KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 31, 2014

UN dan Ketidakadilan Sekolah Pinggiran

Memperkuat sekolah pinggiran. Inilah yang ingin diwujudkan Asli Nuryadin. Sudah lama ia memendam niat luhur itu. Saat itu -- sebagai pejabat esolon III di Disdik Provinsi Kaltim -- ia merasakan jangkauannya masih terbatas. "Saya pikir kinilah saatnya," kata Asli di kantornya.

Asli kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Baru jalan dua bulan, dan baru pada segelintir orang ia kemukakan niatnya, di antaranya kepada Walikota Syaharie Jaang yang merespon baik rencana tersebut. Beberapa anggota DPRD Samarinda, dalam beberapa kali komunikasi, bahkan menantangnya untuk membuat program-program terbaik guna memajukan pendidikan di ibukota provinsi ini.

Sekolah pinggiran adalah sekolah yang berada di daerah pinggiran (remote area). Kondisi sekolah- sekolah di kawasan itu seperti Teluk Bayur, Palaran, Loa Janan, dan lainnya umumnya masih kalah baik dibanding sekolah di perkotaan. Sekolah pinggiran juga acap berkonotasi kualitas yang belum ideal, yang umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya guru dan sarana-prasarana yang belum memadai.

Setiap penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah pinggiran ini bukan menjadi target utama para siswa. Orang tua umumnya lebih mengincar sekolah-sekolah favorit seperti SMP 1, SMP 2 atau SMA 1, 2 dan 3 bagi anaknya -- meski domisili mereka relatif jauh. Sekolah-sekolah favorit, termasuk yang berbentuk SMK dan MTs, menumpuk di perkotaan. Tak satu pun berada di daerah pinggiran, kecuali SMA 10 di Seberang yang sengaja di-setting Pemprov Kaltim sebagai unggulan di Kaltim.


Siswa yang cemas dan orang tua yang gelisah menjadi fenomena massal yang muncul berulang tiap tahun. Daya tampung ruang kelas pun seolah-olah tidak cukup. Sebenarnya daya tampung memang tidak cukup. Tahun ini ada sekitar 3.000 siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri. Dari jumlah itu, hanya 1.000 yang dianggap bisa disalurkan ke sekolah swasta SMP-SLTA swasta.

"Kalau dipaksakan bisa saja sih yang tersisa itu diserap semua oleh swasta. Tapi kasihan anak-anak. Banyak kondisi sekolah (swasta) yang kurang layak," tutur Asli.

Hadi Susilo, warga Sambutan, mengaku kegelisahannya saat mengurus anaknya yang akan masuk SMP. Ia menginginkan anaknya bisa masuk di sekolah terbaik. Ia tidak mengincar sekolah favorit. Masalahnya, sekolah dengan kondisi terbaik itu belum ada di wilayah pemukiman mereka. Sekolah macam itu hanya ada di perkotaan. Tentu yang mengincar sekolah-sekolah terbaik itu bukan hanya Hadi, ada ratusan lainnya. Dengan sendirinya sekolah tersebut menjadi favorit.

"Pemerintah sepertinya lebih mengutamakan warga perkotaan. Membangun sekolah terbaik di kota saja. Kalau saja ada sekolah sejenis mungkin saya tak perlu jauh-jauh mencari sekolah di kota," kata Hadi.
"Sekali lagi, saya dibuat gelisah karena masalah ini. Kegelisahan pertama saya, saat anak saya menghadapi UN. Usai UN kemudian berlanjut mencarikan sekolah. Saya ingin dia diterima di SMP 1 atau 2," tambahnya.

Padahal, jarak rumah dengan sekolah lebih dari 15 kilometer. Mau tak mau ia mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya ekstra untuk antarjemput anaknya. "Mau gimana lagi. Biarlah yang penting bisa mendapatkan sekolah yang terbaik."

