KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 19, 2012

Blok Mahakam, Kemana Suara Aktivis Kaltim?

Sejumlah tokoh dan aktivis nasional yang dimotori Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kini sibuk menggalang dukungan "Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat". Dukungan terus mengalir. Tapi yang membuat saya heran, masyarakat Kaltim kok adem ayem saja. Padahal blok kaya migas itu berada di wilayah Kaltim.

ACHMAD BINTORO

Lalu kemana suara para aktivis yang biasanya cepat bersuara lantang? Beberapa waktu lalu ketika Kaltim tengah melakukan gugatan uji materi pasal mengenai prosentase dana bagi hasil migas pusat dan daerah UU No 33/2004, suara-suara itu masih lantang terdengar. Namun surut kembali begitu Mahkamah Konstitusi mengalahkan Kaltim.


Viko Januardhy, inisiator uji materi tersebut, kemarin berkirim pesan pendek kepada saya tentang akan digelarnya diskusi terbuka dengan tema "JR Ditolak, Otonomi Khusus Jawabannya". Diskusi diprakarsasi KNPI Kaltim dan akan dilaksanakan di kafe Juragan Kopi di Jalan Juanda, malam ini. Ooo... mungkin mereka masih belum bisa melupakan kekalahan itu.

Saya cuma agak penasaran, masak sih isu Blok Mahakam sedikit pun tak membuat mereka tertarik. Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Saat ini rata-rata produksinya sekitar 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sekitar 344.000 barel oil equivalen (boe)  per hari.  Cadangan yang terkandung sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi dan menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar.

Menurut Marwan Batubara, cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf. Dengan harga gas yang terus naik, asumsi rata-rata US$ 15/MMBtu, Blok Mahakam berpotensi menghasilkan pendapatan kotor US$ 187 miliar lebih (12,5 x 1012  x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1.700 triliun! Banyakkah pendapatan sebesar itu? Kalkulator saya yang sederhana ini mungkin akan jebol kalau dipaksa untuk menghitung angka-angka itu.

Blok yang terletak di muara Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara ini sudah 45 tahun dikelola Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang). Kontrak Kerja Sama (KKS)-nya diteken pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak baru akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Kini muncul sinyal dari Menteri ESDM Jero Wacik mengenai kemungkinan pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak mereka untuk 20 tahun lagi. Inilah yang kemudian membangkitkan rasa nasionalisme Marwan dan ribuan aktivis nasional lain untuk menolak rencana tersebut. Saya lalu kirimkan pesan kepada Viko, Ketua KNPI Yunus Nusi, dan ekonom Unmul Aji Sofyan Effendi. Saya mempertanyakan kenapa para aktivis dan tokoh Kaltim tidak ikut bersuara. Isu ini mestinya bisa dijadikan batu loncatan untuk mencapai keinginan Kaltim pasca-kekalahan Kaltim di MK.

Yunus tidak merespon. "Saya terus terang lelah lahir batin, kada sanggup lagi mikir isu berat tentang Blok Mahakam," kata Viko. Bambang Prayitno, Direktur PKPS Kaltim mengatakan, Viko agaknya lagi down pascakekalahan Kaltim di MK.

Bambang mengaku sebelumnya sudah meminta Viko dan kawan-kawan aktivis lain di Kaltim untuk turut bersama menggalang petisi itu. Ia mengajak Viktor Juan (Ketua KNPI Kaltim). Tapi ajakan tidak bersambut. Viko bahkan minta jangan dibawa-bawa. Viktor hanya merespon datar: "Ide bagus, Blok Mahakam dikuasai asing lagi." Bambang kemudian berkirim pesan ke Rita Widyasari, Bupati Kukar. Tapi Rita, kata Bambang, cuma bilang, tunggu saja, pasti dapat saham.

