KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Mar 26, 2007

Ringgit Diharap Gangguan Jiwa Didapat

HANYA dibalut celana kolor, badannya tampak dekil. Kulit menghitam dan kering, seperti lama tidak terbilas oleh air. Rambutnya yang kusut dia biarkan menutupi sebagian wajahnya. Lelaki itu menatap kosong ke laut yang membiru. Ia tak menghiraukan sejumlah kapal cepat yang lalu lalang di hadapannya, meraung-raung membelah ombak, tak jauh dari pelabuhan rakyat Pasar Lamijung Nunukan, Kalimantan Timur.


ACHMAD BINTORO

Begitulah kegiatan lelaki itu saban pagi bersamaan dimulainya kesibukan pasar tersebut. Pria paro baya itu selalu berdiri di samping tiang ulin, di ujung Pasar Lamijung. Penampilannya tak banyak berubah. Kolor yang dipakai itu-itu juga dari hari ke hari. Entah apa yang ditatapnya. Tidak sepatah kata pun terucap dari bibirnya yang kering.

"Tarjono namanya, saya sempat mengenalnya dulu, ketika sama-sama kerja di Sandakan,'' kata Edi Sukarman (30), lelaki asal Desa Sedayu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mencoba menjelaskan siapa pria tersebut.

Derita yang menimpa pria itu berawal Januari 2002. Waktu itu Tarjono bersama puluhan pekerja asal Indonesia terjaring razia yang dilancarkan aparat keamanan Malaysia. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada yang bilang ia bersama pekerja lainnya disiksa dan hartanya dirampas, lalu dipulangkan ke Nunukan,'' kata Edi melanjutkan ceritanya.

Tidak lama setelah dipulangkan itulah Tarjono terlihat mengalami gangguan mental. Awalnya, ia hanya suka menyendiri, namun belakangan keadaannya memburuk. Ia tak ubahnya orang sakit jiwa. Menurut Edi, Tarjono sebetulnya memiliki keluarga di Mojokerto.

Edi sendiri dipulangkan sebulan kemudian. Ia bernasib lebih baik, karena tidak sampai ketangkap aparat keamanan Malaysia. Malahan setibanya di Nunukan, ia berkenalan dengan Isnayah, gadis setempat yang kemudian dia nikahi sebulan lalu. Kini ia melanjutkan usaha toko kelontong warisan mertuanya di Pasar Lamijung.

Nasib buruk yang dialami Tarjono itu juga menimpa sejumlah pekerja asal Indonesia lainnya di Malaysia. Menurut Wakil Bupati Nunukan, Kasmir Foret, belum lama ini, sedikitnya 28 pekerja yang bernasib seperti Tarjono. Mereka masuk ke Malaysia secara ilegal dan kemudian dipulanglan ke Nunukan. Mereka kini berkeliaran di jalan-jalan kota Nunukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

Mereka mulai menjadi gila akibat perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan Malaysia. Para petugas itu menangkap dan menyiksa mereka. Selain itu, uang dan harta para pekerja tersebut mereka rampas. Padahal uang dan harta itu merupakan hasil kerja selama puluhan tahun. Ketika dipulangkan ke Nunukan, para pekerja itu dalam keadaan lemah fisik dan terpukul batin mereka.

Keadaan tersebut diperparah dengan ketiadaan uluran tangan orang lain. Mereka tidak mempunyai apa pun untuk menyambung hidup di Nunukan. Menurut Kasmir, para pekerja yang ditangkap itu disiksa dengan cara disetrum. Sejumlah pekerja mengungkapkan bahwa mereka ditangkap dan dijebloskan ke sel-sel. Di dalam sel-sel itulah mereka disiksa. Sejumlah pekerja yang baru dipulangkan awal bulan lalu, juga menunjukkan gejalan tekanan jiwa.

"Bahkan ada seorang TKI dengan uang 40.000 Ringgit dan harta benda hasil kerja selama 30 tahun di Sabah, dirampas oleh polisi setempat," kata Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret.

Dia ungkapkan, jumlah TKI yang gila di Nunukan bertambah dari bulan ke bulan. Bulan April lalu, Dinas Sosial setempat mendata hanya 15 orang yang gila. Sekarang jumlahnya meningkat menjadi 28 orang.

Perlakuan kejam aparat keamanan Malaysia dan pemulangan pekerja ke Nunukan yang belum berakhir memungkinkan jumlah pekerja yang gila terus bertambah. Karena itu, Kasmir berharap polisi Malaysia tidak bersikap semena-mena terhadap para pekerja ilegal yang akan dipulangkan. "Kalau akan dipulangkan silakan, tapi jangan sampai disiksa dan harta benda mereka dirampas," katanya memohon.

