KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Feb 13, 2013

Dugaan KKN Ganjal Divestasi, Kaltim Gigit Jari


Berikut ini adalah tulisan kedua dari tiga tulisan mengenai "Di Balik Divestasi Saham KPC". Tulisan ini pernah dimuat di harian sore Suara Pembaruan edisi 21 Agustus 2001 (http://suarapembaruan.com/News/2001/08/21/Utama/ut00/ut00.htm).

ACHMAD BINTORO

Sampai tahun 2000, Kaltim kehilangan peluang meraih dividen sebesar Rp 1.229 triliun. Angka ini adalah angka minimal, karena ada informasi yang diperoleh pemda bahwa hasil eksploitasi batu bara di Sangatta jauh lebih besar dari yang dilaporkan.

Meskipun sangat mengagetkan, sebenarnya rekomendasi Pansus KPC DPRD Kaltim hanya gertakan belaka menghadapi siasat KPC. Sumber Pembaruan di DPRD Kaltim mengemukakan, rekomendasi tersebut cuma sekadar pernyataan untuk menggertak KPC dan menciutkan nyali Peter Alexander Vider (BP) dan Lex Graefe (Rio Tinto) yang sebelumnya pernah dilaporkan pengacara Pemda Kaltim ke Mabes Polri terkait kasus korupsi (Mabes Polri menetapkan tak ada bukti).

Buktinya, hingga kini sidang paripurna untuk menelorkan rekomendasi berbau ancaman itu belum digelar. Bahkan, sejauh ini tidak pernah ada agenda paripurna membahas rekomendasi pansus tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim Kasful Anwar mengatakan, pihaknya belum menerima rekomendasi itu dari pansus.


Demikian pula, menurut Karo Humas Pemprov Kaltim Syafruddin Pernyata, Pemda Kaltim tak pernah menerima rekomendasi DPRD Kaltim.

Kalaupun ada rekomendasi dari DPRD Kaltim, itu mengenai hal lain, yakni dukungan kepada pemprov agar melakukan penuntutan hukum terhadap KPC (sesuai Rekomendasi No 50 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001), sehubungan dugaan KKN dalam pelaksanaan KK (Kontrak Karya). Dan itu pun sudah dilakukan oleh Ibrahim Senen, pengacara Pemprov Kaltim. Ia melaporkan Peter Alexander Vider BP), Lex Graefe (Rio Tinto), Philip D Strachan (Rio Tinto), PT KPC, David Dawborn, dan Mira Fadya (penasihat hukum) ke Mabes Polri dalam kasus tindak pidana korupsi, 16 Mei 2001 lalu.

"Jadi, bukan rekomendasi mengenai penutupan produksi KPC," kata Syafruddin. Pemprov Kaltim memang melancarkan siasat baru menjerat KPC dengan mengadukan dugaan KKN dalam kontrak karya ke Mabes Polri. Pemprov Kaltim mensinyalir KPC sudah mengekspor batu bara sejak tahun 1987, tetapi yang dilaporkan kepada pemerintah hanya sejak tahun 1992.

Para pimpinan KPC itu dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No 31/1999 jo Pasal 1 (1) UU RI No 3/1971. Sedangkan tempat dan waktu kejadian disebut di Jakarta, tahun 1999 dan 2000.

Namun, laporan Pemda Kaltim itu dimentahkan Mabes Polri melalui Nota Dinas No Pol: B/ND-187/VI/2001/ Dit.Pidkor. Mabes Polri menyatakan, setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Kasubdit Bina Usaha Negara, polisi belum menemukan adanya unsur pidana. Mabes Polri menganggap perkara itu masih dalam lingkup perkara perdata.

Manajer Public Relation PT Rio Tinto Indonesia Nunik Maulana mengatakan, tuduhan Pemda Kaltim terhadap individu-individu di KPC sebagai hal yang aneh. Apa yang dilakukan individu-individu itu murni merupakan masalah bisnis dan tidak mengandung unsur-unsur kejahatan, termasuk korupsi, katanya.

Kehilangan Peluang
Meski ada pengaduan dan gertakan, KPC tenang-tenang saja. Malah, meski ada aturan yang mengharuskan perusahaan itu mendivestasi sahamnya, KPC merasa tetap aman dan produksi tetap jalan.

Aneh memang, kenapa KPC tak mendivestasi sahamnya, padahal aturan main mewajibkannya? "Gajah" mana di pusat dan daerah yang melindunginya? Padahal, menurut Keppres No 41 Tahun 1981 dan Kontrak Karya Nomor J2/Ji/Du/16/82, KPC harus mendivestasi sahamnya secara bertahap sejak tahun 1996.

Pasal 26 ayat 1 Kontrak Karya, dan Pasal 12 Ayat 3 Keppres No 41/1981, menyebutkan bahwa jadual dimulainya kewajiban divestasi saham KPC adalah pada akhir tahun keempat kalender penuh setelah permulaan periode operasi. Atau empat tahun setelah dimulainya tahap produksi, ini berarti tahun 1996.

Selama mengabaikan divestasi, selama itu pula seluruh keuntungan diraup KPC. Pemprov Kaltim hanya gigit jari. Data Direktorat Batubara Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen ESDM menyebutkan, laba bersih KPC pada tahun 1996 mencapai US$ 155,4 juta. Saat itu saham KPC sudah harus didivestasi sebesar 15 persen. Bila Pemprov Kaltim mendapatkan 15 persen saham, ini berarti provinsi itu akan meraih dividen sebesar US$ 23,31 juta (Rp 53,6 miliar, satu dolar sekitar Rp 2.300).

Pada tahun 1997, KPC harus mendivestasi lagi 8 persen sahamnya, jika Pemprov Kaltim yang membelinya, maka saham Pemprov Kaltim di KPC meningkat menjadi 23 persen. Dengan demikian, Kaltim akan meraih US$ 29,26 (Rp 175,5 miliar, satu dolar sekitar Rp 6.000) dari US$ 127,2 juta keuntungan bersih KPC.

Tahun 1998, KPC harus mendivestasi 7 persen saham lagi. Bila Pemprov Kaltim juga yang membelinya, maka saham provinsi itu meningkat menjadi 30 persen. Dengan demikian, pada tahun itu Kaltim akan meraih dividen US$ 39,39 juta ( Rp 512 miliar, satu dolar sekitar Rp 13.000) dari US$ 131,3 juta keuntungan bersih KPC. Pada tahun 1999, KPC harus melepas 7 persen saham lagi. Bila masih Kaltim yang membelinya, maka saham provinsi itu membengkak menjadi 37 persen, sehingga berhak atas 28,68 juta ( Rp 229,4 miliar, satu dolar rata Rp 8.000) dividen dari US$ 77,5 juta keuntungan bersih KPC.

Kemudian dalam tahun 2000, KPC harus melepas 7 persen saham lagi sehingga bila Kaltim juga yang membelinya maka sahamnya akan menjadi 44 persen. Dengan demikian, provinsi itu akan mendapat dividen sebesar US$ 23,54 juta ( Rp 258,9 miliar, satu dolar rata-rata Rp 11.000) mendapat laba bersih US$ 53,5 juta (dividen dibagi harusnya 44% atau US$ 23,54 juta).

Pada tahun 2001, KPC harus melepas 7 persen saham lagi, sehingga jika masih Kaltim yang membelinya, maka saham provinsi itu mencapai 51 persen.

Namun, semua itu kelihatan hanya bagaikan angan-angan karena tersendat-sendatnya proses divestasi, sehingga tidak satu persen sahamnya yang didivestasi KPC.

Dengan demikian, sampai tahun 2000, Kaltim kehilangan peluang meraih dividen sebesar Rp 1.229 triliun. Angka ini adalah angka minimal, karena ada informasi yang diperoleh pemda bahwa hasil ekploitasi batubara di Sangatta jauh lebih besar dari yang dilaporkan.

Bukan Tak Mau
Soal lepas melepas saham ini, General Manager External Affairs KPC Bambang Susanto menyatakan kepada Pembaruan bahwa pihaknya bukan tidak mau melepas saham. Tapi ketika saham itu ditawarkan sesuai tahapan waktu, ternyata tidak ada satu pun pihak yang mampu membelinya. "Ini sama saja dengan Anda disuruh menjualkan barang, tetapi tidak ada yang mampu membeli. Nah, apa lalu Anda harus
memaksa orang agar membelinya. Jadi bukan salah kami kalau itu tertunda," kata Bambang Susanto.

Ia mengatakan, kini ketika pihaknya kembali wajib mendivestasikan 51 persen saham dan Pemda Kaltim berniat memborongnya, KPC dengan terbuka menerimanya. Hanya saja, kendati potensi batubara itu berada di Kaltim, sesuai PKPPB, tidak ada prioritas tertentu saham harus ditawarkan hanya kepada Pemprov Kaltim.

Sesuai pula dengan PKPPB, katanya, terlebih dulu harga saham itu harus disetujui oleh pemerintah dan KPC. Dengan sendirinya Pemprov maupun DPRD Kaltim bukan pada pihak yang berkompeten untuk bernegosiasi soal harga saham. "Selama ini, Pemprov dan DPRD Kaltim telah keliru dengan mendesak penawaran secara langsung kepada KPC," katanya.

Tetapi, apapun alasan yang dikemukakan KPC, Pemprov Kaltim melihat, perusahaan itu telah menikmati keuntungan sangat besar dari tertundanya tahapan divestasi. Setiap tahapan divestasi tertunda, setiap itu pula KPC mengeruk keuntungan amat besar karena deviden (saham) tidak jadi terbagi.

Memang semakin misterius saja. Semakin banyak yang tersembunyi di balik kasus KPC. Bukan tidak mungkin, berbagai instansi dari pusat sampai daerah berkolusi selama ini membiarkan KPC mengabaikan aturan. Sudah tentu termasuk pejabat di Pemprov Kaltim sendiri.(***)

No comments: