KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Nov 4, 2011

Tol dan Logika Seorang Sopir

PROYEK tol digelindingkan Awang Faroek Ishak beberapa bulan setelah resmi menjadi Gubernur Kaltim. Ia dilantik Mendagri 17 Desember 2008. Siapa sangka setelah dua tahun, bahkan dana Rp 500 miliar dari APBD 2011 -- tahap pertama dari komitmen total Rp 2 triliun selama tiga tahun -- sudah terpakai habis, megaproyek ini masih menuai kecaman. Izin-izin yang diperlukan dan komitmen yang dijanjikan pun belum terwjud.

ACHMAD BINTORO

 Pak Gub rupanya tergoda meniru cara-cara kami, warganya dalam membangun rumah. Bangun dulu, urus IMB belakangan," kata Sugeng terkekeh.

Ia seorang sopir mobil rental langganan saya. Kami ngobrol beragam topik dalam perjalanan dua jam 30 menit Samarinda-Balikpapan, Sabtu (29/10). Proyek tol salah satu isu yang ia rekam. Jebolan sekolah pariwisata yang sudah memiliki tiga mobil rental ini melalap informasi apa pun. Di kantong kursi mobilnya tersimpan dua edisi terbaru koran lokal yang sudah lusuh.

IMB singkatan Izin Mendirikan Bangunan. Tiga tahun lalu, ia membangun rumah di jalan M Said. Pemkot Samarinda mewajibkan warga mengantongi IMB lebih dulu sebelum memulai pembangunan rumah atau bangunan. Banyak warga yang mengabaikan aturan ini, termasuk Sugeng.

"Ada tol ya bagus saja. Tapi kondisi jalan yang ada kan masih lumayan. Kalau bisa diperlebar 2-3 meter, dibuat lebih mulus seperti ruas ini, lalu tikungan-tikungan tajam dibaiki, saya kira cukuplah. Tak perlu harus bangun tol yang katanya akan habiskan duit Rp 6-12 triliun. Kalau ada yang lebih murah dan itu berkualitas, kenapa sih harus pilih jalan yang mahal."

Ia mengacu pada kondisi jalan yang kami lalui di Km 27-24 Balikpapan. Kiri kanan jalan itu sekarang diperlebar dua-tiga meter. Ini memudahkan baginya menyalip dua truk yang sedari tadi menghalangi jalan. Puluhan kendaraan di belakang kami pun turut leluasa melaju kencang.


Sugeng berkisah, sekitar 10 tahun lalu, ia memerlukan waktu hanya dua jam menempuh jarak Samarinda- Balikpapan. Bahkan tak jarang lebih cepat, satu jam 30 menit sepanjang tidak ada truk besar menghalang. Kini jumlah kendaraan semakin banyak. Truk-truk besar, termasuk tronton yang memuat alat-alat berat, selalu berseliweran. Jalan mereka lamban. Mau nyalip bukanlah perkara mudah karena jalan sempit dan tikungan tajam.

Masuk wilayah kota apalagi, kendaraan merayap. Ini sama sulitnya saat harus keluar dari kota Samarinda. Waktu tempuh pun menjadi lebih lama, 2 jam 30 menit hingga 3 jam.

Bagi pengendara seperti dirinya, yang diperlukan saat ini bukan jalan mewah macam tol. Cukuplah kalau jalan yang ada itu diperlebar, menjadi dua jalur. Tikungan-tikungan tajam diperhalus. Itu pun kalau biaya tidak cukup, ya tidak harus memaksakan membangun dua jalur seluruhnya. Bisa saja diselang-seling. Lima kilo pertama satu jalur, lima kilo berikutnya dua jalur, begitu seterusnya. Yang penting dapat memberi kesempatan kepada pengguna jalan yang ingin cepat untuk bisa menyalip truk-truk besar atau bus yang cenderung berjalan lamban.

"Kalau pun ada duit sebanyak itu tidakkah lebih baik untuk baikin jalan di dalam kota Samarinda yang di depan mata, yang tidak kunjung mulus dan tak kunjung lebar. Atau untuk memperbaiki Trans Kaltim ke Melak, ke Grogot dan ke utara yang sudah bertahun-tahun ini dibiarkan rusak parah," tambah dia.
 
Ia mengaku pernah menegur istrinya saat sedang membangun rumah. Gara-garanya, uang Rp 10 juta yang ia berikan dipakai habis untuk membikin teras. Sebagian bahan malah diutang sebab teras dibangun dengan bahan kelas satu. Istrinya berdalih teras perlu dibangun agar rumah terlihat lebih cantik dan megah. Sugeng bukan tidak setuju teras dibangun. Bukan pula tidak senang memiliki teras bagus.
 
Tapi kebutuhan mendesak saat itu adalah membangun toilet. Dalam lima hari ke depan ia harus memboyong keluarganya pindah dari rumah yang ia tinggali karena masa kontrak akan habis. Mencari kontrakan rumah lain bukanlah pilihan yang menyenangkan. Perlu biaya dan waktu. Lagi pula ia merasa sudah terlalu capek boyongan dari rumah satu ke rumah lain.
 
" Tinggal plafon, teras depan dan toilet yang belum selesai kami bangun. Tentu saja kami lebih memerlukan toilet agar rumah bisa ditinggali. Nah begitu pun dalam membangun jalan tol. Menguras begitu banyak uang untuk ruas jalan yang masih cukup baik, tapi jalan di ibukota dan penghubung antardaerah dibiarkan rusak bertahun-tahun. Logika macam apa ini?"
 
Saya menyukai sopir ini. Selain karena cara mengemudinya yang terampil juga kecerewetannya. Ia sanggup ngobrol berjam-jam. Saya pancing satu dua kalimat, responnya berpuluh-puluh kalimat. Ia juga mengetahui banyak hal -- meski kebanyakan cuma kulitnya -- sehingga diajak ngobrol apa pun selalu nyambung. Ini mengimbangi sifat saya yang pendiam.
 
Lima hari sebelumnya ia baru dari Banjarmasin. Kondisinya minta ampun, katanya, rusak parah. Bagian paling parah justru di Kaltim di wilayah Grogot hingga perbatasan. Beberapa tahun lalu, saat kondisi jalan masih baik, ia biasa menempuh jarak sepanjang 615 kilometer itu selama 12 jam. Tapi kini 19 jam baru tembus. Arah ke Melak atau wilayah utara pun sama hancurnya.
 
Bernaulus Saragih, ahli ekonomi lingkungan Unmul termasuk kelompok orang yang memahami jalan pikiran orang-orang awam seperti Sugeng."Ya, apa sih kurangnya jalan yang ada sekarang. Kalau alasannya macet kan sekarang sudah dilebarkan dan bisa dilebarkan lagi. Kalau alasan gubernur adalah untuk peningkatan ekonomi, apakah itu harus tol sehingga harus menguras duit sebanyak itu?"
 
Cara berpikir orang awam itu simpel dan masuk akal. Tidak ada salahnya kita belajar dari mereka. Minimal kata Bernaulus, mencoba memahami apa yang paling dibutuhkan mereka.

Sugeng merupakan representasi dari keinginan para pengguna jalan pada umumnya. Sayangnya acapkali kita tidak mau mendengar pikiran dan keinginan orang awam hanya karena kita merasa lebih pintar, merasa paling benar, paling berkuasa, dan karena adanya kepentingan pribadi.(***)

Hambur Duit di Jalan Tol

ACHMAD BINTORO

Daeng Naja termasuk kelompok orang yang mendukung gagasan gubernur membangun jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Aji Sofyan Effendi pun demikian. "Tapi itu dulu, awalnya saja," kata Daeng di rumahnya, sehari sebelum bertolak ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sedangkan Aji masih dengan pendapatnya. Tol harus didukung karena dinilainya akan meningkatkan ekonomi rakyat.

AJI kadang tak bisa menyembunyikan kegusarannya terhadap orang-orang yang getol menentang proyek ini. "Saya ingin lihat suatu saat apakah orang-orang yang selama ini menentang proyek jalan tol, juga akan menggunakan jalan itu saat rampung nanti?"

Aji ahli ekonomi pembangunan. Ia staf ahli Walikota Samarinda cum konsultan di Dispenda. Mengajar di pascasarjana MM Unmul. Aji dan Daeng biasa saling mengisi. Keduanya terlibat di tim ahli judicial review UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 33/2004. Juga tengah merumuskan kesiapan Pemprov dalam menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk kemungkinannya mendanai tol. Aji melakukan kajian ekonomi, Daeng sisi hukumnya.

Daeng seorang notaris. Terlahir dengan nama Hasanuddin. Ia baru menggunakan nama lahirnya kalau harus meneken akta. Di luar itu, ia lebih suka mengedepankan nama keluarga dan menyingkat namanya sendiri: HR Daeng Naja. Aji menyapa kolega karibnya ini dengan sebutan unik, "Mas Daeng". Keduanya acap bertemu dan berdiskusi di kampus Fekon Unmul. Daeng dosen luar biasa di fakultas yang kini paling diminati itu. Mengajar mata kuliah hukum bisnis.

Orang yang menolak proyek tol sebenarnya bukan cuma Daeng. Namun hanya sedikit yang mau terbuka. Daeng termasuk yang mau terang-terangan. Dalam kelompok ini ada "vokalis" dewan Saparudin, Rusman Ya'qub dan Mudiyat Noor. Ada pula akademisi Unmul lainnya seperti Bernaulus Saragih. Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat ada Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Direktur Walhi Kaltim Isal Wardhana, dan banyak lagi lainnya.

Yang menentang tapi tidak bersuara lebih banyak lagi. "Jangan dikira kami ini setuju. Tapi karena posisi kami sebagai pejabat tidak mungkinlah kami terbuka," ujar seorang pejabat eselon dua yang enggan disebut namanya, Rabu (2/11).

Menurut dia, banyak kepala daerah dan wakilnya di Kaltim yang sebenarnya juga tidak sependapat dengan gagasan gubernur ini. Tapi gubernur mengatakan yang setuju dibangun jalan tol jauh lebih banyak, sebagian besar masyarakat Kaltim.

