KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


May 23, 2007

Perahu Tambangan Nyaris Tenggelam

Oleh Achmad Bintoro

DERMAGA Penyeberangan Pasar Pagi, Samarinda, jelang sore. Mentari masih terasa menyengat. Butir-butir keringat deras mengucur, membasahi pipi, hidung dan dahi Tahang. Kaos kumal yang membalut tubuhnya juga basah. Tapi Tahang tidak peduli. Kakinya tetap melangkah panjang menuju pintu jembatan kayu yang menjadi pintu masuk ke dermaga.


"Mari Pak, mau ke Seberang?" ajak Tahang sambil bergegas menghampiri saya. Pertanyaan dan ajakan yang sama, secara hampir bersamaan, juga dilontarkan oleh sejumlah pekerja tambangan lain seperti Suwardi, Wani, dan Pangkeng. Namun Tahang, lelaki bertubuh legam yang masih bugar di usianya yang menginjak 55 tahun, segera menangkap tas kresek yang saya jinjing. Saya pun tak kuasa menolak ajakannya.

Tidak banyak penumpang yang bisa diperebutkan mereka saat itu. Sepanjang pagi hingga sore kemarin, jumlah penumpang tak lebih dari hitungan jari. Keletihan tergambar jelas di wajah mereka.

Di ujung dermaga, mesin dong peng berkekuatan 20 PK terdengar meraung. Sesaat berikutnya sebuah perahu tambangan meninggalkan dermaga, memecah ombak menyeberangi Sungai Mahakam. Perlahan, perahu tradisional itu menuju Padaelok, sebuah desa di seberang sungai yang terletak sekitar dua kilo meter dari Pasar Pagi.

Sungai ini lebarnya sekitar 950 meter. Sungai ini mengalir membelah bumi di Kaltim, termasuk Samarinda yang terbagi dua: Samarinda (kota) dan Samarinda Seberang. Airnya tidak pernah kering. Mengalir sepanjang 920 kilometer dari hulu di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat, di wilayah perbatasan dengan Kalbar dan Kalteng, di kawasan pegunungan Muller, hingga bermuara dan membentuk delta Mahakam di Kutai Kartanegara.

Selama ribuan tahun, sungai ini menjadi tumpuan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi warga. Ada rumah berbentuk rakit, toko-toko dan warung terapung, perahu ces, perahu tambangan, speedboat, ponton, hingga kapal-kapal penumpang. Aktivitas warga sudah menggeliat ketika kabut pagi masih menyelimuti permukaan sungai. Di Long Pahangai, Long Apari, Long Iram dan daerah pedalaman lain, warga biasa menjadikan ces untuk mengantar anak ke sekolah atau berangkat ke ladang.

Di Samarinda, meski jarang dijumpai ces, namun sejumlah warga masih menggantungkan penghidupan dari perahu tambangan seperti yang dijalani Tahang dan kawan-kawannya. Tapi seiring perubahan jaman, alat transportasi yang kian maju dan penyediaan fasilitas yang makin memadai, alat transportasi air semacam tambangan kian tertekan. Tambangan kini nyaris tenggelam ditelan jaman.

Sore itu, meski hanya diisi oleh lima orang, jauh dibawah kapasitas perahu yang mencapai 16 orang, Wani, 53 tahun, harus memberangkatkan perahunya."Ya terpaksa. Kalau menunggu sampai terisi penuh, kasihan penumpang lain. Bisa terlalu lama menunggu, kalau terlalu lama, bisa kabur penumpang," jelas Wani.


Dari tahun ke tahun, penumpang tambangan makin menurun. Hal ini berpengaruh pada jumlah mereka yang masih bertahan menjalani pekerjaan ini. Dari 59 perahu yang bertahan dan beroperasi (sebelum tahun 1990 sempat mencapai 120 perahu), lebih banyak menghabiskan waktunya bertambat di dermaga ketimbang berlayar mengarungi Mahakam.

Banyaknya angkotan kota (angkot) yang beroperasi dan melintasi sungai, menyusul beroperasinya Jembatan Mahakam sejak 6 Juni 1986 lalu, membuat perahu ini makin terdesak. Penumpang makin enggan melirik karena taksi -- sebutan untuk angkot oleh warga Samarinda -- darat memberi alternatif waktu lebih cepat dan kemudahan dalam mencapai titik-titik tujuan. Apalagi sekitar 200 meter dari dermaga itu, terdapat terminal taksi I yang biasa melayani hingga ke Palaran, kecamatan di wilayah seberang. Beberapa meter di luar terminal juga mangkal taksi G yang melayani trayek sampai Harapan Baru, desa di seberang sungai.

Praktis, sebagian besar penumpang lintas sungai yang dulu hanya mempunyai satu pilihan, ke tambangan, kini tersedot oleh taksi-taksi darat tersebut. Tahang mengaku sepanjang hari kemarin hanya tiga kali mengangkut penumpang. Dengan penumpang yang rata-rata hanya lima orang, dan setiap orang dikenai tarif Rp 2.500, maka hanya Rp 37.500 yang ia raih.

Dikurangi bahan bakar solar lima liter (Rp 22.500), sewa tambangan (Rp 6.000) dan sebungkus rokok (Rp 4.000), maka hanya Rp 5.000 yang bisa ia bawa pulang ke rumah. Pendapatan kurang lebih sama juga diperoleh pekerja tambangan lain.

