KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 3, 2012

Gubernur Bilang Pangkas, Kawan Bilang Beneran???

"Benarkah berita ini, wal?" Seorang kawan lama bertanya di seberang telpon, kemarin pagi. Di tangan kirinya terbuka halaman Tribun Kaltim mengenai pernyataan Gubernur Awang Faroek Ishak yang bakal memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas di lingkup Pemprov Kaltim.  Tentu saja iya, jawab saya. Gubernur sendiri yang menyatakan itu.
 
ACHMAD BINTORO

"Beneran neh?!" Saya tahu tidak mudah meyakinkan orang untuk percaya atas kabar semacam ini. Ini memang bukan kali pertama. Tapi kalau saya ditanya apakah pernyataan itu benar-benar akan dilaksanakan atau sekedar mencari simpati publik, untuk pencitraan jelang Pilgub Kaltim 2013, bukan kapasitas media untuk menjawab. Saya teruskan pertanyaan itu kepada gubernur langsung melalui pesan pendek tapi tidak mendapat balasan. Tidak biasanya gubernur tidak menjawab pesan saya.

Kawan itu mengaku sudah muak mendengar dan membaca pernyataan-pernyataan semacam ini yang menurutnya bukan sekali ini dilempar ke publik. Lain di bibir, lain di hati, lain pula pada tingkatan implementasi. Begitu dia menggambarkan.

Baru di tataran pernyataan saja misalnya, masih menurut kawan saya tadi, sudah kontradiksi. Pada satu sisi Awang Faroek menyatakan tekadnya untuk memangkas biaya perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai upaya menghemat anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu penting. Terlebih perjalanan ke luar negeri yang tidak terlalu perlu. Namun saat yang sama, kenapa Awang Faroek justru merestui  perjalanan rame-rame rombongan pejabat ke Belanda hanya untuk ikut pameran.

"Ini kan jadi lucu. Ya, saya lebih baik mengganti kata muak dengan kata lucu saja. Sebab saya kini benar-benar merasa geli layaknya melihat lawakan," ujar kawan tadi. Di seberang telpon saya tidak mendengar dia tertawa. Padahal dia orang yang paling mudah tertawa, dan ketawanya paling keras di antara kami, kalau menyaksikan seseorang sedang melucu. Atau mungkin dia hanya tersenyum sehingga saya tidak bisa melihatnya.

Ia lantas meminta saya untuk mencari tahu siapa saja pejabat dan pegawai yang berangkat. Kabar yang sampai di telinganya, jumlah rombongan itu cukup besar, sekitar 60 orang. Sebagian disertai istri-istri mereka. Keberangkatan ke Eropa seperti menjadi acara rutin. Sebab sebelumnya plesiran begini sudah pernah dilakukan.

Kawan saya juga meminta saya mencari tahu berapa biaya perjalanan dinas. Kenapa pula pejabat yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan tugas sama sekali turut diajak. Dulu misalnya gubernur mengajak pejabat penting dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Padahal acaranya, adalah pameran wisata dan potensi investasi Kaltim.

Kaltim itu sangat kaya sumberdaya alam. Ada batu bara, emas, minyak bumi, gas bumi, mineral lain dan jutaan hektare lahan perkebunan dan kehutanan. "Tanpa menggelar pameran di luar negeri pun,  investor akan tetap akan rame-rame datang sepanjang infrastrukturnya baik dan insentifnya menarik. Jadi kenapa masih harus menggunakan cara-cara konvensional macam ini. Ini cuma akal-akalan plesir dengan menggunakan biaya perjalanan dinas."

"Sudahlah wal, akan lebih baik kalau pernyataan semacam ini gak usah lagi jadi konsumsi publik. Percayalah, gak akan ada yang percaya. Toh selama ini banyak yang tidak terealisasi sehingga kabar begini cuma akan menyakiti hati rakyat saja," keluhnya lagi.

Saya bilang kepadanya, masak sampai segitunya. Bukankah sah-sah saja jika gubernur  mengadopsi apa yang menjadi isu nasional?

