KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Aug 19, 2008

Bah, ke Monas Yuk






BUKAN kali pertama itu aku mendengar ajakan itu dari si bungsu, Salsa. Dalam sepekan ini saja, sudah empat kali dia melontarkan ajakannya. Kadang dia membisikkannya di telingaku seraya menggelayut di punggungku. Saat seperti itu, dia akan berusaha merayu.Seperti yang dia lakukan Sabtu kemarin. Pagi itu dia kesiangan bangun. Bangun kesiangan itu biasa dia lakukan saat libur.

Dalam satu pekan, Salsa libur sekolah dua hari, Sabtu dan Minggu. Ini berbeda dengan kakaknya, Tifa. Sang kakak saat ini duduk di bangku kelas V SD Muhammadiyah I Samarinda. Sedangkan Salsa, di kelas II SDIT Cordova Samarinda. Aku sengaja mencari SD yang lebih dekat dengan rumah untuk si bungsu, agar kelak saat kelas III dia bisa berangkat sendiri ke sekolah dengan jalan kaki atau naik sepeda onthel.

Gedung SDIT Cordova yang baru (kelas III-VI) kebetulan terletak hanya sekitar beberapa ratus meter saja dari rumah di Kompleks PWI Jalan Kadrie Oening. Saat ini di belakang rumah juga tengah dibangun Sekolah Terpadu SMP-SMAN 1 Samarinda.

Aug 17, 2008

Ini Big Bang-nya Korupsi

TAK ada yang berubah pada diri Suwarna AF. Saat saya membezuknya di LP Cipinang, Jakarta 26 Juli lalu, cara dia bicara masih seperti dulu: keras, tegas dan apa adanya. Ketawanya pun lepas, acapkali membuat pembezuk narapidana lainnya menoleh ke kami. 


Tapi raut muka mantan Gubernur Kaltim itu seketika berubah saat saya menyinggung soal KPC dalam obrolan kami. Kedua alisnya terangkat. Volume suaranya merendah. "Ini konspirasi besar. Ini big bang korupsi, begitu Pak SBY bilang saat saya melaporkan soal divestasi KPC," katanya setengah berbisik kepada saya.

Berbicara soal divestasi saham KPC, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki kelahiran 1 Januari 1944 ini. Dialah pejabat pertama di Kaltim yang tak kenal lelah berjuang agar Pemprov dan Pemkab Kutim bisa mendapatkan hak membeli saham divestasi KPC. "Saya bisa di sini juga karena korban konspirasi mereka," tuturnya. Ia menghela nafas panjang.

Aug 15, 2008

Dari Bengalon Menuju Washington


LEWAT kacamata minusnya, Isran Noor memicik konsep surat tertanggal 11 Juli 2008 yang disodorkan stafnya. Perhatiannya seketika tercerabut dari setumpuk berkas lain yang berserak di meja kerjanya di Sangatta. Tapi tak perlu waktu lama. Sesaat kemudian, tanpa ragu, jari kanan Wakil Bupati Kutai Timur itu bergerak cepat meneken surat bernomor 180/130/HK/VII/2008 itu. Itulah surat yang kini membuat puyeng

ACHMAD BINTORO

Gara-gara surat itu, kegiatan eksploitasi tambang batubara KPC dan Perkasa Inaka Kerta (PIK) di areal IUPHHK Porodisa Trading & Industries di Bengalon akhirnya dihentikan. Polda Kaltim kini terus melakukan penyidikan, memanggil sejumlah pejabat KPC untuk menjadi saksi. Tidak terkecuali Presdir KPC Ari S Hudaya, yang sudah masuk dalam daftar pemanggilan.

Penghentian sementara tambang KPC oleh Pemkab Kutim makin menegaskan runcingnya perselisihan menahun Pemkab Kutim dengan KPC. Publik melihat ini menjadi lebih dari sekedar persoalan penghentian sebuah perusahaan tambang. Kalau saja yang dihentikan adalah perusahaan tambang lain, bukan KPC, pemberitaan dan reaksi banyak pihak barangkali tidak akan sebesar ini.

Sampai-sampai sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sudah punya nama seperti Jatam, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Walhi, Pokja 30, pegiat tambang serta lingkungan lainnya merasa perlu membahasnya dalam diskusi terbatas di Samarinda, Kamis (14/8) kemarin. Diskusi itu bertajuk Pemkab Kutim Versus KPC.

Di Kaltim, bukan tidak sedikit kasus tumpang tindih lahan semacam itu. Mereka menunjukkan beberapa kasus serupa di wilayah lain di Kaltim. Tapi teriakan para pemilik HPH yang lahannya diserobot oleh perusahaan tambang itu nyaris tidak terdengar. "Sebenarnya banyak HPH yang teriak-teriak karena lahannya dicaplok oleh tambang," tutur Ade Cahyat, Senior Adviser GTZ wilayah Kaltim.

Persoalan KPC menjadi menarik karena KPC adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia dengan kualitas prima. Tahun lalu, angka produksi batubara KPC mencapai 50 juta metrik ton. The Financial Times, sebuah harian pagi bersegmen bisnis internasional dari Inggris yang memiliki reputasi terpuji dan acap dijadikan acuan kalangan pebisnis, menuliskan bahwa kegiatan pengapalan batubara di Pelabuhan Tanjung Bara, Sangatta, ke sejumlah negara pembeli adalah yang terbesar di negeri ini

Namun yang lebih menarik adalah adanya sejarah perselisihan panjang terkait dengam keinginan Pemkab Kutim membeli saham divestasi KPC. Persoalan divestasi, seperti kita tahu telah dibawa Didi Dermawan, pengacara Pemkab Kutim, ke arbitrase internasional. Didi sebelumnya juga pengacara Pemprov Kaltim. Namun Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh, sehari sebelum lengser, 24 Juni lalu, mencabut kuasa hukum Didi dan memilih damai dengan KPC dengan dalih peluang Kaltim untuk menang tipis. Jadilah kini Pemkab Kutim sendirian berperang melawan KPC.

