KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Feb 13, 2013

Kegigihan Pemprov Kaltim Beraroma Kolusi

Ini adalah bagian terakhir dari tiga tulisan tentang "Di Balik Divestasi Saham KPC". Tulisan ini pernah dimuat di harian sore Suara Pembaruan (http://www.suarapembaruan.com/News/2001/08/22/Utama/ut00/ut00.htm) Jakarta.

ACHMAD BINTORO

Wakil Gubernur Kaltim Chaidir Hafiedz heran dengan kalangan dewan yang tak pernah meributkan kerja sama pemprov dengan konglomerat soal divestasi saham KPC.

Terlepas dari berbagai siasat kedua belah pihak dalam divestasi saham KPC, ada yang mempertanyakan, kalau KPC setuju, mampukah Pemprov Kaltim membeli saham sebesar US$ 316 juta. Sebab, untuk itu pemprov harus mengeluarkan uang sebesar Rp 3,4 triliun, sementara APBD Kaltim tahun 2001 hanya Rp 1,3 triliun.


Pemprov Kaltim jelas tak punya uang sebanyak itu. Begitu pula dengan Perusda Melati Bhakti Satya, perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim yang akan melakukan transaksi pembelian. Perusda ini hanya punya Rp 1 miliar sebagai modal kerja.


Mungkin uang sebanyak Rp 3,4 triliun bisa terpenuhi bila Pemprov Kaltim bersama 12 pemkab/pemkot di Kaltim membeli 51 saham secara patungan. Dana pemprov dan 12 kabupaten dan kota bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 6,1 triliun lebih, tetapi dana itu tidak dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembelian saham karena diperuntukkan bagi biaya rutin dan pembangunan. Sumbernya, selain dari PAD, juga dari hasil dana perimbangan SDA dan Dana Alokasi Umum yang dimasukkan ke APBD. Dana itu baru turun 15 persen.

Kalaupun mereka bisa menyisihkan sebagian, dalam arti tidak harus untuk 51 saham, tetap akan ada ganjalan. Kenapa? Pemprov Kaltim sendiri bernafsu memonopoli saham itu.

Karena itu, terasa aneh bila Pemprov Kaltim mengatakan bahwa uang pembeli saham tak jadi masalah. Seperti kata Gubernur Kaltim Suwarna AF, yang penting ada kesepakatan melepas 51 persen saham KPC (termasuk harga yang diinginkan pemprov) kepada Pemprov Kaltim. "Uang sebesar itu akan segera tersedia," kata Suwarna AF.

Akan tetapi, dari mana dana itu akan diperoleh, Pemprov Kaltim tidak pernah terbuka. Apakah dari kas pemprov atau ada konglomerat lain yang berpatungan dengan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), seperti PT Intan Bumi Inti Pradana (IBIP) yang berkedudukan di Jakarta?

IBIP Dipertanyakan
Pemprov memang diketahui mengadakan kerja sama dengan menggandeng IBIP mendampingi MBS. Belakangan tersiar kabar, Kaltim ternyata cuma akan mendapat 10 persen (saham kebaikan) dari 51 persen atau 5,1 persen dari total saham KPC. Sisanya untuk perusahaan swasta partner pemprov, PT IBIP itu. Akibatnya, sejumlah anggota Dewan yang tadinya mendukung divestasi itu, kini balik mencurigai permainan Gubernur.

Kecurigaan itu bahkan juga meruyak ke dalam tubuh pemprov sendiri. Adalah Wagub Kaltim Chaidir Hafiedz yang mempersoalkan perjanjian kerja sama antara MBS dan PT IBIP. Ia bukan hanya mempersoalkan bagian pemprov yang dinilainya sangat kecil dan masuknya IBIP yang dikesankan secara tiba-tiba, tetapi juga karena sebagai wagub bidang pengawasan, dirinya tidak pernah dilibatkan dan diajak
bicara mengenai divestasi ini.

"Mereka sepertinya sengaja meninggalkan saya, tidak mengajak saya. Padahal, jelek-jelek saya ini kan wagub bidang pengawasan," kata Chaidir kepada Pembaruan tanpa menyebut siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu.

Menurutnya, cara mendapatkan partner pemprov dalam masalah divestasi saham KPC harus terbuka supaya setiap orang atau pihak memiliki hak yang sama untuk membeli saham yang didivestasi. Sebab, potensi batu bara KPC itu berada di Kaltim, dan dengan sendirinya digunakan untuk kemakmuran masyarakat Kaltim. Karena tidak transparan, dia mengharapkan kerja sama dengan PT IBIP tersebut dibatalkan. Wagub Kaltim Chaidir heran pada kalangan Dewan yang tak pernah meributkan kerja sama pemprov dengan konglomerat soal divestasi saham KPC.
"Kalau rakyat saja ribut, dan menganggap janggal kerja sama itu, mengapa wakil rakyat diam saja?" katanya, "wajar toh kalau mereka bertanya-tanya, ada apa ini."

Sebenarnya, di kalangan DPRD Kaltim tidak semua ngotot membela pemprov dalam soal kerja sama ini. Satu di antaranya adalah Ketua Fraksi PKPB M Rusli.

