KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2011

SEKELEBAT CURIGA DI LANTAI TIGA


A BINTORO
ABRAHAM Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), tersenyum saat matanya tertumbuk pada gambar wajah seseorang di antara lembaran foto kopian kliping berita sebuah media lokal di Kaltim. Kliping berikut bahan presentasi mengenai rencana gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004 itu ia ambil dari tumpukan berkas yang tersaji di atas meja dekat pintu masuk ruang rapat lantai 3 gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (28/6).

Entah apa yang terpikir dalam diri Abraham. Mungkin ia sedang membalas senyuman yang tersungging di sosok berkacamata itu. Gambar itu memang tidak asing baginya. Juga bagi tim ahli dari Kaltim serta semua yang hadir dalam ruang tersebut. Siapa orang Kaltim yang tidak kenal Luther Kombong, pengusaha tajir yang dua periode ini mewakili rakyat Kaltim di DPD RI.

Nama Luther mendadak paling banyak disebut dalam sepekan terakhir oleh tim JR Kaltim. Rasan-rasan melebar hingga di meja rapat Komisi I DPRD Kaltim. Bahkan sepanjang perjalanan Samarinda-Jakarta, namanya tetap saja tersangkut dalam obrolan. Padahal sebelumnya, nama ini nyaris tidak pernah disebut- sebut baik dalam obrolan ringan maupun diskusi resmi.

Berawal dari surat yang diteken Luther Kombong kepada Gubernur Kaltim tanggal 24 Juni 2011. Surat dikirim melalui facximile. Berisi semacam pemberitahuan bahwa telah ada kesepakatan antar-anggota DPD dari enam daerah penghasil migas untuk mengajukan gugatan JR UU 33/2004. Mereka adalah Jatim, Riau, Kaltim, Kepri, Sumsel, dan Jateng. Luther sudah menetapkan pula nama-nama lawyer dari Muspani & Associates, dan tim ahli terdiri Dr Irman Putra Sidin, Prof Dr Saldi Isra, Dr Zainal Moctar Arifin, Dr Fadjrul Falakh, Dr Andrinof Chaniago, dan Dr Indra J Piliang.

Dalam suratnya, Luther tak satu pun kata menyinggung nama MRKTB yang mendapat mandat dari rakyat Kaltim untuk mengajukan gugatan judicial review. Kalau dibilang tidak tahu rasanya juga tidak mungkin karena sebenarnya banyak cara mudah untuk mencari informasi yang sudah banyak tersebar di media massa. "Terkesan kami sengaja ditinggalkan," kata Bernaulus Saragih.

Doktor lulusan Universiteit Leiden ini adalah salah satu anggota tim ahli yang direkrut MRKTB dengan keahlian ekonomi lingkungan. Sehari-hari ia menjadi dosen di Fahutan dan Kepala Puslit Unmul. Anggota tim ahli lainnya adalah Aji Sofyan Effendi (ekonomi) dan HR Daeng Naja (hukum). "Maklumlah, Luther ini kan sekarang sudah jadi orang Jakarta," sindir Dahri Yasin, Ketua Komisi I, dengan bercanda ketika memimpin rapat dengan Tim JR Kaltim, awal pekan ini.
*****

DIMULAI Abraham Ingan, satu per satu tim JR Kaltim itu memperkenalkan diri. Tapi pengenalan di ruang rapat lantai 3 gedung DPD RI Jakarta siang itu ternyata tidak mampu membuat suasana menjadi lebih cair. Kecurigaan yang sudah terbangun sejak sepekan lalu itu justru kian mengkristal ketika Luther Kombong, pemimpin rapat, meminta tim ahli JR Kaltim memberikan keterangan dan data yang dimiliki kepada lawyer Muspani & Asoosiated.

Tapi Aji Sofyan Effendi mengelak. Dosen pascasarjana Unmul ini yang menyusun konten analisis ekonomi seperti soal dana perimbangan, membedah struktur APBN, dan fakta-fakta ketidakadilan yang dialami Kaltim terkait pemberlakuan UU No 33/2004 khususnya pasal 14 ayat (E) dan (F).


"Kami menganggap ini hanya brainstroming, dan maap sebenarnya justru kamilah yang berharap paparan dari tim ahli yang ditunjuk DPD," tutur Aji. Bernaulus dan Daeng Naja setali tiga uang. Mereka enggan pula memberikan konten draft gugatan yang sudah disusun. Sebaliknya, mereka juga tidak mendapatkan tambahan informasi yang bernilai karena baik lawyer maupun tim ahli yang ditunjuk DPD memang belum menyiapkan apa pun. 