"Kami ini ibarat orang bernam sudah megap-megap. Apalagi kalau nanti terbangun jembatan baru, Mahkota II, maka makin suram kehidupan kami," kata Pangkeng dan Agus Salim, pekerja tambangan lain.

Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II kini tengah dibangun. Jalan ini akan menghubungkan kawasan Selili, sekitar tiga kilometer dari Pasar Pagi, ke Pulau Atas di seberang. Pemerintah sengaja bangun jembatan ini untuk memecah kepadatan kendaraan di Mahkota I, agar saat datang ribuan peserta PON XVII-2008 tidak terjadi kemacetan. Namun proyek ini terus tersendat pengerjaannya. Bahkan sudah dua bulan ini macet. Pemkot sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai proyek yang akan menelan dana sekitar Rp 400 miliar itu.

Harapan mendapatkan bantuan dana dari APBN dan APBD Provinsi Kaltim tinggal menjadi harapan. Pemprov enggan memberikan bantuan karena proyek Mahkota II memang tidak mungkin diselesaikan segera, sebelum Pelabuhan Samarinda dipindahkan ke hilir jembatan di Palaran agar tidak mengganggu pergerakan kapal. Pemprov Kaltim ingin jembatan itu bisa selesai sebelum PON 2008 digelar. Tapi melihat hingga kini tidak ada aktivitas pembangunan pelabuhan, kecil kemungkinan proyek itu dapat dikebut rampung sebelum pertengahan 2008.

Melihat bahwa Jembatan Mahkota II tidak mungkin dirampungkan segera, Pemprov Kaltim kemudian berinisiatip membangun sendiri sebuah jembatan lain agar bisa dikebut sebelum pelaksanaan PON. Jembatan yang melintasi Sungai Mahakam itu akan menelan dana Rp 189 miliar, kini tengah dikebut pengerjaannya. Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kaltim Awang Dharma Bakti menargetkan selesai akhir tahun 2007. Jembatan baru ini diberi nama Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), terletak sekitar dua kilometer hulu Jembatan Mahakam (Mahkota I).
***

Tambangan merupakan satu dari sekian jenis taksi air. Di Kaltim, orang mengenal taksi air ini dengan sebutan ces. Sebutan ces biasanya mengacu untuk ukuran perahu yang lebih kecil, berpenumpang dua- enam orang. Di Banjarmasin, angkutan sungai ini disebut kelotok. Sedang di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama lepa-lepa atau lopi.

Dilihat dari bentuknya perahu ini sangat khas dan tradisional. Hampir semua kerangka dan dinding perahu dibuat dari kayu. Namun kekhasan dari perahu ini justru terletak pada bangunan atapnya, yang didesain serupa berbentuk persegi panjang dengan dinding melintang dari papan-papan ulin. Desain ini sudah bertahan lebih dari 30 tahun. Tapi akan sampai kapan perahu-perahu itu sanggup bertahan di tengah persaingan angkutan transportasi yang makin ketat.

Oleh masyarakat perantau Bugis (Sulawesi Selatan), komunitas yang pertama kali mengenalkan perahu ini, tambangan sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Mereka mengenalnya sebagai lepa-lepa, sejenis taksi air tanpa mesin yang didayung dengan tangan. Namun seiring dengan perkembangan jaman serta terjadinya asimilasi bahasa dan budaya di tanah perantauan, nama dan bentuk perahu itu berubah menjadi hingga seperti sekarang ini.

Sejauh ini belum jelas bagaimana asimilasi leksikal itu terjadi hingga menghasilkan kata tambangan. Para pekerja hanya mengatakan, disebut tambangan karena kondisi perahu telah berubah menjadi lebih besar. Mereka tidak mengetahui kaitan perubahan bentuk (lebih besar) itu dengan nama tambangan.

Yang pasti, kegiatan ini telah berjalan sejak beratus tahun lamanya, terkait dengan kondisi geografis kota Samarinda yang terbelah menjadi dua oleh Mahakam. Tapi sebagai taksi air, kegiatan ini baru dimulai sekitar tahun 60-an saat perahu belum dilengkapi dengan mesin.

Tahang mengaku sudah menggeluti pekerjaannya sejak tahun 70-an. Ia mewarisi pekerjaan ayahnya, perantau asal Sulawesi Selatan. Saat itu tarif penyeberangan dari Dermaga Pasar Pagi (dulu bernama Pasar Ikan) menuju Padaelok, Ilir maupun Terminal Bus (Samarinda Seberang) hanya Rp 10-25 per orang. Tidak kurang dari Rp 500-700 bisa ia bawa pulang setiap hari. Uang sebesar itu baginya, sudah cukup besar malah lebih.