Saat ini pihaknya berupaya menampung para pekerja itu agar kondisi mereka tidak semakin parah. Sayangnya tempat penampungan milik Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan kantor-kantor pengerah jasa tenaga kerja setempat sangat terbatas daya tampungnya.

Apalagi proses pemulangan para pekerja terus berlangsung. Setiap hari sedikitnya 200 pekerja asal Indonesia dipulangkan dari Tawao ke Nunukan. Mereka diangkut kapal-kapal reguler.

Saat dipulangkan, para pekerja itu kebanyakan dalam keadaan habis-habisan. Mereka biasanya tidak mempunyai dokumen keimigrasian. Uang di kantong hanya pas-pasan. Jika tidak dibantu, mereka hampir dapat dipastikan bakal menjadi gelandangan.

Dengan beragam sebab, banyak yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kemudian mereka menjadi penganggur. Untuk menyambung hidup terkadang ada yang terpaksa melakukan kejahatan. Sementara yang perempuan terpaksa menjadi pelacur. Masalah inilah yang sekarang dihadapi pemerintah dan masyarakat kota Nunukan.

Ketika menelusuri kota itu, saya menemukan para pekerja tidur di emper-emper toko dan perkantoran. Mereka menganggur sambil menunggu kesempatan untuk kembali ke Tawao atau pulang ke kampung halaman. Pada saat yang sama, jumlah pendatang domestik ke kota pulau itu juga terus bertambah. Pendatang baru ini pun berharap bisa bekerja di Malaysia.

Meskipun termasuk kota kecil dan baru diresmikan sebagai kabupaten dua tahun lalu, Nunukan ternyata menarik minat banyak orang. Tiap bulan sedikitnya 25.000 pendatang baru membanjiri kota perbatasan di wilayah utara Kalimantan Timur tersebut. Pendatang baru itu kebanyakan dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Setiap Kapal Motor Awu dan Tidar tiba di Pelabuhan Nunukan, ribuan pendatang baru tumpah ruah di pulau kecil berpenduduk 10.650 jiwa tersebut. Dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki nasib, membuat mereka kehilangan rasa takut.

Termasuk risiko menjadi gila di rantau orang. Berapa banyak Tarjono lagi yang akan terpaku berdiri di pelabuhan rakyat Pasar Lamijung dengan tatapan kosong ke arah laut nan biru?[]

BOM TKI Masih akan Meledak

 
Kembalinya ratusan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia beberapa waktu lalu tidaklah lantas menuntaskan permasalahan TKI. Barak-barak penampungan TKI ilegal di Mambunut boleh saja kosong. Kantor Imigrasi Nunukan di Jalan Yos Sudarso juga boleh lengang. Tetapi, suatu saat, bom TKI masih akan meledak. Dan ledakannya bisa jadi akan lebih dahsyat ketimbang ledakan pertama beberapa bulan lalu karena sedikitnya 125.000 TKI ilegal ditengarai masih bertahan di wilayah Sabah.

Jumlah ini belum termasuk puluhan hingga ratusan ribu TKI yang ketika kembali ke Malaysia tanpa job order dari perusahaan di Malaysia. Mudahnya instansi terkait di Nunukan dalam memberikan dokumen paspor kepada para TKI tanpa adanya surat permintaan kerja dikhawatirkan akan memicu persoalan baru. Padahal dalam prosedur antardepartemen dalam penanganan TKI, pemberian paspor mensyaratkan adanya surat perjanjian kerja dari Malaysia.

Begitu paspor dipegang, dengan mudah para TKI dapat memasuki wilayah Malaysia hanya dengan menggunakan visa kunjungan. Persoalannya, ketika waktu kunjungan selama 30 hari habis masa berlakunya, maka status mereka akan kembali menjadi ilegal.

Suatu ketika mereka pun akan diusir lagi dari negeri jiran itu, setelah sabetan rotan mendera tubuh mereka. Sehingga persoalan yang sama kembali akan terulang.

Informasi yang diterima Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret dari Konsulat Jenderal RI di Tawao menyebutkan, selama ini para TKI ilegal itu bisa bertahan di Malaysia karena main kucing-kucingan dengan aparat pemerintah setempat. Mereka bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya di sekitar perkebunan di Tenum, Lahad Datu, Sandakan dan tempat-tempat properti lainnya di Sabah, sambil menunggu pembayaran upah mereka. Tapi entah sampai kapan mereka berhasil menghindari para petugas yang kini terus memburu mereka.

