal berkantor. Ada sebuah ruang di basement yang sudah diplot untuk operasional Kaltim Air. Kini Kaltim Air akan menempati sebuah ruang di Plaza Mulia Jl Bhayangkara. Mal ini milik Syahrun alias Haji Alung. Ia seorang kontraktor, kader partai Golkar co Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Selama ini ia banyak mendapatkan proyek-proyek APBD. Haji Alung memiliki 15 persen saham di KAH.***** 

    TANDA tanya besar juga masih melingkupi seputar gagalnya penerbangan perdana pesawat Kaltim Air jenis superjet British Aerospace (Bae) 146-100. Marthin Billa mengaku tidak tahu. Dia membiarkan publik bingung dengan informasi yang simpang siur. 

    Awalnya disebut hanya terlambat beberapa jam karena kesibukan memperingati Hari Kemerdekaan RI di Jakarta. Lah, apa hubungannya. Lalu berkembang lagi karena tidak mendapat avtur. Gubernur sendiri yang rupanya tidak diberita tahu bahwa pesawat yang dicarter dari PT Survai Udara Penas itu sebenarnya memang tak dapat melaksanakan misinya terbang perdana, kasihan harus menanti cukup lama. Terbukti, sudah sepekan paskaacara terbang perdana, pesawat yang dinanti-nati tak juga nongol. 

    Belakangan diketahui Kaltim Air belum mendapat slot terbang, belum dapat surat izin usaha penerbangan. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Edward Alexander Silooy di Jakarta, Rabu (24/8) mengatakan akan memanggil Kaltim Air. Kaltim Air dianggap belum jelas. Belum memiliki SIUP tapi kok sudah berani terbang. Kaltim Air dinilai belum memiliki syarat untuk menjadi sebuah maskapai alias bodong. 

    Lengkaplah sudah persoalan yang mendera Kaltim Air. Sementara persoalan di internal Kaltim Air ternyata tak kalah peliknya. Meski pemegang saham jumlahnya mencapai sembilan orang, yang aktif boleh dikata hanya tiga orang. Mereka adalah Sabri Ramdhani, Marthin Billa, dan Daeng Naja. Daeng tidak terdaftar dalam kongsi pemegang saham. Namun ia terlibat aktif dalam pendirian perusahaan, bahkan turut mencari sebagian pemegang saham bersama Sabri. D

    aeng membawa kawan-kawannya seperti HA Fauzi Bahtar (Ketua Kadin Kaltim), Bachtiar, PT Karya Samudra Sukses (KSS), dan Haji Alung. Sedang Sabri membawa relasi-relasinya terutama dari Singapura, Mark Air. Ini sebuah maskapai yang melayani kargo udara yang kantor cabangnya juga ada di Balikpapan dan beberapa kota lain di Indonesia. 

    Kenyataannya Sabri dan Marthin harus turun sendiri menangani operasional yang mestinya itu dihandel oleh anak perusahaan, PT Kaltim Air. Ini terpaksa dilakukan, karena PT Kaltim Air belum juga terbentuk. Tapi bagaimana mau dibentuk kalau pemegang saham keluar masuk, bahkan kini tiga investor lainnya juga akan mundur, menyusul Bachtiar. 

    Tiga pemegang saham itu disebut-sebut merupakan bagian dari Mark Air. Dua orang berada di Balikpapan menguasai masing-masing 10 persen, dan seorang lainnya dari Surabaya, Juanda, menguasai 10 persen. Belum jelas apa yang menyebabkan mereka mundur. Sabri maupun Marthin sekarang pelit berkomentar. Isu Kaltim Air menjadi isu sensitip baginya, sehingga lebih sering bungkam atau menyatakan off the record bila ditanya soal tersebut. 

    Kabar lain menyebutkan ancaman mundur itu sudah disampaikan kepada mereka beberapa hari sebelum acara terbang perdana, bila direksi KAH tetap nekad menggunakan jenis pesawat Superjet Bae 146-100. Tapi kenapa mereka tak mau jenis pesawat itu, ini yang belum terjawab. Sabri dan Marthin Billa tetap tidak menjawab saat dikonfirmasi tentang kebenaran kabar tersebut, Kamis (25/8). 

    Kaltim Air tidak bisa selamanya mengandalkan seorang Sabri, Marthin maupun Daeng Naja. Bagaimana pun ketiganya punya pekerjaan sendiri. Bahwa acara terbang perdana menjadi tak berkesan manis, bukan berarti tidaklah terlalu menjadi soal. Sepanjang ada keinginan untuk memulai dari awal. Termasuk menata kembali siapa saja yang benar-benar bergabung dalam kongsi pemegang saham. Saya kira masih banyak pengusaha kaya di Kaltim yang bersedia diajak bergabung, sepanjang mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai prospek bisnis ini. 

    "Ya, saya sendiri bisa membantu tentu saja sepanjang kemampuan saya. Begitu pula saya kira dengan Pak Sabri dan Pak Marthin. PT Kaltim Air harus segera dibentuk dan diserahkan pada para profesional untuk mengelolanya. Jika masih dengan cara yang ada selama ini jangan berharap pesawat Kaltim Air akan bisa terbang lagi untuk selamanya. Justru ini momen untuk menguatkan ikatan dan bangkit," jelas Daeng, Kamis (25/8). 