"Saya tak lagi mendukung setelah menyadari terlalu banyak duit yang kita gelontorkan di sana, sementara masih banyak jalan lain dalam kota dan Trans Kaltim yang bertahun-tahun kita biarkan rusak, berkubang saat hujan. Ini ditambah perencanaan yang tidak matang," kata Daeng memberi alasan.
 
Soal panjang misalnya, 99 kilometer, selisih hanya 8 kilometer dari jalan yang ada. Itu pun bukan dari titik nol, melainkan dari Km 13 Balikpapan. Kalau dihitung-hitung justru jalan tol lebih panjang. Padahal prinsip sebuah tol itu memperpendek jarak tempuh, waktu tempuh, dan harus terbebas dari hambatan mulai titik kemacetan satu ke titik kemacetan lain.
 
Tepatnya sepanjang 99,02 kilometer. Ini hasil revisi dari desain sebelumnya yang lebih pendek, sekitar 87 kilometer. Saat ini konsultan melakukan review atas desain terakhir, sekaligus untuk mengetahui berapa besar kemungkinan pembengkakkan biayanya. Gubernur menjamin tidak akan ada penambahan biaya -- bahkan meski cuma sepeser rupiah. Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi mengamini karena pembangunan flyover atau elevated road disebut sudah masuk dalam perhitungan awal.
 
Tapi Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim bicara sebaliknya. Pembengkakkan biaya pasti terjadi jika usulan Area Penggunaan Lain di Tahura Bukit Soeharto -- yang menyasaratkan adanya flyover -- disetujui. Bahkan bisa dua kali lipat. Kadis PU Kaltim Husinyah yang berada persis disampingnya hanya senyum-senyum saja. Ia tidak membantah tidak juga mengiyakan. Pertanyaan soal pembengkakkan biaya sebenarnya ditujukan kepada Husinsyah, tapi Haji Alung yang menyambar.
 
Apakah desain hasil review nanti juga membuat tol akan lebih panjang lagi, itu yang belum diketahui. Jika ternyata lebih panjang lagi, barangkali pemprov sedang bermain-main. Tidak sungguh-sungguh ingin bangun tol. 

Dengan desain yang sekarang saja, Daeng meyakini secara teknis tol ini bukan menjadi pemecah masalah. Masalah yang dihadapi pengguna jalan di ruas ini adalah bagaimana bisa lebih cepat menembus titik-titik kemacetan, yakni saat keluar dari kota Samarinda dan ketika masuk wilayah kota Balikpapan, menuju Bandara Sepinggan misalnya. Jalan tol tidak akan memberi manfaat yang signifikan jika pada akhirnya pengendara masih harus terjebak lagi pada dua titik tersebut.
 
"Katakanlah sampai Km 13 Balikpapan lancar. Tapi masuk kota Balikpapan, menuju bandara, macet lagi ya buat apa. Di Samarinda pun begitu. Diperlukan sekitar satu jam untuk bisa lepas dari kemacetan di titik jembatan Mahakam atau di Palaran. Ini belum lagi bicara jarak tempuh yang ternyata tidak berbeda jauh dengan jalan lama. Kalau begitu ngapain bangun tol yang tidak fungsional dengan uang sebanyak itu. Sama saja menghamburkan duit."
 
Bernaulus Saragih, Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul mempertanyakan, apa urgensinya ngotot bangun tol sekarang pada saat yang sama tengah membangun bandara baru Samarinda di Sei Siring. Bandara itu nanti bisa didarati pesawat-pesawat bermesin jet macam Boeing 737. Orang dapat terbang langsung dari Sei Siring ke Jakarta dan sebaliknya.
 
Saparudin, anggota DPRD Kaltim mengatakan, semua orang yang menolak proyek tol, sebenarnya bukan tidak setuju dibangun tol. Silakan. Tapi tidak sekarang. Ini juga bukan sekedar soal izin APL. Tidak berarti kalau APL diizinkan, lantas persoalan selesai. Tunggulah sampai jalan Trans-Kaltim beraspal mulus, kuat, tidak lagi jadi kubangan. Tunggu sampai perbatasan tertangani. Tunggu sampai masalah pendidikan tuntas. Sebab dana APBD Kaltim terbatas. Itu saja.
 
Terlebih kalau ternyata tidak ada investor berminat, dana APBN Rp 3 triliun tidak mengucur. Siapa yang harus menanggung? Menurut Saparudin, sejauh ini komitmen itu belum jelas. Gubernur hanya bilang ada, dan bahkan antri, tapi tidak kunjung nongol batang hidungnya. Tentu akan lebih apes lagi masyarakat Kaltim apabila akhirnya APBD yang lagi-lagi harus menanggungnya.
 
"Kami merindukan sosok gubernur yang mau mendengar suara rakyatnya. Gubernur yang mau melihat kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Bukan gubernur yang bicara dengan pendekatan kekuasaan, pokoknya harus ini, harus itu, harga mati-lah. Apaan ini?" kata Saparudin di sela diskusi di Hotel Mesra Samarinda, Rabu (2/11). (*****)