Bapak dari lima anak yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Pandawa, Kecamatan Palaran ini mengaku sudah akrab dengan tambangan. Kebetulan keluarga dan lingkungannya banyak yang mengandalkan hidup dari perahu ini. Hanya bedanya, jika dulu harus mendayung, kini cukup dengan menarik tali kipas atau untuk menghidupkan mesin. Bukan berarti dengan telah dipasangnya mesin dan meningkatnya tarif menjadi Rp 1.500, kemudian naik lagi menjadi Rp 2.500 lantas kehidupan mereka menjadi lebih baik.
***

BUKAN karena pekerjaan ini memberi penghidupan lebih baik kalau Syamsuddin rela meninggalkan bangku sekolah dan kemudian menekuni dunia tambangan, membantu ayahnya. Justru karena kehidupan pekerja tambangan yang telah berubah suram, membuat bocah berusia 15 tahun ini harus drop out dari kelas II sebuah SMP di Samarinda.
Tahang, orang tua Syamsuddin, pekerja tambangan, mengaku tidak mampu membeayai lagi anaknya sekolah. Jangankan untuk sekolah anaknya, untuk bisa makan sehari-hari saja seringkali tidak mencukupi dari hasil pekerjaan yang ia peroleh sebagai pekerja tambangan.

Keberadaan Syamsuddin kini lebih mudah dijumpai di dermaga penyeberangan Pasar Pagi. Setiap pagi hingga menjelang malam, ia selalu di antara puluhan pekerja tambangan. Kadang ia berteriak-teriak cari penumpang di pintu dermaga. Kadang pula ia menyetir kemudi perahu tambangan milik bapaknya, Tahang. Ia tak lagi bergelut di antara buku-buku pelajaran, hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang anak seusianya.

Pekerjaan ini sudah digelutinya sejak satu tahun lalu. Menjawab pertanyaan saya, apakah ia masih ingin meneruskan sekolah, Udin, panggilan akrabnya, dengan cepat mengatakan sangat ingin. Menurut Tahang, ia sendiri selaku orang tua juga sangat menginginkan anaknya jadi orang pinter.

"Sebenarnya saya tidak ingin ia mengikuti jejak saya, sebagai pekerja tambangan. Tapi mau bagaimana lagi. Mau sekolah tak ada beaya, mau kerja, sulit," ungkapnya.

Tahang yang sudah menggeluti pekerjaan ini lebih dari 40 tahun, mewarisi pekerjaan ayahnya, sangat mengetahui suramnya pekerjaan ini. Kalau sampai 20 tahun lalu, pekerjaan ini barangkali masih cukup untuk dijadikan sandaran hidup.

Bapak dari lima anak yang bermukim di Kelurahan Pandawa, Palaran ini mewarisi pekerjaan tersebut dari ayahnya, perantau asal Sulawesi Selatan. Kebetulan keluarga dan lingkungannya dari dulu banyak yang mengandalkan hidup dari perahu ini, yang di kampung leluhurnya disebut lepa-lepa atau lopi. Hanya bedanya jika dulu harus mendayung, kini cukup dengan menarik tali kipas mesin atau membuka kunci kontak. Tapi bukan berarti dengan telah dipasangnya mesin dan naiknya tarif menjadi Rp 2.500, kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Justru dulu, kehidupan mereka lebih baik. Saat itu tarif penyeberangan dari Dermaga Pasar Pagi (dulu bernama Pasar Ikan) menuju Terminal, Ilir dan Padaelok (Samarinda Seberang) hanya Rp 10-25 per orang. Tidak kurang dari Rp 500-700 yang bisa ia bawa pulang setiap hari. Uang sebesar itu, baginya, sudah cukup untuk menghidupi keluarganya bahkan kadang bisa ditabung.

"Sebenarnya, kalau saja pemerintah perhatikan kami, barangkali nasib kami para pekerja tambangan ini tidak akan sampai seburuk ini. Dulu, kami sudah pernah unjukrasa ketika ada trayek baru Taksi G yang mangkalnya dekat dermaga," kata Tahang yang dibenarkan Pangkeng.

Tapi sampai kapan keberadaan perahu-perahu khas ini sanggup bertahan di tengah persaingan transportasi yang makin ketat. Tanpa adanya uluran tangan dari pemerintah, mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita tidak akan pernah lagi melihat tambangan ini menyeberangi Mahakam. Bukan tenggelam karena ditelan ombak, tapi karena tergilas olah zaman.***

May 20, 2007

Hardtop 78 Mobil Dinas Bupati


ACHMAD BINTORO


MEMASUKI pintu gerbang Kantor Bupati Jembrana di Negara, decak kagum langsung terlontar. Saya tidak pernah menduga di kabupaten paling miskin di Provinsi Bali ini bisa terbangun sebuah gedung kantor Bupati (lengkap dengan kantor-kantor dinas dan badan dalam satu kompleks) yang megah dan berkelas. Gedung berlantai tiga yang didominasi warna merah bata ini dipenuhi oleh ukiran, profil dan patung-patung yang indah.


DARI pintu gerbang itu saya dan rombongan bisa merasakan keasrian gedung yang baru selesai dibangun sekitar tiga tahun lalu itu. Di tengah halamannya yang lapang terdapat air mancur dengan patung-patung besar. Rumputnya tertata rapi. Saya tidak melihat sedikit pun kotoran maupun onggokan sampah. Sejumlah petugas berseragam hijau terlihat sibuk menyapu halaman, memotong rumput dan menata taman. Seorang petugas lainnya sibuk mengelap tulisan "Kantor Bupati Jembrana" di pagar depan.