Sepanjang pekan lalu, media nasional memang lagi meramaikan tingginya biaya perjalanan dinas pemerintah pusat tahun 2013. Naik 17 persen dari Rp 18 triliun menjadi Rp 21 triliun. Koordinator Advokasi FITRA Uchok Sky mengatakan, biaya perjalanan dinas itu harus dikurangi karena diindikasikan banyak penyelewengan.

Tren belanja perjalanan dinas pemerintah dari 2006-2013 cenderung meningkat. Mulai Rp 8,9 triliun (2006), Rp 9,1 triliun (2007), Rp 11,1 triliun (2008), Rp 15,2 triliun (2009), Rp 18,3 triliun (2010), Rp 19,6 triliun (2011), Rp 18 triliun (2012) dan Rp 21 triliun (2013).

Bagaimana di Kaltim? Saya belum dapat data berapa biaya perjalanan dinas di lingkup Pemprov Kaltim. Meski sudah ada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mendapatkan data semacam itu ternyata masih bukan hal yang mudah. Dengan beragam alasan, pejabat terkait masih saja pelit memberikannya.

Saya hanya tahu bahwa APBD Provinsi makin jumbo. Tahun 2012 mencapai Rp 13,34 triliun. Apakah biaya perjalanan dinas ikut naik? Apakah anggaran rutin dan belanja ikut membengkak? Entahlah. Biasanya sih begitu.

Kalau ini boleh disebut sebagai indikator, beberapa kawan saya yang jadi pegawai pemprov menjadi lebih sering bolak-balik ke luar daerah. Saya juga tahu ada pimpinan instansi yang doyan banget ke Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Bahkan tidak segan meminta diundang agar ada alasan untuk berangkat. Gunjingan anak buah tak lagi ia pedulikan.

"Sekarang cari tambahan lewat proyek makin sulit dan berisiko. Kalau lewat SPPD aman. Lumayan yang bisa disisihkan. Kalau sekali jalan bisa menyisihkan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta saja, bisa hitung sendiri kan berapa sebulan. Tapi mestinya jangan diborong sendiri begitu. Itu serakah namanya. Masak acara yang tidak penting pun ikut dihadiri," ujar seorang pegawai di lingkup pemprov.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kaltim Darlis Pattalongi dalam sebuah diskusi "Konflik Sosial Jelang Pilgub 2013" di Hotel Senyiur, Sabtu (29/9) malam, menyatakan keprihatinannya dengan cara kelola daerah ini. Kaltim memiliki APBD cukup besar. Kalau dijumlahkan dengan 14 kabupaten dan kota, lebih dari Rp 40 triliun per tahun.
"Angka sebanyak itu mestinya bisa membuat sejahtera masyarakat Kaltim yang cuma 3,5 juta jiwa," kata Darlis.
Cobalah kita berandai-andai dengan menghitung kasar. Kalau duit sebanyak itu kita bagikan kepada rakyat, masing-masing akan mendapat Rp 11,4 juta. Jika satu keluarga ada lima jiwa, maka mereka mendapat Rp 57 juta per tahun. Sebuah angka yang tidak kecil. Bisa jadi modal buka usaha untuk menyejahterakan rakyat.

Tentu saja bisa menyejahterakan! Asalkan dana itu tidak habis justru untuk menaikkan perjalanan dinas pegawai. Tidak habis untuk menaikkan anggaran belanja barang dan anggaran rutin. Tidak habis hanya untuk membangun gedung pertemuan (convention hall) Rp 256 miliar.  Juga asal tidak habis untuk membangun jalan tol yang sampai kini pun belum terlihat jelas wujudnya.

Apalagi kalau kelak Pemprov Kaltim ternyata tidak cuma harus menanggung Rp 2 triliun. Melainkan sekalian menanggung sisanya yang Rp 4,2 triliun. Sebab janji gubernur mendatangkan investor tol masih saja nihil. Pusat yang ditodong untuk membantu pun masih ogah-ogahan. Kabar yang sudah pasti justru datang dari Menteri Kehutanan yang menolak tegas jalan tol melintasi area Tahura Bukit Soeharto.

Barangkali benar kata Darlis, sebenarnya tidak ada daerah kaya. Tidak ada pula daerah miskin. Yang ada adalah daerah yang salah urus, dan yang benar urus.(*)



No comments: