KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 28, 2007

439 Kelokan di Kebun Kopi

SETELAH 10 tahun, akhirnya aku kembali melewati ruas jalan ini. Fauzia Hamde, istriku, sesaat sebelum berangkat, aku lihat mulai hilang rona. Ia mengaku sedikit stres membayangkan jauh dan beratnya perjalanan yang bakal kami tempuh, Palu-Ampana.
Zamrah, tradisi yang masih mengakar
Ijah ziarah di makam jidi di ampana

Palu-Ampana sebenarnya tidak seberapa jauh. Hanya sekitar 320 kilometer atau kurang lebih dengan jarak Tuban-Malang yang pernah kami lalui saat mudik ke kampung aku, setahun lalu.
Yang membedakan, jalan Palu-Ampana tidak selebar dan semulus rute Tuban-Malang. Tapi bukan soal lebar atau mulusnya jalan. Juga bukan soal pemandangan di sepanjang jalan yang relatip monoton dan sepi.


Yang membuat nyali istriku ciut adalah karena harus melewati Kebun Kopi. Kebun Kopi adalah bagian dari jalan panjang Trans Sulawesi, sekitar 50 kilometer dari Palu. Jalannya berkelok amat tajam, sempit dan menanjak dengan jurang dan tebing yang curam.

Ia memang paling gampang mabuk darat, kalau harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Jalan berkelok di kawasan lindung Bukit Soeharto (jalan raya Samarinda-Balikpapan), yang selama ini pun kadang sudah membuatnya mual, belum seberapa dibanding kelokan jalan Kebun Kopi.

Dalam perjalanan balik ke Palu, saya sempat menghitung, jumlah kelokan jalan Kebun Kopi mencapai 439 tikungan. Padahal, panjang ruas jalan di perbukitan Kebun Kopi, dari kelokan pertama di selepas jembatan hingga turunan jalan terakhir di daerah Parigi, hanya sekitar 40 kilometer saja. Hampir semua kelokannya tajam, berbentuk huruf S.

Namun adanya dorongan yang kuat untuk bisa berlebaran di kampung umi dan para leluhurnya, ditambah bayangan sedap bahwa di sana kami akan bisa sepuas mungkin menikmati lezatnya ikan laut segar, membuat istriku mencoba mengalahkan semua kegamangan itu. Kami juga mengabaikan rasa cemas yang sempat timbul kalau harus melewati kota Poso.

"Kenapa harus cemas. Bukankah Poso kini sudah benar-benar aman?" kataku pada keluarga istriku. Tiadanya berita tentang ricuh atau bom dalam setahun terakhir aku jadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Poso sekarang aman untuk dilewati.

Pudin, suami dari kakak iparku, Farida Hamde, memperkuat kesimpulanku. Ia terakhir kali ke Ampana, kampung kelahirannya, sekitar enam bulan lalu. Pudin biasa bolak-balik Ampana-Palu. Postur tubuhnya tinggi besar, dan berkulit putih. Ia tak pernah mabuk. Sebelum menikahi Farida, ia terbiasa melaut mencari ikan dengan kapal pukat. Kini ia meneruskan usaha mertua aku, Husen Juman Hamde, mengelola penggilingan padi di Desa Pesaku, Palu. Mertua aku meninggal sekitar 10 bulan lalu.

Mertua aku sangat dikenal di kalangan komunitas Arab di Palu. Ia termasuk orang yang disegani. Begitu pula di kalangan petani di kawasan Pesaku. Usaha penggilingannya termasuk yang paling besar. Ia memiliki dua mesin penggilingan, berikut puluhan hektare sawah.

Oct 23, 2007

Kampung Respen itu Ditinggalkan Warga

Oleh Achmad Bintoro

ENTAH sudah yang keberapa kali sang surya kembali memancarkan sinar terangnya dari ufuk timur. Tetapi Desa Maritam yang terletak jauh di pedalaman Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kaltim tak juga bangun. Tak terdengar ayam berkokok. Tak tercium aroma sedap masakan untuk sarapan. Tak juga terdengar tangis maupun canda para bocah. Sepi!


BENARKAH ini sebuah pemukiman? Kalau saja pandangan saya tidak tertumbuk pada sebuah papan nama yang telah usang di pinggir sungai Maritam, bertuliskan "Selamat Datang Di Desa Maritam", barangkali keraguan itu akan terus timbul. Lebih lagi melihat kondisi rumah-rumah di perkampungan, luasnya hanya sekitar lima kali luas lapangan sepak bola itu, amat memprihatinkan.

Sekitar 25 rumah panggung yang bertengger di kampung itu kondisinya tak terawat dan terkesan lama ditinggalkan penghuninya. Sebagian tak lagi berpintu. Tidak juga daun jendela. Plafon dan atapnya yang gelap telah menjadi sarang laba-laba.

Di rumah-rumah berdinding papan dan beratap seng itu juga tak terlihat satu pun perabotan rumah tangga. Jangankan meja kursi atau perkakas dapur, sehelai tikar rotan pun tak tampak. Sementara rerumputan liar tumbuh subur di halaman, sebagian sudah merambat ke lantai panggung.

Maritam jadinya tak seperti desa pada umumnya. Sepintas, desa ini tak ubahnya desa-desa di pedalaman Aceh dulu, lengang ditinggalkan penduduk saat masih timbul pertikaian TNI-GAM. Rumah-rumah tidak terurus. Ada berdiri sebuah bangunan SD, tapi kondisinya sama parahnya. Plafon dan dindingnya jebol. Bangku-bangku belajar berantakan, kusam dan terselimuti oleh debu. Sunyi dan mati. Tak nampak aktivitas warga, kecuali satu dua keluarga yang tengah merumput.

Yang memastikan Maritam adalah sebuah desa, barangkali karena memang itulah nama desa yang masih tercatat di Pemkab Bulungan maupun Biro Pemerintahan Pemda Kaltim. Keterangan yang saya peroleh dari Kantor Perwakilan Kecamatan Tanjung Palas di Sekatak Buji, kampung ini dibangun pada tahun 1970 melalui proyek resettlement penduduk (respen). Kini Maritam tak lagi bagian dari Tanjung Palas. Ia menjadi bagian dari Kecamatan Sekatak Buji, bersama 19 desa lainnya.

Ketika itu Pemkab Bulungan, melalui proyek pembangunan desa, membangun sebanyak 30 buah rumah panggung berukuran 5 X 7 meter di pinggir Sungai Maritam, bersebelahan dengan Desa Sekatak Buji. Warganya dihimpun dari orang-orang suku Dayak Brusu yang masih suka hidup berpindah-pindah dan berpencar di dalam hutan serta sekitar hulu Sungai Brusu dan Maritam yang berarus deras.

Tidak kurang dari 135 jiwa atau 30 KK suku Dayak Brusu berhasil dimukimkan dalam sebuah desa baru yang diberi nama Maritam. Proyek ini sebenarnya bertujuan mulia. Yakni berupaya meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Komintas adat terpencil ini pola hidupnya memang masih terbelakang.

Mereka hidup dengan berburu dan berladang secara berpindah-pindah. Hampir sama dengan komunitas warga Punan di Sungai Lati, Kabupaten Berau maupun daerah-daerah pedalaman lain di Kaltim. Mereka sengaja dikumpulkan dalam suatu kampung seperti itu, agar pembinaan terhadap mereka tentang pengenalan pola hidup yang lebih maju dan harapan kehidupan yang lebih baik, bisa lebih mudah dilakukan.

Oleh sebab itu, tidak hanya rumah, sebuah bangunan SD Inpres pun disediakan. Mereka juga diberikan areal untuk berladang di kawasan hutan di belakang pemukiman. Dan layaknya sebuah desa, fasilitas lain berupa Kantor Desa dan langgar juga tersedia. Semua itu merupakan cara untuk membuat mereka betah di lingkungan yang baru.
***

BAYANGAN yang muncul dalam benak saya selama perjalanan empat jam dengan speedboat berkekuatan 240 PK dari Tanjung Selor, ibukota Kabupaten Bulungan, Maritam tentu akan mengalami perkembangan yang berarti. Puluhan tahun bukanlah waktu yang pendek untuk membuat perubahan dalam sebuah kampung.

Bayangan ini muncul karena tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan secara umum di Kaltim selama ini. Apalagi, ketika masih nge-trend istilah desa tertinggal, data Biro Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tidak memasukkan Maritam sebagai bagian dari 505 desa di Kaltim yang dikelompokkan sebagai tertinggal.

Namun bayangan itu segera saja pudar, begitu tiba di Maritam. Rumah-rumah yang dibangun sekitar tiga dekade lalu dengan balok-balok ulin dan papan-papan meranti itu, tak sedikit pun mengalami perkembangan. Sebaliknya, tak terurus. Kondisi bangunan langgar juga tak lebih baik, debu tebal menyapu lantai dan dinding. Sama parahnya dengan kondisi gedung SD yang memiliki empat ruang kelas dan terletak di belakang pemukiman itu.

Sayang sekali saya tak bisa mendapatkan informasi langsung dari murid maupun guru. Tidak ada satu pun di antara mereka. Masih belum jelas apakah gedung SD itu memang belum sempat dimanfaatkan atau telah ditinggalkan. Yang pasti, tak terlihat bangku-bangku belajar layaknya sebuah ruang kelas.

Kemana perginya warga Maritam? Mengapa mereka meninggalkan desa yang sepintas sudah cukup lengkap fasilitasnya itu? Saat saya berkunjung ke sana, sudah hampir enam bulan warga Maritam meninggalkan desanya. Mereka berladang di sebuah kawasan hutan yang cukup jauh dari desa, di hulu Sungai Maritam.

Mengingat jaraknya yang demikian jauh, berbahaya dan relatif mahal, tidak memungkinkan bagi mereka untuk bolak-balik dari desa ke ladang. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan berapa lama lagi mereka akan kembali ke desanya. Bisa delapan bulan. Bisa setahun atau bahkan lebih. Ketidakpastian kembali ke Maritam itu diungkapkan Hirum dan tiga pemuda Brusu lainnya yang sempat saya temui di Maritam untuk menjual sedikit rotan, sebelum balik lagi ke ladang.

Jika air sungai tidak terlalu pasang, ladang mereka itu bisa ditempuh dalam sembilan jam dengan ketinting (perahu bermesin tempel). Ada jalur setapak menembus rimba belantara, dan melewati beberapa areal HPH seperti milik PT Intracawood Manfacturing, tapi makan waktu jauh lebih lama, sekitar dua hari dua malam. Dengan ketinting pun bukanlah hal mudah dilakukan, sangat diperlukan pemgemudi yang terampil di arus sungai yang deras seperti itu.

Di ladang-ladang itu di pedalaman hutan itulah, antara hulu Sungai Maritam hingga hulu Sungai Brusu, sekitar 20 KK warga Dayak Brusu kini mendirikan pondok-pondok darurat untuk anak istrinya dalam suatu kawasan yang berpencar, sambil menunggu tiba hasil bercocok tanam yang berupa padi gunung dan jenis ubi-ubian.

Pola hidup semacam itu, menurut Hirum, sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu, hanya beberapa bulan setelah warga dihimpun dalam satu kampung respen. Kalau toh ada di antara mereka yang kembali ke desa, itu tidak lama. Hanya sekedar membawa sedikit hasil panenan yang lebih untuk ditukar dengan rokok atau garam di Sekatak Buji seperti yang dilakukan Hirum.

Praktis, rumah dan fasilitas lain yang tersedia di desa tersebut tidak bisa mereka manfaatkan. Sehingga tidak heran kalau banyak rumah, gedung SD, dan Kantor Desa itu jadi terbengkelai. Dana ratusan juta rupiah yang telah dikeluarkan melalui proyek respen itu seperti terbuang percuma.

Warga Dayak Brusu itu kini hidup tak lebih baik dari saat sebelum terjaring dalam program pemukiman kembali. Mereka kembali hidup di kawasan hutan yang jauh terpencil dan sulit dijangkau. Dengan sendirinya peningkatan taraf sosial ekonomi warga, yang antara lain menjadi tujuan proyek tersebut, tidak bisa segera tercapai.

