KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Apr 21, 2014

Ogah Jadi Petani di Kaltim


Masih mau menjadi petani sawah di Kaltim? Cermati dulu kalkulasi berikut ini. Biaya olah tanah Rp 1 juta/ha, biaya tanam Rp 1 juta, pupuk dan obat-obatan Rp 8-9 juta, pascapanen Rp 2-3 juta. Jadi, selain lahan, petani harus memiliki modal kerja sedikitnya Rp 14 juta.

Itu angka yang tidak kecil. Lalu berapa laba/rugi yang akan diperoleh -- istilah kerennya return of investment (RoI)?

Satu hektare sawah bisa menghasilkan Rp 20 juta. Asumsinya harga gabah kering giling Rp 3.750- Rp 4.000/kg, dan produksi 5 ton GKG. Acapkali  produksi di bawah itu. Terutama  saat kering melanda seperti dua tahun terakhir. Iklim tidak menentu. Irigasi teknis terbatas. Banyak sawah tadah hujan akhirnya tirus kehausan. Pada 2011-2012, produktivitas di Kaltim hanya 3,94 ton. Tahun 2013 naik sedikit: 4,06 ton.

Anda pikir masih ada margin lumayan, 25 persen. Eiitt, jangan senang dulu. Hasil sebesar itu baru diterima efektif 5-6 bulan kemudian. Yakni setelah seluruh gabah terjual. Hasil sebenarnya kurang dari Rp 1 juta per bulan. Kalau lahan yang dimiliki hanya setengah hektare, tentu akan lebih kecil  hasilnya. Rata-rata kepemilikan sawah oleh petani secara nasional hanya 0,03 ha. Bandingkan di Thailand yang mencapai 3 ha.

Apr 14, 2014

Cabe dan Caleg

Istri teman saya mengaku lega sudah mencoblos. Keluar dari bilik suara di TPS 20 Kelurahan Air Hitam, Samarinda senyumnya langsung merekah. Ia merasa sudah menyalurkan hak politiknya dan memilih dengan benar. Saya tidak tahu caleg dan parpol yang ia pilih. Saya hanya tahu harapannya terhadap  para caleg dan parpol pemenang Pileg 2014, seperti sering ia sampaikan saat kami mengobrol, yakni terwujudnya kehidupan rakyat yang adil dan makmur.


Ya, dua kata saja. Baginya, adil merupakan persamaan hak dasar manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, pangkat dan kedudukan. Makmur adalah kehidupan sehari-hari dimana rakyat bisa mencukupi kebutuhan pangannya dengan harga murah. Tercukupi pula kebutuhan sandang untuk keluarganya, dan mampu membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Harapan ini sebenarnya bukan hal baru. Para pendiri bangsa sudah memikirkannya 69 tahun silam ketika menentukan tujuan pembentukan negara Indonesia.

Namun, baru sehari bayangan masa depan rakyat yang lebih baik itu mampir di benaknya, sepulang dari pasar induk Segiri, muka istri teman saya itu sudah keruh. "Masak sudah naik lagi, Rp 80.000 per kilo," katanya dengan kesal. Ia mengambil bungkusan tas kresek kecil berisi lombok. Kenaikan sebesar itu sangat memberatkan. Ia mengaku ngeri membayangkan kalau harganya akan menanjak lagi. Sembilan bulan lalu harga cabe di Samarinda pernah menembus Rp 150.000/kg atau 500 persen dari harga normal.

Ada kebiasaan jelek, begitu harga melonjak, malas untuk melorot lagi. Kecuali pasokan berlimpah. Tetapi kapan pasokan pernah berlimpah di Kaltim? Daging sapi misalnya, sejak mengalami lonjakan  tajam kali pertama, setahun lalu, hingga kini harganya masih saja bertengger di kisaran Rp 120.000.  Berharap kembali normal, menjadi Rp 60.000/kg agaknya tinggal harapan. Kalau "stabilitas" harga macam ini yang diinginkan pemerintah, agaknya kali ini berhasil.

Lantas kepada siapa orang-orang kecil seperti istri teman saya itu akan mengadu? Kepada siapa dia akan menggantungkan harapannya tentang kehidupan rakyat yang adil dan makmur?
***

Apr 7, 2014

KPK Siapkan Borgol untuk Tambang

SUASANA rapat koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di  ruang serbaguna kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (13/3) sebenarnya tidak terlalu menegangkan. Meski materi pembahasan banyak menyinggung warning kepada kepala daerah dan pejabat terkait yang berani menerima suap dan gratifikasi, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK, sekali dua menyelipkan humor dalam presentasinya di depan sekitar 150 peserta rapat yang memenuhi ruangan itu.

Namun humor itu tetap terasa hambar terdengar di telinga mereka. Senyum yang tersungging sebatas gerakkan formalitas di bibir. Sedetik kemudian sudah terkatub. Sekedar untuk bertanya atau memberikan tanggapan pun enggan. Tidak jelas apakah karena sudah paham dengan paparan terkait tambang batubara dan persoalan hukum  yang menyertainya itu, atau karena sebab lain.

Rusmadi, Plt Sekprov Kaltim, yang memandu sesi tanya jawab, sampai mengingatkan peserta rapat bahwa kedatangan KPK di Samarinda, kali ini, tidak dalam rangka penindakan. Melainkan masih tahap pencegahan. "Jadi, bapak-ibu tidak perlu takut (untuk memberikan informasi). Tidak bakal diborgol," candanya.