Ada ratusan bahkan ribuan orang tua macam Hadi yang khawatir anaknya tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Hal yang lumrah orang tua ingin anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Terbaik dalam arti fasilitasnya, gurunya, dan lingkungan yang mendukung. Kondisi macam itu menurut mereka, baru ada di sekolah-sekolah favorit.

Parameter favorit dalam kacamata mereka selama ini masih bersifat fisik seperti adanya gedung sekolah yang bagus, ruang belajar dengan sirkulasi udara yang nyaman dan peralatan multi media yang memadai, gedung dan buku perpustakaan yang lengkap, fasilitas olahraga, halaman yang luas, kelengkapan laboratorium (bahasa dan IPA), dan kecukupan guru. Mereka kadang lupa, selain kelengkapan sarana prasarana, terdapat etos kerja guru dan kehandalan manajerial seorang kepala sekolah yang turut menentukan keberhasilan anak didik di masa depan.

Menurut Asli, fenomena semacam itu mestinya tak perlu terjadi jika saja sekolah-sekolah pinggiran memiliki kualitas yang relatif sama. Cukup satu-dua sekolah unggulan saja di setiap kawasan pinggiran, persoalan akan terurai. "Untuk apa anak dari Teluk Bayur jauh-jauh bersekolah di SMP 1 kalau di dekat rumah mereka sudah ada sekolah dengan kualitas yang tak kalah."

Saat ini pihaknya tengah membuat database dan pemetaan kondisi seluruh sekolah. Setiap sekolah dimintanya membuat rencana pengembangan. Kepala sekolah tidak bisa hanya duduk di belakang meja, berpangku tangan menunggu perubahan dari langit. Mereka harus bisa berkreasi bagaimana dengan kondisi keuangan pemerintah yang terbatas sekolahnya bisa menjadi magnet bagi para siswa lain di sekitarnya. Mereka harus mampu mengkomunikasikan secara baik persoalan itu dengan semua pihak, terutama orang tua siswa.

"Saya sadar betul kebijakan yang akan saya ambil ini tidak populis. Tetapi, kita memang tidak bisa berharap banyak hanya dari APBD. Dana pemerintah sangat terbatas. Satu-satunya jalan ya meningkatkan partisipasi publik," jelasnya.

Saya kali pertama bertemu Asli Nuryadin pada sebuah seminar yang digelar Kompas-Gramedia di  Samarinda, beberapa tahun silam. Saya menjadi moderator, dan ia salah satu narasumber seminar itu. Sebagai doktor lulusan dari sebuah universitas kesohor di Australia, Asli memiliki sejumlah gagasan tentang memajukan pendidikan, sebagian tampak out of the box. Salah satunya adalah bagaimana memperkuat sekolah pinggiran ini.

Menurut dia, masyarakat yang mampu sebenarnya akan rela saja dimintai partisipasinya untuk kemajuan pendidikan anaknya. Kuncinya transparansi. Berapa dana yang masuk dan keluar harus diumumkan rutin secara terinci. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Kepala sekolah harus pula bisa membuat rencana yang terukur berikut rencana anggaran biayanya. Berapa dan apa yang bisa dikaver dengan dana pemerintah, dan apa yang bisa dikaver oleh masyarakat.

Tidak cuma memperbaiki kondisi fisik sekolah, Asli juga berencana menggeser sejumlah guru yang selama ini menumpuk di sekolah-sekolah favorit di perkotaan. Kepala sekolah yang dinilai memiliki potensi dan prestasi besar juga bakal didorong untuk memimpin sekolah-sekolah pinggiran ini. Tentu  dengan reward yang memadai pula.

"Menjadikan sekolah yang berkualitas memang tidak cukup hanya dengan memperbaiki fisik. Guru dan kepala sekolah turut menentukan, bahkan berperan sentral. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor sekolah unggulan di daerah pinggiran ini," tuturnya.

Sejumlah orang tua murid menyambut baik dengan gagasan itu. Hadi, salah satunya. Juga Wey Wijaya yang tinggal di Loa Bakung, dan Merin Tandiano yang dua tahun ini harus menyekolahkan anaknya di kota, jauh dari tempat tinggalnya di Loa Janan. Mereka tidak keberatan dimintai partsisipasinya asal jelas untuk apa dan akuntabilitas pengelolaannya.  Tentu saja orang yang  tidak mampu, tetap harus dibebaskan dari biaya.
Meski tidak populis -- terutama karena banyak orang kini menganggap sekolah adalah gratis dan ditanggung pemerintah -- konsep ini patut diwujudkan mengingat dana pemerintah yang masih terbatas, agar pendidikan (berkulitas) yang merata bukan sekedar jargon.

Bagaimana mengukur kualitas suatu sekolah? Publik menilainya dengan melihat tingkat kelulusan siswa dan berapa besar nilai Ujian Nasional yang diperoleh. Makin tinggi nilai UN yang berhasil dicapai siswa, dan makin besar prosentase kelulusan siswa, makin positip penilaian publik terhadap suatu sekolah.  Siswa yang mendapat nilai UN tertinggi atau nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu, akan sendirinya mendongkrak pamor sekolah itu. Tak masalah kendati yang mendapat nilai sempurna cuma satu orang.

Hesti dan Rangga contohnya. Keduanya mendongkrak pamor sekolahnya di SMPN 2 Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena nilai 10 yang diraih pada mata pelajaran IPA UN 2014. Keduanya merupakan dua dari 109 siswa SMP di Kaltim yang berhasil mendapat nilai sempurna.

SMPN 2 Bengalon bukan sekolah favorit layaknya di perkotaan. Kalau pun difavoritkan warga semata karena itulah satu-satunya SMP negeri di daerah perkebunan sawit tersebut. SMP ini terletak di Desa Tepian Baru, berdiri di antara hamparan perkebunan kelapa sawit yang menghubungkan Kecamatan Bengalon dengan Kecamatan Muara Wahau. Jalan porosnya juga menghubungkan ke Kabupaten Berau. Untuk mencapai Desa Tepian Baru, perlu waktu sekitar delapan jam berkendaraan dari Samarinda.

Widya Rizka Augusty dari SMP 1 Bengalon juga meraih nilai 10 untuk Matematika. Saat ini Widya sudah diterima di SMA 10 Samarinda lewat jalur khusus alias tanpa tes. SMA 10 Samarinda adalah sekolah berasrama dengan kondisi dan fasilitas sangat lengkap. Para siswa hanya perlu belajar dan belajar. Mereka tidak perlu memikirkan biaya sekolah, pakaian dan lainnya. Bahkan, makan sehari- hari pun ditanggung pemerintah.

"Kami bangga mempunyai siswa seperti Widya karena mampu mengangkat citra sekolah," kata Sri Rejeki, Kepala SMP 1 Bengalon.

Contoh-contoh prestasi semacam itu yang membuat Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim  sampai pada kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di Kaltim sudah merata. Hampir tidak ada lagi perbedaan antara sekolah kota dan sekolah di pedalaman. Nilai 10 yang diraih siswa di pedalaman, sama standarnya dengan nilai 10 yang diraih siswa lain dari Samarinda, bahkan sekolah terbaik di Jakarta sekali pun.

Kesimpulan itu juga didasarkan sejumlah prestasi dalam berbagai kompetisi yang diraih beberapa siswa dari kabupaten lain di Kaltim. Jika dulu yang mendominasi juara hanya siswa dari Samarinda dan Balikpapan. Dalam beberapa tahun terakhir sudah meneyebar ke kabupaten lain, bahkan sekolah di pelosok.

Ia menyebut SMAN 1 Long Kali Kabupaten Paser yang berhasil meraih juara pertama  lomba cerdas cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2014 untuk jenjang SLTA tingkat Provinsi Kaltim dan Kaltara yang dilaksanakan 27-30 Maret 2014. Juara kedua diraih SMA Vidatra Bontang, dan SMAN 1 Tanjung Selor meraih juara ketiga.