"Para majikan agaknya sengaja menunda-nunda pembayaran upah mereka sebab khawatir akan terjadi pemulangan secara serempak. Jika itu terjadi tentu akan banyak perusahaan perkebunan dan kilang minyak sawit di Malaysia terganggu produksinya," kata Kasmir Foret.

Ia mengatakan, ada seorang TKI yang berkisah tentang temannya yang ngotot minta upah. Pengusaha Sabah tersebut bukannya memberi gaji yang menjadi hak temannya itu, tetapi malah memanggil polisi dan memintanya agar ia dijebloskan ke penjara dan diusir dari Malaysia karena dinilai ilegal. Akhirnya banyak TKI terpaksa menurut kemauan majikannya.

Ditahan

Diakui atau tidak, kebergantungan operasi kilang-kilang minyak sawit itu terhadap tenaga asing, terutama TKI sangatlah besar. Karena itu banyak perusahaan yang terpaksa menahan sebagian pekerjanya dengan harapan mereka tidak kembali ke Indonesia secara bersamaan.
Upah mereka baru diberikan apabila sebagian TKI yang terdeportasi sudah datang kembali. Akibatnya, para TKI ilegal harus kucing-kucingan dengan petugas agar tidak tertangkap.
Ancaman hukuman yang tertuang dalam Undang-Undang Keimigrasian A 1154 Tahun 2002 dan diterapkan mulai 1 Agustus 2002 memang sangat menakutkan.

Begitu menakutkannya sehingga sebagian besar TKI di sana, tercatat sedikitnya 480.000 TKI ilegal, terpaksa harus angkat kaki dari negeri jiran itu. Mereka tinggalkan pekerjaan yang selama bertahun-tahun telah menghidupi diri dan keluarga mereka di kampung. Bahkan tidak sedikit yang harus merelakan semua uang dan harta benda yang mereka kumpul selama bertahun-tahun, demi terhindar dari jeratan UU tersebut.

UU baru yang diberlakukan Malaysia telah menjadi sumber ketakutan baru bagi para TKI ilegal yang selama ini telah dipermainkan oleh calo, majikan hingga oknum petugas wilayah setempat. Siapa orang yang tidak takut jika harus menerima cambukan rotan maksimal enam kali dan denda maksimum 10 juta RM, dan atau penjara maksimum lima tahun.

Tidak cuma bagi pendatang haram, UU itu juga menyatakan ancamannya kepada warga Malaysia yang terbukti memberikan perlindungan terhadap pendatang haram. Yakni dengan hukuman cambuk maksimal enam kali, ditambah denda maksimum 50 juta RM dan atau penjara maksimum lima tahun.

Pengusiran
Akibatnya gelombang pengusiran TKI pun terjadi. Kedatangan mereka bagai banjir bah yang tidak pernah diharapkan. Sebab keadaan itu telah membuat beban pemerintah jadi lebih berat di tengah krisis multi dimensi yang masih berlangsung di negeri ini. Pengalaman lalu misalnya, menunjukkan betapa kedodorannya pemerintah dalam menangani masalah ini. Hampir tidak ada satupun program terpadu untuk menolong TKI yang terusir itu.

Tim sembilan bentukan pemerintah misalnya, sejauh ini belum menunjukkan hasil kerjanya. Pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah Malaysia, yang akan memberi dampak penting bagi perlindungan dan hak-hak TKI, juga belum dilaksanakan. Padahal sedianya tim antardepartemen akan melakukannya sekitar bulan September lalu atau sebelum ratusan ribu TKI itu kembali ke Malaysia.

Para TKI akhirnya menyadari bahwa di Indonesia mereka tidak lagi punya tempat. Julukan yang sering dialamatkan kepada mereka sebagai "pahlawan devisa" ternyata hanya sekadar pemanis. Jangankan berharap akan mendapat pekerjaan dengan upah yang setidaknya setara dengan ketika mereka bekerja di Malaysia.

Sedang mendapat pekerjaan kasar dengan upah lebih rendah pun sulitnya bukan main. Banyak industri yang megap-megap hingga akhirnya gulung tikar. Bahkan kini disusul dengan akan hengkangnya sejumlah investor.

Tentu saja mereka tak mau membebani pemerintah yang selama ini sudah dipusingkan bagaimana menangani para pengangguran yang jumlahnya terus membengkak, mencapai 40 juta lebih. Sikap untuk tidak mau merepotkan pemerintah ini agaknya sudah tertanam sejak berpuluh tahun lalu, ketika mereka secara mandiri mulai mencari kerja di luar negeri.
Karena itu mereka akhirnya memilih kembali ke Malaysia. Tetapi itu pun ternyata juga tak mudah. Rumit dan tingginya biaya pengurusan dokumen paspor membuat mereka menjadi tidak sabar berlama-lama menunggu.

Hal itu akibat ulah para calo dan sikap perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang melihat TKI hanya sebagai komoditas. Mereka hanya memanfaatkan kesulitan yang dialami TKI itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 

Sikap demikian ternyata juga ditunjukkan oleh petugas terkait, sehingga TKI benar-benar berada dalam keadaan terjepit. Di negeri orang mereka tidak mendapatkan perlindungan layaknya sebagai tenaga kerja, di negeri sendiri pun nasib mereka ternyata tidak berbeda jauh, menjadi bulan-bulanan para calo dan oknum petugas.{}

Pilkada dan Pengorbanan Seorang Guru

"KASIHAN, tidak seharusnya dia mati dalam situasi dan kondisi seperti itu," ungkap seorang teman dengan wajah murung sesaat setelah membaca berita di Tribun edisi Jumat (17/12) pekan lalu tentang kematian Ainun (42). Ainun adalah guru SD 001 di Muara Wis, sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pinggiran Sungai Mahakam, sekitar 150 kilometer dari Samarinda.

ACHMAD BINTORO

Sedetik kemudian matanya berubah memerah. Ini tidak seperti biasanya. Saya tahu betul teman saya yang satu ini bukanlah tipe orang yang cengeng. Saya tak pernah melihatnya menjadi seduka itu hanya karena berita yang dibacanya, kendati pun itu berita mengenai korban kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Saya juga tak pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu selama enam tahun berkawan dengannya, kecuali sekali, saat ibunya menuju alam baqa. Raut mukanya persis sama seperti yang saya lihat ketika ia sedang berduka, empat tahun silam.

Saya kemudian bertanya, kenalkah dengan korban. Ia cuma menggelengkan kepalanya perlahan. Kenal dengan anaknya barangkali? Seperti diketahui, Ainun tewas bersama Suriansyah, anaknya yang masih kuliah di Unikarta Tenggarong. Lagi-lagi ia menggeleng. Lho, lantas?

"Bukan. Bukan itu. Bukan kematian yang merisaukan saya," jawabnya setelah terlebih dulu menghela nafas dalam-dalam dan melihat saya terus menanti jawaban. Mati adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti akan mati. Tetapi mati dalam kondisi dan situasi atau atas alasan apa, itulah yang kudu direnungkan.

Ibu guru yang telah belasan tahun mengabdikan diri mendidik anak-anak di sebuah sekolah sederhana yang cukup jauh dari kota itu ternyata tewas tertabrak truk dalam perjalanan dari rumahnya di Muara Wis menuju Tenggarong. Tragisnya, Suriansyah, anak kesayangannya yang diharapkannya kelak bisa menjadi penerus cita-cita keluarga, turut tewas dalam musibah itu.

Musibah semacam itu memang bisa menimpa siapa pun. Seorang suami yang tengah dalam perjalanan mencari nafkah bagi anak dan istrinya, bisa saja tewas kecelakaan. Seorang guru yang tengah mengajar di depan murid-muridnya, juga bisa saja meninggal mendadak. Kematian bisa datang kapan saja dan dalam keadaaan tidak terduga sekali pun.

Tetapi, sambung teman saya, haruskah seorang guru seperti Ainun berkorban (nyawanya dan nyawa seorang anaknya) sedemikian besar hanya untuk terlibat dalam aksi massa penolakan Awang Dhaarma Bhakti sebagai penjabat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) -- menggantikan Syaukani HR yang saat itu sudah habis masa jabatannya dan tidak boleh diperpanjang karena akan mengikuti pilkada lagi -- yang mekanisme penggantiannya sudah jelas dan berlaku jamak untuk seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali?

Jangan-jangan ia sendiri tidak sempat memperoleh informasi yang berimbang mengenai masalah yang akan diperjuangkannya dalam aksi massa itu. Dan jika benar seperti itu, oh, alangkah lebih tragisnya! Yang pasti, meski sama-sama berbentuk aksi massa, aksi guru di Tenggarong pekan lalu tidaklah dapat disamakan dengan aksi ribuan guru di Kampar, Riau, beberapa bulan lalu yang berhasil menjatuhkan Bupati Jefri Noer.