"Wah, kok cuma nunggu. Saya sedih. Padahal kalau dikelola Total, (selama ini) sumbangsihnya ke negara kacil, Kalau sikap RW (Rita Widayasari) gitu, berarti ikut berdosa dong Kukar dan Kaltim," keluh Bambang. Praktis hanya dia bersama Rudi Hartono (Hanura) dari Kaltim yang turut dalam 500 penandatangan petisi itu.

Ada beberapa kemungkinan kenapa aktivis Kaltim loyo. Mungkin banyak yang kurang paham, kata Bambang, sebab yang menggerakkan adalah tokoh-tokoh nasional, termasuk Kurtubi, dan stigmasi Blok Mahakam cuma masalah Kaltim saja. Kemungkinan lain, mereka terlalu berpikir kedaerahan sehingga berpikir jika Jakarta yang bergerak, Kaltim tidak usah ikut agar sikap Kaltim tidak dipolitisasi.

"Kalau berpikir hitam putih begitu, sangat menyesatkan. Padahal di Jakarta banyak kaum nasionalis yang berpikir untuk kepentingan daerah. Atau mungkin karena mereka berpikir kepentingan Kaltim cuma merebut 10 persen saham PI," jelasnya.

Para tokoh dan aktivis Kaltim ini agaknya belum paham bahwa ada kepentingan yang lebih besar, selain merebut Participating Interest 10 persen. Yakni soal ketahanan energi, kedaulatan energi dan kemandirian nasional, kesejahteraan rakyat. Sebuah pertanyaan besar dan aneh kalau pemerintah masih mau memberikan perpanjangan kontrak kepada Total yang sudah meraup laba begitu besar selama dua kali kontrak (50 tahun).

Ekonom Unmul Aji Sofyan Effendi mengatakan, agar dapat mengelola Blok Migas diperlukan dana tidak sedikit, Rp 130 triliun. "Apa Pertamina punya uang sebanyak itu?" Kalau benar punya dana sebanyak itu, ia sependapat blok itu harus diberikan pada BUMN. Inilah saatnya untuk jadi tuan rumah di bumi sendiri. "Kalau ini sukses, pola ini bisa menjadi pilot project di wilayah lain di Indonesia."

Marwan mengatakan, Pertamina telah berulang-ulang menyatakan mampu mengelola blok Mahakam seperti dinyatakan Dirut PHE Salis Aprilian, Direktur Ibrahim Husein dan Dirut Karen Agustiawan. Karen menegaskan kembali sikapnya pada 27 Juli 2012. Ia menanggapi pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik pekan lalu, yang meragukan kemampuan keuangan Pertamina.

Ini berbeda dengan sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan justru mendorong BUMN-BUMN untuk bersatu padu, keroyokan, guna mengincar besarnya potensi bisnis migas. Ia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ia yakin BUMN juga mampu.
Dulu dunia internasional juga meragukan kemampuan Presiden Venezuela Hugo Chaves melakukan nasionalisasi industri migas. Meski kemudian digugat oleh Exxon Mobil, ia tidak mundur sedikit pun. Dan terbukti upayanya berhasil. Venezuela kini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri yang kaya migas dan bahan mineral lainnya.

Stasiun berita CNN, Kamis, 18 Agustus 2011 memberitakan bahwa Venezuela akan mengambil alih tambang di wilayah selatan negara itu. Salah satu perusahaan tambang terbesar di daerah itu, Rusoro, adalah perusahaan Canada yang dikuasai keluarga Agapov dari Rusia. Lengkap sudah nasionalisasi  oleh Chavez. 
Indonesia pun bisa. Meminjam istilah Jokowi, asal mau dan tidak punya kepentingan apa pun kecuali untuk rakyat. Jika Blok Mahakam berhasil, menunggu Freeport dan sederet tambang lainnya untuk "dinasionalisasi". Semoga! (*)

1 comment:

Pendidikan Luar Sekolah said...

Kami sudah sering melakukan gerakan di kaltim khususnya samarinda. lagi lagi kami jarg di gubris oleh media.