KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 22, 2014

Kaltim Siap Kibarkan Bendera Setengah Tiang

"... Jikalau tidak terpilih, (mari kita kibarkan) bendera setengah tiang. Kapan lagi orang Kaltim bisa menjadi menteri." Pesan pendek itu saya terima dari Viko Januardhy, aktivis muda Kaltim, Selasa (21/10) petang. Pesan yang sama ia kirimkan kepada para sahabat dan rekan sesama aktivis yang turut mendorong adanya orang Kaltim menjadi menteri.

ACHMAD  BINTORO

VIKO seharian kemarin tidak pernah lepas dari gadgetnya. Dengan jaringan kawan yang tersebar luas di Jakarta dan Yogyakarta, ia terus berupaya mendapatkan kabar teranyar tentang ada tidaknya
nama orang Kaltim yang masuk dalam jajaran kabinet menteri pemerintahan Jokowi-JK. Ia saling berbalas SMS dan BBM.

"Kabarnya malam ini (kemarin malam, red) akan diumumkan," ujarnya. Namun, belakangan muncul kabar teranyar, Jokowi menundanya. Presiden masih perlu waktu untuk merombak beberapa nama yang mendapat warna merah dari KPK. 

Di tempat terpisah, Artha Mulia turut memantau perkembangan kabar itu. Artha adalah Koordinator Koalisi Gerakan Pemuda Kalimantan.  Koalisi pernah menjaring 53 nama tokoh bakal calon menteri dari Kaltim. Pada akhirnya mengerucut segelintir nama yang paling banyak mendapat dukungan dari kalangan ormas, dan tokoh-tokoh nasional.

Sep 26, 2014

UN Singkirkan Anak Bodoh lagi Miskin

"Saya tidak (lagi) sekolah. Tak ada biaya," kata Jayadi lirih. Sesekali ia lempar pandangannya keluar dari balik pintu rumahnya -- sebuah petak dari kayu berukuran 3 x 5 meter yang dihuni lima anggota keluarga -- yang sedikit terbuka. 

Dua orang kawannya sedang melintas, berseragam putih abu-abu, menuju sekolah. Ia menghela nafas panjang. Sejurus kemudian wajahnya yang tirus dan legam tertunduk.

Matahari makin menyingsing. Sepagi itu, ia mestinya juga sudah di sekolah seperti mereka. Bukan di rumah. Sebagian tubuhnya masih terbalut sarung kumal. Di hari yang lain kadang ia ikut ayahnya, Husaini (56), membantu tukang. Ayahnya seorang tukang bangunan. Tetapi, sudah tiga hari ini tak ada yang menggunakan jasanya.

Apakah Jayadi masih ingin sekolah?

Kepalanya menggeleng cepat. "Malu," ucapnya pelan. "Dulu, mungkin iya (masih ingin sekolah)." Sudah tiga tahun ini ia di rumah.

Selepas dari SMPN 38 di Loa Bakung, Samarinda, ayahnya sempat mencoba mendaftarkan di SMAN 14, tidak jauh dari tempat dia tinggal. Sekolah menolaknya. Konsep Bina Lingkungan tak lagi berlaku di sini. Nilai UN Jayadi rendah, hanya sekitar 18. Mencoba peruntungan di sekolah lain, selain jauh -- juga sama nihilnya. Hingga batas waktu pendaftaran berakhir, tak ada sekolah yang menerimanya.

Jul 31, 2014

UN dan Ketidakadilan Sekolah Pinggiran

Memperkuat sekolah pinggiran. Inilah yang ingin diwujudkan Asli Nuryadin. Sudah lama ia memendam niat luhur itu. Saat itu -- sebagai pejabat esolon III di Disdik Provinsi Kaltim -- ia merasakan jangkauannya masih terbatas. "Saya pikir kinilah saatnya," kata Asli di kantornya.

Asli kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Baru jalan dua bulan, dan baru pada segelintir orang ia kemukakan niatnya, di antaranya kepada Walikota Syaharie Jaang yang merespon baik rencana tersebut. Beberapa anggota DPRD Samarinda, dalam beberapa kali komunikasi, bahkan menantangnya untuk membuat program-program terbaik guna memajukan pendidikan di ibukota provinsi ini.