Bos hotel berbintang tiga di Samarinda itu amat menyesalkan tidak transparannya Pemprov Kaltim dalam membuat MoU dengan IBIP.

Kalau masalahnya adalah uang, ia yakin masyarakat di Kaltim akan mampu menyediakannya secara gotong royong. Sehingga kalau PT IBIP yang menjadi cukong, itu sama saja seperti dulu, di mana KPC dimiliki orang dari luar Kaltim. Kesempatan masyarakat Kaltim, terutama Kutai Timur, untuk memiliki sejumlah saham menjadi sirna.

Permainan Gubernur
Siapa sebenarnya di belakang PT IBIP? Kabarnya, perusahaan itu milik David Salim, keponakan konglomerat Liem Swie Liong. Lelaki bertubuh tambun ini sangat dikenal sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kaltim. Setiap kali mereka berurusan di Jakarta, untuk memperjuangkan divestasi saham KPC, acapkali dilayani oleh David.
Tetapi, dalam akta perjanjian kerjasama 13 November 2000 yang tercatat di Kantor Notaris Esther Mercia Sulaiman Jakarta tak tercantum nama David Salim. Dalam struktur direksi IBIP hanya tercantum Sajuki Wirakusumah dan Mahyudin masing-masing sebagai Presdir dan Direktur serta Letjen (Purn) Moetojib, mantan Kabakin, sebagai Komisaris Utama.

Mantan Kabakin yang dikenal dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri ini pernah menjabat Pangdam VI/Tanjungpura di Balikpapan. Ketika itu Suwarna AF adalah bawahannya dan menjabat sebagai Asisten Intelijen di Kodam tersebut.

Dalam kerja sama pendirian perseroan PT MBS, yang disebut akan membeli 51 persen saham KPC, IBIP memiliki 90 persen saham, sedangkan Perusda Melati hanya memiliki 10 persen, merupakan hibah dari IBIP. Dengan demikian, kalau nantinya Pemprov Kaltim berhasil membeli 51 persen saham KPC, maka IBIP lah yang akan menguasai mayoritas saham, yang selama ini didengung-dengungkan untuk Pemprov Kaltim itu. Artinya, bagian yang diterima Pemprov Kaltim (Melati) hanya 10 persen dari 51 persen alias 5,1 persen dari total saham KPC.

Permainan Gubernur ini menyebabkan berkembangnya suara-suara sumbang di Kaltim. Gembar-gembor Gubernur bersama Pansus KPC DPRD Kaltim bahwa keinginan Pemprov Kaltim memborong 51 persen saham KPC supaya memiliki suara yang kuat dalam RUPS, dianggap omong kosong.

Dilihat dari sisi penguasaan saham KPC oleh perusahaan baru, gubernur memang benar. Tetapi dalam perusahaan baru yang dibentuk oleh PD Melati bersama PT IBIP, yakni PT MBS, jatah Kaltim dalam kepengurusan perseroan tersebut hanya 1-2 orang saja untuk duduk sebagai direktur (apabila jumlah direksi 3-5 orang).

Artinya, kendali utama dalam perusahaan yang akan memegang mayoritas saham KPC itu bukanlah Pemprov Kaltim, bukan PD Melati. Melainkan PT IBIP. Dengan bagian cuma 5,1 persen (Gubernur menyebutnya sebagai dividen, bukan saham), lantas berapa persen dari jumlah itu yang bisa diberikan kepada Pemkab Kutai Timur?

Menurut M Rusli, komposisi demikian terlalu mengenakkan IBIP, terlebih kalau benar bahwa sumber dana yang diperoleh IBIP adalah pinjaman dari bank (luar negeri). Bila begitu caranya, sebenarnya Pemprov Kaltim pun bisa melakukannya. Tidak perlu harus menggunakan mitra segala."Saya yakin akan banyak bank tertarik memberikan dana kepada Pemprov Kaltim, asal sudah ada kepastian bahwa kita yang akan dapat hak untuk membeli saham KPC itu. Semua tahu, KPC punya prospektus yang sangat baik," katanya.

Munculnya IBIP sebagai satu-satunya mitra PD Melati dalam pembelian saham KPC hingga kini masih dipertanyakan banyak pihak. Tapi sejauh ini Pemprov Kaltim belum menjelaskannya secara terbuka.

Pihak Pansus KPC DPRD Kaltim yang ditanya soal itu menganggap hal itu sebagai masalah kecil. Bagi mereka yang penting bagaimana KPC bersedia menawarkan harga yang wajar agar divestasi saham bisa direalisasikan tahun 2001. "Kita urus dulu divestasinya. Kalau soal PT Intan itu mudah, nanti saja setelah divestasinya beres. Untuk itu perlu kompak dan jangan cuma karena masalah Intan, apa yang ingin kita dapatkan justru jadi berantakan," kata Andi Harun, Sekretaris Pansus KPC.

Andi yang juga menjabat Wakil Ketua KNPI Kaltim ini menolak berkomentar lebih jauh mengenai pro kontra tentang MoU itu. Hal yang sama dikemukakan Ketua Pansus Agus Tamtomo.

Bila benar demikian, ada permainan kelompok gubernur, Kaltim akan mencatat KKN baru atas nama rakyat. Kasihan. (Habis)

No comments: