KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jan 5, 2010

Mereka Terasing di Negeri Sendiri





PEMERINTAH Pusat perlu turut bersikap dan memberikan solusi atas permasalahan isolasi, keterbelakangan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat perbatasan di wilayah utara Provinsi Kaltim. Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini mereka masih saja kesulitan mendapatkan barang dan bahan kebutuhan pokok dari dalam negeri.

ACHMAD BINTORO

Selain angkutan pesawat terbatas, harganya pun melambung tinggi. Warga Long Nawang, Malinau misalnya, terpaksa mendatangkan secara ilegal dari Tapak Mega, Malaysia dengan terlebih dulu memberikan uang sogokan kepada oknum-oknum Askar Malaysia. Begitu pula warga Long Midang dan Krayan di Nunukan.

Untuk mempercepat pembangunan di perbatasan, pemerintah pernah membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Tetapi, badan yang dibentuk lewat
Keppres 44 Tahun 1994 dan diketuai Menhankam itu tak kunjung bergerak. Warga setempat kemudian berkeinginan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak enam tahun lalu, sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di wilayah itu, tapi lagi-lagi mengalami kendala. Pusat belum kunjung memberinya izin.
Lalu sampai kapan keadaan ini berakhir?


PATUTKAH menyebut warga Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan, Kaltim sebagai orang kaya? Bayangkan saja, setiap kali mereka membeli barang kebutuhan pokok selalu dengan harga jauh lebih tinggi dibanding masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Garam dapur, mereka beli seharga Rp 35.000 per kilo gram, gula pasir Rp 13.500 per bungkus (8 ons), dan bensin premium Rp 15.000 per liter.

Bermimpi Main Golf di Bukit Soeharto



BUKIT Soeharto tak pernah berhenti menjadi polemik dan bahan diskusi. Ketika kawasan lindung ini berulangkali menjadi sasaran amuk si jago merah -- yang selalu berkobar pada setiap musim kemarau panjang selama kurun tahun 1982-1998 hingga pernah membuatnya meranggas dan nyaris ludes -- banyak perhatian tertuju kepadanya. Berbagai kalangan juga geger saat mencuat keinginan untuk mengeksploitasi kandungan batubara di dalamnya yang disusul oleh penekenan Perpu No 1/2004. Kini ternyata tak sekedar keinginan. Polda Kaltim menemukan aktivitas sejumlah perusahaan mengaduk-aduk batu bara di dalamnya. Unmul pun pernah tergerak menata dan menjadikan sebagian dari kawasan itu sebagai lapangan golf dan tempat wisata.

ACHMAD BINTORO



SUDAH teramat sering saya melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Jalan ini membelah kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (populer disebut Taman Hutan Raya = Tahura) seluas 61.850 hektare tepat di tengah. Tapi baru pada beberapa pelintasan kali terakhir saya menyadari bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata khas.

Jalur sepanjang 103 kilometer yang dulu saya anggap biasa saja bahkan acapkali membosankan, entah kenapa akhir pekan lalu terlihat lain di mata saya. Terutama setelah beberapa menit saya memasuki kawasan yang merentang sejauh kurang lebih 23 kilometer (Km) dari Km 38 hingga Km 61. Saya melihat pemandangan yang asri oleh rindangnya pepohonan yang berjajar rapat di sepanjang kiri kanan jalan. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya lihat selama bertahun-tahun menyusuri banyak ruas jalan kota dan pedalaman di provinsi seluas 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya saya tidak lagi melihat dominasi belukar dan ilalang serta pohon yang meranggas seperti beberapa tahun lalu. Memang kegersangan masih tampak ketika melintas beberapa kilometer hingga pos polisi kedua Samboja yang kebetulan sudah berdiri banyak pemukiman. Juga karena adanya beberapa titik kawasan hutan dan lahan di Km 50-60 yang menghitam dan coklat akibat bekas terbakar. Namun selebihnya merupakan jalur hijau, setidaknya kawasan terdekat di sepanjang kiri kanan jalan.

Ruas jalan ini merupakan koridor pepohonan atau etalase hutan hujan tropika, meski sejauh itu saya hampir tidak melihat adanya deretan pohon alam semacam meranti, kapur, ulin dan bengkirai. Yang ada umumnya pohon jenis cepat tumbuh seperti albisia dan akasia mangium. Jendela mobil saya buka. Pengatur udara di dalam mobil pun segera saya matikan, sekedar untuk lebih memastikan bahwa pemandangan yang saya lihat di sepanjang ruas jalan ini memang menyejukkan adanya. Dan memang benar. Saya merasakan semilir angin segar lembut membelai wajah, berhembus di antara aroma khas getah dan kulit pepohonan yang lembab. Beberapa daun yang menguning tampak berguguran, terbang tidak tentu arah dibawa angin.