Lima tahun sebelumnya, Dinda Zhafira, siswi SMP Vidya Dahana Patra Bontang bahkan menoreh prestasi di tingkat Asia Pasifik. Ia meraih medali emas pertama bagi Indonesia dalam ajang Asian Pacific Astronomy Olympiad (APAO) sekaligus merebut prestasi tertinggi, yaitu "The Best Result" untuk kategori Junior. Selain Dinda, Riana Pangestu dari SMA Negeri 4 Berau,  juga meraih medali emas untuk kategori Senior dalam kompetisi yang digelar di Damyang, Korea Selatan itu.

"Capaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan di Kaltim dan Kaltara sudah merata. Juara lomba ini ternyata tidak lagi didominasi Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Sekali lagi, ini bukti bahwa (kualitas) pendidikan di Kaltim sudah merata. Ini adalah hasil nyata yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh daerah dalam lima tahun terakhir," klaim Musyahrim.

Ujian Nasional juga bisa menjadi alat untuk pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bersikukuh mempertahankan UN, antara lain dengan dalih agar dapat  melihat sebaran kualitas pendidikan di setiap daerah, bahkan sekolah.

Kepala Disdik Kaltim Musyahrim mengatakan, fungsi UN tak hanya fokus pada capaian nilai siswa (tingkat kelulusan), tapi juga indeks kompetensi tiap mata pelajaran, baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Dengan mengetahui indeks kompetensi, bakal diperoleh peta yang sesungguhnya sehingga upaya untuk memanfaatkan hasil UN bagi kepentingan intervensi kebijakan berkait dengan kebutuhan pelatihan guru misalnya, dapat lebih tepat sasaran.

Sebutlah hasil UN di SMA 100 di Samarinda menunjukkan pelajaran Matematika jeblok. Lewat indeks kompetensi itu akan diketahui materi apa yang nilainya jelek. Misalnya, siswa tidak mampu menjawab materi terkait limit, turunan dan integral -- satu dari enam bidang kompetensi pelajaran matematika IPA. Hasil evaluasi ini oleh Kemendikbud akan disampaikan kepada Disdik Provinsi, Disdik Kota/Kabupaten, dan sekolah bersangkutan untuk mengambil kebijakan yang tepat agar hal itu tidak terulang lagi di tahun depan.

"Kebijakannya bisa bermacam-macam, tergantung dari apa problemnya. Jika problemnya ada pada guru, maka guru akan diberikan pelatihan. Jika problemnya ada pada keterbatasan alat/laboratorium akan dibangunkan lab. Jadi, UN sebenarnya alat ukur yang standar yang bagus. Pelaksanaan UN itu dapat menganalisis sampai ke tingkat satuan pendidikan," jelas Musyahrim.

Persoalannya adalah implementasi tindak lanjut yang dirasakan kurang. Dengan 10 kali UN selama 10 tahun terakhir, dan intervensi kebijakan yang dimaksud, mestinya sudah banyak sekolah yang  terlengkapi sarana prasarana dan metode pengajaran gurunya. Mestinya pula nilai UN akan terus meningkat dengan terpenuhinya sarana prasarana yang diperlukan sekolah. Kenyataannya, banyak sekolah di daerah pinggiran (kota) yang sarana prasarananya masih terbatas. Jangan lagi bicara yang di pedalaman kabupaten dan perbatasan.

"Sejauh yang saya tahu memang belum ada. Mungkin masih terbatas di sekolah-sekolah favorit," kata Asli Nuryadin.

Kondisi ini tentu saja menjadi tidak adil bagi sekolah-sekolah itu. Bagaimana bisa disebut adil jika mereka harus menghadapi soal yang sama dengan sekolah favorit di perkotaan, bahkan di Jakarta. Terlebih jika mereka dipaksa untuk menjawab beberapa soal dari Programme for International Student Assesment (PISA) yang pada UN tahun 2013/2014 kemarin sengaja diselipkan, dan keruan saja menimbulkan kebingungan massal.

