KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 29, 2011

Kepala Daerah Abai Rakyat Jadi Korban



Duka keluarga korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, 26 November lalu, belum lagi sirna. Belum semua kendaraan mampu diderek keluar dari dasar Sungai Mahakam. Evakuasi para korban pun belum seluruhnya kelar. Sabtu, empat pekan kemudian, tragedi kembali terjadi. Sebuah kapal kelotok penyeberang terbelah dua setelah dihantam kapal ikan troll Berkat Usaha-02.
ACHMAD BINTORO
Jembatan Kukar Sebelum Runtuh
Jembatan Kukar Diadopsi dari Golden Gate San Frasisco.

Kapal kelotok menjadi sarana penyeberangan alternatif setelah jembatan Kukar runtuh. Malam itu, kapal tengah menyeberangkan belasan warga berikut motor mereka dari Kampung Baru, Tenggarong menuju Loa Raya di Tenggarong Seberang. 

Beruntung 17 orang selamat. "Hanya" satu tewas, Juli Setiawan (21) yang tenggelam berikut delapan motor di dasar Mahakam. Pemuda asal Nganjuk (Jatim) itu menambah daftar korban pasca-runtuh jembatan Kukar. Hingga Selasa (27/12) kemarin, baru 23 jasad korban ditambah jasad Juli yang berhasil diangkat. Masih sekitar 12 korban lain yang diperkirakan terperangkap di dalam bus. 

Tiga jam sebelumnya, di Samarinda, Eja Zulfan (6) dan Emalia Raya Dinata alias Ema (5) harus meregang nyawa di sebuah kolam bekas galian tambang batu bara PT Panca Prima Mining di Pelita 7 Sambutan. Ini kali kedua bocah-bocah tidak berdosa menjadi korban akibat eksploitasi tambang. Lima bulan lalu, tiga bocah mati sia-sia di kolam bekas galian tambang PT Himco Coal di Pelita 3 Sambutan.
Gubernur Kaltim tinjau kolam bekas galian tambang di Pelita 7

Satu hal yang menyamakan dari peristiwa di dua wilayah kabupaten dan kota itu adalah bahwa pemerintah telah abai. Kalau saja lima bulan lalu Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera memerintahkan penutupan dan audit menyeluruh seluruh kegiatan tambang berikut kolam bekas galiannya, mungkin tidak ada orang tua lagi yang harus kehilangan anak-anaknya.

Dua pekan sebelum  musibah terjadi, saya ngobrol dengan Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Ia mengkritisi sikap mental aparat pengawas terkait yang selama ini datang ke lokasi tambang sekedar hanya sebagai pemberi punishment, bukan pembina. "Tapi kekuasaan untuk memberi sanksi itu cuma dijadikan alat bargaining. Mereka tutup sebentar. Dua tiga hari kemudian mereka buka lagi setelah bertemu pemilik tambang."

Carut marut pengelolaan tambang batu bara yang menahun seketika menguap begitu aparat dan pemilik tambang bertemu. Tangis pilu orang tua dan keluarga yang harus kehilangan anak-anak mereka, teriakan warga yang rumah dan lingkungannya kebanjiran saban hujan tidak lagi didengar. Kematian dianggap cuma data statistik. Kenginan untuk melakukan pengusutan tuntas, investigasi dan audit menyeluruh pun redup bersama santunan dan tali asih.

Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan: "Perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan mengabaikan lingkungan akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kita tidak main-main lagi." Di matanya, yang salah selalu saja penambang.

Lalu sanksi apa yang bisa ia jatuhkan kepada pemimpin yang telah abai? Tidakkah disebut abai saat aparat pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan sebuah kolam galian bekas tambang tidak direklamasi, tanpa penjagaan dan pagar pengamanan? Tidakkah disebut abai ketika sudah banyak protes warga, tapi walikota tidak kunjung mereduksi luasan tambang dan menghentikan tambang di sekitar pemukiman? 

Kemana pula sosok dan suara walikota dalam setiap heboh tambang batu bara? Dengan dalih pembagian tugas, Nusyirwan mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaan rumah walikota. Puluhan izin KP/IUP rame-rame diobral walikota, bukan oleh wawali. Anehnya, intensitas pemberian izin melonjak pada 2006- 2008, jelang pilkada, hingga 38 izin. Sehingga Nusyirwan kini sebenarnya tidak lebih sebagai pemadam kebakaran.****

SIKAP abai juga dilakukan Bupati Kukar.  Dua kepala daerah itu telah gagal melindungi warganya. Sebuah jembatan gantung yang mestinya dirawat rutin, dibiarkan begitu saja. Kapal kelotok yang dipaksa menjadi sarana penyeberangan -- karena tiadanya alternatif sarana penyeberangan lain -- ternyata tidak difasilitasi sedemikian rupa dan dijaga jalurnya agar aman bagi warga.

Jembatan yang jadi ikon kekayaan Kukar itu runtuh dalam usia sangat belia. Selama 10 tahun (2001-2010) beroperasi, pekerjaan perawatan ternyata dilakukan hanya sekali, tahun 2007 senilai Rp 1,6 miliar. Sudah beberapa kali usulan biaya perawatan diajukan, tapi selalu mentok di dewan. Bupati juga tidak pernah fight memperjuangkannya. Mereka lebih mendahulukan pembangunan baru. 

Padahal blok angkur sudah bergeser 10 sentimeter ketika belum satu tahun diresmikan. Tahun 2006 Dinas PU dan PT Indenes Utama Engineering Consultant pernah menemukan gelegarnya turun 50 cm. Tahun 2011 menjadi 75 cm, dan tiang jembatan bergeser menjadi 18 cm. Kalau saja perawatan rutin dilakukan barangkali tidak perlu ada sad ending. 

Bambang Prayitno, mantan Ketua KAMMI Kaltim yang tinggal di Tenggarong mempertanyakan kenapa setelah satu bulan tak kunjung ada punishment terhadap seorang pun pejabat pemegang tender dan kegiatan, PPTK atau Kasubdin yang menangani masalah itu. "Kan masih (harus) menunggu hasil investigasi (oleh tim independen)," jawab Bupati Kukar Rita Widyasari  singkat.

Sejumlah aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Tenggarong menilai pemda bukan saja telah abai dalam menjaga keamanan fasilitas publik tapi juga kurang peduli terhadap nasib keluarga korban.  Keluarga korban diberikan santunan Rp 40 juta. Uang sebesar itu tentu tidak akan cukup untuk membiayai seumur hidup istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan.

"Harusnya pemerintah menannggung semua biaya hidup dan kuliah, kalau ada anak mereka yang bapaknya meninggal. Setidaknya sampai anak-anak itu bisa bekerja. Kalau istrinya ditinggal mati suami, harusnya ditanggung hingga dia menikah lagi. Atau kalau sudah tua, ditanggung biaya hidupnya sampai meninggal," kata Bambang. Setidaknya itu bisa sedikit menebus kelalaian dan abainya pemerintah.

Terkait sikap abai ini, sejumlah aktivis kini tengah menyusun gugatan hukum terhadap Bupati Kukar. "Saat kondisi jalan rusak saja dan ternyata itu mengakibatkan celaka pengendara, pemerintah dapat dituntut. Apa lagi ini sebuah jembatan yang baru berumur 10 tahun, dan  tidak pernah dialokasikan biaya perawatannya secara memadai," ujar seorang aktivis asal Tenggarong saat ngobrol di kafe Zupa-zupa Samarinda.****

KINI, 71 persen wilayah kota Samarinda sudah dikepung oleh tambang. Eskavator bergerak tiada henti menggali tanah. Mungkin lima atau 10 tahun lagi, ketika batu bara itu akhirnya habis, tinggal kolam-kolam menganga bekas galian tambang yang mengepung kota. Saat yang sama jalan-jalan di seluruh kota rusak digerus banjir dan dilindas truk-truk pengangkut batu bara.

Pendapatan Pemkot Samarinda dari tambang batu bara hanya Rp 39 miliar. Kontribusinya di urutan enam pada pembentukan PDRB, lalu melorot peringkat 10 pada tahun 2010. Pendapatan batu bara jelas tidak akan cukup untuk membiayai proyek pengendalian banjir yang usulannya mencapai Rp 150 miliar. Belum lagi memperbaiki jalan-jalan kota.

Jika masih begini kebijakan pengelolaan tambang dan model pengawasan pemkot, di mana hampir semua dilakukan secara transaksional, maka bahaya masih akan mengancam warga. 

Izin tambang dan proyek mestinya tak harus selalu berkonotasi negatip. Tapi saat segala sesuatu "diproyekkan", ditransaksionalkan, dampaknya bisa fatal bagi warga. Inikah yang terjadi pada jembatan Kukar? Inikah yang terjadi pada pembiaran kolam-kolam bekas galian tambang di Samarinda? (***)

Dec 20, 2011

Kaltim Airku (Sayang) Malang




Pesawat Superjet BAE 146-100 Tidak Jadi Datang
Hari ini, 17 Desember 2011, genap empat bulan Kaltim Air resmi diluncurkan. Meski sejak awal sudah  menyangsikan kemampuan Kaltim Air, tapi saya tidak pernah menyangka kondisinya akan lebih parah dari maskapai-maskapai daerah lain yang sudah lebih dulu mencoba. Saya kira direksi Kaltim Air sudah belajar dari pengalaman mereka.

ACHMAD BINTORO


Dalam sebuah dialog interaktif di TVRI Kaltim, sekitar dua bulan sebelum acara peluncuran 17 Agustus, selaku pemandu, saya sempat sampaikan review mengenai kondisi maskapai-maskapai daerah lain. Narasumber yang hadir Wakil Ketua Kadin Kaltim HR Daeng Naja, Kepala Badan Perbatasan Kaltim Adri Patton, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Ya'qub, dan Sekjen Kampper (alm) Rahmadi A Rachim.
 
Saya katakan saat itu bahwa Kaltim bukanlah pemda pertama yang menerjuni bisnis dirgantara. Pada 2002 silam, Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Seulawah NAD Air yang diresmikian Presiden Megawati. Tak sampai setahun sudah terseok. Tidak mampu terbang lagi dan meninggalkan utang besar.
Enam tahun kemudian, Pemkab Aceh Utara membangun North Aceh Utara dengan menyewa Fokker 28. Nasibnya lebih tragis. Hanya sekali terbang lalu padam. Pemprov Sumatra Selatan pernah memiliki airlines Serunting Sakti. Sepuluh tahun terseok-seok. Hidup segan mati enggan. Puncaknya, tahun 2006, DPRD setempat merekomendasikan pesawat Cassa yang dimilikinya untuk dijual guna menutupi utang operasional.

Masih di Sumatra, Pemprov Riau membangun maskapai bernama Riau Airlines (RAL) pada 2002. RAL didesain Samudra Sukardi, konsultan yang disewa gubernur untuk membidani Kaltim Air. Tapi selama perjalannya tidak pernah berhenti dihembus badai. Hidupnya megap-megap, hingga sempat ditutup oleh ororitas penerbangan.

Bermimpi tidak dilarang. Bahkan sangat dianjurkan bermimpi setinggi mungkin. Kaltim Air berawal dari mimpi. Mimpi seorang Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim, yang ingin mengatasi bottle neck isolasi wilayah pedalaman dan perbatasan.

 
Menunggu jalur darat entah kapan akan terhubung.  Menunggu jalan Trans Kaltim juga entah kapan bakal terbebas dari lubang-lubang menganga dan kubangan kerbau. Duit puluhan triliun rupiah di APBD katanya tidak cukup untuk mengkaver itu semua. Lagi pula pemda beralasan, jalur itu merupakan tanggung jawab dan domainnya pemerintah Pusat. Semua itu, bagi rakyat pedalaman dan perbatasan, juga masih sebatas mimpi-mimpi yang menghiasi selama 66 tahun Indonesia merdeka.

Entah karena mimpi yang terlalu di awang-awang -- sehingga enggan turun ke bumi, atau karena faktor lain, Kaltim Air justru cuma sekali terbang. Sebuah pesawat Cessna Grand Caravan B208 mengantar pulang Gubernur Awang Faroek Ishak yang sedang kecewa karena pesawat lain yang ditunggu-tunggu - Superjet Bae 146-100 tak kunjung datang di Bandara Sepinggan Balikpapan.

Esoknya tak pernah ada lagi kabar. Bahkan setelah empat bulan. Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani  tidak mau berkomentar. Keinginan saya untuk mengorek keterangan darinya tak bersambut. Dirut Marthin Billa pun sama pelitnya bicara kepada pers. Loket penjualan tiket Kaltim Air tak pernah buka. Kemana Kaltim Airku? Satu-satunya penanda bahwa Kaltim Air masih "hidup" hanyalah sebuah minibus berstiker  Kaltim Air milik sebuah perusahaan travel Prima, agen tiket yang sesekali keluyuran di jalanan kota Samarinda. Entah apa maksudnya. Perusahaan itu tidak pernah jadi menjual tiket tersebut.
 
Inilah Cessna Grand Caravan yang dicarter Kaltim Air
Belakangan saya mendengar kabar Kaltim Air ternyata tidak memiliki izin terbang. "Kenapa tidak diizinkan? Karena memang tidak ada maskapai penerbangan bernama Kaltim Air," kata Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub RI, Herry Bakti Singayudha Gumay.
 
Lho, jadi perusahaan yang salama ini digaungkan dan menjadi mimpi Gubernur Kaltim -- agar suatu saat nama "Kaltim" bisa terbang di seantero wilayah Nusantara, itu ternyata bukan sebuah maskapai? Bagi Kemenhub, launching Kaltim Air di Bandara Sepinggan 17 Agustus lalu, dianggap hanya sebagai peluncuran perusahaan travel biasa, bukan perusahaan penerbangan. Alamak!
 
"Hanya sebagai penjual tiket. Sebab itu, mereka mencarter Penas (Penerbangan Nasional, Red)," kata dia lagi.
 
Di sebuah kafe di jalan Juanda Samarinda, saya bertemu kembali Ade Cahyat. Ini pertemuan kami yang pertama sekembali dia menyelesaikan masternya di sebuah universitas di Australia. Dari Australia, Ade pernah beberapa kali mengkritisi dan mengingatkan Gubernur Kaltim untuk lebih baik fokus membenahi bandara-bandara di pedalaman dan perbatasan, ketimbang bernafsu ingin mendirikan sebuah maskapai penerbangan Kaltim Air.

"Kalau bandara-bandara yang ada itu sudah lebih bagus, lebih panjang, tak usah mereka dipaksa- paksa. Tentu akan ada operator penerbangan yang mau terbang ke sana," kata Ade. Ya, saya setuju itu. Seorang Fauzi Bachtar tentu sudah lama ekspansi ke sana tanpa harus dipaksa kalau kondisi bandara sudah lebih memadai. Ketua Kadin Kaltim ini kabarnya memiliki saham di sebuah maskapai PT Kalstar yang kini sudah merambah Malaysia.

Kemarin, dia bertanya kepada saya: Adakah dana APBD di Kaltim Air? Saya katakan, tidak. "Untunglah," kata Ade. "Jadi kalau pun sekarang mandeg, uang rakyat tidak sampai terbuang percuma." 

Dalam hati saya juga mengucap syukur bahwa sejumlah anggota DPRD Kaltim getol menentang keinginan gubernur untuk menginvestasikan duit APBD di Kaltim Air. Saya pikir cukuplah kita mendapat pelajaran dari pembelian lima pesawat GA8 Airvan yang sekarang terseok-seok.

Duit siapa yang terlanjur dipakai di Kaltim Air? Ini juga tak pernah jelas. Sabri maupun Marthin tidak pernah mau terbuka. Yang saya tahu, bos Cahaya Tiara Group, Bachtiar, sudah mundur. Investor yang berafiliasi dengan investor Singapura pun menyusul langkah serupa. Terakhir, Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim cum pengusaha yang mendapatkan proyek jalan tol Balikpapan_Samarinda di segmen II, dan Fauzi Bahtar dikabarkan ikut mundur.

Oh, Kaltim Airku sayang. Kaltim Airku malang.(*)

Mencari Pemimpin Ideal


Isran Noor, Bupati Kutim, Bakal Jadi Pesaing Berat AFI
"Mencari Pemimpin Ideal Jelang Suksesi Kaltim 2013." Begitu tema diskusi publik di Hotel Grand Victoria Samarinda, Minggu (18/12). Diskusi publik dipandu pegiat lembaga swadaya masyarakat Carolus Tuah, dan presenter TVRI Kaltim Dana Iswari. Digelar harian Koran Kaltim dalam rangka memperingati hari jadinya yang kelima.

ACHMAD BINTORO

Diskusi sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menggiring opini ke tokoh-tokoh tertentu. Suwarno, Ketua Panitia Pelaksana, sudah memastikan itu di awal. Dengan tetap menyampaikan terimakasihnya kepada para sponsor yang telah membantu terselenggarannya diskusi ini, Suwarno menegaskan: "Kami tidak menerima pesan (apa pun dari) sponsor."

Tak juga dimaksudkan untuk mengevaluasi gubernur. Namun dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, Dana berulangkali harus memotong Tuah yang acapkali bertanya nakal. Baginya, diskusi macam ini agaknya kurang seru tanpa sekaligus menilai kinerja Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Desember 2013. Tiga tahun sudah pemerintahan di bawah Awang Faroek Ishak - saat kampanye mempopulerkan diri dengan sebutan AFI - dan Farid Wadjdy.

AFI - Masih Kuat
"Bagaimana menurut Anda (kinerja) gubernur sekarang," pancing Tuah kepada sejumlah peserta diskusi. Rusman Ya'qub, anggota Fraksi PPP DPRD Kaltim, yang hadir dan dimintai pendapatnya, balik bertanya apakah diskusi ini untuk mengevaluasi kinerja gubernur atau sekedar mencari sosok dan kriteria pemimpin Kaltim yang ideal. 

"Saya pikir tema yang disodorkan bukanlah mengevaluasi. Jadi maap saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya akan berbicara secara umum saja," kata Ketua DPW PPP Kaltim ini.