    Daeng teringat dengan PT Kaltim Sarana Ventura, sebuah lembaga pembiayaan yang digagas Guberrnur HM Ardans pada tahun 1990-an. Melibatkan sekitar 50 pengusaha, sebagian besar pengusaha HPH dan perkayuan di Kaltim. Pemegang saham lainnya adalah BPD Kaltim. Masing-masing setor Rp 1 miliar dan terkumpul Rp 50 miliar sebagai modal awal. Ternyata kini terus jalan dan sehat. Kaltim Air pun menurutnya bisa meniru pola itu. 

    Coba hitung, berapa banyak sekarang kontraktor yang berharap pada proyek pemerintah. Berapa banyak kontraktor yang kini menjadi perusahaan mapan. Mereka yang terlibat dalam megaproyek pembangunan jalan tol misalnya, bukan tidak mungkin akan bersedia diajak untuk bergabung. Mengumpulkan modal awal sekitar Rp 50 miliar bagi Kaltim Air, kata Daeng, bukan mustahil terwujud, sepanjang ada kemauan dari semua pihak untuk bangkit kembali membenahi kelemahan yang ada.(***)

    Sep 22, 2011

    Isran Datang Semua Senang

    ACMAD BINTORO

    Perhatian peserta temu ahli judicial review seketika tercerabut. Pandangan mereka beralih dari Ahmad Wakil Kamal, anggota tim lawyer Muspani & Associated yang sedang berbicara, menyasar sosok yang baru masuk ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta, Kamis (8/9), satu jam setelah acara dimulai. Ia dandy, rapi dan serasi, berkacamata, kulit langsat, dan berambut putih cepak. 

    "Selamat datang, Pak Isran," sapa Abraham Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu dari corong mic. Muspani dan lainnya beranjak mendekat, berebut jabat tangan. Paparan terhenti sejenak. Isran Noor buru-buru mengambil tempat duduk terdekat dengan arah dia masuk, tepat di kiri Hasanuddin Rahman Daeng Naja, anggota tim ahli bidang hukum. 

    Di tengah gersangnya kesediaan para kepala daerah di Kaltim untuk terang-terangan terlibat dalam rencana gugatan ini, kehadiran Bupati Kutai Timur menjadi kejutan tersendiri. "Ini memberi spirit baru bagi Kaltim. Semangat kami untuk meneruskan gugatan ini menjadi kian menyala," kata Abaraham diamini Rudi Jailani dan Djinargo Tjeteng Soetrisno, Sekretaris dan Bendahara MRKTB. 

    Viko Januardhy, inisiator judicial review, juga berharap kehadirannya. Sesaat sebelum acara dimulai, Viko kembali mencoba mengkonfirmasi. Irwan Duse, staf khusus anggota DPD RI Luther Kombong cum staf di kantor Muspani & Associated Jakarta, sibuk mengontak sejumlah pejabat di Kaltim. 

    Tak ada yang memastikan kehadiran mereka. Dr Ir M Aswin MM, Asisten IV Setprov, mengaku tidak dapat perintah dari gubernur maupun sekprov untuk hadir. "Di mana acaranya? Tidak ada pendelegasian kepada saya," jawab Aswin melalui sambungan telepon. Konfirmasi kehadiran juga tidak didapatkan dari para kepala daerah dari lima provinsi lain daerah penghasil: Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

    Tak pula dari para wakil mereka di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bahkan wakil dari Kaltim saja tidak berkekuatan penuh. Dari empat orang wakil Kaltim, hanya Luther Kombong dan Bambang Susilo yang hadir. Luther paling aktif. Ia menginisiasi penggalangan dukungan anggota DPD RI dari lima daerah lain penghasil migas. Awang Ferdian Hidayat dan KH Muslihuddin Abdurrasyid LC tidak terlihat hingga acara berakhir esoknya. 

    Satu-satunya kepala daerah yang memastikan hadir hanya Isran Noor. "Bapak saat ini masih menerima tamu, tapi bakal datang," jawab Leni, ajudan bupati, dari sebuah apartemen di bilangan Sudirman Jakarta. Sedang Bupati Bojonegoro (Jatim) Suyoto, mendelegasikan kepada stafnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bojonegoro, Herry Sudjarwo.

    Beberapa hari sebelumnya, Suyoto tampil dalam acara talkshow di Metro TV Jakarta. Muspani tertarik dengan sikapnya. Menurut Suyoto, UU No 33/2004 belum mencerminkan triangle balances bagi daerah penghasil migas yakni keseimbangan antara keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai daerah tempat beroperasinya tiga lapangan minyak: lapangan Sukowati, Banyu Urip dan Pertamina EP, Suyoto merasa dana bagi hasil migas yang diterima daerahnya, mestinya lebih besar. Bukan cuma Rp 169 miliar (2010). Kalau saja triangle balances itu diterapkan mungkin ekspektasi yang muncul di daerahnya bisa terwujud.

    Ekspektasi dimaksud Suyoto seperti bahwa Bojonegoro akan menjadi Texas-nya Indoneisa. APBD-nya bakal tembus angka di atas Rp 2 triliun. Saat ini baru Rp 1,2 triliun (2011). Kotanya pun dia yakini akan berubah menjadi metropolis dan masyarakatnya sejahtera. 