Sekolah pinggiran adalah sekolah yang berada di daerah pinggiran (remote area). Kondisi sekolah- sekolah di kawasan itu seperti Teluk Bayur, Palaran, Loa Janan, dan lainnya umumnya masih kalah baik dibanding sekolah di perkotaan. Sekolah pinggiran juga acap berkonotasi kualitas yang belum ideal, yang umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya guru dan sarana-prasarana yang belum memadai.

Setiap penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah pinggiran ini bukan menjadi target utama para siswa. Orang tua umumnya lebih mengincar sekolah-sekolah favorit seperti SMP 1, SMP 2 atau SMA 1, 2 dan 3 bagi anaknya -- meski domisili mereka relatif jauh. Sekolah-sekolah favorit, termasuk yang berbentuk SMK dan MTs, menumpuk di perkotaan. Tak satu pun berada di daerah pinggiran, kecuali SMA 10 di Seberang yang sengaja di-setting Pemprov Kaltim sebagai unggulan di Kaltim.

Jul 20, 2014

Humas PPU dan Pelatihan Jurnalistik

Bagi Iqbal, menulis bukan hal yang mudah. Empat tahun bekerja di Bagian Humas Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) -- bagian diSKPD yang secara teknis dan fungsi lebih dekat dengan kegiatan tulis menulis -- ternyata tak lantas membuatnya dapat menguasai bagaimana membuat feature yang baik. Ia belum penah membuat sebuah pun feature. Bahkan, sekedar menulis berita biasa saja masih kesulitan. 

"(Kesulitan muncul) terutama saat persoalan (tema berita) itu tidak saya tahu. Kalau mudah (temanya), ya gampang juga menuliskannya. Jadi, (menulis) gampang-gampang sulit," aku Iqbal.

Berfoto bersama usai pelatihan jurnalistik di Masjid Islamic Centre Samarinda
Iqbal mengatakan itu saat melakukan simulasi wawancara dalam Pelatihan Jurnalistik Kehumasan Pemkab PPU di Hotel Adi Bahtera Balikpapan, Sabtu (19/7). Simulasi wawancara merupakan bagian dari "Teknik Penulisan Feature," materi yang saya bawakan pada siang itu. Syahrul Karim dari Media Indonesia dengan "Teknik Penulisan Advetorial dan Pers Release," sudah lebih dulu menyampaikan materinya sejak pagi.

Iqbal tidak sendirian. Sebagia besar peserta pelatihan yang totalnya 13 orang ini mengalami kesulitan yang sama. Pretest yang saya lakukan membuktikan itu. Berita biasa yang dibuat Iskandar dan Alpian misalnya, masih jauh dari KISS (k-clear, informatif, sistematis, dan simple).

Tiga hari lalu, pihak MDC Communication -- penggelar acara tersebut -- menginformasikan bahwa para peserta umumnya sudah menguasai teknik-teknik dasar penulisan berita (hardnews). "Mereka umumnya sudah cukup lama bekerja di Bagian Humas, jadi sudah advandced kalau soal berita," kata Maipah, Marketing Director MDC Communication.

Maipah juga seorang jurnalis Tribun Kaltim. Lulusan Sastra Inggris Universitas Hasanuddin Makassar ini pernah beberapa tahun bertugas di Biro Samarinda, sebelum kini di Balikpapan. Karenanya, dengan waktu pelatihan yang terbatas, hanya dua jam, saya kemudian memutuskan untuk akan lebih membahas bagaimana membuat feature, news feature atau narasi. Bentuk tulisan macam itu kini populer disebut sebagai jurnalisme sastra, sebuah genre penulisan jurnalistik yang mengadopsi teknik-teknik penulisan kreatif yang biasa diterapkan dalam karya-karya sastra.

Jun 8, 2014

Bangun Dulu, Mangkrak Kemudian

Empat tahun setelah Stadion Utama Palaran, Samarinda menjadi saksi tempat kemeriahan upacara pembukaan PON XVII-2008,  The Economist menurunkan laporan berjudul: "Power to the people! No, wait ..."

