KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 27, 2011

Tol, Kaltim dan Menteri

Polemik mengenai proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda seperti tak berujung. Dimulai sejak dua tahun lalu. Kini pun masih menggeliat, beriring dengan isu nasional seputar proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Dua isu ini sama alotnya, sama panjangnya. Bedanya, drama reshuffle sudah mencapai antiklimaks. 

ACHMAD BINTORO

Lalu apa kaitan proyek jalan tol, Kaltim dan reshuffle menteri? Tidak ada sebenarnya. Kalau pun ada lebih karena hubungan paksa. Saya mencoba mengaitkan antarfaktor dalam konteks daya tawar Kaltim terhadap Pusat secara sosial, politik dan ekonomi.

Sama seperti warga umumnya, saya pun menyaksikan babak demi babak drama polemik reshuffle menteri itu melalui tayangan televisi, diperkaya oleh koran dan media online. Tidak jarang saya harus berebut chanel. Istri saya tidak menyukai politik. Ia merasa lebih asyik menyaksikan perdebatan antartokoh dalam "Anugerah" dan"Dewa" atau komedi situasi yang membuatnya acapkali terpingkal.

Apa yang saya saksikan juga tak ubahnya sinetron. Kadang menjemukan. Alur ceritanya datar. Tidak ada kejutan dan mudah ditebak. Kalau pun saya masih bertahan menyaksikan drama reshuffle itu sampai akhir lebih karena saya ingin tahu di mana posisi Kaltim yang sesungguhnya dalam pentas perpolitikan nasional. Mungkinkah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil tokoh dari Kaltim?

Sebagai warga Kaltim, tentu saja saya berharap mbok yao kali ini presiden mau ingat Kaltim. Kalau nama Papua yang berada jauh di ujung timur saja bisa dengan gampang ia ingat -- sehingga Rektor Universitas Cendrawasih Prof Dr Berth Kambuaya MBA bergegas memenuhi panggilannya -- kenapa tidak dengan Kaltim. Bukankah selama ini SBY juga dapat dengan mudah menyebut nama Kaltim saat membahas persoalan lumbung energi nasional. Jadi mestinya tidak ada kesulitan baginya untuk mengingat Kaltim saat membahas para calon menteri.

Harapan saya ternyata meleset. Hingga malam ia mengumumkan para menterinya, berikut wakil menteri, tidak satu pun nama berasal dari Kaltim. Tidak ada nama Awang Faroek Ishak misalnya atau siapapun dia. Awang seorang visioner. Ia juga sanggup pidato berjam-jam tanpa teks. Ia hapal menyebut data dan angka secara terperinci. Pikiran dan gagasan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas ini saya kira tidaklah kalah dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Tidak pula di bawah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kaltim masih memiliki beberapa nama lain yang visioner dan cakap. Sebut saja Syaiful Teteng, mantan Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, Sekprov Kaltim berusia muda, Imdaad Hamid, Walikota Balikpapan dua periode 2001-2011, Jusuf Serang Karim, Walikota Tarakan periode 1999-2009 dan mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Isran Noor. Bupati Kutai Timur ini dikenal cakap dan berani. Ia juga memiliki jabatan politik yang cukup penting seperti Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, dan salah satu ketua di DPP Partai Demokrat.

Kaltim juga memiliki sejumlah akademisi yang cakap dan layak untuk mengisi menteri kehutanan atau lingkungan hidup misalnya. Ada Prof Dr Chandra Dewanaboer, Dekan Fahutan Unmul, Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, ahli ekonomi lingkungan yang kini menjadi Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul, dan Ir Niel Makinuddin MA, aktivis NGO. Kecakapan saja memang tidak cukup. Itu hanya satu dari sekian banyak referensi yang jadi pertimbangan presiden.