Irman Putra Sidin, satu-satunya tim ahli yang hadir, juga tidak memberi informasi baru. DPD RI sudah mendaftar sedikitnya 13 ahli untuk mendukung gugatannya. Selain enam orang yang sudah disebut di atas, ada Dr Hendri Saparini, Dr Syamsul Hadi, Prof Dr Firmanzah, Dr Anggito Abimanyu, Heru Setianto Msc, Dr Kurtubi, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Eko Prasojo, dan Dr Siti Nurbaya. 


Bernaulus iseng mengontak Prof Dr Saldi Isra apakah benar ia masuk tim JR yang ditunjuk DPD. Saldi Isra kaget. "Ah, gak. Saya tak tahu itu," kata Saldi. Bernaulus dan Saldi pernah satu kamar kos saat kuliah di Belanda.

Abraham segera memasukkan kembali dokumen setebal 20 cm ke dalam tasnya. Itu adalah dokumen draft gugatan judicial review yang dibuat tim ahli JR Kaltim. Semula ia bermaksud menyerahkan dokumen itu kepada Luther Kombong, seperti yang sudah ia berikan kepada Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Namun kecurigaannya belum pupus. Ada agenda tersembunyi apa sebenarnya? 

"Janganlah ada prasangka bahwa DPD akan ambil alih gugatan. Tidak ada. Saya minta maap kalau ada mispersepsi. Tapi ini mungkin karena belum kenal saja," jelas Luther mencoba menjawab keraguan tim JR Kaltim. "Yakinlah bahwa luther yang sekarang masih tetap Luther yang dulu. Saya tidak sedang cari nama di Kaltim. Untuk apa? Rasanya semua sudah kenal. Kalau ada yang tidak kenal, ah mungkin mereka tidak gaul." (a bintoro)

Menguji Makna Senasib Kaltim-Jatim

TIM JR KALTIM DAN ANGGOTA DPD RI DAPIL KALTIM
TIDAK ada aktivitas yang berbeda di blok West Madura, Jawa Timur dan blok Mahakam, Kaltim. Mesin penyedot masih bekerja nonstop mengalirkan minyak mentah dari sumur-sumur lepas pantai melalui pipa ke kapal penampung yang membuang sauhnya di tengah laut, tidak jauh dari rig di perairan Bangkalan. Jatim dan Kaltim memang sama-sama daerah penghasil migas.

ACHMAD BINTORO 

Di blok yang direbut Pertamina -- dari tangan juragan lama, Kodeco Co Ltd -- sejak 7 Mei 2011 itu, kini menyembur minyak mentah rata-rata 14.981 barel per hari. "Madura itu kaya. Dari blok itu minyak disedot. Tetapi kalau lihat masyarakat di sana, sangat miskin. Jadi sebenarnya samalah kita dengan (yang dialami) Kaltim," tutur Ahmad Wakil Kamal.

Kamal adalah advokat yang menghendaki Kaltim dan lima daerah lain penghasil migas bersatu mengajukan gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004. Sebagai orang asli Madura, ia mengetahui masih banyak penduduk di wilayah itu yang tidak mampu melepaskan diri dari belitan tali kemiskinan. Wasis Siswoyo, anggota DPD RI dapil Jatim, tidak membantah gambaran itu.

"Bahkan kalau ternyata masih ada daerah lain penghasil migas, sebaiknya kita ajak pula," kata Wasis. Ia mengaku tadinya tidak mengetahui ada rencana gugatan ini. Luther Kombong, anggota DPD dapil Kaltim, yang memberitahu sekaligus mengajaknya. Sumsel, Riau, Jateng, dan Kepri ikut pula.

Merasa senasib, sebagai daerah penghasil migas yang mendapat perlakuan tidak adil atas pembagian dana bagi hasil migas, para anggota DPD ini lantas meneken nota kesepahaman di Jakarta pada 21 Juni 2011. "Untuk mencari keadilan bagi daerah kami masing-masing," tegas mereka, kompak.

Tetapi ini yang justru menjadi pemicu tak bisa bersatunya keenam daerah tersebut. Kalau dibanding dengan Riau dan Kepri, bolehlah Kaltim disebut senasib sepenanggungan. Kondisi infrastruktur di tiga provinsi itu sama-sama minim dan terbelakang. Penduduk yang miskin pun relatip banyak. Bandingkan infrastruktur di Jatim dan Jateng. "Ibarat bumi dan langit," tutur Aji Sofyan Effendi, anggota tim ahli JR Kaltim.

