KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 19, 2010

Bisnis Pemda untuk Siapa?

PEMPROV Kaltim tengah mengincar Blok Mahakam. Ini yang kesekian kali pemda menunjukkan keinginannya terjun dalam bisnis. Dengan harapan dapat meningkatkan pundi- pundi uang untuk kas daerah, pemda pernah membeli kapal ro-ro, tanam uang di lembaga investasi, mencoba menguasai saham divestasi perusahaan tambang batu bara, membeli pesawat hingga coba membangun maskapai sendiri. Tapi semuanya rontok.

ACHMAD BINTORO

DUA pesawat GA-8 Airvan parkir di hanggar Bandara Temindung Samarinda. Satu di antaranya, nomor 041, teronggok tanpa roda, tanpa sayap, dan tanpa ekor. Tiga mekanik sibuk memperbaiki bodi pesawat itu setelah tersayat akibat kecelakaan di lapangan terbang Long Nayu, Nunukan, Desember 2006 lalu.

Saat saya tengok keadaannya, Kamis (14/10), saya seperti sedang membezuk seorang pasien yang sudah terlalu lama terbaring di ranjang kamar rumah sakit. Lemah. Tak berdaya. Tidak ada gairah hidup.


Delapan tahun silam, Pemprov Kaltim begitu ngebet membeli pesawat terbang itu. Kalau beli mobil, itu biasa. Banyak daerah mampu membeli lusinan mobil baru. Termasuk kelas termewah, Toyota Land Cruiser yang acap dijadikan tunggangan para kepala daerah di Kaltim.
Tidak tanggung-tanggung. Pemprov memborong lima pesawat sekaligus, jenis GA-8 Airvan dari pabriknya Gippsland Aeronautics, Australia. Keren kan? Ya pastilah.

Setidaknya dunia luar tahu bahwa Kaltim memang benar-benar kaya. Saking kayanya barangkali, pesawat Airvan yang harga pasarannya cuma 350.000 Dolar AS (sekitar Rp 3 miliar dengan nilai kurs saat itu), Pemprov rela membelinya hingga Rp 5,3 miliar.
Kenapa harus beli pesawat? Dalih yang digunakan adalah mencari solusi atas kendala minimnya alat transportasi di kawasan perbatasan/pedalaman. Sekaligus menangkap peluang bisnis. Dalih terakhir ini yang mengemuka waktu itu.

Seiring bergulirnya otonomi daerah, daerah-daerah kaya sumberdaya alam seperti Kaltim memang kebanjiran banyak fulus.
Namun karena tidak enak terus disindir sebagai daerah yang hanya pandai "menghabiskan" uang bagi hasil, daerah lalu berlomba-lomba menggali PAD dengan mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Satu per satu perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah dilahirkan. Ada yang eksis dan memberikan kontribusi. Tapi lebih banyak yang harus disusui.

Pemprov Kaltim misalnya, memiliki Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Perusahaan inilah yang diserahi tugas oleh Gubernur Kaltim pada tahun 2003 untuk membeli lima GA-8 Airvan, melalui PT Airvan Dirgantara Indonesia (ADI). ADI adalah distributor pesawat itu untuk wilayah Asia Tenggara. Satu unit dibeli Rp 5,3 miliar. Total dana yang harus dikeluarkan Rp 27,5 miliar. Harga sebesar itu meliputi harga dan margin Rp 4,776 miliar, spareparts tambahan Rp 53,421 juta, ongkos mobilisasi Rp 174,150 juta, biaya pengurusan registrasi Rp 100 juta, program pelatihan pilot dan enginering Rp 60,6 juta, inspeksi ke pabrik Gippsland Australia Rp 83,240 juta, dan biaya perawatan untuk 200 jam selama enam bulan Rp 92 juta.

Harga ini sangat mahal. Michael Hall, Direktur Pelaksana Gippsland Aeronatutics, mengatakan, harga GA-8 Airvan hanya berkisar 350.000 Dolar AS. Jika asumsi 1 Dolar AS disetarakan kondisi faktual pada tahun itu (2003) yang berkisar Rp 8,500, maka harganya tidak lebih dari Rp 3 miliar. Maka potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 miliar per unit atau Rp 6 miliar untuk lima pesawat.

Itu pun masih ada indikasi penggelembungan harga pada masing-masing itemnya. Indonesian Coruuption Watch pernah menelusuri, biaya mobilisasi Airvan misalnya, ditetapkan Rp 174,15 juta untuk tiap pesawat dengan jarak tempuh Australia-Kaltim sekitar 6 ribu kilometer. Sebagai perbandingan, untuk mendatangkan pesawat jenis Caravan yg lebih besar dari Airvan, dengan jarak tempuh empat kali lebih jauh (AS-Singapura) hanya dibutuhkan Rp 212,5 juta.


Penunjukkan langsung kepada PT ADI juga bentuk pelanggaran terhadap Keppres 18/2000. Jika PL dilakukan, seharusnya pemda langsung memesan pesawat itu kepada Gippsland Aeoronautics mengingat hal itu mungkin saja bisa dilkukan. Gippsland tidak mensyaratkan pemebelian Airvan harus melalui pihak ketiga. PT Satmarindo misalnya, perusahaan pariwisata di Bali bisa membeli langsung Airvan dengan harga lebih murah ke Gippsland untuk kebutuhan layanan transportasi wisata di Bali.


Celakanya, semua pembiayaan training pilot dibayarkan oleh MBS. Padahal itu bagian dari harga pesawat yang dibeli pemda sesuai perjanjian jual beli yang diteken 18 Juli 2003. MBS juga harus mengeluarkan dana tambahan untuk spareparts tambahan senilai Rp 267.105.000 dan perawatan hingga 200 jam senilai Rp 460 juta.
Lebih celaka lagi, pesawat-pesawat itu tidak bisa bekerja optimal. Terbang enggan. Parkir segan.

Jadi, kalau begitu caranya untuk siapa sebenarnya bisnis pemda?
Dirut MBS Sabri Ramdhani, Kamis (14/10) mengatakan, GA Airvan dibeli memang bukan untuk tujuan komersial. Ini lebih untuk misi pembangunan, misi sosial. "Jadi jangan tanya soal laba dan kontribusi apa yang bisa diberikan pesawat-pesawat itu, bisa terbang saja itu sudah untung," ujar dia.(*)