"Kalau kami bertahan di Desa Maritam, bagaimana kami harus menghidupi keluarga kami. Sebab di sana kami tidak punya kebun untuk berladang," kata Hirum dibenarkan warga lain seperti Igon, Ijir dan Yawor.
***

Tak Cukup Hanya Bangun Rumah


LADANG yang ada di belakang pemukiman, ternyata tidaklah seperti yang diharapkan. Lahan itu, merupakan bekas perladangan, mereka anggap kepunyaan warga desa lain yang sudah lebih dulu menetap di sekitar Sekatak Buji. Bagi suku Brusu, lahan demikian, meskipun hanya bekas perladangan, tetap menjadi hak milik orang yang pertama membuka.

Warga Brusu memegang tatanan adat yang kuat yakni tidak boleh sejengkal pun mengolah lahan yang bukan haknya. Sebab, bekas perladangan itu pada akhirnya akan ditanami lagi setelah proses gilir balik (menunggu masa bera) tiba.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemilikan lahan, mereka lantas memutuskan untuk mencari lahan bebas yang terletak jauh di pedalaman hutan, daerah antara hulu Sungai Maritam hingga jauh menuju Sungai Brusu, tempat mereka berasal dulu. Hal itu sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lampau.

Mulanya mereka masih sempat bolak-balik 2-3 minggu sekali antara Maritam ke ladang. Namun ketika dirasakan perjalanan demikian cukup berbahaya, mahal dan tidak efektif, mereka lantas mulai memindahkan keluarganya ke ladang.

Di dalam gubuk-gubuk kecil di sebuah kawasan hutan di hulu anak Sungai Maritam itulah, Igon, Yamir, Ikipung dan kepala keluarga lainnya menempatkan anak istrinya. Di tempat asal ini mereka mengaku baru bisa menghidupi anak istrinya, meskipun dengan bentuk yang masih sederhana sekali.

Apa boleh buat, rumah semi modern beratap seng dan berjendela kaca yang baru dibangun oleh pemerintah melalui Proyek Respen di Maritam itu terpaksa mereka tinggalkan. Mereka juga terpaksa meninggalkan gedung SD tempat anak-anaknya sempat belajar baca tulis. Sehingga, bukan hanya SD di Maritam saja yang akhirnya tutup karena kekurangan murid. Bocah-bocah suku Brusu itu juga tak sempat tamat mengenyam pendidikan dasar.

Ada yang sempat mengenyam pendidikan sampai kelas IV SD, ada yang hanya duduk di bangku kelas II. Namun lebih banyak lagi yang tidak bersekolah. Mereka, yang merupakan hampir 50 persen dari jumlah jiwa penduduk Maritam, kini tinggal bersama orang tua dan kerabat mereka membantu berladang di hutan.

"Habis bagaimana lagi, kami tidak mungkin meninggalkan anak kami sendirian di Desa Maritam meskipun untuk sekolah. Mau makan apa mereka di sana," jelas Ikipung.

Hasan Abdullah, wakil Camat di Sekatak Buji, kepada saya mengakui bahwa areal untuk ladang di sekitar Desa Maritam umumnya sudah dimiliki warga desa lain. Karena mereka lebih dulu tinggal di Sekatak Buji. Namun ia mengaku tidak tahu menahu soal tidak tersedianya lahan yang cukup bagi warga suku Brusu di Maritam sehingga terpaksa meninggalkan desanya.

"Ketika Desa Maritam dibentuk sekitar tahun 1970 lampau, pembagunan sarana dan prasarana fisik termasuk pembinaannya pada awalnya menjadi tanggung jawab Proyek Respen. Termasuk ketersedian lahan untuk berladang bagi mereka. Tapi proyek itu kan sudah lama dihapuskan," kata Abdullah Hasan.

Agaknya perencanaan dalam pembangunan pemukiman untuk suku terasing di Desa Maritam tidak memperhitungkan sejauh itu. Pembangunan sebuah desa respen cenderung sebagai proyek fisik yang diartikan hanya membangunan rumah-rumah, gedung sekolah dan sarana parasarana fisik lainnya.