Sidang pertama di London berjalan lancar, begitu pula sidang fase kedua di Singapura, 27-28 Pebruari 2008 lalu. Saya yang saat itu turut mengikuti jalannya sidang, melihat persoalan jurisdiksi menjadi bahan yang paling alot diperdebatkan. Pihak KPC menyatakan Pemprov dan Pemkab Kutim tidak memiliki kapasitas untuk menggugat KPC. Sebab PKP2B diteken oleh KPC dengan pemerintah Pusat (negara). Simon Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi ESDM, memberi kesaksian yang menguatkan KPC.

Tetapi, Kaltim tidak tinggal diam. Didi katakan bahwa yang dimaksud negara, dalam konteks NKRI, di dalamnya termasuk pemda, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Teman saya, Fauzan Zidni, yang sedang studi di Lee Kuan Yew of Public Policy National University of Singapore membenarkan pendapat Didi.

"Saya diskusi dengan teman-teman. Saya pikir peluang (Kaltim) cukup kuat. Ini terlihat dari reaksi Tribunal di sidang," katanya. Reaksi yang dimaksud Fauzan adalah pertanyaan anggota Tribunal Albert Van den Berg maupun Michael Hwang

Todung Mulya Lubis, pengacara BP/Rio Tinto, saat itu mendesak Tribunal untuk menolak gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim yang diajukan Didi. Terlebih, kata Todung, gugatan Pemprov sebelumnya sudah pernah ditolak oleh PN Jakarta. Sehingga mestinya, gugatan ke ICSID pun harus ditolak karena tiadanya kewenangan dan hak. Permintaan senda disampaikan Michael P Lennon, Ketua Tim Pembela KPC.

Namun Albert Van dem Berg, anggota Tribunal yang dipilih KPC, justru balik mempertanyakan. "Dari tadi Anda selalu mengatakan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim tidak berhak maju di ICSID, sekarang tunjukkan pada kami apa ada aturan yang tegas melarang pemda untuk maju di ICSID," tanya Albert yang kemudian oleh Lennon dijawab, tidak ada.

Selain fakta yang terungkap di persidangan, hal lain yang menguntungkan Kaltim adalah, dalam Pasal 25 ICSID Constituent dinyatakan, bahwa "constituent subdivision" dari suatu negara, oleh ICSID dianggap sebagai bagian yang sama dari negara tersebut.

Kadang-kadang justru ICSID menggunakan istilah state atau government. Tapi kedua istilah itu dalam hukum pertanggungjawaban negara (law on state responsibility - masih berupa draft article tetapi sudah mengikat karena sudah menjadi kebiasaan hukum internasional), departemen atau pemda dianggap sebagai "negara".

Kini, hampir enam bulan usai sidang fase kedua, Tribunal ICSID belum memberikan keputusan soal jurisdiksi itu. Tribunal ICSID yang bermarkas di Washington DC, AS, barangkali merasa masih harus mendengar dan mencari tahu lebih banyak apakah Pemkab Kutim memang memiliki kewenangan untuk berperkara di lembaga arbitrase ini menggugat KPC.

Lalu apa kaitannya dengan penutupan tambang KPC? Pemkab agaknya ingin menunjukkan pada dunia, terutama Tribunal bahwa Pemkab Kutim memiliki kewenangan. Saat ini saya tanyakan ke Isran Noor, dia membenarkan. Penghentian tambang itu, katanya sekaligus menunjukkan harkat, martabat dan kedaulatan pemerintah dalam bingkai NKRI.

"Ya, kita memang ingin tunjukkan Pemkab Kutim juga memiliki kewenangan. Bahwa yang dimaksud pemerintah atau negara, di dalamnya itu termasuk Pemkab, dalam konteks NKRI. Sehingga siapa pun yang menghalangi tugas dan keputusan yang diambil sesuai kewenangan Pemkab Kutim, harus berhadapan dengan UU dan peraturan yang berlaku," tandas Isran.

Tapi KPC menganggap apa yang telah dilakukan selama ini, mulai dari proses divestasi saham hingga penambangan di Bengalon, sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan PKP2B. Vice President Legal Bumi Resources, Yanti Sinaga minta semua pihak mengacu pada PKP2B yang diteken oleh pusat dan KPC. Karena itu penghentian tambang, kata Yanti, mestinya merupakan kewenangan Departemen ESDM, bukan Pemkab Kutim.

Yang pasti, saat ini perhatian banyak pihak sedang tertuju kepada Bengalon. Isran ingin masalah ini menggelinding hingga ke Washington DC, markas besar ICSID. Karena itu ia juga tak pernah ragu untuk meneken surat penghentian tambang KPC dan PIK yang dinilainya melanggar UU No 41 Tahun 1999. Proses hukum pasca keluarnya surat penghentian itu pun hingga kini terus berjalan.(*)

Sumber Foto: KPC

Aug 12, 2008

Dua Jam Bupati Menanti Arie

KAMIS, 7 Agutus 2008. Di dalam Kafe Victoria di Senayan Plaza, Jakarta udara sejuk menjalar ke seluruh ruang dari tingkap-tingkap berkisi. Arie Saptari Hudaya, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal (KPC), mengambil tempat duduk di tengah. Tubuhnya yang tinggi tampak menonjol di antara sekitar lima lelaki paruh baya yang mengisi sebagian dari enam kursi dan dua kursi lain yang disusun berhadapan.