    "Meski mungkin agak berlebihan, ekspektasi itu sah-sah saja. Siapa saja boleh bermimpi. Tapi masyarakat daerah penghasil tentu tidak bermimpi seperti nasib ayam yang harus kurus kering kepalaparan dalam lumbung padi," 

    Kalau Bojonegoro dengan cuma tiga lapangan minyak saja mau bermimpi seindah itu, bagaimana dengan Kaltim. Mimpi Kaltim mestinya bisa lebih tinggi dari itu. Sumur-sumur minyak Kaltim masih menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BPOD). ***** 

    SEBERAPA penting kehadiran mereka? Muspani, pimpinan Muspani & AssociateS Jakarta mengatakan, kehadiran kepala daerah dari daerah penghasil migas tentu akan memberi penguatan psikologis. "Lihat saja saat Pak Isran Noor datang, semangat kita langsung beda. Itu baru satu bupati, bagaimana kalau Gubernur Kaltim dan kepala daerah lainnya juga hadir." 

    Ia berencana mencoba mengundang lagi para kepala daerah itu dalam seminar nasional. Selebihnya yang perlu dikedepankan dan diyakini membawa pengaruh besar bagi keberhasilan gugatan ini adalah kekuatan dukungan dan penggalaangan opini. 

    "Dalam hukum, boleh saja orang berpendapat tidak ada pengaruhnya, mau satu atau enam yang terlibat. Tapi kali ini kasusnya beda. UU yang akan kita uji materi itu berkait dengan periuk nasi seluruh daerah di tanah air, tidak cuma bagi Kaltim." 

    Sekali Kaltim maju mendaftarkan gugatan di MK dan tanpa menggarap dukungan dari daerah lain, sangat sulit menurutnya Kaltim memenangkan gugatan ini. Ia mengibaratkan kancah perang, di atas kertas, musuh terlalu banyak. Ratusan kabupaten dan kota terlanjur enjoi dengan sistem spillover ini. Sehingga perlu strategi jitu untuk menggalang opini agar musuh menjadi berkurang, bahkan kalau perlu berpihak pada Kaltim. 

    Kaltim memang sudah memiliki data-data dan alasan yang kuat untuk menggugat. Data-data itu kemudian dieksplorasi dengan para ahli lain agar dapat gambaran utuh, yang lalu dirumuskan oleh lawyer dari kantor Muspani bersama tim ahli hukumnya, Prof Saldi Isra dan Dr Irman Putra Sidin. Dua ahli hukum tata negara inilah yang merumuskan data dan menentukan mana saja pendapat para ahli ekonomi, lingkungan, dan otonomi daerah yang bisa dipakai, termasuk penentuan saksi ahli dan saksi fakta yang diajuka. 

    "Dalam konteks hukum, semua data itu sudah cukup. Tapi untuk kasus ini belum cukup. Itu hanya mengisi 20 persen dari apa yang kita perlukan untuk memenangkangugatan ini. 80 persen lainnya harus diisi melalui strategi penggalangan opini," tambah Muspani. 

    Penggalangan opini untuk mempengaruhi hakim MK. Lebih penting lagi untuk menekan pemerintah Pusat dan DPR RI. Ia mengaku beruntung dibantu Saldi Isra, pakar hukum tata negara jebolan universitas di Belanda, dan Irman Putra Sidin. Konsep dan strategi itu mereka bahas melalui diskusi yang terjadi hampir setiap hari di kantor Muspani di Jl Wahid Hasim Jakarta Pusat, termasuk dengan ahli komunikasi politik Indra J Piliang. 

    Isran berpendapat sama. Menurutnya, makin banyak dukungan dari daerah lain penghasil migas akan makin kuat. Kunci kemenangan lainnya adalah memperkuat dan memperbesar saksi ahli. "Saya kira strategi yang diterapkan oleh Muspani sudah tepat. Diperlukan dukungan sebanyak mungkin dari daerah lain dan para pakar, sebab ini terkait dengan dana perimbangan dan yang kita hadapi adalah pemerintah Pusat dan DPR RI." (*)

    Interupsi dari Disharmoni

    "INTERUPSI, Pak!" tandas Daeng Naja seraya mengacungkan telunjuknya. Ini hal yang jamak sebenarnya. Namun entah kenapa ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta yang semula gayeng oleh riungan peserta temu ahli judicial review UU No 33/2004 mendadak senyap. Sesaat ketegangan menyesak ruang. Ada apa? Pertanyaan ini pun tercekat di tenggorokan peserta, tidak sampai terucap. 

    ACHMAD BINTORO 

    Sebagian besar yang hadir mafhum bahwa ada komunikasi yang tersendat -- kalau tidak ingin menyebut hubungan yang kurang harmonis -- belakangan ini, antara Daeng Naja dengan MRKTB, Luther Kombong dan Muspani. Gejala disharmoni bersemi sejak dua bulan lalu, tidak lama usai pertemuan di lantai tiga gedung DPD RI Jakarta.

    Kritik dan pendirian Daeng yang dianggap keras terkait pemohon gugatan, penunjukkan nama pengacara, dan perbedaan strategi dalam memenangkan judicial review disebut-sebut menjadi pemicu. Daeng merekomendasikan Prof Dr M Andi Asrun sebagai pengacara. Asrun bukan orang asing di MK. Ia pernah menjadi staf ahli mahkamah tersebut. Beberapa hakim MK adalah mantan mahasiswanya. Kini pun masih bolak-balik untuk membantu sejumlah kliennya berperkara di mahkamah yang dipimpin Mahfud MD tersebut.