The Economist adalah majalah  -- produk cetaknya dalam bentuk majalah di kertas mengkilap, meski selalu menyebut dirinya sebagai surat kabar -- berpengaruh yang berbasis di Inggris dengan tiras 1,4 juta eksemplar di seluruh dunia. Tak ada perpustakaan besar di Indonesia, dan hampir tidak seorang pun ekonom, para kepala negara, para pengambil kebijakan nasional, atau "think thank" di Jakarta, yang tak melangganinya.

Majalah yang dewan redaksinya disesaki wartawan bergelar doktor itu menyatakan,  desentralisasi mengakibatkan pemborosan dana publik yang luar biasa. Ia menyebut Stadion Palaran sebagai salah satu contoh. Ada kebanggan yang membuncah dari warga Kaltim, juga gubernur, saat ribuan kembang api terlontar di udara dan menerangi langit di atas Palaran yang selama ini gulita. 

Tetapi, mengingat peristiwa olahraga yang jarang sekali terjadi di daerah ini, pembangunan stadion empat tingkat berkapasitas 50 ribu penonton pada lahan seluas 46 hektare, di tengah rakyat yang masih terbelakang dan terbelit kemiskinan itu, menurutnya, merupakan wujud proyek mercusuar yang mubazir.

"The governor himself takes pride in it. But a pitchside inspection tells a sadder story. A weary groundsman is attacking knee-high weeds with a flymo under the hot sun," tulis The Economist.

Pemprov Kaltim, tambahnya, harus merogoh dana Rp 5 triliun lebih untuk membayar kebanggaan tersebut. Sayangnya, kemampuan pemprov membangun stadion megah itu tak diikuti dengan kemampuan untuk memanfaatkannya secara maksimal.  Terakhir kali  pertandingan sepak bola besar dimainkan di sini pada Mei 2010.

May 6, 2014

Kini Saatnya Guru Bahagia

Melihat guru berangkat ke sekolah dengan mengendarai mobil, kini menjadi hal yang lumrah. Beberapa sekolah bahkan merasa perlu membuat parkiran khusus atau memperlebar tempat parkirnya. Di tempat itu ditulis: "Parkir Mobil Guru."

Hal yang jamak pula menyaksikan guru ke sekolah dengan bergonta-ganti mobil. Hari ini dia naik Avanza, besok naik Innova, dan lusa mengendarai CRV. 

"Jadi guru itu sekarang itu memang enak. Gak aneh lagi melihat mereka naik mobil," kata Prof Dr Dwi Nugroho, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Kemasyarakatan dan SDM dalam seminar "Strategi Pembangunan Pendidikan di Kaltim" di Hotel Swissbell Borneo Samarinda, Kamis (1/5).

Seminar kemarin boleh dibilang agak istimewa. Terutama karena melihat pesertanya. Mereka adalah para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi se-Kaltim. Mereka juara dari kabupaten dan kota masing-masing. Panitia dari Dinas Pendidikan Kaltim sengaja memberi apresiasi dengan menginapkan mereka di hotel berbintang, sekaligus untuk menguji dan memilih siapa yang pantas mewakili Kaltim dalam lomba di tingkat nasional.

Begitu besar perhatian pemerintah terhadap guru, hingga hadiah yang diberikan kepada mereka pun tidak tanggung-tanggung. Juara I Provinsi akan mendapat Rp 25 juta, juara II dan III masing-masing Rp 15 juta dan Rp 10 juta. Itu belum termasuk hadiah dari kabupaten dan kota.

Terminal Samarinda Terbaik, di Mata Siapa?

Haruskah saya bersuka cita? Tidak biasanya, reflek saya kali ini tidak gerak ketika membaca berita gembira: "Terminal Sungai Kunjang Terbaik se-Indonesia." Lazimnya, akan terlontar pujian -- meski hanya dalam hati -- kepada tokoh, instansi maupun korporat yang mendapatkan penghargaan atas prestasi yang mereka raih.