"Sudah tahu kondisi infrastruktur pendidikan di sebagian besar sekolah di Kaltim masih tertinggal jauh dari kota-kota besar di Jawa, kok masih memaksakan melaksanakan UN yang soalnya dibuat sesuai standar Jakarta yang infrastrukturnya sudah sangat lengkap. Apa itu adil?" kata Aji Sofyan Effendi, ekonom Unmul Samarinda, mempertanyakan.

Para siswa Kaltim dan seluruh siswa di daerah lain yang kondisi infrastruktur pendidikannya masih bukan saja diperlakukan tidak adil, melainkan sekaligus dirugikan. Mereka dikorbankan oleh sistem uji yang tidak adil. Akibatnya, bukan cuma murid yang stres. Menurut Aji, para orang tua murid juga turut panik. "UN mengakibatkan stres massal secara nasional."

Laporan Kemendikbud atas hasil UN SMA/MA 2014 di Kaltim menyebutkan, 71 persen siswa IPA/ IPS tidak lulus standar. Tingkat kelulusan sekolah mereka memang tinggi, mencapai 99,63 persen atau naik sedikit ketimbang tahun 2013 yang hanya 99,34 persen. Tetapi, prosentase kelulusan itu belum menggambarkan angka ril hasil UN siswa.

Kalau saja sistem penentuan kelulusan masih menggunakan cara lama seperti lima tahun lalu, yang mengandalkan semata standar nilai UN, sejatinya banyak yang tidak lulus. Menurut Kemendikbud, tercatat 6.154 dari 8.602 siswa jurusan IPA (71,542 persen) yang sejatinya tidak lulus alias tidak mencapai standar nilai yang ditetapkan secara internal Kemendikbud. Siswa dinyatakan lulus bila mampu mengantongi nilai minial 6,00.

Kenyataannya, sebagian besar siswa di Kaltim (41,16 persen) nilainya di rentang 4,00-5,49.
Gambaran yang sama juga terlihat di jurusan IPS. Tercatat 10.212 siswa dari 232 sekolah yang ikut UN. Hasilnya: 7.323 siswa (71,710 persen) dinyatakan tidak lulus oleh Kemendikbud. Sedang pada jurusan Bahasa, dari 283 siswa yang tersebar di 10 sekolah di Kaltim, tercatat 124 siswa (43,816 persen) yang tidak lulus. Ketidaklulusan rerata 62,536 persen.

Meski demikian, Musyahrim tetap mengklaim bahwa kualitas pendidikan di Kaltim dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Bukan saja karena prosentase kelulusannya yang terus meningkat, pemerataannya pun sudah mulai menyebar. Juara olimpiade sains yang sebelumnya hanya diraih siswa-siswa dari Samarinda dan Balikpapapn, kini ada dari Kutai Barat dan Berau.

Besarnya prosentase ketidaklulusan nilai UN ini memang tidak linier dengan prosentase kelulusan  siswa di sekolah. Sebab kelulusan siswa tahun ini masih ditentukan oleh nilai akhir (NA). NA adalah gabungan nilai sekolah dan nilai UN, 40:60 persen. Siswa dinyatakan lulus UN jika nilai rata-rata NA paling rendah 5,5 dan nilai tiap mata pelajaran paling rendah 4,0.

Dengan acuan itu, banyak siswa yang dinyatakan lulus. Di Kaltim hanya 145 orang yang tak lulus. Tahun sebelumnya tercatat 223 siswa. Secara nasional, yang tidak lulus hanya 0,48 persen (7.811 siswa). Dari 1.632.757 siswa SMA/MA, tercatat 99,52 persen dinyatakan lulus.

"Dengan kriteria itu, mestinya menjadi lebih mudah bagi siswa. Cukuplah dia menguasai 40 persen saja soal yang diujikan saya yakin lulus. Tapi agaknya tingkat kehadirannya di kelas sangat kurang. Makanya, kebanyakan (yang tidak lulus) dari sekolah-sekolah swasta di pinggiran, seperti Samboja," kata Musyahrim.

Namun ia tidak menampik adanya guru-guru yang kurang profesional. Cara mengajar mereka dari tahun ke tahun masih itu-itu juga, tidak peduli siswanya mengerti atau tidak terhadap apa yang dia ajarkan. Sebaliknya, ada pula guru yang all out. Mereka abdikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk anak-anak didiknya. Mereka bertanggung jawab terhadap profesinya, menjiwai perannya, sehingga mampu menjadi guru yang inspiratif.

Anton Rahmadi, MSc, PhD, dosen Faperta Unmul mengisahkan apa yang dilihatkan di Buol-buol, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur saat dia bersama sejumlah koleganya memantau pelaksanaan UN di daerah yang cukup terpencil itu. Di sana tidak ada lembaga kursus (lembaga bimbingan belajar) layaknya di perkotaan. Sebuah SMA di desa itu juga tidak memiliki lab IPA maupun bahasa.
Praktis guru dan para siswa hanya bersandar dari buku paket dan soal-soal UN tahun  lalu. Problem muncul saat kisi-kisi soal UN yang muncul tahun ini ternyata berbeda dengan tahun lalu. Bahkan soal PISA.

Salah satu soal PISA yang sempat membuat kebingungan massal siswa SMP itu adalah pelajaran matematika. Banyak siswa mengeluh karena soal Pitagoras yang mereka kerjakan dianggap sangat sulit. Soal yang dikeluhkan itu berupa gambar kapal tanker yang ditarik parasut. Dengan memakai hukum Pitagoras, siswa diminta menentukan panjang tali parasut dengan diketahui sudut dan tinggi segitiga itu.

Soal itu merupakan bagian dari soal PISA 2012. PISA merupakan salah satu tes untuk mengukur  literasi matematika dan sains pada siswa kelas menengah di berbagai negara yang dikeluarkan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OEDC). Organisasi internasional ini bernaggotakan negara-negara maju. Indonesia salah satunya. Tes lain yang digunakan OEDC adalah Trend in International Mathematics and Science Study.

Soal Pitagoras dinilai menyulitkan karena jawabannya tak berbentuk akar dua. Muskil siswa mampu menjawab akar dari angka puluhan ribu. Lagi pula, nilai akar (dua) bukan bagian dari standar kompetensi lulusan murid SMP.

"Masak siswa di Buol-buol (Kutai Timur) atau di Lumbis (perbatasan di Nunukan) mau disamakan kemampuannya dengan siswa sekolah favorit di Jakarta. (Kalau mau memetakan) tak perlu pakai alat ukur (yang rumit) begitu. Dengan logika dan pengamatan sederhana saja gampang diketahui  bahwa memang tak sama. Sehingga sangat aneh kalau soal dibuat sama, dengan standar Jakarta," kata Anton Rahmadi.

Menurut doktor lulusan University of Western Sydney (UWS) Australia ini, masuknya soal PISA dalam UN tahun ini menunjukkan sikap pejabat di Kemendikbud yang reaktif.  Saat itu terbit laporan PISA 2012 yang menyebut kemampuan anak Indonesia nomor dua terendah dari 65 negara dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Merasa malu dengan laporan itu, lalu masuklah soal PISA dan soal-soal sulit lainnya di UN dengan harapan mampu menjawab problema itu. Padahal, guru dan infrastrukturnya belum disiapkan.

"Pemerintah pusat cenderung memaksakan diri terhadap apa yang diinginkan orang luar. Jadi rancu. PISA kemana, arah pendidikan kita juga kemana? Instrumen pengujiannya salah, hasil yang didapat pun dengan sendirinya keliru. Kasihan murid," jelasnya.