Tapi ini menunjukkan yang kesekian kali bahwa posisi daya tawar kita terhadap pusat sebenarnya lemah. Bandingkan dengan tetangga terdekat, Kalimantan Selatan yang merasa terakomodasi lewat Prof Dr Denny Indrayana dan Prof Dr Gusti Muhammad Hatta. Lihat pula betapa menonjol suara-suara para tokoh dari Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara. Padahal kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional jauh lebih besar. *****

TERNYATA, kontribusi besar yang diberikan daerah ini dalam mengisi pundi-pundi keuangan negara selama empat dasawarsa terakhir, tidak mampu menolong Kaltim untuk menggolkan salah satu jagonya. Dilirik pun tidak. Orang Jawa bilang: ora direken! Itu sebuah istilah yang menggambarkan sangat parahnya sebuah hubungan timbal balik. 

Keadaan itu pula yang terjadi saat Kaltim meminta kepada Menteri Kehutanan agar diizinkan menggunakan sebagian areal tahura Bukit Soeharto untuk jalur ruas tol Balikpapan-Samarinda. Sebenarnya sudah banyak argumen yang dilontarkan. Kalau tambang batu bara yang jelas-jelas memberi dampak negatip terhadap lingkungan hutan bisa diberikan izin, masak untuk pembangunan jalan yang jelas memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat malah tidak diberikan.

Toh Dirjen PHKA Kemenhut Darori bergeming. Ia tetap menolak yang ia sebut sudah pula diputuskan oleh menteri. Bagi Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul Bernaulus Saragih, penolakan Darori merupakan cerminan bahwa Gubernur Kaltim tidak terlalu dipandang oleh Pusat. 

"Mestinya ini membuat Kaltim tergerak untuk meninjau ulang sikapnya agar memperoleh posisi daya tawar yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, maju saja terus, itu kalau memang berani. Mestinya berani jika memang merasa didukung oleh rakyat. Urusan belakangan. Yang penting tidak membuat kawasan tahura itu rusak," kata Bernaulus.

Saya tahu ada sedikit sindiran dalam ucapan Bernaulus. Lho, bukankah modus itu yang acap diterapkan oleh pemda. Yakni bangun dulu meski belum terlalu dibutuhkan rakyat, lalu gelontorkan saja anggarannya. Kurang dana urusan nanti. Belum ada izin juga urusan belakang. Kalau proyek sudah terlanjur dikerjakan, badan jalan juga sudah rampung,tentu mubazir jika tidak diteruskan. 

Sehingga ketika nanti investor tidak juga ada yang tertarik, dana APBN pun tidak kunjung keluar, ujung- ujungnya ambil dari APBD. APBD Kaltim akan menjadi pembenar untuk merampungkan pekerjaan hingga proyek tol itu. Tidakkah itu menciderai skema bagi beban yang sudah dirancang di awal dimana proyek ditanggung bersama oleg APBD Kaltim Rp 2 triliun, APBN (loan) Rp 3 triliun, dan investor Rp 1,2 triliun? Ah, namanya juga perencanaan. Bisa meleset dan bisa diubah kapan pun sesuai situasi yang ada. Lagi pula apa sih yang tidak bisa diubah di negeri ini. 

"Masalahnya, saya tidak percaya gubernur memiliki keberanian itu. Kenapa? Karena gubernur menyadari bahwa proyek itu bukan muncul dari kebutuhan rakyat. Ini terindikasi dari banyaknya penolakan. Kalangan akademisi saja gencar menolak. Mereka mewanti-wanti kepada Pak Zulkifli Hasan saat dies natalis Unmul untuk tidak memberikan izin. Jadi, legitimasinya rendah dan Pusat sangat tahu itu bahwa ada penolakan dari masyarakat Kaltim sendiri," tandas Bernaulus dalam bincang singkat akhir pekan lalu. 