    Tetapi bagi Abraham, daya tarik Muspani agaknya lebih kuat. Dengan berbagai pertimbangan, MRKTB akhirnya memilih Muspani Associated, meski mengakui bahwa Andi Asrun sudah terlanjur dilibatkan dalam rencana gugatan ini sejak awal. Ia menjadi tempat untuk bertukar pikir. Pernah pula dihadirkan di Samarinda.

    Muspani adalah karib lama Luther Kombong. Keduanya sama-sama terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2004-2009. Luther mewakili Kaltim, dan Muspani mewakili Bengkulu. Tak terpilih lagi di periode berikutnya, Muspani kembali menekuni dunia kepengacaraan.

    Puncak disharmoni terjadi ketika Muspani & Associated melayangkan surat kepada MRKTB untuk hadir dalam "Expert Meeting Judicial Review' di Hotel Ibis Jakarta, 8-9 September. Semua anggota tim ahli MRKTB diundang sebagai narasumber, kecuali HR Daeng Naja. Tim ahli terdiri tiga orang. Bernaulus Saragih PhD diminta memaparkan dampak dari pengelolaan tambang terhadap lingkungan, dan Aji Sofyan Effendi memaparkan kajian ekonomi.

    Sebagai anggota tim ahli bidang hukum, Daeng merasa tak lagi dipakai. Ia misalnya tidak diajak berbicara saat MRKTB disodori draft perjanjian dengan Muspani. Draft itu menurutnya banyak kelemahannya. Daeng sebenarnya sudah menyusun rapi draft gugatan judicial review UU No 33/2004. Draft itu sedianya akan ia sampaikan langsung dalam temu para-ahli itu. Namun urung. Paparan bidang hukum terkait konsep dan draft judicial review sudah diplot akan disampaikan oleh Ahmad Wakil Kamal dan Iqbal Tawakkal Pasaribu dari kantor Muspani & Associated Jakarta. ***** 

    PAGI itu, paparan ahli belum dimulai. Acara masih didahului dengan pengantar oleh Muspani, pimpinan Muspani & Associated, dan Ketua MRKTB Abraham Ingan. Keduanya menjelaskan kenapa temu para- ahli ini digelar. Suasananya gayeng. Sedikit pun tak terpikir dalam benak mereka bahwa akan ada interupsi dalam temu ahli yang sebenarnya mereka setting bukan sebagai ajang baku serang. 

    Dalam interupsinya, Daeng Naja mempertanyakan beberapa hal terkait naskah perjanjian yang diteken oleh Muspani dan Abraham bersama sekretarisnya, Rudi Jailani. Pasal 2 menyebut pendaftaran akan dilakukan pada 22 September 2011. Pada pasal berikutnya dinyatakan, pendaftaran akan dilakukan bersama enam provinsi daerah penghasil migas. 

    Kalau gugatan didaftarkan bersama lima daerah lain penghasil migas, Daeng minta Muspani menjelaskan sudah sejauh mana kesiapan daerah-daerah tersebut. Apakah sudah dilakukan pertemuan dengan mereka, sebagaimana pertemuan dengan Kaltim. Jangan-jangan keinginan untuk menggugat itu bukan muncul dari mereka. Ini berbeda dengan Kaltim, dimana keinginan menggugat memang datang dari bawah. 

    Daeng lalu mempersoalkan biaya. Dalam perjanjian disebut MRKTB wajib membayar biaya pendahuluan kepada Muspani sebesar Rp 500 juta. Biaya lainnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kondisi dan perkembangan. 

    "Perjanjian ini tidak jelas, kapan harus dibayar dan bagaimana bentuk pembayarannya. Padahal perjanjian ini dibuat oleh sarjana hukum (Muspani). Saya juga minta penjelasan apakah ada share biaya dari daerah lain yang akan diajak untuk menggugat," tegas Daeng. 

    Saat Daeng menyatakan interupsinya, semua terdiam. Tidak cukup sampai di situ. Daeng juga beranjak ke soal etika. Menurut dia, sejak rencana gugatan ini masih sebatas wacana kemudian menggelinding jadi barang masak dan menjadi draft gugatan yang siap pakai, sudah ada keterlibatan lawyer Andi Asrun. Andi Asrun banyak memberikan saran soal apa saja yang harus disiapkan dan dirumuskan. 

    "Saat MRKTB memintanya mengajukan penawaran (biaya) dan curriculum vitae, dia menyerahkan. Malah dia pun menyanggupi menurunkan harga dari Rp 600 juta jadi Rp 500 juta include operasional para saksi, atas permintaan MRKTB. Tetapi ketika semua proses sudah dilalui, tiba-tiba dia didepak dan diambil alih oleh lawyer lain." 

    "Tidakkah ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik? Kalau Pak Muspani berdalih tidak tahu, rasanya tidak mungkin sebab keterlibatan Andi Asrun dalam rencana gugatan ini selalu muncul di media di Kaltim. Tugas dialah untuk mencari tahu," tambah Daeng. 