Memasuki kantor ini saya seperti memasuki kompleks sebuah hotel. Bukan semata karena kemegahannya dan arsitekturnya yang khas, lebih itu karena kebersihan dan keasriannya. Kami lebih terkagum lagi ketika mata kami tertumbuk pada sebuah Toyota Hardtop buatan tahun 1978 yang diparkir di teras utama kantor bupati. Kendaraan tua inilah yang dipakai sehari-hari oleh Bupati Jembrana I Gedhe Winasa, meski setahu saya di Jembrana tidak ada lagi jalan berbukit dan bebatuan. Semua sudah teraspal mulus.

"Yang benar Pak, seorang bupati memakai mobil begini?" tanya seorang anggota DPRD Samarinda dan dosen Fokon Unmul berbarengan kepada Putu Naratama, sopir Hardtop warna hijau tersebut. Keduanya seperti tak percaya seorang bupati mau menggunakan mobil tua yang harganya di pasaran hanya belasan juta rupiah. Kondisi mobil ini kurang lebih sama dengan Toyota Hardtop warna hijau yang kerap diparkir di teras kantor KONI Kaltim, milik anggota DPRD Samarinda Dicky Soesanto.

"Begitulah Pak, Bupati Winasa. Orangnya memang sederhana. Yang penting baginya bagaimana rakyat bisa sejahtera. Misalnya rakyat tidak perlu pusing kalau sakit, tidak perlu bingung soal biaya sekolah, dan cukup papan dan sandang," kata drg Hairatin dari Dinkes Jembrana yang turut memandu kami.

Di mata Hairatin dan rakyat Jembrana, Winasa adalah seorang pemimpin kewahyon, seorang pemimpin yang begitu berhasil mensejahterakan rakyatnya sehingga diyakni berkuasa karena mendapat wahyu ilahi. Ia sosok yang patut ditauladani. Sebab dia tidak hanya menganjurkan tapi sekaligus memberikan contoh bagaimana hidup sederhana.

Menurut Jaya Suprana, ketika diangkat menjadi Bupati Jembrana, Winasa bukannya bingung mencari cara demi memperkaya diri. Ia juga tak cengeng meratapi penghasilan daerahnya yang kebetulan termasuk relatif miskin, akibat minimnya obyek wisata di tengah gemerlap wisata Pulau Bali. Winasa langsung nyata gigih membasmi korupsi, bukan dengan janji atau slogan atau sekadar membentuk tim, tetapi dengan keteladanan sikap dan perilaku dirinya sendiri, sambil menindak tegas tanpa kompromi siapa saja yang masih nekat berani melakukan korupsi.

Tidak mengherankan kalau Jaya Suprana kemudian memberikan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada Winasa. Tercatat tujuh penghargaan MURI berhasil disabet Winasa. Pertama, karena memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Bupati 2005 (88,9 persen). Kedua, menggelar parade kesenian Jegog terbanyak, saat acara pelantikan dirinya sebagai Bupati Jembrana untuk kali kedua. Ketiga,pemrakarsa sekolah gratis pertama (2004). Keempat, program kesehatan gratis pertama (2003).

Kelima, proyek pengolahan air laut. Keenam, membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi lahan dan sawah. Dan ketujuh, pasangan suami istri Bupati pertama kali di Indonesia. Seperti diketahui, Ratna Ani Lestari, Bupati Banyuwangi adalah istri Winasa.
***

TENTU saja, hanya dengan hidup sederhana tidaklah cukup untuk menyejahterakan rakyat. Bupati yang seorang dokter gigi dan guru besar di sebuah perguruan tinggi di Denpasar ini menyadari betul itu. Terlebih dengan APBD Jembrana yang sangat kecil. Karena itu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan aktif mencari sumber dana baru untuk membiayai pembangunan harus dilakukan.

Supaya tidak sia sia, kedua langkah taktis strategis itu diikuti program lain, yaitu mencegah dan mengatasi kebocoran uang rakyat. Winasa membentuk sebuah tim khusus antikorupsi segera setelah ia memegang tongkat komando bupati. Tugasnya memberantas korupsi hingga tuntas dan tanpa kompromi. Para pejabat pembabat harta rakyat akan diselidik, disidik, ditahan, diadili dan dipenjarakan. Selain mengandalkan tim antikorupsinya, Winasa juga mengikis habis korupsi dengan cara mengubah total pola hidup.

Gaya hidup royal diganti dengan gaya hidup sederhana, yaitu pengaturan anggaran pendapatan dan belanja pribadi, keluarga, dan daerah yang tunduk penuh pada hukum pasak yang proporsional dengan tiang. Ini didasari keyakinan bahwa korupsi lahir, antara lain, karena pola hidup boros -- lebih besar pasak daripada tiang. Jembrana memiliki seorang owner estimate dari universitas independen. Dia ini yang akan menghitung secara detil berapa harga wajar barang untuk suatu proyek, sebelum dilakukan tender. Ini dilakukan untuk menghindari mark up yang selama ini gampang dilakukan di pemerintahan.

Menurut dr Hairatin, sudah lima tahun ini Pemkab Jembrana tidak membeli mobil baru. Kalau Bupati saja menggunakan Hardtop 1978 bagaimana dengan bawahannya, para kepala dinas. "Kepala Dinas memakai Toyota Kijang lama. Untuk mobil dinas baru, pemkab mendapatkannya lewat outsorching. Jadi tak ada lagi mobil baru yang dibeli, untuk efisiensi," jelasnya.

Tidak mengherankan kalau Jembrana kini ramai dijadikan obyek studi banding. Jauh sebelum Samarinda ke sana, tercatat sudah 227 lembaga dari berbagai daerah di Indonesia yang melakukan studi banding ke kabupaten yang sebelumnya nyaris tidak dikenal ini. "Hampir seminggu sekali ada saja yang ke sini, studi banding," jelas seorang staf protokol. Studi banding juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) beberapa waktu.

Satu hal lagi yang menarik perhatian saya adalah kesederhanaan para pegawainya. Sepintas tidak terlihat kesenjangan antarpegawai. Baju pegawai pimpinan dan bawahan hampir sama, hanya pin jabatan saja yang membedakan. Mereka juga tidak sungkan dan tidak perlu malu untuk menwarkan cinderamata kepada anggota rombongan yang datang di kantor pemkab.

Cinderamata berupa sarung dan kain tradisional itu dijajakan sejumlah pegawai di atas meja panjang tepat di pintu keluar ruang rapat rombongan studi banding. Sejumlah anggota rombongan sempat kecele, mereka mengira itu gratisan. Sebab kalau di Samarinda hal semacam ini belum pernah dilakukan, apalagi kepada tamu dari luar.

"Sepanjang itu halal kenapa harus malu. Kami biasa menawarkan barang-barang ini kepada tamu dari luar, kalau-kalau ada yang berminat," jelas Nyoman Ratih sambil menawarkan barangnya.

Bisakah semua itu diadopsi di Samarinda? Siberian, dosen Fekon Unmul Samarinda, mengatakan, kenapa tidak. Kuncinya pertama memang ada pada pucuk pimpinan. Kalau walikota memiliki komitmen tinggi dan memberi contoh nyata di lapangan, bukan hal mustahil dilaksanakan di Samarinda.

"Di Jepang, seluruh warga benar-benar sejahtera. Dalam arti terjamin biaya kesehatan dan pendidikannya. Pendatang juga demikian. Mereka cukup membayar premi dalam jumlah yang sangat terjangkau, maka seluruh biaya berobat di dokter dan rawat inap di rumah sakit akan ditanggung penuh. Jadi, Jembrana sudah hampir mendekati Jepang, ini sangat luar biasa. Seharusnya demikianlah otonomi daerah dijalankan dan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," kata Siberian yang pernah tugas belajar di Jepang.(*)

May 6, 2007

Sepatu Bally dan Wakil Rakyat

SEORANG wakil rakyat terlihat mengenakan sepatu merek terkenal, Bally. Ini adalah sebuah sepatu yang dulu pernah diidamkan Bung Hatta, Wakil Presiden RI. Namun meski telah diusahakan menabung bertahun-tahun, Bung Hatta tidak mampu membelinya. Bahkan hingga akhir hayatnya! Memang hanya sepatu.

ACHMAD BINTORO


PENAMPILAN anggota DPRD Kaltim yang satu ini sepintas lebih mirip eksekutif muda dari sebuah perusahaan papan atas. Mengenakan setelan jas warna biru tua dari bahan pilihan yang membalut kaos bercorak kotak-kotak kecil warna terang merek Louis Voitton, anggota sebuah partai besar ini tampak dandy. Tatanan rambutnya apik. Selalu klimis dan tersisir rapi ke belakang.

Akhir pekan lalu ia terlihat duduk di sebuah kursi empuk di Eksekutive Lounge Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta. Sebelah kakinya berpangku pada paha satunya sehingga terlihat jelas sepatu Bally warna cognac miliknya yang tersemir mengkilap. Sepatu tersebut ia beli di SOGO Jakarta seharga Rp 5 juta lebih.

Keberadaan sang wakil rakyat itu terus menyita perhatian saya. Barangkali karena ingatan saya masih segar terhadap berita-berita tentang wakil rakyat yang pernah saya baca sepanjang pekan ini. Saya baca misalnya tekad Kajati Kaltim Masri Djinin untuk mentuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana operasional di DPRD Kaltim periode 1999-2004.

Masri bahkan sudah bertindak lebih cepat ketimbang pendahulunya. Dua orang ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana operasional dewan selama periode itu, senilai Rp 85 miliar. Seorang di antaranya adalah Sukardi Djarwo Putro, mantan Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Bahkan, lembaga itu juga sedang mengusahakan mendapatkan izin dari Mendagri untuk memeriksa belasan anggota dewan yang kini kembali terpilih.

Keberadaan wakil rakyat itu agak menyita perhatian saya barangkali juga karena merek sepatu yang dikenakannya. Ya. Saya seketika teringat dengan kisah seorang Bung Hatta, Wakil Presiden RI yang konon pernah sangat menginginkan bisa memiliki sepatu terkenal asal Schonewerd itu, sekitar 50 Km dari Zurich, Swiss.

Agar bisa membeli sepatu idaman tersebut -- yang semua orang tahu harganya tentu tidaklah murah -- Bung Hatta berupaya menabung. Ia juga menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjual sepatu Bally itu. Tapi bertahun-tahun menabung agaknya tidak pernah mencukupi. Selalu saja terambil untuk memenuhi keperluan rumah tangga atau membantu kerabat yang kebetulan datang meminta tolong.

Dan itu berlangsung terus selama hidup. Hingga akhir hayatnya! Ia hanya bisa memandangi guntingan iklan sepatu yang prestisius itu. Guntingan iklan itu masih tersimpan rapi dan menjadi saksi bisu atas keinginan seorang Wakil Presiden yang sederhana yang tidak pernah tercapai.

Adi Sasono, mantan menteri pada era Gus Dur yang mengenal sosok sang proklamator itu, mengatakan, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk membeli sepatu Bally, apabila ia tidak menyisihkan uang tabungan itu untuk membantu kerabat atau handai tolannya atau andaikan saja ia meminta tolong pengusaha dan Duta Besar yang banyak dikenalnya.

Namun ia tidak mau melakukan itu. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri. Ia memilih jalan sukar dan lama, yang itu pun ternyata gagal, karena Bung Hatta mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Bung Hatta membawa mati hasratnya untuk memiliki sepatu Bally.

Kembali kepada sang wakil rakyat tadi, saat itu saya lihat ia tengah berbincang akrab dengan dua orang lelaki. Sesekali gulungan asap rokok mengepul dari bibirnya yang coklat tebal. Entah apa yang dibicarakan. Mereka mengambil tempat di sudut. Saya yang ketika itu kebetulan duduk agak jauh -- dan sedang ngobrol dengan seorang teman -- tidak bisa menangkap jelas yang mereka bicarakan. Lagi pula saya memang lagi malas nguping.


Yang pasti, satu dari lelaki itu adalah seorang pengusaha yang sangat saya kenal. Sebagian masyarakat Kaltim juga tentu mengenalnya. Wajahnya terlihat bebera kali nongol di suratkabar lokal. Ia kontraktor sukses. Dikenal memiliki lobi kuat ke banyak pejabat dan pemimpin daerah. Kini ia tengah menggarap sejumlah proyek infrastruktur -- sebagian dengan pola pembiayaan voorfinanciering -- yang tersebar di beberapa daerah dengan nilai puluhan miliar rupiah.

Ia tampil lebih simpel. Bersepatu warna putih dengan sol spike dari bahan karet yang dipadu celana kain katon dan kaos berkerah, ia terlihat elegan, formal, dan aristokrat. Agaknya ia baru kembali dari dari bermain golf. Sebuah tas kulit kecil warna hitam tak pernah jauh dari sisinya.
***

MELIHAT penampilan sang wakil rakyat itu, kesan sebagian penduduk Kaltim yang tertinggal dan miskin jadi sirna. Kaltim jadinya seperti deret angka fantastik dalam statistik yang memang memperlihatkan sebagai daerah kaya. Sebuah daerah dengan PDRB Rp 96 triliun dan pendapatan per kapita mencapai 1.000 Dolar AS.

Sebuah potret kemakmuran rakyat ini tergambar secara abstrak pada dirinya. Apakah itu merupakan potret realitas rakyat yang diwakilinya? Entahlah! Yang pasti angka kemiskinan masih sekitar 313 ribu jiwa (12,2 persen dari jumlah penduduk), desa tertinggal masih 415 desa (31,7 persen, dan sebagian besar (54,8 persen) usia kerja berpendidikan hanya SD.

Mau data yang lebih pasti dan nyata lagi adalah kini lebih dari 3.000 buruh Kalimanis Grup telah jadi pengangguran. Menyusul ribuan rekan-rekan mereka yang telah lebih dulu terkena PHK. Mereka kini dilanda kebingungan bagaimana mendapatkan uang untuk membeli susu buat anak-anaknya yang masih balita. Mereka juga bingung karena bulek penjual sayuran terus menerus menagih utang yang dua bulan lebih belum terbayar.

Tetapi semua permasalahan besar yang berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat itu menjadi samar terlihat ketika saya menyaksikan wakil rakyat itu -- yang tak lain juga adalah wakil saya di lembaga legislatif. Ironisme semacam ini pula yang pernah merisaukan Happy P Erawan, Area Koordinator Yayasan Mental Aritmatika (Mentari) Kaltim.

Ketika berbicara dalam rapat besar Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (DPPKT) di Hotel Senyiur Samarinda, beberapa waktu lalu, Happy mengatakan bahwa dirinya seringkali melihat orang- orang Kaltim rajin berbelanja di SOGO Jakarta. Menurutnya, ini merupakan cerminan bahwa mereka adalah orang-orang berduit atau malah kelebihan duit.

"Tapi begitu saya datang ke Kaltim dan menyaksikan bagaimana para anak-anak kita tampil tidak pede (percaya diri, red) dalam pentas aritmatika di kancah nasional, saya jadi tahu bahwa masalah SDM di daerah ini agaknya belum jadi perhatian semua pihak. Baik oleh masyarakat, anggota dewan maupun pejabat. Padahal inilah kunci sukses untuk mengejar ketertinggalan kita," ungkapnya.

Seorang mantan anggota DPRD Kaltim yang kini menjadi dekan sebuah fakultas di universitas swasta di Samarinda mengatakan, tingkat kesejahteraan anggota legislatif sekarang memang jauh lebih besar ketimbang sebelum otonomi daerah. Dengan dimilikinya hak budget dan pengaturan anggaran rumah tangga dewan, anggota dewan mempunyai bargaining position lebih besar dalam menentukan tingkat kesejahteraannya.

Pemerintah kini harus mengeluarkan dana cukup besar untuk menggaji, memberi bermacam tunjangan dan membiayai kegiatan operasional 45 anggota DPRD Kaltim. Selama tahun 2003 lalu misalnya, sudah Rp 60 miliar yang dihabiskan. Jika dibagi rata, maka jumlah uang rakyat yang harus dikeluarkan untuk menunjang dan membiayai operasional tiap wakilnya yang duduk di gedung dewan itu mencapai Rp 1,3 miliar per tahun atau Rp 108,3 juta per bulan.

Memang tidak semua diterima dalam bentuk uang. Sebagian diberikan untuk belanja barang (antara lain untuk pembuatan pakaian dinas yang mencapai Rp 20 juta per tahun), bantuan peningkatan SDM, biaya persidangan, perjalanan dinas dan keperluan lainnya.

Menurut Hermain Okol, mantan anggota DPRD Kaltim 1999-2004, tingginya dana operasional dewan itu karena sesuai dengan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi. "Masalahnya, wilayah kita sangat luas. Belum lagi permasalahan yang dihadapi juga sangat berat. Sementara jumlah anggota kita cuma 45 orang," sahutnya seraya menyebutkan contoh permasalahan yang tengah dihadapi seperti kasus penyelundupan, dan masalah di wilayah perbatasan.

"Jadi tidak bisa kita membandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat. Mereka memiliki anggota lebih banyak, sampai 100 anggota dewan, sedang wilayahnya jauh lebih kecil," terangnya.

Dalam pandangan Sugeng Haryadi, pengajar Program Pascarsarjana MM Unmul, anggaran yang pernah diterima dewan itu memang terlalu besar dan cenderung sebagai suatu pemborosan. "Jika melihat input anggaran yang diserap dewan dengan output, berupa jumlah perda yang dihasilkan, saya menilai kinerja Pemprov Kaltim khususnya DPRD high cost government ," ucapnya.

Yang memprihatinkan, kesan pemborosan ini justru terjadi pada saat pemberlakuan otonomi daerah. Padahal sesuai substansi otda, mestinya biaya yang ada justru harus lebih banyak dikembalikan kepada rakyat, bukannya untuk pemerintah termasuk untuk dewan. Jika dalam tahun ini DPRD Kaltim hanya menghasilkan sepuluh perda, berarti untuk menghasilkan satu perda diperlukan biaya rata-rata sebesar Rp 6 miliar.

Toh begitu mereka masih belum puas dengan apa yang telah mereka terima selama ini. Mereka pernah minta lagi dana tambahan untuk biaya penunjang operasional dewan, justru pada saat hanya beberapa pekan menjelang masa bhaktinya berakhir. Besarnya tidak tanggung-tanggung. Sesuai Surat Keputusan (SK) DPRD Kaltim No 012/2004 yang diteken ketuanya, Sukardi Jarwo Putro, besarnya mencapai Rp 5,4 miliar atau Rp 120 juta per orang termasuk biaya medical check up Rp 20 juta.

Kendati oleh banyak kalangan dipandang tidak patut, mengusik rasa keadilan masyarakat Kaltim yang umumnya masih hidup pas-pasan, dan bahkan melanggar hukum (dianggap bertentangan dengan PP No 110/2000 dan Perda No 06/2001), para wakil rakyat itu masa bodoh. Dalam rapat dulu, mereka masih sempat meminta agar dana itu segera dicairkan.
Nurhuda Trisula, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kaltim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, sebenarnya ia risi untuk menerima dana tersebut. Ia memahami pandangan miring dan keberatan yang disampaikan banyak kalangan. Tetapi, ini sudah menjadi keuputusan dewan, jadi dia harus menghargai.

"Lagi pula kalau misalnya ini saya tolak, toh dana itu akan kembali ke kas dan mungkin digunakan hal lain yang sejenis yang mungkin tidak bermanfaat. Jadi kan lebih baik saya terima saja agar bermanfaat, agar bisa saya gunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, membantu para konstituen, dan lain-lain yang bermanfaat," tandas Nurhuda ketika saya tanya ketika itu.

Pertanyaan susulan segera pula saya sampaikan. Bukankah dalam SK 012/2004 disebutkan bahwa dana itu untuk bantuan penunjang operasional dewan, tapi kenapa Anda merencanakan dana itu untuk membantu masyarakat dan konstituen? Wakil rakyat dari partai yang dikenal bersih ini menjawab,"Ini hanya soal definisi, masih bisa diperdebatkan. Orang memiliki definisi yang berbeda-beda atas kata-kata itu(operasional dewan)."

Tapi beruntung bahwa eksekutif masih mau melihat persoalan itu lebih jernih. Sehingga dana sebesar itu urung dicairkan. Pemprov Kaltim menolak permintaan tersebut dengan alasan melanggar ketentuan yang berlaku.
***

PENAMPILAN seseorang memang tidak selalu identik dengan gambaran perilaku dan kinerja. Sebab, anggota dewan yang tampil dandy tersebut kenyataannya selalu berbicara lantang dalam sidang-sidang dewan. Ia juga selalu berbicara atas nama rakyat.

Barangkali baginya sah-sah saja orang mau pakai apa atau beli apa. Mobil baru, rumah mewah, tanah luas atau selalu weekend di Jakarta. "Apa salah kalau seorang anggota dewan beli mobil dan bangun rumah mewah. Sepanjang ia mampu beli, kenapa tidak? Lihat saja para pejabat, toh tidak pernah ada yang mempersoalkan. Tapi begitu giliran kami, kok banyak pada sewot," ungkap seorang politisi yang baru saja mengabdikan diri sebagai anggota dewan periode lalu.

Mantan anggota dewan itu mengaku tidak memiliki sepatu Bally. Tapi ia menyimpan beberapa pasang sepatu merek lain, Pierre Cardien dan Charles Jourdan. Ya. Memang cuma sepatu! Menurutnya, itu bukan hal yang luar biasa. Ini hanya soal rasa comfort (kenyamanan), quality (kualitas), dan design (desain). Siapapun, katanya bisa memiliki. Oooo...begitu! (*)

May 2, 2007

Menolak Disebut "Grass Root"


Orang lazim menyebut kelompok masyarakat bawah sebagai masyarakat akar rumput, atau dalam ungkapan asing disebut grass root. Belum diketahui mengapa para pejabat, anggota dewan, LSM, pengamat, dan kalangan berpendidikan lainnya itu, lebih menyukai penggunaan ungkapan tersebut.


Mungkin mereka merasa tidak enak hati, kalau harus menyebut "masyarakat kelas bawah". Kalimat itu agak vulgar serta cenderung memilah-milah kelompok masyarakat dalam suatu kasta. Mungkin pula cuma sekedar ingin latah, agar terkesan lebih berpendidikan.

Apa pun alasannya, yang pasti ungkapan tersebut akhir-akhir ini banyak diucapkan. Dalam berbagai kesempatan rapat resmi dewan dan rapat koordinasi pejabat pemerintahan, ungkapan ini sangatlah populer, terutama saat mereka membicarakan Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, menyusul pertikaian antar etnis di Kalimantan Tengah, yang dikhawatirkan akan meluas ke daerah lain di Kalimantan, sejumlah tokoh masyarakat Jatim dan dari empat provinsi di Kalimantan mengadakan kesepakatan damai di Jakarta, 22 Maret 2001.

Dengan disaksikan Wapres Megawati Sukarnoputri, Mendagri & Otda Surjadi Soedirdja, dan lima gubernur terkait, para tokoh itu membubuhkan tanda tangan bersama sebagai tanda bahwa mereka telah betekad untuk berdamai. Tetapi, tekad ini tidak akan ada artinya, jika yang di bawah masih bertikai.

Karena itu agar pesan damai ini bisa sampai pada masyarakat lapisan bawah, mengingat kelompok inilah yang terlibat pertikaian , maka para tokoh masyarakat di masing-masing provinsi dianjurkan untuk segera mensosialisasikan hasil Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan ini.

Dari sinilah kemudian, ungkapan itu mulai banyak digunakan, termasuk oleh tim sosialisasi yang dipimpin Luther Kombong ketika bertatap muka dengan para pemuka masyarakat setempat di Tarakan, Kaltim, pekan lalu.

Tapi diluar dugaan, ternyata ada sejumlah pemuka masyarakat yang kurang berkenan terhadap ungkapan itu. "Kita ini akan damai, akan sepakat untuk tidak bentrok antar warga. Tetapi kenapa dalam menyebut kami senantiasa digunakan istilah masyarakat akar rumput atau grass root, memangnya kami ini rumput," tandas Amat Muchlis, pemuka masyarakat Desa Mamburungan, Tarakan.

Di depan sekitar 200 pemuka masyarakat, termasuk 50 anggota Tim Sosialisasi, dan Wali Kota Tarakan Jusuf SK, Muchlis dengan nada tinggi mengatakan, sebutan itu terkesan merendahkan mereka.

"Jangan lagi gunakan istilah itu. Terus terang, kami merasa terhina. Seakan-akan kami ini adalah rumput, yang bisa diinjak- injak dan diperlakukan seenaknya. Kalau demikian, lantas apa arti perdamaian dan kerukunan yang sedang kita gembar-gemborkan," kata Muchlis diiiringi tepuk tangan para pemuka masyarakat lainnya.

Seketika itu suasana pertemuan di ruang serbaguna PT Ekspan Tarakan berubah menjadi "gerah". Raut muka sejumlah pejabat yang duduk di depan tampak tegang. Mereka terdiam, begitu pula anggota Tim Sosialisasi Damai. Tetapi beruntung Walikota Tarakan dr Yusuf SK yang cukup disegani oleh warganya ini segera menetralisir keadaan.

"Ini cuma kata kias. Tidak ada maksud menghinakan kelompok masyarakat tertentu. Mereka yang pengusaha pun sebenarnya bisa kita kategorikan dalam masyarakat akar rumput, kalau ternyata tak bisa atau sulit dijangkau oleh apa yang akan kita sosialisasikan. Tolong ini dimengerti," jelas Walikota.

Entah apakah mereka kemudian mengerti setelah Wali Kota menjelaskan hal itu. Yang pasti sampai acara bubar, masalah itu tetap menjadi bahan gunjingan di antara mereka. Bahkan di antara anggota tim sempat terjadi perdebatan perlu tidaknya menggunakan ungkapan itu lagi.