Tiba-tiba saja saya menjadi tergerak mengurangi kecepatan mobil, sebelum akhirnya berhenti tepat di bawah rindang pepohonan yang berderet di pinggir jalan, di sekitar Km 55, tak jauh dari camp zona hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola Fahutan Unmul -- hanya supaya bisa lebih berlama-lama di sini. Saya rupanya tidak sendiri. Di depan sudah berjajar belasan kendaraan pribadi, juga sejumlah truk. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebagian turun dari mobil.

Ada yang menguap dilanjutkan dengan meliuk-liukkan pinggang ke kanan-kiri, ke depan-belakang, layaknya sedang senam kesegaran jasmani. Perjalanan menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok agaknya telah membuat anggota badan menjadi tegang dan pegal. Sebagian lainnya menuju kedai kopi, sebagaimana dilakukan empat pemuda yang mobil kijangnya diparkir menyusul di belakang saya.

Kedai sederhana beratap daun rumbia yang terletak tidak jauh dari kolam buatan di kawasan itu sudah penuh sesak. Nyaris tak ada lagi tempat duduk kosong. Mereka meninggalkan seorang temannya yang sempat celingukan sebelum kemudian bergegas menyembunyikan diri di balik pohon akasia besar untuk buang air kecil. Jam di tangan menunjuk rembang tengah hari.

Cuaca siang itu cukup cerah. Matahari sedang panas- panasnya. Sudah lama memang hujan tidak mengguyur. Tapi toh tidak sampai menyentuh kepala. Rapatnya pepohonan yang meriap dan menjulang di sepanjang jalur tersebut telah mampu meredam panas teriknya.
***

SAYA menjadi teringat pemandangan serupa di Kebun Kopi, Kabupaten Donggala (Sulteng), sebuah daerah perbukitan yang terletak di jalur Trans Sulawesi menuju Kabupaten Poso, sekitar 90 kilometer dari Kota Palu. Daerah ini menjadi persinggahan para pengemudi kendaraan. Mereka biasa istirahat sambil menikmati seduhan kopi panas dan aneka masakan pegunungan yang tersedia di sejumlah kedai yang berderet di pinggiran jalan.

Kedai-kedai itu dibangun secara sederhana dari bahan kayu dan bambu setempat di atas ketinggian bukit dengan latar hijau perkebunan lada, kopi, cengkeh dan tanaman sayur mayur penduduk. Jika di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor, kita juga bisa melihat pemandangan serupa berupa kedai-kedai kecil jagung bakar dan penjual ubi Cilembue hingga restoran terkenal Rindu Alam dengan latar hijau perkebunan teh.

Di Kebun Kopi tersedia banyak sayur mayur seperti kacang panjang, bayam, wortel, buncis, kentang dan aneka buah hasil produksi petani setempat yang biasanya laris dibeli sebagai oleh-oleh. Selain dijamin masih segar, harganya pun sangat murah. Sayur-sayur itu kebanyakan dijual sendiri oleh para petani dengan cara menjajakannya di atas tikar plastik dan bangku panjang di sekitar kedai.

Sungguh, saya membayangkan suasana itu juga bisa terjadi di Bukit Soeharto. Dan saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Potensi ada. Tinggal bagaimana merehabilitasi, menata dan mengembangkannya. Unmul Samarinda yang memiliki hak pengelolaan atas zona hutan pendidikan seluas 20.271 hektare di kawasan itu rupanya mulai menyadari potensi wisata terpendam ini. Karena itu Prof Rachmad Hernadi, Rektor Unmul, menantang dan mengajak investor atau siapa pun yang bersedia menata dan mengembangkan kawasan lindung tersebut.

Melalui iklan di koran, Rachmad berkeinginan membangun lapangan golf, agrowisata, restoran, kolam pemancingan, dan wisata alam. Selain tentu saja akan menatanya menjadi lebih baik sebagai pusat koservasi hidrologi serta hutan pendidikan dan penelitian kehutanan. "Tapi ini baru mimpi, ini pikiran jauh kita ke depan dan butuh investor yang bermodal besar. Melalui iklan diharapkan ada yang berminat berinvestasi sebab investasi bidang pengelolaan hutan sangat mahal," kata Rachmat.

Mengapa harus lapangan golf? Rektor mengakui rencana ini memiliki nilai strategis setidaknya sebagai usaha meningkatkan prestise daerah."Syukur-syukur ada orang dari Malaysia atau dari mana yang memilih main golf di sana. Hal itu akan meningkatkan citra Kaltim, karena selama ini orang-orang kaya dari luar misalnya Malaysia, hanya kenal Pulau Batam sebagai tempat bermain golf," ungkapnya.

Rachmad berusaha meyakinkan bahwa rencana pembangunan lapangan golf serta sarana rekreasi lainnya tidak akan menganggu konservasi lahan di kawasan hutan tersebut. Lapangan golf aman dari gangguan banjir sebab semua ditutup atau dikaver vegetasi, dan tidak ada ruang terbuka sehingga bisa menjadi daerah wisata yang baik. "Selain itu, kawasan hutan juga akan menjadi lebih indah, lebih produktif dan mengundang ketertarikan orang-orang dari luar. Hanya investasinya memang lebih mahal," kata guru besar di Fakultas Pertanian Unmul ini mencoba meyakinkan.

Saya sendiri tidak pernah bermain golf. Juga tidak pernah terlintas dalam pikiran maupun angan bahwa suatu saat ingin main golf, meski saya merasa sudah cukup familiar dengan jenis olahraga ini sejak beberapa tahun lalu, ketika sempat menjadi kedi di lapangan golf mini (tempat latihan memukul) di kampus Unmul Gunung Kelua. Jenis olahraga itu terlalu eksklusif dan terlalu mahal bagi saya. Bukan hanya soal peralatannya yang mahal, isi kantong pun harus tebal untuk membayar kedi, membayar members club, dan untuk taruhan.

Tapi saya sangat sependapat kalau ada yang membangun lapangan golf di kawasan Bukit Soeharto. Bagi saya, lapangan golf dan penyediaan sarana wisata lain yang digagas Unmul di sepanjang jalan raya ini akan menjadi salah satu pintu pembuka yang efektif bagi upaya pengembangan wisata setempat yang akan memberikan multi dampak secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini kita hanya dapat melewatkan begitu saja kawasan lindung itu, hanya karena ketiadaan sarana prasarana yang memadai. Kawasan itu mestinya bisa memberikan alternatif rehat yang menyenangkan dan mengesankan bagi siapa saja dalam perjalanan Balikpapan- Samarinda atau sebaliknya. Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi-mimpi itu bisa terwujud?

Yang pasti, ini bukan cuma menjadi mimpi Rektor Unmul seorang. Saya dan puluhan orang yang kemarin rehat di bawah rindangnya Bukit Soeharto, dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang tengah rehat di kawasan Agrowisata di Km 35 dari Samarinda, juga memimpikan hal serupa. Tentu ini perlu sharing dan kepedulian banyak pihak agar Bukit Soeharto nantinya bisa menjadi lebih bermanfaat. Tak cuma bagi peneliti kehutanan serta bagi pengusaha dan penguasa yang mungkin silau melihat besarnya kandungan batubara di dalamnya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan seperti saya yang acapkali melewati jalur tersebut dan memerlukan sekedar tempat rehat yang berkesan dan murah[] 
KONDISI BUKIT SEOHARTO

NO JENIS PENUTUPAN LAHAN        LUAS (HA) PERSENTASE LUAS (%) ===========================================================
1.    Hutan                                               20.890                                      33,77
2.    Tanaman reboisasi                          5.449                                        8,81
3.    Alang-alang dan belukar 25.691 41,54
4.    Ladang dan kebun penduduk 3.782 6,12
5.    Persawahan 50 0,08
6.    Pemukiman penduduk 1.460 2,36
7.    Lain-lain 4.528 7,32 ===========================================================

TOTAL 61.850 100,00 ===========================================================
Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit (2002)

photo credit jokosantoso

Kaltim dan Kisah Negeri Kaya Minyak


"Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia"


BAK menyimak sebuah kisah dongeng, masyarakat awam masih terkagum-kagum memandang Indonesia, negeri yang kaya minyak. Terlebih hingga detik ini masih tercatat sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengeskpor Minyak (OPEC). Dan Kaltim adalah salah satu daerah potensial penghasil minyak di Indonesia. Sumur-sumur minyak Kaltim menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional pada tahun 2006 yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BOPD).

INI daerah kaya, Bung! Begitu kesan mereka terhadap Kaltim. Belum lagi produksi gas berikut kekayaan sumberdaya alam lainnya. Apa yang mereka bayangkan tentang Kaltim dan Indonesia kurang lebih sama (mestinya) dengan bayangan kemakmuran negeri-negeri pengeskpor minyak lainnya semacam Angola, Aljazair, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Nigeria, Venezuela, termasuk Brunei Darussalam, tetangga satu pulau.