    Cepat atau lambat, kata Daeng, Asrun pasti tahu bahwa Muspani yang akhirnya dipilih sebagai pengacara. Kalau tidak pada saat mendaftarkan gugatan nanti, mungkin saat sidang-sidang di MK. "Asrun bisa saja mencari tahu siapa sih pengacaranya, oo...Muspani. Ooo ternyata memiliki kedekatan dengan Luther. Lalu bisa pula dia akan berkata, maaf neh pak Luther, jangan-jangan Anda berada di belakang semua ini sehingga MRKTB tidak jadi memakai saya. Kepada Muspani mungkin ia akan menuding telah menyalip di tikungan." 

    Apa jawab Muspani? Muspani tidak menyampaikan jawaban jelas dan rinci atas semua pertanyaan itu. Ia menganggapnya sebagai persoalan internal MRKTB. "Bagi saya, dengan atau tanpa saya tidak masalah. Tidak setuju dengan (cara) kami juga tidak soal. Tapi karena kami sudah terikat kontrak (dengan MRKTB) maka kami harus selesaikan. Jadi kalau masih ada persoalan, silakan diselesaikan di internal MRKTB," jelasnya. 

    Abraham menilai beda pendapat hal yang lumrah terjadi. "Saya memiliki semua jawaban yang ditanyakan Pak Daeng. Tapi tidak etis kalau saya sampaikan di sini." 

    Ia meminta semua pihak menyadari posisi MRKTB. MRKTB sudah terlanjur menerima amanah dari rakyat Kaltim untuk maju melakukan uji materi di MK. Ekspektasi itu begitu besar. "Kami tidak bisa mundur lagi, meski dukungan (dana) dari pihak-pihak yang kami harapkan ternyata meleset. Bagaimana pun ini harus sampai. Apalagi kita memiliki alasan sangat kuat seperti terlihat dari hasil kajian tim ahli," jelasnya. 

    Ia tidak membantah bahwa Muspani memiliki hubungan yang dekat dengan Luther. Tidak ada yang salah, justru bisa menjadi nilai tambah mengingat relasi Muspani dan Luther di kalangan tokoh nasional serta para ahli cukup luas. 

    Keterangan lain menyebut Luther sebenarnya menjadi penolong. Saat MRKTB kekurangan dana untuk membiayai perkara ini dan operasional, Luther disebut-sebut maju menawarkan diri membantu. Bantuan terbesar selama ini baru dari Bupati Kukar Rita Widyasari Rp 300 juta dan Gubernur Awang Faroek Ishak Rp 50 juta. Abraham maupun Luther tidak berkomentar. Tapi semua tahu bahwa Luther adalah anggota DPD RI yang paling aktif mendorong gugatan ini. 

    Terlepas dari semua itu, Abraham menilai Muspani memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Andi Asrun. Memang Asrun sudah lama dikenal di MK. Jam terbangnya pun tinggi. Bahkan kini pun Asrun sibuk menjadi pengacara Bupati Penajam Paser Utara untuk gugatan uji materi UU terkait kewenangan alih fungsi kawasan hutan. 

    "Tetapi itu semua belum cukup. Kita perlu lawyer yang memiliki waktu dan mampu menggarap kasus ini secara total. Bukan cuma menggarap materi hukumnya saja. Karena itu kami memilih Muspani," ujar Abraham. (*)

    Mungkin itu Sudah Sangat Terlambat

    "Namun seandainya pun aku hidup untuk merasakannya, bagiku itu sudah sangat terlambat."  

    ACHMAD BINTORO

    Epilog itu mengakhiri film dokumenter berdurasi 1 menit 55 detik berjudul "Indonesia: Negeri Kaya Jadi Negara Pengemis." Dr Aji Sofyan Effendi SE MSi sengaja memutar film garapan John Pilger yang diproduksi Institute for Global Justice itu untuk menggugah dan mengingatkan bahwa Kaltim pun dalam kondisi yang sama mirisnya. 

    "Apa yang dialami Kaltim sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dikisahkan film itu. Selama puluhan tahun kekayaan alam Kaltim dihisap dan memberikan kontribusi besar bagi negara, namun Kaltim dibiarkan miskin. Infrastruktur minim. Jangan-jangan saat kita menyadari ini untuk berbuat sesuatu, semuanya sudah terlambat," kata Aji usai memaparkan kajiannya dalam temu ahli judicial review UU No 33/2004 di Hotel Ibis Tamarin Jakarta. 

    Aji adalah ekonom Unmul. Ia direkrut MRKTB sebagai anggota tim ahli bidang ekonomi untuk melakukan gugatan uji materi UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah tersebut. Tak kurang dari 84 slide ia pakai untuk membantu memberi pemahaman kepada anggota tim lawyer Muspani & Associated tentang kondisi ekonomi Kaltim saat ini sebagai dampak dari penetapan pasal 14 ayat E dan F. Inilah pasal yang menjadi penyebab ketidakadilan yang dialami Kaltim. 

    Pasal itu mengatur dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam yang beroperasi di suatu daerah. Pembagiannya 15,5 persen untuk daerah dan 84,5 persen untuk pusat (minyak). Sedang gas alam, ditetapkan 30,5 persen untuk daerah dan 69,5 persen untuk pusat. Apa dasarnya muncul angka itu? Tidak pernah jelas. 

    "Angka itu turun dari langit, tidak pernah ada kajian akademisnya. Ya, dipatut-patutkan saja sesuai kondisi dan situasi politik yang berkembang saat itu," jelas Dr Machfud Sidik Msc. 