Rusmadi adalah doktor bidang pertanian. Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Unmul Samarinda. Sempat aktif bersama sejumlah dosen Unmul lainnya di Kalima -- sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk Awang Faroek Ishak sekitar setahun sebelum Pemilihan Gubernur Kaltim 2008. Saat Awang Faroek mencalonkan diri kembali untuk periode kedua (2013-2018), Kalima berganti nama menjadi Kalima Plus. Kalima atau Kalima Plus banyak disebut sebagai alat yang disiapkan untuk mendukung langkah Awang Faroek menuju kursi KT-1. Kini lembaga ini turut mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemprov Kaltim, dan jejaknya antara lain terlihat pada puluhan pot bunga -- bertuliskan "Kalima Plus" -- yang terpajang di jl Basuki Rachmat dan beberapa ruas jalan lainnya di Samarinda.

Apr 4, 2014

Ketika Daerah "Perjualbelikan" PI

"Participating Interest itu seharusnya untuk memperkuat daerah. Jangan diberikan pada swasta," Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi otonomi daerah di Surabaya pada 2012. Dua tahun sebelumnya, 28 Januari 2010, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meneken nota kesepahaman (MoU) antara PT Migas Mandiri Pratama dengan PT Yudhistira Bumi Energi  yang kini dipolemikkan.

Kerjasama dilakukan selang dua bulan setelah MMP dibentuk. Yudhistira sendiri dibentuk  sebulan setelah Migas Mandiri Pratama, akhir 2009. Berita Negara Republik Indonesia mencatat pendirian  Yudhistira pada Desember 2009. Tapi siapa sesungguhnya Yudhistira, Pemprov Kaltim tak pernah membukanya terang.

Hazairin Adha, Dirut MMP, setali tiga uang. "Yang pasti dia memiliki dana yang cukup kuat," kata Hazairin. Mantan Kepala Dispenda Kaltim ini tak gamblang menyebut kelompok  perusahaan mana yang menangungi Yudhistira. "Kabarnya di bawah kelompok Alam Sutera," jawabnya.

Ia tidak menjelaskan detil Alam Sutera yang ia maksud. Penelusuran saya terhadap Alam Sutera mentok pada sebuah kelompok usaha Alam Sutera Realty, perusahaan terbuka bidang properti yang mencatatkan sahamnya di bursa tahun 2007 dengan kode ASRI. Perusahaan ini tidak menggeluti bisnis migas.

Induk Yudhistira disebut-sebut melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah di Blok Cepu lewat PT Usaha Tama Mandiri Nusantara, dan dengan Pemprov Maluku lewat PT Maluku Energi Nusantara di Blok Masela. Kedua pemda itu sama-sama mencoba peruntungannya di bisnis migas setelah ada sinyal yang memungkinkan pemda daerah penghasil bisa mendapatkan saham PI 10 persen. Tapi lagi-lagi tidak pernah dibuka siapa induk dari perusahaan-perusahaan itu.

"Ada morgan Stanley (sumber dana) di belakangnya," kata Hazairin. Morgan adalah perusahaan jasa finansial asal Amerika.

Kegalauan Hatta saat itu mungkin beralasan. PP N0 35 Tahun 2004 yang memungkinkan pemda bisa memiliki saham hak partisipasi di blok migas (baru) tentu dimaksudkan untuk memperkuat finansial daerah. Selama ini, daerah penghasil migas, Kaltim misalnya, masih berteriak kekurangan duit untuk membangun.

Nasionalisasi, akankah Menjawab Kebutuhan Kaltim?

Semangat nasionalisasi mendadak mengerucut di ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Sabtu, pekan ketiga Pebruari lalu. Siang itu, seluruh peserta Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tumben bersatu suara: mendukung PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola baru Blok Mahakam. Mereka menjawab pertanyaan moderator kepada siapa seharusnya  pengelolaan Blok Mahakam diberikan setelah kontrak habis pada 2017.

Jauh sebelum peserta konvensi capres itu bersuara, kelompok masyarakat Kaltim bersama sejumlah tokoh nasional, pegiat kedaulatan nasional, dan pengamat sudah mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) di blok tersebut. Dalam perspektif daerah, Total dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan wilayah dan masyarakat sekitar.

Sudah hampir setengah abad beroperasi, kondisi daerah masih begitu-begitu saja. Mereka menunjuk  infrastruktur dasar dan fasilitas publik di Kaltim, khususnya sekitar Blok Mahakam yang masih jauh dari memadai. Apalagi makmur! Jalanan berdebu bila kemarau dan becek saat hujan. Rumah-rumah beratap seng dan berdinding kayu tanpa cat, mempertegas gambaran ketertinggalan yang nyata. Di depan rumah-rumah itu berselonjor pipa-pipa panjang berdiameter besar yang mengalirkan gas dan minyak bumi dari sumur-sumur di Blok Mahakam.

Sumur-sumur itu telah menghasilkan fulus yang sangat besar. Sejak dioperasikan, menurut catatan TEPI, Blok Mahakam sudah menghasilkan migas senilai US$ 154 miliar atau setara dengan Rp 1.540 triliun jika dirupiahkan dengan kurs Rp 10.000, dimana Rp 950 triliun menjadi hak pemerintah Indonesia (belum dikurangi cost recovery). Dalam setahun terakhir ini saja (2013), nilai produksinya mencapai Rp 107 triliun (US$ 11,23 miliar). Sudah tentu bagian pemerintah pun turut naik.

Tetapi, angka-angka besar itu ternyata malah hanya memperbesar kecemburuan para kepala daerah maupun warga. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor menandaskan, buat apa diberikan lagi kepada asing kalau tidak memberikan kontribusi pada kemajuan daerah. Hal senada diungkapkan Muhammad Safri, Ketua RT Handil Baru, Senipah, Kutai Kartanegara.