KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 13, 2007

Orang "Tidak Miskin" Kini Boleh Sakit


JADI warga Jembrana sekarang ini, kata orang, enak. Sekolah tidak perlu bayar. Mau berobat gratis. Ke dokter praktek pun tidak perlu bawa fulus. Warga juga tidak harus memiliki kartu miskin untuk mendapatkan semua layanan serba bebas biaya itu. Mau melahirkan dapat tunjangan. 
ACHMAD BINTORO

Keluarga meninggal dapat santunan. Dan kini, cukup dengan bayar premi sebesar Rp 60 ribu per tahun, warga bisa mendapat layanan lebih, berupa rawat inap gratis di rumah sakit.
 
Ke depan layanan ini akan ditingkatkan sampai Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) II. Pada tahapan ini, seluruh warga dimungkinkan untuk mendapatkan layanan gratis oleh dokter spesialis. Sehingga kalau ada pasien memerlukan penanganan medis lebih intensif, katakanlah harus menjalani operasi, pasien tidak perlu pusing memikirkan biayanya. Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang akan mengurusnya. Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin asuransi kesehatan layaknya PT (Persero) Askes di Samarinda.

Pendek kata, cukup dengan menunjukkan kartu JKJ, maka semua akan beres!


Melihat layanan yang serba gratis itu, seketika saya teringat teman saya, Witono (42). Pagi itu, enam bulan lalu, saya melihat wajahnya sangat kusut. Matanya merah. Semalaman ia tidak tidur, menjaga anaknya yang terbaring lemas di sebuah dipan di rumah sewaannya di Sempaja. Tiga jenis obat yang diberikan dokter Puskesmas kemarin siang, sudah habis diminum. Namun demam Masniah, anaknya semata wayang yang berusia enam tahun, belum juga turun. Muntah dan beraknya justru makin menjadi.


Puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit. Witono sependapat. Malah sebenarnya dari kemarin ia sudah ingin melarikannya ke rumah sakit terdekat. Tetapi karena tiada uang di kantong, ia mengurungkan niatnya. Uang terakhir sebesar Rp 21.500 hasil menarik ojek selama setengah hari kemarin, sudah ludes malam itu untuk membeli obat penurun panas di toko obat. Bahkan sekedar untuk membeli sebatang rokok, tiada lagi.


Witono memang tidak masuk dalam kelompok warga miskin. Ia tinggal di rumah bangsal sewaan bersama enam keluarga lain yang umumnya pedagang bakso dorong dan ciring. Ia memiliki sebuah sepeda motor bekas yang kreditnya belum lunas. Motor itu menjadi satu-satunya alat baginya untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga. Di ruang tamu yang sekaligus berfungsi ruang keluarga itu juga tersedia televisi tua ukuran 14 Inc yang ia beli saat masih bujangan.
Pendapatannya tidak tentu. Belum pasti setiap hari ia bisa membawa pulang uang dalam jumlah yang cukup untuk mengepulkan asap dapur. Sementara tiada barang berharga yang bisa dijual maupun digadai. Satu-satunya barang berharga hanyalah motor bebek Yamaha Jupiter tahun 2001. Tapi tidak mungkin baginya untuk menjual. Selain karena cicilan belum lunas, motor itu juga alat untuk mengojek. Tabungan? Ah, boro-boro menyisihkan uang di celengan. Bisa mengepulkan asap dapur tiap hari saja sudah untung.

Tapi dengan keadaan itu tidak membuat petugas survei BPS Kaltim menilai Witono layak masuk dalam daftar keluarga miskin. Sehingga ia pun tidak berhak atas Kartu Gakin. Dengan Kartu Gakin, orang miskin kini boleh sakit. Mereka tidak perlu terlalu cemas akan biaya karena pemerintah memberikan garansi biaya pengobatan dan rawat inap di rumah sakit. Tapi bagi orang "tidak miskin" seperti Witono, sakit akan jadi benar-benar suatu petaka.


"Menyedihkan memang, mas jadi orang miskin. Tapi lebih menyedihkan kalau sudah miskin, sakit pula," ungkap Witono kepada saya waktu itu.
***

SEANDAINYA sudah ada layanan gratis sejenis di Jembrana, barangkali ia tidak perlu sedemikian gelisah dan takut membawa anaknya ke rumah sakit hanya karena ketiadaan biaya. Jumlah keluarga "tidak miskin" seperti Witono di Samarinda diperkirakan cukup besar.


Katakanlah dari sekitar 600 ribu jiwa masyarakat Samarinda tercatat 23.456 KK (sekitar 100 ribu jiwa) yang miskin. Dan sebanyak 100 ribu jiwa masuk kelompok mapan, 100 ribu jiwa lainnya keluarga PNS, ABRI/Polisi, dan karyawan perusahaan yang sudah mendapat jaminan asunransi kesehatan, maka masih ada sekitar 300 ribu jiwa lainnya warga "tidak miskin" yang tidak mendapat jaminan apa pun apabila jatuh sakit.


Lantas siapa yang harus memberikan jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga-keluarga "tidak miskin" itu? PT Askes? Menurut Kabid Askes Sosial PT Askes Indonesia Regional VIII dr Abdul Haris MM, pihaknya belum bisa menerima jaminan secara perseorangan karena teradang oleh aturan legalitas.Sehingga, mohon maaf saja, seorang tukang ojek seperti Witono tidak akan dapat terakomodir dalam program Askes meski seandainya ia sanggup membayar preminya.


Ada memang program asuransi kesehatan yang ditawarkan swasta seperti dari sejumlah bank, tapi relatif besar premi yang harus dibayar sehingga kecil kemungkinan dapat terjangkau oleh mereka. Kalau begitu, apakah kita harus membiarkan warga "tidak miskin" yang jumlahnya justru paling besar itu menghadapi soal pelik?

Di Jembrana, masalah ini sudah bisa teratasi.
Cukup dengan membayar premi yang besarnya cuma Rp 60 ribu, warga, siapa pun dia, akan mendapatkan jaminan pengobatan hingga rawat inap di rumah sakit. Itu pun warga masih dibolehkan membayar separuh dulu, dan sisanya dicicil per bulan ke JKJ. Sehingga seorang tukang ojek seperti Witono -- kalau saja ia warga Jembrana -- tentu tidak akan takut untuk memasukkan anaknya ke rumah sakit.

"Ini upaya kami untuk menyejahterakan warga. Kami menyadari kesulitan yang dihadapi warga tak mampu. Dan program ini bukan hanya untuk orang tidak mampu, siapa pun yang merasa belum memiliki asuransi kesehatan silakan. Karena itu belakangan orang luar ingin sekali menjadi warga Kabupaten Jembrana," kata dr Putu Swasta dan dr Nyoman Susila dari Dinkes Jembrana.


Dengan premi sebesar itu, warga mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit di kelas II dan obat-obatan standar. Saat ini telah dibuat SK Bupati Jembrana dan tengah disosialisasikan warga. Menyusul lagi tak lama adalah program PPK II, penanganan oleh dokter spesialis. Berapa besar preminya, masih dibahas lebih mendalam.


Menanggapi program itu, dr Abdul Haris mengatakan, meski dirinya meragukan keberhasil program yang dilakukan Kabupaten Jembrana tapi program itu bermanfaat bagi rakyat. Apa mungkin seluruh rakyat akan mau membayar premi? Bagaimana kalau ternyata hanya sebagian kecil yang membayar premi, apa lantas JKJ akan menjamin resiko itu? Antara lain karena adanya kekhawatiran-kekhawatira seperti itulah, Askes (Persero) selama ini belum mau menyentuh warga yang bergelut di sektor informal seperti Witono.

Menurutnya, akan lebih baik kalau cara pengambilan premi dibebankan melalui pola pajak. Misalnya pada pemegang rekening listrik dan air bersih dibebani premi bulanan seperti mereka membayar retribusi sampah tiap bulan. Dengan cara ini, lembaga asuransi sudah memiliki kepastian berapa premi yang akan diperoleh dan hasilnya bisa menjamin untuk seluruh masyarakat -- tidak hanya pembayar rekening listrik atau air -- yang belum terkaver oleh jaminan asuransi kesehatan.


"Ini menurut kami lebih realistis dan menghindari resiko kerugian bagi lembaga asuransi. Sebab prinsip di dalam asuransi adalah bahwa biaya bagi yang sakit itu ditanggung oleh mereka yang sehat. Nah, kalau yang masuk asuransi itu sebagian besar ternyata merupakan kelompok berpotensi sakit, kan bisa rugi kami. Lain kalau premi itu diwajibkan kepada seluruh warga, tidak mungkin mereka sakit semua," kata Haris.()