Anton dan Aji menghendaki dihapus. Kalau pun tidak dihapus, kata Anton, pembuatan soal jangan lagi terpusat dengan standar di Jakarta. Berikan kepada provinsi atau regional. Sebab infrastruktur pendidikan masing-masing provinsi memang belum sama.

Tak usah membandingkan dengan sekolah yang jauh di perbatasan. Di kota saja, misalnya keluar 10-20 kilometer dari pusat kota, kualitasnya sudah berbeda. Infrastruktur pendidikannya juga masih terbatas.Para gurunya tak disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam kondisi yang terbatas begitu lalu dihadapkan pada soal-soal UN yang dibuat dengan standar kegiatan belajar mengajar di sekolah terbaik di Jakarta, bahkan internasional (PISA), sudah pasti kedodoran.

Pendidikan itu tidak bisa instan. Perubahan kurikulum itu sendiri mestinya memerlukan waktu empat tahun baru bisa berjalan baik. Tahun pertama sosialisasi, Tahun kedua pelatihan guru, tahun ketiga ujicoba dan evaluasi. Barulah pada tahun keempat bisa berjalan baik. Kini hanya karena malu oleh laporan PISA, lalu dengan gegabah memasukkan soal-soal internasional itu ke dalam UN. Akibatnya anjloknya semua nilai kita.

"Tahun 2004 saya pernah uji guru di Lumbis, Kabupaten Nunukan. Pesertanya datang dari Sebuku dan beberapa daerah perbatasan di sana. Ada guru yang kuliah saja tidak lulus. Mereka tak dilatih dari awal. Persoalannya, kalau kita datangkan guru dari luar, umumnya tidak bertahan lama. Empat lima bulan sudah hilang."

Gapnya terlalu jauh. Solusinya, serahkan ke masing-masing provinsi (regional) untuk membuat soal yang standar menurut mereka. Soalnya tentu akan berbeda. Tetapi, cara ini lebih adil dan afirmatif bagi siswa dalam kondisi infrastruktur pendidikan yang memang masih berbeda antardaerah.

Misalnya, buatlah soal untuk tujuh kota besar di Indonesia. Atau dengan pengkategorian lain per provinsi tadi. Sebenarnya, kualitas SDM Kaltim lumayan tinggi. Mengacu pada human development indexs atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim masuk lima tertinggi secara nasional. Pada 2008 tercatat 74,52. Tapi pada 2011 naik menjadi 76,22 di atas rata-rata nasional yang hanya 72,77 sehingga Kaltim dalam posisi lima besar nasional. Tetapi, meski tinggi, tidak merata.

"Saya tidak bilang harus dihapus total. Tapi diserahkan saja ke daerah. Kasihan anak-anak di Buol- buol atau daerah terpencil lain. Bayangkan saja untuk ujian mereka harus menyeberang pulau, naik kelotok. Dalam kondisi normal perlu 1 jam, saat banjir bisa tiga jam baru sampai di sekolah di Buol- buol. Mereka mengajar/melatih siswa tanpa listrik. Lalu pakai genset. Betapa besar operasionalnya. Nah, masak yang begini mau dibandingkan dengan kondisi di SMA A di Jakarta. Tak perlulah alat ukur yang rumit (untuk mengetahui peta kualitas pendidikan kita) itu, logika sederhana saja sudah bisa menunjukkan bahwa ini tidak adil."
Anton dalam penelitiannya juga menunjukkan ekses negatip dilaksanakannya UN. Berdasarkan data tahun 2014 misalnya, ia menemukan indikasi kecurangan massal pelaksanaan UN. Banyak sekolah  yang terpaksa mengatrol nilai rapor. Penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan kualitas guru dalam mengajar.
"Proses penilaian rapor sekolah diindikasikan turut rusak sebagai ekses negatif dari pelaksanaan UN. Maksudnya, nilai-nilai yang didapatkan di kelas, secara akumulatif disesuaikan dengan prediksi nilai UN untuk mencapai angka minimal kelulusan," jelasnya.