Jika dipaksakan kedua provinsi itu masuk dalam satu tim penggugat, ia khawatir justru akan memperlemah gugatan, jadi bumerang. "Saat hakim MK meminta contoh bentuk ketidakadilan yang dialami enam daerah penghasil, lalu contoh itu diambil dari salah satu daerah di Jatim, maka habislah kita. Karena itu saya tidak mengerti dengan orang-orang yang masih menginginkan Jatim dan Jateng masuk dalam satu tim penggugat bersama Kaltim."

Viko Januardhy, inisiator JR Kaltim, juga menangkap perbedaan ini. Ia melihat pemberlakuan UU No 33/ 2004 itu terbukti tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur di Jatim dan Jateng. Mereka sudah lebih dulu maju. Menyeragamkan kondisi daerah bisa berakibat fatal.

"Kan yang dituntut Jatim dan Jateng bukan infrastruktur dan kemiskinan. Sementara bagi Kaltim, mengatasi infrastruktur dan kemiskinan masih jadi mimpi yang entah kapan terwujud. Sehingga diperlukan dana bagi hasil migas yang adil dan lebih besar untuk mengejar ketertinggalannya."

Bagi Muspani, lawyer yang ditunjuk Luther Kombong, judicial review UU No 33/2004 bukan pekerjaan enteng. Boleh jadi ini terberat di antara perkara judicial review yang pernah ada. Sebab menyangkut bagi membagi wewenang dan bagi membagi dana hasil migas yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan struktur APBN. Hasilnya bakal merombak peta perpolitikan hubungan pusat- daerah.

Sehingga langkah hukum saja tidak cukup. Diperlukan pula langkah politik. Termasuk media champaign. Apalagi MK sangat tergantung persepsi politik, atmosfer yang berkembang. Karena itu penyatuan gugatan enam daerah penghasil migas ini menurutnya akan lebih kuat, dan cara paling mudah adalah melalui para anggota DPD dari enam daerah itu.

Kamal menambahkan, janganlah berdebat soal siapa yang akan mengajukan permohonan. Soal nanti akan ada 10 pengacara atau lebih, bahkan banyak ahli yang bergabung dari DPD dan MRKTB, tidak masalah. Malah akan lebih baik. "Yang penting jangan eksistensi masing-masing ini justru saling melemahkan kita. Sebaliknya, harus saling memperkuat."

Kalkulasi politik memang menghasilkan power lebih besar. Jumlah penduduk Jatim saja mencapai 37 juta jiwa, dan Jateng 35 juta jiwa. Jika ditambahkan dengan Sumsel, Riau, Kepri dan Kaltim maka tidak kurang 90 juta jiwa. Dengan kekuatan sebesar itu, Presiden pun tentu akan lebih mempertimbangkan enam daerah ketimbang cuma Kaltim yang berpenduduk hanya 3,5 jiwa jiwa.

Tetapi, dalam konteks hukum menuntut dana bagi hasil migas yang lebih besar, dengan alasan ketidakadilan yang dialami, sulit untuk mempercayai dua provinsi itu mengalami ketidakadilan yang sama yang dirasakan Kaltim.

"JR itu sebenarnya sederhana saja. MK tidak melihat satu atau banyak pihak yang menggugat. Satu orang juga bisa, sepanjang memiliki legal standing dan terpenting mampu membuktikan pertentangan pasal-pasal yang diajukan," celetuk HR Daeng Naja, anggota tim ahli (hukum) JR Kaltim.

Meski sama-sama daerah penghasil, perbedaan dengan Jatim dan Jateng begitu kuatnya. Dari pada malah mematahkan argumen-argumen yang akan dibangun Kaltim, Tim JR Kaltim bersikap lebih baik maju tanpa keduanya. Itu juga berarti tanpa anggota DPD dari tiga daerah lain yang sejauh ini belum matang persiapannya.

MRKTB mengejar momentum. Berkejaran dengan waktu, dimana revisi UU 33/2004 kini tengah dilakukan. Jangan sampai gugatan belum didaftarkan atau sidang belum dimulai sementara revisi UU itu sudah disahkan. Targetnya pertengahan Juli gugatan didaftarkan di MK. Viko berharap pertentangan itu hendaknya tidak membuat belasan ahli dari Jakarta yang sudah dipersiapkan oleh Luther Kombong batal membantu MRKTB.(a bintoro)

SEPERTI MENEPUK AIR DIDULANG ...