Legitimasi yang rendah pula yang membuat Kaltim hampir tidak pernah dilirik. Kalau para elite bersatu dan rakyat mendukung, hasilnya mungkin akan lain. Dengan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, gubernur tentu akan lebih mudah mendesak Pusat, menaikkan posisi daya tawarnya. Baik untuk keinginan menjadi menteri atau meminta anggaran lebih besar. Apalagi kalau cuma minta izin untuk membangun tol, itu hanya masalah kecil. Cukuplah itu diselesaikan secara politik oleh gubernur, misalnya dengan mangajak Ketua PAN Kaltim Darlis Pattalongi menemui pengurus DPP PAN dan Zulkifli Hasan untuk makan siang bareng. 

"Persoalan besarnya justru tereletak di rendahnya legitimasi rakyat atas proyek itu, dan ketidakmampuan gubernur untuk merangkul dan meyakinkan Pusat," kata Bernaulus. Ini juga dibenarkan oleh HR Daeng Naja, pengamat sosial dan hukum. 

Keberhasilan Pemprov Sulsel misalnya, mendapatkan dana APBN Rp 30 trililun pada 2012, di luar dana bagi hasil perimbangan keuangan, tidak lepas dari adanya legitimasi yang tinggi dari rakyat dan dukungan bulat semua tokoh masyarakat Sulsel, termasuk yang berkarir di Jakarta. Gubernur Yasin Limpo tinggal mematik apinya dengan mengatakan ke pusat: Kalau Anda gak kasih, maka saya tidak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan program Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.(***)

Oct 12, 2011

Cara Daeng Naja Kompori Dosen

Daeng Naja menyerahkan buku ke Kepala Perpustakaan Kaltim Syafruddin Pernyata
DIWARNAI tepuk tangan sekitar 40 peserta Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Buku se-Kaltim di aula Badan Perpustakaan Kaltim, Samarinda, Senin (30/5), setumpuk buku itu pun berpindah dari tangan HR Daeng Naja kepada Syafruddin Pernyata, Kepala Badan Perpustakaan Kaltim. Syafruddin sengaja membuat seremoni kecil ini di sela rapat koordinasi sebagai penghargaan kepada Daeng yang telah menyumbangkan 110 bukunya. Buku itu terdiri 11 judul. Semua hasil karyanya. 

"Semula saya ingin sumbangkan semua buku yang pernah saya tulis. Totalnya ada 14 judul buku. Tapi saya kehabisan stok untuk tiga judul lainnya," kata Daeng. Daeng kini adalah dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unmul. Ia juga seorang notaris dan pengusaha. Namun saat ditanya reporter TVRI Kaltim, Daeng lebih senang menyebut dirinya sebagai WTS. Bukan singkatan dari Wartawan Tanpa Suratkabar, melainkan Writer, Trainer, dan Speaker.

Semua ini berawal dari apa yang disebut Syafruddin sebagai ilmu kompor. "Pak Daeng ini rupanya terkompori oleh acara diskusi buku yang pernah digelar di tempat ini, Kamis lalu. Diskusi digelar bersama dengan Penerbit Pustaka Spirit, membahas tiga buku tentang Kaltim. Salah satu penulisnya adalah Bintoro, wartawan Tribun Kaltim, dengan buku Kaltim Milik Siapa."

Dua penulis lainnya adalah Syafruddin Pernyata dan Djahar Muzakar. Syafruddin menulis kumpulan cerpen berjudul Antologi Cerpenis Kaltim, sedang Djahar, dosen di sejumlah peruguruan tinggi di Bogor dan Jakarta, menulis Jejak Kebesaran Maharaja Mulawarman.

"Kepada saya dia ngaku termotivasi, lalu ia sumbangkan 110 buku karyanya ini. Yang luar biasa, ia bermaksud mengompori koleganya, terutama kalangan dosen, lewat sumbangan buku ini," jelas Syafruddin.