    Machfud pernah menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Departemen Keuangan. "Time frame-nya sangat pendek. Mei 1998 awal reformasi lantas November tahun berikutnya sudah harus kelar. Angka itu ketemu sekenanya aja, sekedar agar daerah penghasil bisa dapet, Jadi kalau dibilang angka itu from the sky ada benarnya. Pengaturan adanya draft akademik kan juga baru belakangan ini," timpal Dr Siti Nurbaya dalam kesempatan ngobrol saat santap siang. 

    Siti Nurbaya saat itu Sekjen Depdagri. Ia kini Sekjen DPD RI. Menteri Keuangan dijabat Boediono yang sekarang Wapres. Siti menyebut Boediono dan orang-orang di Departemen Keuangan saangat konservatif. Bila terjadi perubahan keuangan meski cuma sedikit, mereka langsung resisten. Apalagi saat awal-awal reformasi, tak kurang dari 200 konsultan bule yang mem-back up. Mereka terlalu berhati-hati karena ingin memperkuat pondasi agar negara ini tidak kolaps. 

    Muspani mengakui tak mudah meyakinkan keduanya untuk hadir dalam temu ahli judicial review.Machfud dan Siti sudah terlanjur dicap sebagai orang Pusat. Keduanya lama menjadi pejabat di pemerintahan Pusat. Mereka tak serta merta mengiyakan saat diminta memberi masukan terkait dengan apa saja yang ia ketahui atas lahirnya UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Berulangkali dibujuk dan diyakinkan, barulah bersedia. Bahkan kini membuka pintu lebar-lebar. 

    "Silakan saja kalau ada data atau hasil kajian yang diperlukan. Saya kebetulan memiliki banyak data serta naskah akademik terkait masalah ini," ungkap Siti kepada tim ahli dan lawyer Muspani.  
    ***** 

    FILM diawali dengan sorotan close up kamera pada moncong dua meriam kuno di halaman sebuah musem di Jakarta. Kameramen lalu merekam aktivitas buruh kuli angkut di pelabuhan Sunda Kelapa, kehidupan wong cilik, dan pembangunan rumah-rumah mewah nan eksklusif sebagai komparasi. 

    "Indonesia adalah sebuah negara dimana imperialisme lama bertemu dengan imperialisme baru. Sebuah negara dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah. Tembaga, emas, minyak, kayu, keahlian dan SDM -nya. Dijajah Belanda di abad ke-16, kekayaan alam Indonesia dirampas oleh Barat selama beratus-ratus tahun lamanya. Itu sesungguhnya hutang yang sampai saat ini masih belum terbayar," kata narator native speaker dalam bahasa Inggris. 

    Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar yang dalam film itu disebut sebagai author dan former political prisoner, turut memperkuat pesan. "Ratusan tahun lamanya, Indonesia dihisap oleh negara-negara Barat. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna, sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya ini diubah menjadi negera pengemis karena tidak adanya karakter pada pemimpin bangsa." 

    Menurut Aji Sofyam, diktean IMF, Bank Dunia, termasuk 200 konsultan bule yang sempat mem-back up Departemen Keuangan telah berdampak pula secara negatip pada Kaltim sebagai daerah penghasil utama migas. Tangan-tangan asing secara sistemik dan masif menghisap kekayaan alam, sehingga penerimaan migas dalam APBN menjadi kecil. Ujung-ujungnya, tetesan ke daerah juga makin kecil. 

    Bayangkan saja, pemerintah harus membayar cost recovery sebesar Rp 22 triliun setiap kali ditemukan sumur minyak baru. Cost recovery pun diberlakukan 100 persen, bahkan 120 persen untuk lapangan marginal.  

    Cost recovery dimaksudkan sebagai pengembalian biaya modal yang telah dilakukan kontraktor kerjasama sejak eksplorasi sampai produksi secara komersil. Pengembalian modal itu dianggap sebagai biaya yang menjadi faktor pengurang dari hasil produksi. Pemberlakuan Domestic Marker Obligation Holiday terhadap produksi migas juga membuat kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi dalam negeri, hingga 60 bulan. 

    Saat yang sama Indonesia juga harus membeli mnyak produksi KKKS yang merupakan bagian dari minyak DMO dengan harga pasar. Ketentuan ini sudah berlaku sejak 1976/1977. Padahal sebelum itu kata Aji, minyak dibeli dengan harga 25 persen dari harga pasar. Ia juga melihat kecenderungan bagian pemerintah semakin kecil akibat diubah-ubahnya porsi bagi hasil migas. Contoh diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak 0% bagi pemerintah Indonesia, dan 100% bagi kontraktor dalam kontrak pengusahaan gas alam di Natuna Blok D Alpha. 

    "Semua ketentuan ini kan cuma akal-akalan. Memang yang membuat aturan orang-orang Indonesia, tapi semua mafhum tangan-tangan asing begitu kuatnya mencengkeram dan mengawal setiap kali pembahasan undang-undang terkait," ujar Aji. 

    Fakta menunjukkan bahwa penetapan besaran pembagian BHSDA migas yang tertuang dalam UU No 33/ 2004 adalah berdasar pada keputusan antara pemerintah pusat dan PSC. Tujuannya kata Aji, menjaga kontinyuitas kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia. Padahal tidak ada alasan logis dan ilmiah atas penetapan angka bagi hasil 15,5% dan 30,5%. Begitu pula saat Papua dan Aceh mendapat 70%. Mestinya Pusat lebih mengapresiasi Kaltim yang hingga saat ini masih komitmen dalam bingkai NKRI. 