"Ya, dia pantas mendapatkannya." 

Setidaknya itu yang terucap di bibir saya begitu mendengar kabar gembira, sebagai bentuk pengakuan sekaligus turut berbangga. Dan itu pula yang seketika terucap, saat saya menyaksikan laporan CNN, akhir Maret lalu, mengenai hasil survei Skytrax 2014, yang menyatakan Changi International Airport  di Singapura sebagai bandara terbaik di dunia.

Dunia penerbangan mana yang tak mengenal Skytrax. Ini adalah lembaga pemeringkat penerbangan independen yang kredibel. Lembaga ini berbasis di London. Dalam sejarahnya, lembaga ini tak pernah melakukan survei sekedar untuk memenuhi pesanan klien tertentu, atau melakukan survei secara asal-asalan. Terlebih yang ingin dicari adalah  "yang terbaik".

Apr 21, 2014

Ogah Jadi Petani di Kaltim


Masih mau menjadi petani sawah di Kaltim? Cermati dulu kalkulasi berikut ini. Biaya olah tanah Rp 1 juta/ha, biaya tanam Rp 1 juta, pupuk dan obat-obatan Rp 8-9 juta, pascapanen Rp 2-3 juta. Jadi, selain lahan, petani harus memiliki modal kerja sedikitnya Rp 14 juta.

Itu angka yang tidak kecil. Lalu berapa laba/rugi yang akan diperoleh -- istilah kerennya return of investment (RoI)?

Satu hektare sawah bisa menghasilkan Rp 20 juta. Asumsinya harga gabah kering giling Rp 3.750- Rp 4.000/kg, dan produksi 5 ton GKG. Acapkali  produksi di bawah itu. Terutama  saat kering melanda seperti dua tahun terakhir. Iklim tidak menentu. Irigasi teknis terbatas. Banyak sawah tadah hujan akhirnya tirus kehausan. Pada 2011-2012, produktivitas di Kaltim hanya 3,94 ton. Tahun 2013 naik sedikit: 4,06 ton.

Anda pikir masih ada margin lumayan, 25 persen. Eiitt, jangan senang dulu. Hasil sebesar itu baru diterima efektif 5-6 bulan kemudian. Yakni setelah seluruh gabah terjual. Hasil sebenarnya kurang dari Rp 1 juta per bulan. Kalau lahan yang dimiliki hanya setengah hektare, tentu akan lebih kecil  hasilnya. Rata-rata kepemilikan sawah oleh petani secara nasional hanya 0,03 ha. Bandingkan di Thailand yang mencapai 3 ha.

Apr 14, 2014

Cabe dan Caleg

Istri teman saya mengaku lega sudah mencoblos. Keluar dari bilik suara di TPS 20 Kelurahan Air Hitam, Samarinda senyumnya langsung merekah. Ia merasa sudah menyalurkan hak politiknya dan memilih dengan benar. Saya tidak tahu caleg dan parpol yang ia pilih. Saya hanya tahu harapannya terhadap  para caleg dan parpol pemenang Pileg 2014, seperti sering ia sampaikan saat kami mengobrol, yakni terwujudnya kehidupan rakyat yang adil dan makmur.


Ya, dua kata saja. Baginya, adil merupakan persamaan hak dasar manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, pangkat dan kedudukan. Makmur adalah kehidupan sehari-hari dimana rakyat bisa mencukupi kebutuhan pangannya dengan harga murah. Tercukupi pula kebutuhan sandang untuk keluarganya, dan mampu membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Harapan ini sebenarnya bukan hal baru. Para pendiri bangsa sudah memikirkannya 69 tahun silam ketika menentukan tujuan pembentukan negara Indonesia.

Namun, baru sehari bayangan masa depan rakyat yang lebih baik itu mampir di benaknya, sepulang dari pasar induk Segiri, muka istri teman saya itu sudah keruh. "Masak sudah naik lagi, Rp 80.000 per kilo," katanya dengan kesal. Ia mengambil bungkusan tas kresek kecil berisi lombok. Kenaikan sebesar itu sangat memberatkan. Ia mengaku ngeri membayangkan kalau harganya akan menanjak lagi. Sembilan bulan lalu harga cabe di Samarinda pernah menembus Rp 150.000/kg atau 500 persen dari harga normal.

Ada kebiasaan jelek, begitu harga melonjak, malas untuk melorot lagi. Kecuali pasokan berlimpah. Tetapi kapan pasokan pernah berlimpah di Kaltim? Daging sapi misalnya, sejak mengalami lonjakan  tajam kali pertama, setahun lalu, hingga kini harganya masih saja bertengger di kisaran Rp 120.000.  Berharap kembali normal, menjadi Rp 60.000/kg agaknya tinggal harapan. Kalau "stabilitas" harga macam ini yang diinginkan pemerintah, agaknya kali ini berhasil.

Lantas kepada siapa orang-orang kecil seperti istri teman saya itu akan mengadu? Kepada siapa dia akan menggantungkan harapannya tentang kehidupan rakyat yang adil dan makmur?
***

Apr 7, 2014

KPK Siapkan Borgol untuk Tambang

SUASANA rapat koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di  ruang serbaguna kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (13/3) sebenarnya tidak terlalu menegangkan. Meski materi pembahasan banyak menyinggung warning kepada kepala daerah dan pejabat terkait yang berani menerima suap dan gratifikasi, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK, sekali dua menyelipkan humor dalam presentasinya di depan sekitar 150 peserta rapat yang memenuhi ruangan itu.

Namun humor itu tetap terasa hambar terdengar di telinga mereka. Senyum yang tersungging sebatas gerakkan formalitas di bibir. Sedetik kemudian sudah terkatub. Sekedar untuk bertanya atau memberikan tanggapan pun enggan. Tidak jelas apakah karena sudah paham dengan paparan terkait tambang batubara dan persoalan hukum  yang menyertainya itu, atau karena sebab lain.

Rusmadi, Plt Sekprov Kaltim, yang memandu sesi tanya jawab, sampai mengingatkan peserta rapat bahwa kedatangan KPK di Samarinda, kali ini, tidak dalam rangka penindakan. Melainkan masih tahap pencegahan. "Jadi, bapak-ibu tidak perlu takut (untuk memberikan informasi). Tidak bakal diborgol," candanya.

Rusmadi adalah doktor bidang pertanian. Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Unmul Samarinda. Sempat aktif bersama sejumlah dosen Unmul lainnya di Kalima -- sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk Awang Faroek Ishak sekitar setahun sebelum Pemilihan Gubernur Kaltim 2008. Saat Awang Faroek mencalonkan diri kembali untuk periode kedua (2013-2018), Kalima berganti nama menjadi Kalima Plus. Kalima atau Kalima Plus banyak disebut sebagai alat yang disiapkan untuk mendukung langkah Awang Faroek menuju kursi KT-1. Kini lembaga ini turut mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemprov Kaltim, dan jejaknya antara lain terlihat pada puluhan pot bunga -- bertuliskan "Kalima Plus" -- yang terpajang di jl Basuki Rachmat dan beberapa ruas jalan lainnya di Samarinda.

Apr 4, 2014

Ketika Daerah "Perjualbelikan" PI

"Participating Interest itu seharusnya untuk memperkuat daerah. Jangan diberikan pada swasta," Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi otonomi daerah di Surabaya pada 2012. Dua tahun sebelumnya, 28 Januari 2010, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meneken nota kesepahaman (MoU) antara PT Migas Mandiri Pratama dengan PT Yudhistira Bumi Energi  yang kini dipolemikkan.

Kerjasama dilakukan selang dua bulan setelah MMP dibentuk. Yudhistira sendiri dibentuk  sebulan setelah Migas Mandiri Pratama, akhir 2009. Berita Negara Republik Indonesia mencatat pendirian  Yudhistira pada Desember 2009. Tapi siapa sesungguhnya Yudhistira, Pemprov Kaltim tak pernah membukanya terang.