Niat untuk mengompori para dosen di Kaltim, khususnya di Unmul Samarinda, memang sudah lama ada dalam dirinya. Ia risau melihat kenyataan rendahnya minat para koleganya itu dalam membuat buku. Dosen Unmul yang menulis buku, menurutnya masih bisa dihitung jari. Padahal tidak kurang dari 700 dosen di universitas terbesar di Kaltim ini, dan sekitar 300 diantaranya bergelar doktor atau sedang dalam proses ke pendidikan doktor.

Tapi ketika itu ia mengaku belum menemukan cara yang efektif untuk mengompori mereka. Sampai suatu ketika, pekan lalu, ia membaca koran mengenai diskusi buku Kaltim yang digelar Pustaka Spirit dan Badan Perpustakaan Kaltim. "Saya lalu berpikir, kenapa saya sumbnagkan saja buku-buku ini ke Badan Perpustakaan. Sama sekali bukan bermaksud gagah-gagahan. Tapi lebih sekedar ingin merangsang teman- teman lain," kat Daeng.

Dengan ia sumbangkan 11 judul buku hasil karyanya itu, ia ingin menyampaikan pesan kepada para dosen lain bahwa kalian pun sebenarnya mampu juga melakukan hal itu. Bahkan bisa lebih dari dia. "Mestinya mereka bisa. Para dosen ini kan kelompok akademisi. Mereka kalangan terpelajar yang menguasai ilmu dibidangnya masing-masing."

PRAMOEDYA Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup mengatakan, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Daeng sependapat dengan Pram. Saya juga begitu. Hanya saja diperlukan setidaknya dua syarat bila ingin "bekerja untuk keabadian": harus tahu dan harus peka. Terkait para dosen, tidak mungkin kalau kita bilang mereka adalah kelompok orang yang tidak tahu. Tidak semua orang bisa menjadi dosen. Mereka adalah mahasiswa terpintar. Gelarnya pun bisa lebih dari satu. Master sampai Doktor, malah Profesor.

Lantas kenapa kok mereka masih seret dalam menulis. Lihatlah kolom-kolom opini di surat kabar lokal dan nasional. Jarang sekali kita melihat nama-nama mereka terpahat di sana. Diantara yang jarang itu ada sebuah nama yang cukup sering nongol di kolom opini Kompas. Dia adalah Ade Cahyat, alumni Fahutan Unmul yang kini melanjutkan S2 di The Australian National University, Australia. Meski bukan dosen Unmul, tapi dia adalah orang Kaltim.

Tulisan terakhir dia yang sempat muncul di Kompas dan saya baca adalah 2 Mei lalu saat kontroversi kunjungan anggota DPR RI ke Australia. Ia berpikiran beda dengan kebanyakan mahasiswa yang ada di Australia. Kunjungan antara lain terkait studi banding soal mengatasi kemiskinan itu menurutnya, salah alamat sehingga harusnya tidak perlu dilakukan.

Daeng melihat, hal mendasar yang membuat para dosen di Unmul dan universitas swasta lainnya di Kaltim tidak bisa menulis, adalah karena kurang peka. Faktor kepekaan menjadi sangat penting agar seseorang bisa memulai menulis. Banyak peristiwa atau isu-isu menarik yang hilir mudik di tengah kehidupan kita. Namun karena kurang peka, mereka tak menganggap itu sebagai sebuah isu menarik yang sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan artikel maupun buku.

"Kalau kita tanyakan kenapa mereka kurang peka? Ya mungkin karena lingkungan. Budaya menulis di universitas ini yang tidak tumbuh baik. Padahal ini bisa dimulai dengan membukukan tesis atau disertasi mereka," katanya. Bagaimana menumbuhkan budaya itu? Dimulai dari yang kecil-kecil. Misalnya, saat kita ngobrol dengan mahasiswa atau sesama dosen, ya bahaslah isu-isu aktual yang kita kuasai. Tumbuhkan debat dan membaca. Menulis hanya bisa dilakukan kalau rajin membaca.(bintoro)