    Aji menilai, akibat insentif kontrak bagi hasil yang demikian itu, penerimaan migas di APBN selalu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Celakanya, pemerintah Indonesia selalu tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang mengelola ladang migas di Indonesia seperti Total, BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Conoco dan Chevron. Perusahaan- perusahaan itu bagian dari 44 perusahaan raksasa minyak kelas dunia yang dalam laporan Transparansi Internasional di Berlin awal Maret lalu, dianggap menyuburkan korupsi di sejumlah negara dan tak langsung memiskinkan warga. 

    "Kondisi seperti ini pernah terjadi di Venezeula, Bolivia dan Argentina. Tapi pemimpin mereka dengan gagah berani melakukan revisi semua kontrak yang merugikan negara secara sepihak dan berhasil. Ternyata renegosiasi bukan hal yang tabu. Kita merindukan kapan itu terjadi di Indonesia. Kita juga merindukan ada keberanian dari pemimpin Kaltim untuk mendesak." 

    Kini Kaltim telah memberanikan diri melakukan gugatan uji materu UU No 33/2004. Ini hanya langakah awal. Diperlukan langkah lanjutan dan keberanian lebih besar untuk mendesak dan menggugah pusat agar mereka berani melawan cengkeraman asing. Jangan sampai semua menjadi terlambat, dimana warga tak sempat menikmati hasil ekksploitasi kekayaan sumberdaya alam yang begitu berlimpah karena kekayaan itu sudah keburu habis dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan.(*)

    GENJOT PRODUKSI LUPA INDUSTRI

    Lima belas tahun lagi kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, Kaltim akan menjadi provinsi yang miskin sumberdaya alam migas dan tambang. Kekayaan berlimpah yang telah puluhan tahun digali dan disedot dari bumi etam ini pada akhirnya akan mencapai ambang batas. Habis terkuras. 

     ACHMAD BINTORO

    15 tahun tidak lama. Itu hanya tiga kali momen suksesi Gubernur. Nah, apakah kita masih akan terus diam saja menunggu tanpa berbuat sesuatu? Jangan-jangan saat kesadaran dan keberanian masyarakat serta kepala daerah di Kaltim mulai pulih dan mencoba berbuat sesuatu, tindakan menguji materi pasal 14 ayat E dan F UU No 33/2004 pun sudah tak cukup lagi untuk mengakomodir semua kerugian dampak eksploitasi dan mengejar ketertinggalan selama ini. 

    Jangan-jangan saat sumberdaya alam migas dan tambang itu benar-benar habis Kaltim tetap tidak memiliki modal yang cukup untuk menyiapkan diri secara sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang memadai tidak pernah terbangun. Ekspor batu bara, sawit dan bahan mentah terus digenjot. Tapi lupa bangun industri hilir. Tidak terpikir membangun industri manufactur dan jasa sebagaimana di Jawa dan Bali. 

    Akibatnya, Kaltim tidak mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja. Jika migas sudah tidak ada, batu bara habis, industri manufactur dan jasa pun tak terbangun, lalu apa yang masih menarik dari daerah yang dulu kaya ini? Tidak ada lagi. Tidak ada alasan bagi orang luar untuk berbondong-bondong ke Kaltim karena tidak ada lagi peluang kerja. Kaltim mungkin akan menjadi ghostown layaknya kota Sanga-sanga, Kelian, dan Belitung.  

    Saya tahu, banyak masyarakat dan pejabat awam yang tidak percaya dengan prediksi ini. Mereka anggap cuma bualan. Sekedar menakuti agar kita semua terbangun dari mimpi panjang. Sebagian lagi bersikap masa bodoh. Sekarang ya sekarang. Soal nanti itu urusan nanti. Begitu pikir mereka. Mestinya tak seperti itu. Kalau yang mengatakan prediksi itu adalah orang yang tidak berkompeten seperti saya atau kuli angkut pelabuhan bolehlah orang tidak percaya. 

    Kali ini yang mengatakan adalah seorang yang ahli di bidangnya. Ia Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul. Saya mengenalnya kali pertama saat ia berbicara dalam rapat dengar pendapat MRKTB dan Komisi I DPRD Kaltim, sekitar dua bulan lalu. Ia direkrut oleh Ketua MRKTB Abraham Ingan sebagai anggota tim ahli bidang lingkungan untuk rencana gugatan judicial review UU No 33/2004. Sebelumnya, prediksi serupa juga pernah diutarakan sejumlah ahli lainnya. 

    Bernaulus seorang sarjana Kehutanan Unmul. Ia lalu mendalami ekonomi lingkungan dan mendapatkan gelar PhD dari sebuah universitas bergensi di Belanda, Universiteit Leiden. Dari beberapa kali kesempatan obrolan dengan dia, saya menangkap kesan bahwa dia adalah orang yang cerdas, menguasai bidangnya, dan ilmuwan yang memiliki integritas. Ia banyak melakukan penelitian ilmiah, termasuk bersama ilmuwan- ilmuwan bule.