Di Kampar, aksi para guru terlecut secara emosional akibat peristiwa yang mereka anggap pelecehan terhadap seorang rekan mereka. Hal itu sangat menyinggung harga diri dan korps mereka sebagai guru. Sehingga bisa dimengerti kalau aksi solidaritas itu dengan mudah tersulut dan menjalar cepat di antara mereka. Barangkali malah tak pernah terbayangkan oleh siapa pun bahwa aksi tersebut ternyata mampu menjatuhkan seorang bupati.

Di Kota Raja tersebut, Ainun sedianya akan bergabung dengan rekan-rekan sesama guru dalam aksi unjukrasa untuk menolak Penjabat Bupati Kukar Awang Darma Bhakti yang telah mendapat SK Mendagri. Entahlah, apakah memang Ainun merasa tersinggung -- sebagaimana ketersinggungan yang dirasakan para guru di Kampar -- dengan sikap Gubernur Suwarna AF dan Mendagri M Ma'ruf sehingga ia merasa perlu meninggalkan murid-muridnya dan bertolak jauh ke Tenggarong untuk turut berdemo.


Sejauh ini belum sempat dikonfirmasi. Ainun sudah keburu tiada.Yang sudah terkonfirmasi barulah terhadap DPRD Kukar. Lembaga perwakilan rakyat ini mengaku telah dilecehkan karena tanpa ada konsultasi sebelumnya mengenai nama penjabat yang akan ditunjuk.

"Lho, jika masalahnya cuma sebatas konsultasi dengan dewan lantas apa kaitannya dengan para guru? Kenapa para guru harus repot-repot berunjukrasa segala. Kasihan itu anak didik yang terpaksa libur. Apa guru juga berada dalam pihak yang dirugikan, tidak kan?" tanya teman saya.

Saya terdiam. Saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, aksi serupa, sebelumnya juga sudah dilakukan oleh kelompok massa lain. Hari ini, aksi massa konon akan kembali digelar di Tenggarong. Kali ini direncanakan oleh kelompok ulama, tentu berikut para ummatnya. Targetnya: Mendagri mau meninjau ulang kebijakannya atas kasus tersebut.

Itu artinya Kukar meminta pengecualian. Tapi persoalannya, andaikan Mendagri mengabulkan tuntutan mereka, apa nanti tidak akan menimbulkan diskriminasi terhadap daerah lain. Sekedar diketahui, pada tahun 2005 akan ada kepala daerah (bupati, walikota maupun gubernur) yang akan dipilih secara langsung lewat proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mulai dilaksanakan Juni 2005.

Dan telah pula ditegaskan oleh Mendagri bahwa para kepala daerah tidak boleh ditunjuk sebagai penjabat atau karetaker apabila yang bersangkutan mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah dalam pilkada tersebut. Ini untuk menghindari konflik kepentingan dan agar roda pemerintahan bisa berjalan terus.
***

AKSI massa yang melibatkan guru memang terjadi tidak hanya di Tenggarong. Belakangan ini, para guru juga dilibatkan dalam aksi dukung mendukung bakal calon walikota tertentu di Samarinda. Meski sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk silaturahmi dan halal bihalal, toh niat ashttp://www2.blogger.com/img/gl.italic.gif insert italic tagsli itu kelihatan juga ketika kemudian dukungan dinyatakan secara verbal.

Dari sekian banyak bidang pekerjaan dan instansi di pegawai negeri sipil (PNS), guru ternyata satu- satunya yang diminati dan mudah dilibatkan dalam aksi-aksi tersebut. Kenapa? Mungkin jumlah guru yang cukup besar dan terbesar di lingkungan PNS. Apalagi guru juga memiliki kedekatan emosional dengan para muridnya, termasuk murid yang sudah memiliki hak pilih. Mungkin karena sifat guru yang terkenal santun dan loyal. Mungkin pula karena guru secara sadar memiliki harapan adanya perubahan kesejahteraan yang lebih baik jika calonnya terpilih.

Setidaknya karena kemungkinan-kemungkinan itulah, komunitas guru menjadi diperhitungkan oleh para kandidat kepala daerah. Bahkan presiden pun menunjukkan ketertarikannya. Tidak heran kalau hampir semua cawapres dalam masa kampanye dulu memberikan iming-iming peningkatan kesejahteraan pada mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono misalnya menjanjikan kenaikan gaji guru sampai Rp 2 juta. Gus Dur juga pernah menjanjikan kenaikan tunjangan fungsional 300 persen. Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Malik Fajar juga mengakui besarnya pengaruh guru ini. Selain karena perannya yang strategis, juga karena jumlahnya yang besar.

Tapi justru karena besarnya pengaruh itu, menurut Malik, siapa pun mestinya tidak boleh asal janji untuk menaikkan gaji guru tanpa terlebih dahulu melihat berapa kemampuan pemerintah. Apalagi jika sekedar menjadikannya sebagai komoditi politik, untuk kepentingan sesaat. Kasihan, guru sudah terlalu banyak berkorban.

Kadiknas Kaltim Syafruddin Pernyata juga menyesalkan adanya pelibatan para guru itu dalam forum yang tidak semestinya itu. Teman saya bilang, cukuplah sudah seorang Ainun yang berkorban. Jangan lagi ada Ainun-Ainun lainnya. Cukuplah sudah pengorbanan besar yang telah guru berikan selama ini dengan memberikan seluruh waktu dan hidup mereka untuk mendidik anak- anak kita. Jadi, jangan lagi ada pengorban lain yang tidak perlu.[]
.

Mar 21, 2007

Ketika SBY Janjikan Gaji Guru Naik

ACHMAD BINTORO

SECERCAH harapa membumbung di benak para guru ketika mendengar langsung janji capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menaikkan gaji mereka minimal Rp 2 juta/bulan. Janji tersebut diutarakan SBY kepada enam guru SMU -- semuanya perempuan -- Dari Desa Cileungsi, Bogor yang Rabu (22/9/2004) lalu sengaja datang ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor.

"Saya akan upayakan gaji guru secara perlahan-lahan bisa naik sampai Rp 2 juta per bulan," kata SBY setelah mendengar penuturan guru yang mengaku mendapat gaji hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan meski sudah belasan tahun mengabdi.

Senyum mengembang di bibir para guru. Tergambar oleh mereka akan datangnya hari depan yang lebih baik. Persoalan dapur dan beban hidup yang makin berat yang selama ini menghimpit guru akibat gaji rendah mungkin segera terpecahkan.

Keharuan pun menjadi tumpah ruah. Tak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa SBY bakal secepat itu menjawab keluhan mereka dengan menyebut angka nominal kenaikan gaji yang dijanjikan. Para ibu guru juga tak pernah menduga sosok gagah, tinggi besar yang akan memimpin republik ini bisa dengan sabar dan kebapakan maladeni mereka ngobrol santai sambil makan mi ayam di depan rumah pendopo joglo, kediamannya.

Bagaimana guru lain dan pihak-pihak terkait menanggapi janji tersebut? Tak jauh dari Cikeas, Suharna (40), guru di sebuah SD di Cisarua, Bogor, ternyata bersikap dingin-dingin saja."Ah, itu mah biasa ada janji kepada guru. Dulu-dulu juga begitu. Tapi mana realisasinya?" tandas Suharna kepada saya dalam perjalanan di sebuah angkot menuju sekolahnya.

SD tempat Suharna mengajar, meski terletak di pinggir jalan raya puncak yang padat dan acap dilewati para pembesar dari Jakarta, ternyata hanya berupa bangunan kecil sederhana terbuat dari kayu. Dulu, ketika Gus Dur berkuasa, kata Suharna melanjutkan, pernah menjanjikan kenaikan 300 persen tunjangan fungsional. Namun yang terlaksana hingga kini baru 150 persen. Megawati juga pernah menjanjikan hal serupa.

Makanya, banyak para guru terpaksa mengorbankan waktu istirahatnya dengan mengajar di sekolah lain atau memberikan les privat kepada anak didiknya. Itu semua dilakukan untuk membuat dapur agar tetap ngebul. Toh cara itu belum cukup untuk menutupi biaya hidup yang sepanjang enam tahun terakhir terus membumbung tinggi. Honor mengajar di sekolah swasta umumnya sangatlah kecil.

Di SMK Pemuda Samarinda misalnya, seorang guru yang menularkan ilmu kepada anak didiknya hanya dibayar Rp 3.500 per jam pelajaran. Sehingga kendati sudah mengajar secara full time pun, katakanlah sampai 20 jam seminggu, paling banter bisa mengantongi honor hanya Rp 310 ribu. Itu pun biasanya sudah ditambah uang transport 12 kali sebulan yang besarnya benar-benar ngepas buat angkot, Rp 2.500 per kali.

Jadi memang sangat sulit bagi guru bisa membawa pulang gaji hingga Rp 2 juta dari kegiatan mengajar. Seorang guru golongan IV A saja, yang sudah mengabdi selama 24 tahun, gaji plus tunjangan lain hanya Rp 1,5 juta. Bisa dibayangkan golongan yang lebih rendah.
***


GURU memang strategis dalam membentuk SDM. Guru juga termasuk komunitas terbesar di bagian pegawai negeri sipil. Karena itu hampir semua capres dalam kampanye lalu memberikan iming-iming menaikkan kesejahteraannya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Malik Fajar dalam dialog dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan (Forta) Pendidikan di Jakarta, pekan lalu, juga mengakui besarnya pengaruh guru ini. Selain karena perannya yang strategis, jumlahnya juga besar. Justru karena besarnya itu, menurut Malik, siapa pun mestinya tidak boleh asal janji untuk menaikkan gaji guru tanpa terlebih dahulu melihat berapa kemampuan pemerintah.

Malik menyatakan sependapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan kesejahteraan guru. Malah dirinya menganggap guru memegang kunci utama dalam upaya peningkatan mutu itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah apabila ada capres yang berani menjanjikan kenaikan gaji hingga Rp 2 juta sementara dia mengetahui kemampuan keuangan pemerintah sangat tidak memungkinkan.

"Saya sampai ketawa dalam hati. Lho kalau gaji dinaikkan sebesar itu, terus dari mana duitnya?" jelas Malik di Gedung A Depdiknas. Turut hadir dalam kesempatan itu Sekjen Depdiknas Dr Baedhowi, sejumlah pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Depdiknas, Sekretraris Dirjen Dikti Prof Dr Tomi Ilyas, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco Dr Arief Rachman, dan Karo Kerjasama Luar Negeri dan Humas Depdiknas Prof Dr Suwarsih Madya.

Menurut Malik, sudah sejak lama pemerintah menginginkan kenaikan gaji guru. Tapi tak bisa dilakukan drastis karena secara finansial belum memungkinkan. Sebagai gambaran, ketika pemerintah mencoba menambah Rp 50 ribu saja untuk tunjangan fungsional guru negeri, ternyata menyedot keuangan negara hingga Rp 1,9 triliun. Bagaimana kalau kemudian menaikkan gaji hingga Rp 2 juta, tentu sangatlah sulit dibayangkan bahwa hal itu bisa direalisasikan.

Sebagai orang yang telah bertahun-tahun memimpin departemen ini, Malik mengaku paham betul akan kemampuan anggaran pemerintah. Malik juga tahu betul bagaimana ruwet dan cerewetnya Kementerian Keuangan yang mengurusi masalah itu. Karena itu, "Seorang pemimpin harusnya hati-hati bicara," kata Mendiknas.
***

TERLEPAS dari kesulitan yang dialami pemerintah untuk merealisasikan janjinya seperti tergambar dalam pernyataan Mendiknas, harus diakui bahwa penghargaan kita terhadap guru sangatlah rendah, malah cenderung tidak masuk akal. Guru yang mendapat predikat membanggakan sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa" dan menjadi faktor terdepan dan penentu untuk memajukan pendidikan anak bangsa itu, ternyata digaji jauh lebih rendah ketimbang upah seorang tukang bangunan.

Seorang guru SD tamatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan golongan II B, pada awal masa kerja, mendapat gaji hanya Rp 782 ribu per bulan. Bandingkan dengan upah tukang bangunan di Kaltim yang mencapai Rp 50 ribu per hari. Bahkan seorang guru yang sudah mengabdi hingga 35 tahun pun, gaji pokoknya cuma Rp 1 juta, dengan kenaikan gaji berkala per dua tahun berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 24 ribu. Atau kalau dirata-ratakan, kenaikan itu hanya Rp 700 (tujuh ratus perak) per bulan. Sangat menyedihkan!

Yang lebih fenomenal dalam dunia pendidikan kita dewasa ini adalah ketika pemerintah mengangkat banyak sekali sarjana dari berbagai disiplin ilmu menjadi guru kontrak atau guru bantu, dengan upah hanya Rp 400 ribu per bulan. Entah model hitungan apa yang dipakai pemerintah hingga keluar putusan imbalan sekecil itu. Seorang buruh angkut di Pelabuhan Samarinda saja bisa mendapatkan dua hingga tiga kali lipat.