Oct 10, 2011

DARI KALTIM TERANGI DUNIA


Sebuah tugboat menarik ponton berisi batu bara di perairan Mahakam
Hampir saban hari saya menyusuri tepian Mahakam. Dari Jl P Antasari, belok ke Jl Slamet Riyadi. Menyeberangi jembatan Mahakam lalu ke kiri menuju Jl Bung Tomo di Samarinda Seberang, tempat usaha kaki lima saya. Kadang saya memulai lebih jauh, dari depan kantor KP3. Memacu kendaraan perlahan, seraya menikmati eksotisnya kawasan ini. Pun karena kemacetan tidak memungkinkan saya melaju lebih dari 15 km/jam

ACHMAD BINTORO
TIDAK jarang saya menghabiskan waktu hingga 60 menit hanya untuk mencapai titik tujuan yangjaraknya tidak lebih dari empat kilometer ini. Samarinda agaknya ingin menyaingi Jakarta. Seorang teman bilang, "Jika boleh memilih, saya lebih suka menuju Tenggarong dibanding ke Seberang. Meski 20 km lebih jauh, tapi setidaknya saya bisa lebih dulu tiba." 

Sore itu saya menyaksikan gunungan pasir hitam beriring. Lima tongkang besar bermuatan penuh batu bara ditarik tugboat. Bergerak menyibak alur sungai menuju muara. Sebuah pemandangan yang kian lazim saya jumpai. "Pada hari tertentu tak kurang dari 20 tongkang," ucap Muchlis, penjual bensin dalam botol-jirigen yang mangkal di Jl RE Martadinata, saat saya tanya berapa tongkang batu bara per hari yang melintasi Samarinda. 

Entah sudah berapa juta ton batu bara yang dikeruk dan dieskpor dari daratan di sepanjang Mahakam selama ini. Belum lagi puluhan juta metrik ton per tahun yang digali dari daerah lainnya di Kaltim. Di muara sudah menunggu kapal-kapal besar yang akan membawa emas hitam itu ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa. 

"Suatu ironi, batu bara kita diekspor untuk menghidupkan industri-industri besar, pembangkit- pembangkit listrik dan menerangi dunia. Sedangkan Kaltim dibiarkan byar pet. Lampu-lampu jalan dan fasilitas publik dibiarkan gelap karena daya terbatas," kata Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim. Kahar melihat ada yang keliru dan salah urus sumberdaya alam ini. 

Minggu (18/9) kemarin saya membaca berita tentang investor Pakistan, JS Group yang akan membangun terminal batu bara di Desa Sugihan, Sebulu, Kabupaten Kukar. Terminal dibangun di atas lahan seluas 20 ribu hektare. JS Group membangun terminal sebesar itu untuk melayani ekspor dalam jumlah besar ke sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Kanada, Australia dan Uni Emirat Arab. "

Kami berharap agar hasil kerjasama ini dapat meningkatkan PAD, khususnya kesejahteraan rakyat," kata Sekkab Kukar Haryanto Bachroel. Saya mestinya turut gembira mendengar kabar itu. Paling tidak satu investor lagi sudah mau menanamkan modalnya di Kukar. Investor masuk berarti mendatangkan peluang kerja.

Tapi entah mengapa, saya merasa tidak happy. Saya kira bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa kalau pemda bisa mendatangkan investor yang cuma akan menggali sumberdaya alam kita, termasuk batu bara. Tanpa harus kita rayu, mereka pun akan dengan sendirinya mencari daerah-daerah kaya sumberdaya alam. Justru sebaliknya, saya menjadi ngeri membayangkan bahwa bahan mineral Kaltim akan makin digenjot produksinya lalu diekspor mentah-mentah ke luar negeri. 

Dulu, hingga satu dekade silam, bukan batu bara yang ditarik. Tugboat-tugboat itu menarik gelondongan kayu meranti dan campuran. Ribuan kayu itu mereka ikat satu sama lain dengan tali baja, menjadi hamparan yang memanjang layaknya sebuah rakit besar. Sama dengan batu bara, sebagian besar logs itu juga diekspor. 

Kran ekspor logs memang akhirnya ditutup. Tapi mungkin sudah terlambat. Hutan sudah keburu habis. Pembabatan tiada henti selama puluhan tahun telah membuat daya dukung hutan kita menjadi benar- benar kewalahan. Ia kini tak mampu lagi memasok industri kayu lapis, sawmill. Menyisakan bopeng di mana-mana. Era booming kayu tinggal cerita. 

Sesekali romantisme era kejayaan itu muncul di dalam obrolan di kedai-kedai kopi. Saya sering dengar mengenai banyaknya yang menjadikan lemari es sebagai lemari pakaian guna menggambarkan betapa gurih dan manisnya fulus kayu. Saat itu orang dengan mudah mereka memebeli barang-barang mewah dari kota, termasuk lemari es. Tapi karena listrik sangat terbatas, mereka pun tidak bisa memanfaatkan lemaris es itu sebagaimana mestinya. Agar tidak terbuang, lemari es mereka fungsikan sebagai lemari pakaian. 

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bukan tidak melihat apa yang saya saksikan itu. Dari jendela kamar kerjanya di lantai dua gubernuran, ia juga acapkali menyaksikan gunungan batu bara itu dibawa tongkang menyusuri Mahakam. Pada sisi lain ia mengetahui betapa sulitnya pembangkit-pembangkit di daerahnya mendapatkan jaminan pasokan batu bara. Seharusnya ada regulasi yang mengerem laju ekspor itu. Paling tidak mengamankan dulu kebutuhan dalam negeri.

"Saya sebenarnya sudah teriakkan masalah ini ke Pusat," jelasnya. Ia enggan berteriak lebih keras lagi. Dengan teriakan begini saja, yang menurutnya sudah sangat keras, ia merasa Pusat sudah "menyandera"- nya. Bagaimana kalau lebih keras lagi.
 Awang Faroek seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010. Ia dituduh menyalahgunakan penempatan dana hasil penjualan lima persen saham Pemkab Kutai Timur di PT Kaltim Prima Coal. Pada Juni 2008, Awang, yang saat itu menjabat Bupati Kutai Timur, dinilai tidak menyetor duit US$ 63 juta (Rp 576 miliar) itu ke kas daerah. 

Seharusnya, larangan ekspor segera diberlakukan agar pembangkit listrik bisa dibangun dan terjamin suplai bahan bakarnya. Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini PhD mengatakan, daerah kaya seperti Kaltim mestinya tidak cuma bernafsu mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi SDA. Tetapi harus mulai mengedepankan mendapat manfaat ekonomi dengan mengerem ekspor bahan mentah untuk diberdayakan membangun industri supporting, jasa dan manufactur. 

Kalau saja Kaltim mau, dari pengembangan batu bara sebenarnya bisa dihasilkan minyak. Sasol Ltd di Afrika Selatan misalnya, memproduksi 150.000 barel/hari minyak yang berasal dari pencairan batu bara. Jumlah produksi itu lalu digunakan untuk memasok sekitar 38 persen kebutuhan nasional bahan bakar minyak, dimana 30 persen di antaranya untuk memasok kebutuhan sektor transportasi. 

Bahan bakar minyak yang dihasilkan dapat digunakan langsung tanpa modifikasi pada mesin kendaraan bermotor. Tak cuma itu. Produksi sampingan dari pabrik pencairan batu bara menghasilkan beberapa gas turunan dari hidrokrabon seperti amonia, phenol dan LPG. Bahkan sejak tujuh tahun lalu, penerbangan di Tambo International Airport menggunakan campuran bahan bakar minyak batu bara sebanyak 50 persen. 