    Salah satu penelitiannya yang sedang berjalan adalah tentang potensi kandungan coalbed methane di delta Mahakam.Coalbed methane merupakan bahan bakar dari gas alam dengan dominan gas metana yang disertai sedikit hidrokarbon dan gas nonhidrokarbon dalam batu bara yang diperoleh melalui proses kimia dan fisika. "Beliau orang yang potensial. Muda dan berilmu," kata Daeng Naja memperkuat kesan saya.

    ***** PREDIKSI itu diolah Bernaulus dari data-data Dirjen Pertambangan Umum (2010) bahwa sisa cadangan terbukti migas di Kaltim adalah 1.176,11 MSTB minyak bumi dengan jumlah cadangan terbukti 792,48 MSTB dan 446,63 MSTB cadangan potensial. Gas bumi 47.746,13 BSCF. Terdiri 27.809 BSCF cadangan terbukti dan 20.088 BSCF cadangan potensial.

    Dengan rata-rata produksi 20 juta barel (21,249 juta barel tahun 2009) minyak per tahun, 70 juta metrik ton batubara, 2,5 juta M3 kayu, dan 16 juta metrik ton gas alam cair maka 15 tahun kedepan Kaltim akan manjadi provinsi yang miskin sumberdaya alam migas dan tambang. Tetapi dengan sisa potensi itu masih memungkinkan bagi Kaltim u mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan, asalkan hasil dari kekayaan alam itu dialokasikan lebih besar kepada Kaltim. 

    "Jangan seperti yang berlaku saat ini, dimana Kaltim sebagai daerah penghasil kebagian hanya 5,83% dari total pendapatan sumberdaya yang terjual," ujar Bernaulus. 

    Bernaulus juga mengingatkan makin menipisnya cadangan minyak di Kaltim. Cekungan Kutai termasuk Blok Mahakam sudah 75 persen dieksploitasi. Cekungan Tarakan 80 persen. Potensi gas yang menyuplai PT Badak NGL juga turun secara signifikan, dari 21 juta metrik ton produksi tahun 2001 menjadi hanya 16 juta metrik ton tahun 2010. Sumberdaya hutannya apalagi. Tahun 1969 luas hutan Kaltim mencapai 21 juta hektare, kini tersisa tinggal 4,2 juta hektare. 

    Akibat eksploitasi masif semacam itu, Kaltim kini dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang serius. Dia menghitung akumulasi kerugian ekonomi rakyat kaltim senilai Rp. 9,230 trilliun per-tahun. Pengeluaran ini tidak ada dalam neraca pemerintah maupun perusahaan karena merupakan akumulasi biaya dampak lingkungan yang dibayar oleh ratusan ribu rumah tangga sebagai akibat transformasi kebutuhan pokok barang bebas ke barang ekonomi, terganggunya fungsi ekologi dan ekonomi ekosistim, tata air, udara, dan banjir. 

    "Pemerintah Pusat harus memasukkan unsur kerugian ini dalam perhitungan perimbangan keuangan. Revisi UU No 33 tahun 2004 harus memasukkan nilai tersebut kedalam bagi hasil SDA Kaltim," kata Bernaulus Saragih. 

    Menurut Hendri Saparini PhD, Kaltim mestinya tidak ngotot atau fokus hanya meminta kenaikan porsentasi dana bagi hasil migas. Jika itu yang dilakukan, Kaltim hanya menerima manfaat secara finansial atas migas dan SDA yang dimiliki. Itu pun kalau gugatan judicial review berhasil dimenangkan. 

    "Selagi kekayaan alam itu masih berlimpah, Kaltim harus bisa mendesak dilakukannya koreksi strategi dan kebijakan optimalisasi kekayaan SDA agar tidak cuma mendatangkan manfaat secara finansial tapi juga manfaat ekonomi," kata ekonomi dari Econit ini. 

    Kenapa pembangunan banyak di Jawa dan Bali? Karena di sana ada industri jasa dan manudafctur. Akan ada penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga utang dan hibah pun banyak menggelontor ke sana. Sehingga, kata Hendri, kalau mau mengurangi kesenjaangan pembangunan dan mendapat manfaat ekonomi dari kekayaan SDA yang dimiliki, maka Kaltim harus membangun industri manufactur agar tercita sumber ekonomi baru. 

    "Lihat China, ia melarang ekspor batu bara. Batu bara itu mereka pakai untuk memasok pembangkit dalam negeri agar industri manufactur bisa berkembang. Investasi bisa masuk. Ada manfaat ekonominya. Ini tidak seperti kita yang justru menggenjot produksi untuk diekspor mentah dan hanya mendapat manfaat finansial. Timah juga dilarang ekspor di China. Sebab mereka punya strategi bahwa rakyat harus dimakmurkan dari industri manufaktur yang bahannya dari timah," jelasnya. 

    Kita tidak memiliki industri supporting yang dalam. Kalau saja di Belitung itu dibangun industri supporting timah yang itu bisa dibiayai dengan utang, mungkin Belitung tidak miskin seperti sekarang. Cina membangun industri itu dari utang. Tapi utang itu dipakai untuk membangun industri manufactur yang bermanfaat secara ekonomi, tidak 

    Inilah kesempatan bagi Kaltim untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumberdaya alamnya. Ini akan akan jauh lebih bermanfaat dibanding sekedar meminta kenaikan porsentase dana bagi hasil SDA yang hanya mendatangkan manfaat finansial yang biasanya akan habis begitu saja.(*)