Hal yang kurang lebih sama dialami para dosen. Ingin tahu berapa gaji dosen? Yang baru diangkat dengan golongan III A menerima Rp 800 ribu. Sedang guru besar dengan golongan tertinggi, yakni IV E, hanya Rp 2,7 juta per bulan tanpa tambahan apa pun. Memang di beberapa perguruan tinggi negeri ada honor tambahan kelebihan jam mengajar, tapi jumlahnya sangat memalukan untuk disebut.

Jadi, amat keliru kalau ada yang beranggapan para dosen di perguruan tinggi negeri bergelimangan dengan uang. Sama sekali jauh dari gambaran tersebut. Kalau pun dosen terlihat mengendarai mobil, bisa dipastikan itu bukan dari gajinya. Namun lebih disebabkan oleh latar ekonomi yang bersangkutan yang memang sudah mampu, atau sebagian lainnya ngobyek dan bisnis di luar yang jauh dari bidang pengajaran. Dosen di Fahutan Unmul misalnya, bisa saja ngobyek dengan menjadi anggota tim ahli atau penasehat sebuah perusahaan HPH.

Dalam dialog yang berlanjut di kota hujan Bogor, para wartawan yang sehari-hari akrab dengan bidang liputan pendidikan, mengemukakan sejumlah potret buram wajah guru Indonesia. Seorang rekan dari sebuah harian ibukota mengisahkan bagaimana guru terpaksa mengobyek menjadi tukang parkir, tukang ojek, dan makelar tanah hingga nyaris tak ada waktu baginya menyiapkan bahan pengajaran untuk esok hari.

Di Kaltim tak kalah tragisnya. Seorang guru ada yang harus merangkap mengajar banyak jenjang kelas dalam sebuah bangunan sekolah yang nyaris ambruk. Dan itu terjadi di sebuah kabupaten yang konon paling kaya di Tanah Air. Yang ngobyek seperti terjadi di daerah lain, juga bukan hal baru.

Gaji guru yang kecil memang menjadi salah satu faktor pembenar rendahnya kualitas pendidikan kita. Tapi kalau dinaikkan, harus dinaikkan berapa? Dengan kenaikan Rp 100 ribu saja, bila dijumlahkan keseluruhan guru di Indonesia yang mencapai 24 juta guru -- negeri dan swasta -- tidak kurang dari Rp 30 triliun yang harus disediakan pemerintah dalam setahun. Sedangkan kita juga tahu bahwa kenaikan Rp 100 ribu tidaklah berarti apa-apa di tengah harga bahan pokok yang melambung tinggi.

Ingin dinaikkan Rp 2 juta? Lebih repot lagi! Bisa-bisa pemerintah akan mengalami kebangkrutan hanya karena harus menaikkan gaji guru. Sedang untuk memenuhi kewajiban -- sebab sudah diamandemen dalam UUD 45 -- pengalokasian dana pendidikan sebesar 20 persen saja belum bisa. Tahun 2004 ini misalnya, hanya 4,4 persen. Sisanya, jika tidak kondisi perekonomian stabil, akan dialirkan bertahap hingga tahun 2009.

"Sekolah sih bisa di mana saja, di bawah pohon pun bisa. Yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan hidup para guru," ujar Malik. Tapi Malik juga sangat menyadari bahwa pemerintah tidak akan sanggup menjawab persoalan tersebut segera.

Lantas kapan? Entahlah. Yang pasti tingkat kenaikan gaji guru yang berlaku selama ini tidak sebanding dengan tingkat kenaikan barang-barang kebutuhan pokok. Bahkan rasanya sudah tak sanggup lagi untuk mengejarnya begitu melihat tingkat kenaikan inflasi yang senantiasa melakukan lompatan jauh, melebihi lomopatan suku bunga bank. Kecuali jika pemerintahan baru nanti bisa membuat langkah revolusioner, membuat biaya hidup di Indonesia kembali menjadi murah seperti dulu, dan seperti harapan rakyat kecil sekarang ini.

"Juga yang penting bagaimana agar biaya sekolah anak bisa menjadi lebih murah, makanan murah dan tak susah cari pekerjaan. Jadi tak apa gaji atau honor tak naik. Yang penting kebutuhan pangan, sandang dan papan tetap terjangkau. Itu saja harapan saya," kata Maman Sutarya, sopir angkot, turut menimpali pembicaraan kami.

Pembicaraan terpaksa berakhir karena saya harus turun di Tajur, Bogor dengan menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang entah kapan baru bisa terjawab, dan harapan akan adanya perubahan yang entah kapan bisa terjadi.[]