Sebagai contoh, nilai IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris di rapor sekolah berada pada kisaran angka 7-9, dengan dominan nilai berada pada angka 8. Sementara, nilai UN murni dominan berada di kisaran angka 4-6. Takut terhadap pencapaian nilai UN, sekolah-sekolah secara massal melakukan pengaturan nilai rapor.
Kedua, masih adanya masalah klasik kesenjangan pengajaran menyebabkan UN tidak tepat sebagai indikator tunggal penilai  akhir kemampuan siswa.  UN tahun mendatang akan berbasis pada kurikulum 2013. Kurikulum yang mulai diimplementasikan secara luas ini ternyata tidak hanya menuntut adanya fasilitas dasar. Melainkan juga sarana pendukung seperti akses informasi yang lebih luas, buku-buku penunjang, hingga bahan atau alat eksperimen.

Ekses yang terakhir dari kekacauan sistem pendidikan sebagai kontribusi dari UN adalah konspirasi massal yang oleh Anton diindikasikan dari laporan kelulusan siswa yang dilihat dari dua skema, berdasarkan UN murni dan berdasarkan UN ditambah nilai sekolah.  Sebuah propinsi di Papua misalnya, tingkat kelulusan murni berdasarkan UN berada di peringkat dua nasional di bawah DKI Jakarta. 

"Saya menganggap bahwa kecurangan massal ini bukan dilakukan sebagai upaya mengangkangi kebijakan pendidikan nasional, akan tetapi lebih sebagai keterpaksaan atau survival behaviour dari para pelaku pendidikan di wilayah yang kurang beruntung," katanya.

Oleh karena itu kebijakan UN sebaiknya menganut sistem klusterisasi dengan mempertimbangkan aspek infrastruktur, ketersediaan sarana penunjang, sosialisasi dan pelatihan guru untuk kurikulum yang akan diujikan. Kebijakan UN secara garis besar harus mengakui keragaman kemajuan Indonesia, sehingga penyelenggaraan UN lebih berkeadilan.(*)

2 comments:

IBU WINDA DI GARUT said...

Saya Atas nama IBU WINDA ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di SINGAPURA jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga di kampun,jadi TKW itu sangat menderita dan di suatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak di sengaja saya melihat komentar orang tentan AKI SOLEH dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di SINGAPURA,akhirnya saya coba untuk menhubungi AKI SOLEH dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg di berikan AKI SOLEH 100% tembus (4D) <<< 3510 >>> saya menang togel (763,juta) meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan AKI SOLEH kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik AKI SOLEH sekali lagi makasih yaa AKI dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja AKI SOLEH DI 082-313-336-747- insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW trimah kasih banyak atas bantuang nomor togel nya AKI wassalam.






KLIK DISINI SITUS ANGKA RAMALAN TOGEL GAIB HARI INI


























Saya Atas nama IBU WINDA ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di SINGAPURA jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga di kampun,jadi TKW itu sangat menderita dan di suatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak di sengaja saya melihat komentar orang tentan AKI SOLEH dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di SINGAPURA,akhirnya saya coba untuk menhubungi AKI SOLEH dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan AKI SOLEH 100% tembus(4D) <<< 3510 >>> saya menang togel (763,juta) meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan AKI SOLEH kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik AKI SOLEH sekali lagi makasih yaa AKI dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja AKI SOLEH DI 082-313-336-747- insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW
trimah kasih banyak atas bantuang nomor togel nya AKI wassalam.






KLIK DISINI SITUS ANGKA RAMALAN TOGEL GAIB HARI INI

PAK BUDIMAN DI MALANG said...

saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah
BUKA PESUGIHAN PUTIH TAMPA TUMBAL