Tapi, lihatlah ekspresi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tiap ada kenaikan harga minyak di pasar internasional secara drastis. Mendadak para pejabat yang mengurus keuangan negara cemas! Kalangan industri resah. Masyarakat juga gundah. Kecemasan mulai terlihat misalnya saat minyak mintah pada perdagangan di Singapura, Kamis (13/9) pekan lalu, diperdagangkan pada level USD 79,79 setelah sempat menyentuh USD 80,80 per barel. Itu merupakan harga tertinggi pada tahun ini setelah 1 Agustus berada pada level USD 78,77 per barel.

Segera saja terbayang akan beratnya beban APBN untuk menanggung lebih besar subsidi BBM kepada masyarakat. Harga minyak diprediksikan akan cenderung naik hingga tahun depan pada level USD 80 per barel, jauh melampaui penetapan pemerintah dalam APBN Perubahan 2007 sebesar USD 60. Defisit APBN, menurut perkiraan Kurtubi akan bertambah Rp 500 miliar-Rp 1 triliun setiap kenaikan USD 1 per barel.

Ironi memang. Negeri yang katanya kaya minyak dan menjadi bagian dari sedikit negara anggota pengekspor minyak ini, ternyata bukannya tertawa dan sibuk meraup bonanza dari lonjakan harga minyak di pasar internasional. Berkah petrodolar yang dinikmati negara-negara anggota OPEC itu, tidak dirasakan Indonesia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari ekspor. Rakyat malah ketiban "hadiah" berupa kenaikan harga minyak dalam negeri hingga hampir 100 persen yang kemudian menjadi biang kemelaratan berkepanjangan di negeri ini.

Saat itu harga minyak mentah dunia meningkat tajam jadi USD 50 per barel. Asumsi di APBN 2005 dipatok USD 24 per barel. Maka APBN pun babak belur untuk menanggulangi subsidi. Pada tahun 2004, APBN tergerus Rp 63 triliun guna menanggung subsidi akibat meroketnya harga minyak mentah dunia, melampaui estimasi semula yang hanya Rp 14,5 triliun.
Ya, barangkali Indonesia satu-satunya negara anggota OPEC yang paling menderita saat terjadi kenaikan harga minyak. Negara-negara lain anggota OPEC bisa meraup petrodolar dalam jumlah yang luar biasa banyak, kita malah defisit. Pada tahun 2002, penghasilan minyak yang mengalir ke negara-negara pengeskpor minyak ditaksir USD 300 miliar, dan naik menjadi USD 970 miliar pada tahun 2006.

Keadaan ini tentu saja jauh dari apa yang selama ini terbayangkan oleh rakyat kecil, masyarakat yang tinggal di gubuk-gubuk kayu sekitar sumur-sumur minyak di Handil, Juata, Senipah, delta Mahakam, Tunu, Sangasanga, dan Bunyu. Mereka tak sempat untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia ternyata bukan cuma pengekspor, tapi juga pengimpor. Bahkan sejak 2004 sudah menjadi net oil importer akibat konsumsi kita lebih tinggi.

Mereka belum sempat memahami bahwa cadangan minyak terbukti nasional Indonesia kian menipis sementara penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru masih belum jelas. Bila kondisi itu terus terjadi, maka dalam waktu kira-kira satu-dua dekade ke depan, negeri ini akan benar-benar bak negeri dongeng dengan sad ending. Akan benar-benar mengalami kelangkaan sumber energi. Minyak identik uang. Kelangkaan sumber minyak berarti kelangkaan sumber- sumber besar pendapatan negara.

Lho, kami belum lagi merasakan nikmatnya bonanza minyak di daerah sendiri, kok kini sudah nyaris habis! Ibarat sedang membangun rumah beton, belum lagi berdinding dan beratap sudah kehabisan dana. Demikian teriakan pilu mereka.

Memang benar bahwa sebagian jalan menuju Desa Senipah sudah teraspal mulus. Benar pula bahwa perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim seperti Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, Pertamina, VICO Indonesia, LNG Badak, Medco Energi bersama BP Migas telah banyak membangun fasilitas publik dan membantu mereka lewat community development (comdev) atau yang belakangan lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi, itu semua belum cukup kalau kenyataannya mereka tidak bisa mandiri.