SAMARINDA sebenarnya tidak diset sebagai kota tambang. Sesuai visi dan misi yang ditetapkan, kota seluas 71.000 hektare ini diarahkan menjadi kota jasa dan industri. Lalu dengan pertimbangan apa walikota nekad memberikan bagian terbesar wilayahnya, hingga 72,16 persen kepada para pemegang kuasa pertambangan batu bara? 

Achmad Amins tidak menjawab jelas saat pertanyaan itu saya lemparkan kepadanya. Dengan alasan lupa, ia meminta saya menanyakan soal tersebut kepada Rusdi AR, kepala Dinas Pertambangan Samarinda saat itu. "Saya lupa," kata walikota periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini, Senin (19/9). Rusdi kini staf ahli walikota. 

Samarinda bisa menjadi contoh terdekat di Kaltim bagaimana paradigma kepala daerah dalam memandang kekayaan sumberdaya mineral di daerahnya. Begitu kewenangan di tangan, walikota dapat dengan sangat mudah memberikan izin. Puluhan KP tersebar di seluruh penjuru kota. Kemana pun mata memandang, hampir selalu tertumbuk pada aktivitas tambang 

"Kota ini benar-benar telah dikepung oleh tambang," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Kahar Al Bahri. Hasil penelusuran dia mencatat 76 kuasa pertambangan bercokol di sebagian besar luasan kota Samarinda. 

"Tinggal Balaikota saja yang belum tersentuh. Seandainya di bawah Balaikota itu juga ditemukan potensi batu bara, mungkin walikota akan tergerak juga untuk memberikannya kepada pengusaha dan digali," kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, kepala Pusat Penelitian SDA Unmul. 
Saat ini ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) dari kabupaten/kota. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk menerbitkan KP, termasuk penambangan kecil di bawah 100 hektare. Kutai Kartanegara tercatat paling banyak mengeluarkan KP (867), diikuti Kutai Barat (138) dan Samarinda (76) dengan luas penambangan mencapai 51.882 hektare. Ini menguatkan kesan obral dalam pemberian izin. 

Data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyebut, total produksi batu bara di Indonesia pada 2009 mencapai 193,98 juta metrik ton. Kaltim menjadi provinsi dengan produksi batu bara tertinggi sebanyak 113 juta metrik ton. Di bawahnya adalah Kalsel 70 juta ton, Bengkulu 22,7 juta ton, dan Sumsel 11,4 juta ton. 

Bangga sekaligus prihatin saya membaca data itu. Bangga karena daerah ini dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi apa dan berapa sih yang kita dapat dari hasil eksploitasi batu bara dan migas itu? Yang paling nyata adalah royalti 13,5 persen dari hasil penjualan batu bara. Pemkot Samarinda menerima hanya Rp 136 miliar. Angka itu hanya 6,47 persen dari APBD 2011 yang mencapai Rp 2,1 triliun. 

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut, menurut Bernaulus Saragih mencapai Rp. 92,82 milliar/tahun. Ini berasal dari kerugian warga akibat banjir yang frekwensinya terus meninggi dan kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari sumberdaya, serta dari biaya konsumsi dan penjernihan air minum, dan terganggunya produksi pertanian dan perikanan. 

Lihat pula ironi yang terjadi. Tidak perlu jauh ke pedalaman untuk menyaksikan bagaimana provinsi yang disebut-sebut sebagai lumbung energi nasional ini ternyata malah menghadapi masalah keterbatasan daya listrik. Lampu penerang jalan-jalan umum terpaksa banyak yang dipadamkan. Kawasan di sepanjang tepian yang mestinya eksotis pun kena imbasnya, bertahun-tahun hanya menjadi kawasan yang remang-remang. Padahal mestinya bahkan bisa lebih indah dari tepian sungai di kawasan Clark Quay Singapura. 