Daeng Naja, Yusnalis Ngayoh, Irman Putra Sidin
TIGA tahun sudah lewat. Tapi trauma itu belum hilang. Tidak satu pun kepala daerah di Kaltim yang berani menjadikan dirinya sebagai martir untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) UU 33/2004. 

ACHMAD BINTORO

Terlepas debatable soal legal standing, Gubernur Awang Faroek memilih hanya menjadi pendukung, cara yang dia pikir aman bagi dirinya. Begitu pun para bupati dan walikota. Padahal sebenarnya merekalah pihak pertama yang akan menerima manfaat langsung jika gugatan itu berhasil dimenangkan.

"Kita memang punya bad experience. Waktu itu bupati-walikota dan gubernur sudah teken gugatan JR. Tapi pusat intervensi dengan mengatakan gugatan itu seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Mereka terpaksa menarik diri. Gugatan pun batal. Kami tidak mau ini terulang. Kalau yang maju kepala daerah, pasti pusat akan bilang awas lho Anda punya masalah ini, awas lho Anda punya masalah itu. Jelas tidak tidak akan berani. Karena itu kali ini yang maju adalah MRKTB," kata Daeng Naja, anggota tim ahli JR Kaltim bidang hukum.

Pengalaman buruk yang dimaksud Daeng terjadi lebih tiga tahun lalu. Abdul Rachim Asmaran, Kepala Dispenda Kaltim waktu itu, adalah saksi keluarnya pernyataan itu. Ia menyertai Gubernur Yurnalis Ngayoh menghadap Mendagri Mardiyanto di Jakarta. Ngayoh meninggalkan jabatan wagub lantas mengisi kursi baru sebagai gubernur tidak lama setelah Suwarna AF meringkuk di LP Cipinang Jakarta.

Tangan-tangan Asing di Seputar APBN

RUANG besar dan eksklusif di Hotel Ritz Cartlon Jakarta itu berhawa sejuk. Sebuah mesin pengatur udara sengaja disetel untuk terus menerus mengalirkan udara dingin agar para ahli bisa lebih nyaman membahas draft UU No 33/2004. Namun dada Aji Sofyan Effendi, ekonom Unmul, justru serasa mau meledak. Sorot matanya tidak berkedip memandang banner selamat datang dengan label USAID. Nasionalismenya kontan terusik.

ACHMAD BINTORO

Tiga orang asing yang duduk di meja lain, masing-masing dengan laptop, mengawasi jalannya diskusi. Ini bukan kali pertama dilihat Aji. Saat bersama sejumlah pakar lain membahas rancangan UU Kesehatan, lagi-lagi ia menemukan label yang sama. Naskah undang-undang asli pun dalam bahasa Inggris. Ini ironi. Bagaimana mungkin saat kita sedang membahas persoalan perut bangsa sendiri, justru yang menyetir adalah tangan-tangan asing.

Tak tahu harus marah kepada siapa, Aji lantas mengirimkan pesan pendek kepada koleganya, Revrisond Bawsir dari UGM dan HR Daeng Naja dari Unmul. Dia bertanya: "Pernahkah saat Inggris, Perancis atau Amerika membahas UU lalu kita (orang Indonesia) ada di dalamnya? Mimpi kali." Kalau UU Pemda, masalah dana bagi hasil SDA, dan kesehatan saja dengan mudah disusupi tangan asing, apalagi UU Migas, UU Pertambangan, dan UU PMA yang diketahui banyak bercokol kepentingan perusahaan-perusahaan multinacional corporation.

"Saya lalu tanya ke Pak Made Benyamin (pejabat Depdagri), siapa yang mengundang USAID. Pak Made bilang mereka yang membiayai semua ini." USAID (United States Agency for International Development) adalah lembaga pemerintah federal AS dibidang bantuan internasional yang selama ini membantu negara-negara berkembang.

Jul 8, 2011

Sulitnya Mengakses Lifting Migas

Setiap tahun, sejak otonomi daerah diberlakukan, daerah menerima dana perimbangan yang dalam istilah penganggaran pemerintah disebut dana transfer. Tetapi coba tanyakan kepada para kepala daerah atau bahkan kepada pejabat teknis sekali pun, berapa seharusnya mereka terima dana bagi hasil migas? Dipastikan tidak satu pun mampu menjawab.

ACHMAD BINTORO 

Tidak tahu. Itu pula jawaban yang keluar dari mulut Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara."Itulah yang terjadi selama ini. Tetapi bagaimana saya bisa mengetahui jumlah yang seharusnya kami terima kalau kami tidak pernah tahu berapa sebenarnya produksi migas di daerah kami sendiri," jelasnya sambil santap siang di sebuah executive lounge Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, pekan lalu, sesaat sebelum dia meneruskan penerbangan ke Solo.

Dana bagi hasil migas merupakan bagian dari dana transfer, selain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana transfer lainnya. Tahun ini, Pemkab Kukar mendapatkan dana bagi hasil migas Rp 3,2 triliun. Sedangkan DAU sudah jauh dikurangi dari Rp 297 miliar menjadi hanya Rp 1,365 miliar, menyusul diberlakukannya formula fiskal gap yang tertuang dalam pasal 32 UU 33/2004. Kukar bahkan mestinya tidak menerima lagi DAU sebab celah fiskalnya negatip.

Pasal itu menyebutkan: Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatip dan nilai negatip itu sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Namun karena ada variabel lain, yakni indeks jumlah penduduk, luasan wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB per kapita, maka Kukar masih diberikan DAU meski sangat kecil.

Dalam sebuah acara temu para bupati-walikota di Lombok awal pekan lalu, putri mantan Bupati Kukar Syaukani HR ini lalu coba menanyakan langsung kepada seorang Dirjen di Kemenkeu. "Saya tanya, pak berapa persen sih pusat telah mengirimkan dana hasil migas. Beliau jawab sudah 20,5 persen. Lho, kalau sebesar itu, mestinya kami menerima jauh lebih besar dong."

Menurut Rita, dana bagi hasil migas yang diterima itu hanya 1,9 persen. Bukan 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas. Padahal UU 33/2004 telah mengamanatkan pembagian dana minyak 15,5 persen (daerah penghasil) dan 84,5% (pusat). Bagian daerah dibagi lagi 6,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 3,2 persen provinsi, dan 6,2 persen lainnya untuk kabupaten-kota non penghasil. Untuk gas pembagian di daerah penghasil adalah 12,2 persen kabupaten/kota penghasil, 12,2 persen kabupaten/kota non penghasil, dan 6,1 persen jatah provinsi.

Lalu berapa seharusnya diterima? Tidak ada rujukan pasti. Rita menyebut Rp 40 triliun. Tetapi angka ini juga masih debatable. UU memang sudah menetapkan porsentase pembagian yang jelas untuk daerah penghasil migas, namun besarannya sangat tergantung pada harga internasional, lifting, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Mari Berandai-andai Jika Menang

Dunia tahu Kaltim kaya minyak, gas, batubara dan industri ekstraktif lainnya. Nilai ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam itu, berikut hasil ikutannya, mencapai Rp 315 triliun. Luther Kombong, pengusaha yang dua periode ini menjadi anggota DPD RI dapil Kaltim merasakan sendiri bagaimana legitnya Kaltim. 

ACHMAD BINTORO
Kekayaan itu dimatanya bertebar dimana-mana. Di atas tanah ada uang. Di bawah tanah ada berlipat uang. Di bawahnya lagi, bertumpuk uang. Di bawah laut apalagi, lebih tak terbilang jumlahnya.

Tapi kenapa Kaltim tetap miskin? Kenapa infrastruktur tetap minim? Kenapa sekedar untuk mewujudkan bandara saja, yang notabene adalah bandara di ibukota provinsi, 17 tahun belum juga kelar? Kenapa jalan Trans-Kaltim tidak kunjung mulus? Kenapa masih banyak daerah belum teraliri listrik padahal daerah ini selalu dipuji sebagai lumbung energi nasional? Kenapa masih ada warga yang minum dari air sumur yang tidak layak konsumsi?

Ah, mungkin tidak cukup selembar halaman koran untuk menceritakan semua paradoksal yang terjadi di bumi ini. Ini seperti yang disebut Terry Lynn Karl sebagai paradox of plenty. Guru besar ekonomi politik pada Stanford University ini mengupas panjang lebar dalam bukunya "The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States." Joseph E Stiglitz, peraih nobel bidang ekonomi atas kajiannya tentang analisis pasar yang memiliki informasi asimetris, menyebutnya sebagai resource curse.