Pemda sendiri juga belum lagi merasakan kepuasan. Efektif baru tujuh tahun menikmati uang migas melalui bagi hasil migas sebesar 15-30 persen, kendati faktanya tidak sebesar itu yang diterima. Ada sedikitnya 18 item potongan sebelum dana bagi hasil migas itu dibagihasilkan ke daerah, yang membuat Kaltim sebenarnya hanya menerima 3-5 persen. Sehingga sejak 2001 hingga 2007, total jatah bagi hasil migas Kaltim hanya Rp 30,941 triliun.

Selama itu pula terlihat struktur pembiayaan APBD Kaltim masih menggantungkan pada Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Migas, rata-rata 40,15 persen. Artinya, kalau produksi minyak dan gas Kaltim menipis, akan tipis pulalah APBD Kaltim. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih banyak infrastruktur belum terbangun. Penduduk miskin masih besar (21 persen), SDM juga masih rendah. Kemandirian ekonomi belum terbangun.

Diversifikasi Energi
Borosnya penggunaan minyak di dalam negeri dan masih minimnya penggunaan energi alternatif menunjukkan bahwa Indonesia selama ini masih berlagak sebagai negeri kaya minyak. Kita lupa bahwa kita tidak lagi hidup bak di negeri dongeng dengan sumur-sumur minyak yang mampu menyemburkan 1,5 juta barel per hari seperti pada dua dekade dulu, saat awal-awal kita menjadi anggota OPEC dan karena predikat itu kita pernah ditunjuk memimpin negara-negara anggota OPEC.

Padahal kalau mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak bumi terbukti (proven oil reserves) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47 persen dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37 persen dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang di atas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB).

Data lain dari Departemen ESDM juga menunjukkan kondisi kritis itu. Sampai tahun 2004 lalu cadangan minyak Indonesia tinggal 0,8 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan saat ini sekitar 11 miliar barel, dengan cadangan terbukti hanya 5,5 miliar barel. Sehingga, jika tingkat produksi rata-rata 1 juta barel per hari, maka cadangan itu akan habis dalam satu dekade ke depan.

Kenyataannya, rata-rata konsumsi minyak sekarang ini mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan alokasi terbesar untuk sektor sektor transportasi 47 persen, rumah tangga 20 persen, industri 19 persen, dan kebutuhan pembangkit listrik 13 persen. Pos BBM untuk transportasi menjadi kian menggelembung karena tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor. Di beberapa negara lain, penggunaan angkutan massal ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Kendaraan tua cenderung boros BBM.

Syukurlah kesadaran kini sudah mulai timbul, meski agak terlambat karena baru muncul setelah kita mengalami defisit minyak, bahkan gas. Sudah mulai ada kecemasan tentang krisis energi yang akan melanda kita. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai mengusik pikiran, apa yang akan terjadi jika minyak menipis, bahkan habis? Beralih ke gas bumi dan batubara? Bagaimana pula jika sumber-sumber energi fosil itu ternyata juga akan habis? Bukankah cadangan gas bumi kita cuma 90 TSCF dan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton, yang bila tidak ditemukan cadangan terbukti baru, gas bumi akan turut habis dalam waktu 30 tahun dan batubara 50 tahun ke depan?

Lalu apa langkah kita? Peraturan Presiden No 5/2006 memberi harapan baru adanya kebijakan energi nasional yang lebih baik, yang tak lagi menumpukan penggunaan pada cadangan minyak. Minyak ditempatkan pada urutan ketiga, setelah batubara dan gas. Untuk itu diproyeksikan dua sumber energi, energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi minyak dan gas.

Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Pemerintah Tiongkok misalnya berhasil mengkonversi penggunaan minyak dan batubara ke gas hingga sekaligus bisa meningkatkan kompetisi industri mereka. Meski terlihat ironi mengingat sebagian gas tersebut justru berasal dari Indonesia. Semua langkah itu diharapkan sudah bisa menghasilkan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui Inpres No 10/2005 juga telah mencanangkan gerakan hemat energi. Namun langkah ini baru akan tepat dan bermakna apabila akar permasalahan energi yang selama 30 tahun terpaku pada energi fosil dikoreksi dan ditata ulang secara lebih maksimal serta komprehensif, diiringi dengan optimalisasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan secara maksimal supaya ketergantungan pada BBM bisa dikurangi bertahap.

Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Termasuk dengan lebih menyeriusi kebijakan "energi hijau" yang sudah dijalankan.

Dan yang tak kalah penting adalah agenda diversifikasi dan konversi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu ke depan kita tidak mengalami krisis energi, tidak lagi tergantung pada energi fosil, terbebas dari ancaman pemanasan global, dan relatif bisa lebih tenang tanpa diombang-ambing oleh harga minyak internasional yang belakangan selalu membuat kita semua jantungan.

Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia (*)
photo credit by inilah.com