Hazairin Adha, Dirut MMP, setali tiga uang. "Yang pasti dia memiliki dana yang cukup kuat," kata Hazairin. Mantan Kepala Dispenda Kaltim ini tak gamblang menyebut kelompok  perusahaan mana yang menangungi Yudhistira. "Kabarnya di bawah kelompok Alam Sutera," jawabnya.

Ia tidak menjelaskan detil Alam Sutera yang ia maksud. Penelusuran saya terhadap Alam Sutera mentok pada sebuah kelompok usaha Alam Sutera Realty, perusahaan terbuka bidang properti yang mencatatkan sahamnya di bursa tahun 2007 dengan kode ASRI. Perusahaan ini tidak menggeluti bisnis migas.

Induk Yudhistira disebut-sebut melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah di Blok Cepu lewat PT Usaha Tama Mandiri Nusantara, dan dengan Pemprov Maluku lewat PT Maluku Energi Nusantara di Blok Masela. Kedua pemda itu sama-sama mencoba peruntungannya di bisnis migas setelah ada sinyal yang memungkinkan pemda daerah penghasil bisa mendapatkan saham PI 10 persen. Tapi lagi-lagi tidak pernah dibuka siapa induk dari perusahaan-perusahaan itu.

"Ada morgan Stanley (sumber dana) di belakangnya," kata Hazairin. Morgan adalah perusahaan jasa finansial asal Amerika.

Kegalauan Hatta saat itu mungkin beralasan. PP N0 35 Tahun 2004 yang memungkinkan pemda bisa memiliki saham hak partisipasi di blok migas (baru) tentu dimaksudkan untuk memperkuat finansial daerah. Selama ini, daerah penghasil migas, Kaltim misalnya, masih berteriak kekurangan duit untuk membangun.

Nasionalisasi, akankah Menjawab Kebutuhan Kaltim?

Semangat nasionalisasi mendadak mengerucut di ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Sabtu, pekan ketiga Pebruari lalu. Siang itu, seluruh peserta Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tumben bersatu suara: mendukung PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola baru Blok Mahakam. Mereka menjawab pertanyaan moderator kepada siapa seharusnya  pengelolaan Blok Mahakam diberikan setelah kontrak habis pada 2017.

Jauh sebelum peserta konvensi capres itu bersuara, kelompok masyarakat Kaltim bersama sejumlah tokoh nasional, pegiat kedaulatan nasional, dan pengamat sudah mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) di blok tersebut. Dalam perspektif daerah, Total dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan wilayah dan masyarakat sekitar.

Sudah hampir setengah abad beroperasi, kondisi daerah masih begitu-begitu saja. Mereka menunjuk  infrastruktur dasar dan fasilitas publik di Kaltim, khususnya sekitar Blok Mahakam yang masih jauh dari memadai. Apalagi makmur! Jalanan berdebu bila kemarau dan becek saat hujan. Rumah-rumah beratap seng dan berdinding kayu tanpa cat, mempertegas gambaran ketertinggalan yang nyata. Di depan rumah-rumah itu berselonjor pipa-pipa panjang berdiameter besar yang mengalirkan gas dan minyak bumi dari sumur-sumur di Blok Mahakam.

Sumur-sumur itu telah menghasilkan fulus yang sangat besar. Sejak dioperasikan, menurut catatan TEPI, Blok Mahakam sudah menghasilkan migas senilai US$ 154 miliar atau setara dengan Rp 1.540 triliun jika dirupiahkan dengan kurs Rp 10.000, dimana Rp 950 triliun menjadi hak pemerintah Indonesia (belum dikurangi cost recovery). Dalam setahun terakhir ini saja (2013), nilai produksinya mencapai Rp 107 triliun (US$ 11,23 miliar). Sudah tentu bagian pemerintah pun turut naik.

Tetapi, angka-angka besar itu ternyata malah hanya memperbesar kecemburuan para kepala daerah maupun warga. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor menandaskan, buat apa diberikan lagi kepada asing kalau tidak memberikan kontribusi pada kemajuan daerah. Hal senada diungkapkan Muhammad Safri, Ketua RT Handil Baru, Senipah, Kutai Kartanegara.