Di daerah-daerah pedalaman kondisinya lebih parah lagi. Sepanjang perjalanan Balikpapan ke Samarinda, gelap gulita di kiri kanan. Lampu listrik baru terlihat di kelompok rumah penduduk yang jaraknya berkilo-kilo meter satu sama lain. Begitu pula saat meneruskan perjalanan menuju Tenggarong dan Melak atau ke Bontang dan Sangatta. Tak cuma krisis energi, infrastrukturnya pun amat minim. 

Saya bertanya-tanya, di negeri yang masih kaya sumber energi dan sumberdaya alam lainnya seperti ini saja ternyata puluhan tahun kondisinya masih serba minim, lalu bagaimana nanti kalau semua sumberdaya tidak terbarukan itu benar-benar habis? Saya khawatir tidak akan ada lagi kekuatan untuk melakukan bergaining. Banyak ahli memprediksi, migas akan habis 15 tahun lagi. 

Inilah yang harus turut diperhitungkan. Menurut Bernaulus, manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi SDA oleh Negara dan kaltim dimasa sekarang ini hanya dihitung dan dibagi berdasar keuntungan dan biaya eksploitasi saat ini juga. Sama sekali tak dipertimbangkan di dalam penetapan dana perimbangan keuangan menegenai pembiayaan atas efek yang merugikan, maupun perbaikan serta pemulihan dimasa datang. 

"Menjadi pertanyaan, siapa yang harus memikul beban tersebut, masyarakat atau pemerintah?" tandas ahli ekonomi lingkungan lulusan Jerman dan Belanda ini. Ia melihat ada kecenderungan efek negatif dari eksploitasi SDA pada pascaoperasi memiliki resiko dan ketidakpastian yang tingg. Itu berarti berisiko pada pemborosan anggaran jangka panjang. Siapa yang akan membayar biaya masa depan tersebut? 

"Ketidakpastian masa depan akibat eksploitasi semestinya dipertimbangkan sebagai salah satu dasar perimbangan keuangan. Haruskah rumah-tangga-rumahtangga di kaltim menjadi pihak yang membayar kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara dan swasta?" 

Ekonom Econit Hendri Saparani PhD mengatakan, satu-satunya cara untuk menghapus kesenjangan antar- daerah seperti Kaltim adalah dengan membangun industri supporting dan manufaktur di Kaltim. Kenapa infrastruktur di Jawa-Bali jauh lebih baik? Karena pembangunan infrastruktur memang selalu follow the growth, yakni mengikuti industri manufaktur dan jasa. Ia juga selalu follow the debt dan grant. Ini penting untuk mendukung investasi industri dan jasa. 

"Jadi bukan dengan strategi infrastruktur sebagai pembuka jalan. Bukan itu. Tetapi bagaimana mencipta pertumbuhan ekonomi baru. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara membangun industri manufaktur dan jasa misalnya yang terkait dengan jenis bahan mineral yang dimiliki. Karena itu jangan justru mendorong ekspor bahan mentah," kata Hendri. 

Ini sekaligus untuk menyiapkan diri bagi Kaltim dalam menghadapi pasca-tambang. Ini pula yang dilakukan China, India dan Brazil. China misalnya melarang ekspor timah dan batu bara. Sebab dua bahan mineral itu akan ia persiapkan untuk mendukung pembangunan industri manufaktur. China lebih memilih impor batu bara dari negara lain, termasuk Indonesia 

Nah, mumpung kekayaan itu masih ada, beranikah kepala daerah di Kaltim menyatakan stop ekspor bahan mentah seperti batu bara. Kalau bisa lebih awal kenapa sih harus menunggu 2014? Sebaliknya berikan kemudahan kepada investor yang mau sekaligus membangun industri hilir. Perusda dan BUMN sebenarnya bisa diberdayakan untuk memelopori dalam pembangunan industri manufaktur dan jasa ini. Masalahnya, berani atau tidak, dan mau atau tidak.(*)