Tidak terlintas dalam pikiran apakah dengan fasilitas yang ada itu, komunitas adat terpencil itu akan bisa bertahan atau tidak. Kebijakan itu tak memperhatikan faktor mata pencaharian penduduk sebagai peladang berpindah. Faktor budaya dan geografi suku asal, serta kondisi sosial ekonomi warga setempat mestinya juga turut diperhitungkan agar warga yang dulu lazim disebut sebagai suku terasing itu bisa lebih mandiri dan setara dengan warga lainnya. Pembangunan fisik memang penting, tetapi bukan segalanya dan bukan jaminan mereka akan bertahan menghadapi arus perubahan itu.

Hal-hal demikian seharusnya menjadi bahan kajian yang matang sebelum memutuskan untuk menghimpun suku terasing dalam satu lokasi. Jangan sampai pembangunan desa baru itu justru mematikan mata pencaharian mereka. Jangan pula pembentukan desa itu malah menghilangkan nilai budaya mereka.

Soal rumah misalnya. Kita tahu bahwa rumah adat suku Dayak pada umumnya berbentuk rumah panjang (baloi buat atau lamin). Nah, kenapa tidak dibangun sebuah rumah panjang untuk mereka? Memang tidak perlu harus me-lamin-kan semua rumah yang ada, dengan alasan rumah model demikian kurang baik bagi kesehatan penghuninya. Tapi cukup misalnya dengan mem bangun sebuah balai pertemuan desa berbentuk lamin, tempat mereka berembug dan melaksanakan berbagai macam upacara adat tradisional itu sudah cukup berarti.
Karena tidak ada lamin, beberapa warga Desa Maritam tampak sempat mengubah rumah beratap seng tersebut menjadi bentuk lamin. Itu adalah contoh kecil yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap faktor budaya untuk menunjang keberhasilan proyek respen.

Perlu pula dipertanyakan, kenapa dalam waktu tiga-empat dasarwarsa itu jumlah penduduk mengalami penurunan? Padahal, secara teoritis, waktu yang cukup lama itu mestinya cukup untuk membuat jumlah penduduk bertambah lebih dari lima kali lipat. Ternyata, itu pulalah yang menjadi faktor dominan penyebab menurunnya jumlah penduduk di Maritam.

Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berladang membuat mereka merasa tidak bisa bertahan hidup lama di Maritam. Oleh sebab itu, secara bertahap mereka pun mulai meninggalkan desa tersebut kembali ke hutan. Termasuk meninggalkan gedung SD, yang dulunya diharapkan bisa mencerdaskan anak keturunan mereka.

Warga suku Brusu sebenarnya bukan tidak ingin hidup dalam suatu perkampungan yang bersih dan relatif dekat dengan tersedianya fasilitas umum atau pusat pemerintahan. Toh mereka dengan tegas mengatakan keinginannya bahwa hidup ini bukan hanya untuk makan, seperti hidup yang selama ini mereka jalani. Mereka pun ingin hidupnya bisa lebih baik. Atas dasar itu pula, mereka waktu itu bersedia dimukimkan dalam suatu perkampungan di hilir Sungai Maritam.

"Namun apalah artinya rumah yang bagus, jika di sana (Desa Maritam) kami tidak memiliki ladang. Kami terpaksa kembali ke hutan, walaupun kami tahu bahwa kehidupan kami akhirnya hanya sekedar untuk makan saja," ungkap Yawor (51), Bapak dari lima orang anak yang kesemuanya tidak bisa mengenyam pendidikan formal.

Pihak kecamatan sendiri, seperti dituturkan Abdullah Hasan maupun Haryono Wartam BA, Camat Tanjung Palas saat itu, tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kepergian warga suku Dayak Brusu tersebut. "Toh mereka sebenarnya tidak selamanya pergi meinggalkan desa. Suatu saat nanti pasti akan kembali ke Maritam, sebab di hutan kan mereka hanya untuk berladang," kata Abdullah.(*)