KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 23, 2012

Memangnya Ada Jokowi di Kaltim?

Fenomena Jokowi-Ahok yang menginspirasi banyak orang, tidak membuat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak risau. Bertahun-tahun menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi juga tidak membuatnya merasa tidak aman. Popularitasnya masih yang paling tinggi. Awang bahkan berani balik menantang wartawan, dan kali ini bukan mimpi: Ada enggak (calon seperti) Jokowi di Kaltim?

ACHMAD BINTORO


Pertanyaan balik itu ia sampaikan sebagai penegasan bahwa Pilgub DKI dan di Kaltim berbeda. Di DKI bisa saja terjadi pasangan yang unggul di semua lembaga survei (Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli) kalah oleh pasangan yang tidak diunggulkan. Tetapi tidak di Kaltim, kecuali ada figur yang sama seperti Jokowi.

Kini popularitas Jokowi kian meroket. Harian berbahasa Inggris The Wall Street Journal yang berbasis di Singapura, pekan lalu bahkan memasukkan Jokowi ke dalam daftar 16 tokoh paling berpengaruh di Indonesia dalam dunia bisnis dan politik. Dia disejajarkan dengan Presiden SBY, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Parbowo, James Riady, Megawati, hingga Samin Tan.

Popularitas merupakan syarat mendasar supaya seseorang dipilih. Tidak mungkin seseorang memilih orang yang tidak mereka kenal. Dengan alasan itu pula bisalah dipahami kalau Awang Faroek masih amat percaya diri. "Kepercayaan saya tidak berkurang karena empat lembaga survei yang mengukur popularitas calon Gubernur Kaltim masih menempatkan saya di posisi tertinggi. Selain popularitas, juga tertinggi dalam elektabilitas," kata Awang di Balikpapan, akhir Juli lalu.

"Saya masih percaya hasil survei, meski nanti akan tergantung calonnya. (Pertanyaannya) ada nggak (calon seperti) Jokowi di Kaltim. Silakan kalau ada," tambahnya.

Sebenarnya hal wajar jika kepala daerah petahana memiliki popularitas tertinggi. Di daerah mana pun, saat survei dilakukan, pasti mereka akan lebih dikenal masyarakat. Tiap hari muncul di koran dan televisi lokal. Tiap saat hadir di banyak acara resmi pemerintah. Tapi apakah popularitas itu sekaligus menggambarkan kepuasan publik terhadap kinerja tokoh tersebut?

Yang menarik, survei empat lembaga berbeda itu juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Awang Faroek. Kesimpulannya, sebagian besar masyarakat (56-68 persen) menyatakan puas dengan kinerjanya selama tiga tahun memimpin Kaltim. Saya tak tahu persis apa isi pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Yang saya tahu tidak sedikit keluhan publik tentang kondisi jalan yang rusak. Jangankan di daerah yang jauh di sepanjang Trans Kaltim di poros utara, tengah, dan selatan, di dalam kota pun banyak.

Mereka bahkan tak mampu lagi mengeluh. Bukan karena kondisi jalan sudah baik, tapi karena capek mengeluh terus tanpa ada respon. Jalan Samarinda-Bontang misalnya, bertahun-tahun tidak kunjung membaik. Malah kondisinya lebih buruk ketimbang era gubernur lalu. Padahal APBD Kaltim tiap tahun naik. APBD Kaltim 2012 mencapai Rp 13,34 triliun, dan tahun 2013 (murni) ditarget Rp 13 triliun.

Jawaban ke publik selalu klise bahwa jalan Trans Kaltim berstatus jalan negara, sehingga merupakan tanggung jawab APBN. Alokasi dana dari APBN terbatas. Gubernur mungkin lupa bahwa dia dipilih oleh rakyat. Bukan oleh Pusat -- meski statusnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah Pusat di daerah. Sehingga wajib baginya membela kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya dengan banyak memaklumi kepentigan pusat. 

Warga tidak peduli soal status. Mau jalan negara, jalan provinsi atau kabupaten/kota yang penting jalan itu mulus. Masak sih, APBD Provinsi yang begitu besar tidak bisa dipakai untuk memperbaiki jalan negara misalnya ruas Samarinda-Bontang-Sangatta-Tanjung Redeb-Tanjung Selor. Apalagi kalau dikeroyok bersama APBD Kabupaten/Pemkot. Bukankah saat jalan mulus ke Tanjung Redeb -- lalu berlanjut ke Tanjung Batu -- akan sendirinya mendorong warga Balikpapan dan Samarinda ramai-ramai tamasya ke Pulau Derawan.

Taruhlah sepertiga dialokasikan untuk mempermulus jalan Trans Kaltim. Kenapa tidak? Masalahnya tinggal kemauan dan komitmen. Entahlah kalau APBD Kaltim yang besar itu ternyata hanya besar di atas kertas. Artinya, sudah banyak teralokasi untuk membiayai proyek- proyek multiyears berikut proyek besar yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan warga. Sehingga dana belanja yang leluasa digunakan sejatinya sangat kecil.

Untuk membangun tol saja minimal Rp 6,2 triliun, APBD Kaltim sudah alokasikan Rp 2 triliun. Tapi banyak teknisi jalan mengatakan, angka itu tak akan cukup. Apalagi jika harus dibuat melingkar dengan membangun flyover guna menghindari areal Bukit Soeharto. Dana yang diperlukan sangat mungkin mencapai Rp 12 triliun! Jika benar dana sebanyak itu akan dipakai untuk membangun jalan tol yang panjangnya 99 km, maka setiap kilometer diperlukan Rp 120 miliar.

Belum lagi membangun gedung serbaguna (convention hall) di area Stadion Sempaja Samarinda Rp 256 miliar. Bisa dimengerti kalau pemerintah Pusat dan hakim MK lantas beranggapan Kaltim memang kaya, jadi untuk apa diberi tambahan dana bagi hasil migas. Ya, apa namanya kalau bukan kaya, sementara ada pilihan lain dengan membangun jalan yang lebih murah -- dengan memperlebar dan mempermulus ruas jalan Balikpapan-Samarinda -- ternyata tidak diambil. Apa pula namanya jika bukan kaya kalau Pemprov Kaltim rela menghabiskan Rp 256 miliar sekedar untuk membangun gedung serbaguna.

Jadi, sepanjang belum ada tokoh yang memiliki komitmen nyata prorakyat, berani menerobos pakem (bukan hukum), dan kesederhanaan seperti Jokowi, jangan bermimpi dapat mengalahkan gubernur petahana Awang Faroek. "Kami merindukan gubernur yang memiliki sentuhan dan visi seperti Pak Jokowi," kata Supriyadi, Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kaltim, Senin (22/10).

Awang sendiri menyangsikan ada calon yang seperti Jokowi. Ada tokoh yang popularitasnya cukup tinggi dan sebenarnya menjadi rival yang bisa mengimbangi Awang Faroek, tapi belakangan justru tidak berminat. Isran Noor, Bupati Kutim cum Ketua Umum Apkasi, menyatakan baru akan maju jika hasil survei benar-benar sangat tinggi. Dia tidak mau maju untuk kalah.

DPD PKS Kaltim sudah mengusung Hadi Mulyadi. Tapi harus diakui masih kalah populer dibanding Awang Faroek. Tokoh-tokoh lain dari banyak parpol kebanyakan justru lebih doyan mengincar KT2, berharap dipilih Awang. Banyak orang bilang: disandingkan dengan siapa pun, Awang bakal jadi. Sehingga mereka lebih memilih bersabar dulu sebagai KT2. Lima tahun kemudian seiring dengan bertambahnya modal plus popularitas, akan lebih mudah mengincar KT1.

Satu-satunya tokoh yang sudah terang siap menantang Awang barulah Ipong Muchlissoni.  Sayang parpol yang dipimpinnya, Gerindra, belum cukup kursi untuk mengusung ambisinya. Ipong bisa menjadi calon alternatif layaknya Jokowi sepanjang dia mau menegaskan komitmennya untuk prorakyat. Dia berangkat dari bawah. Merantau ke Samarinda dengan modal dengkul sehingga pernah tidur di masjid tahun 1985. Kini menjadi pengusaha realestate sukses. Relatif sudah mapan, sehingga mencari kekayaan mestinya tidak lagi menjadi tujuan utama.

Banyak orang kapabel menjadi Gubernur Kaltim. Tetapi menjadi Gubernur Kaltim yang dicintai rakyat, agaknya tak semua orang mampu melakukannya. Banyak sih yang sejatinya kredibel, kapabel, amanah, visioner, sudah mapan secara finansial dari hasil berdagang, dan memiliki segudang ide terobosan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, tetapi mereka umumnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi kepala daerah. Sebagian mereka juga tidak memiliki kendaraan politik untuk maju.(***)

No comments: