KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 26, 2012

Menakar Peluang di Legislatif Review

Ini bukan kiamat. Tenanglah, masih ada peluang melalui lobi-lobi intensif ke pemerintah dan legislatif. Demikian sebagian orang menyikapi kekalahan Kaltim di Mahkamah Konstitusi dalam menuntut dana bagi hasil (DBH) migas lebih besar melalui Judicial Review UU No 33/2004. Tapi kalau benar masih ada peluang, seberapa besar sih peluang Kaltim sekarang? Ah, jangan- jangan ini cuma sekedar menghibur diri. Harapan yang sebenarnya kita sudah tahu sangat tipis, kalau tidak mau dibilang hampa.

ACHMAD BINTORO

KEKALAHAN di MK sekaligus menutup rapat perjuangan lewat jalur hukum. Kaltim kini harus mencari jalur lain apabila masih ingin mendapatkan prosentase DBH migas lebih besar dari yang selama ini diterima: 15,5 persen minyak dan 30,5 persen gas. Satu-satunya jalur yang masih terbuka hanyalah lobi. Inilah jalur klasik yang sejatinya sudah pernah dilakoni pejabat dan elite politik Kaltim yang ternyata lebih banyak membikin frustasi saja. 

Kita mungkin lupa bahwa kita pernah berkomitmen untuk tidak lagi menempuh pendekatan macam ini saat kita mulai mencanangkan tekad menggugat pemerintah pusat di MK. Kita sudah kritik habis- habisan cara-cara lobi selama ini yang tidak jelas ujung pangkalnya, yang hanya membuang energi dan dana tak sedikit. Bertahun-tahun kita menjalin dan menjaga hubungan dengan sejumlah pejabat berwenang di Depkeu, Depdagri, Departemen ESDM, Kepresidenan, hingga wakil rakyat di DPR RI dan sejumlah petinggi partai, toh tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Kalaupun ada yang disebut berhasil hanyalah menambah bagian 0,5 persen. Tambahan ke daerah 0,5 persen yang dimasukkan dalam komponen DBH migas itu sebenarnya dimaksudkan pusat untuk mendukung program pendidikan dasar, dengan konsep 6:6:3. Yakni 6% plus 0,2% untuk daerah penghasil migas, 6% plus 0,2% lainnya untuk daerah bukan penghasil, dan 3% plus 0,1% untuk provinsi.

Itu terjadi jauh sebelum Kaltim menempuh jalur hukum, di era kepemimpinan Gubernur Suwarna AF dan Kepala Dispenda Kaltim Abd Rachim Asmaran. Kini setelah jalur hukum kita tempuh dan bahkan muncul keputusan MK yang menolak seluruhnya tuntutan Kaltim, apa masih realistis kalau ada yang berpandangan bahwa masih ada harapan (yang seakan-akan masih besar) lewat jalur lobi. Apa lagi dengan permintaan prosentase 40 persen.

Memang benar kali ini momentumnya beda. Pemerintah dan DPR RI sedang menyusun rancangan perubahan UU No 33/2004. Setidaknya ini menunjukkan adanya kesadaran baru di pusat bahwa UU yang berlaku selama ini belum sempurna. Mereka menyadari ada sejumlah daerah yang merasakan ketidakadilan. Lebih penting lagi menunjukkan adanya niatan baik dari pusat untuk memperbaiki dan mengakomodir suara-suara itu.
Tapi sekali lagi, kalau menganggap harapan itu seolah-olah masih besar, rasanya kok berlebihan. Logikanya sederhana saja. Saat belum ada gugatan, hasil lobi membuahkan hasil hanya 0,5 persen. Lalu bagaimana mungkin bakal mendapat lebih ketika MK sudah jelas-jelas menolak mengabulkan gugatan Kaltim. Jangan-jangan penolakan itu justru bakal dijadikan dalih perlindungan bagi anggota dewan untuk juga tidak menaikkan prosentase.
Apalagi selama ini Kaltim tidak pernah memiliki wakil yang dikenal garang berbicara. Kaltim punya 12 wakil di DPR dan DPD RI. Sudah sedikit, tak bersuara pula. Pernahkah Anda melihat satu saja dari mereka diundang media atau tampil dalam talkshow di televisi membahas isu-isu aktual dan strategis bangsa ini? Dari sekian banyak tayangan live televisi yang menyorot kegiatan di DPR RI, pernahkah Anda menyaksikan bahwa yang sedang berbicara itu adalah wakil dari Kaltim? Yang pasti, kalau ternyata Anda tidak pernah menyaksikan aksi garang wakil-wakil kita, itu bukan karena Anda sedang tidak nonton televisi.
Nah kalau bicara saja enggan, bagaimana mungkin kita berharap mereka mampu ngotot mengawal kepentingan Kaltim di DPR. Bagaimana mungkin mereka bisa kita harapkan mampu menghadapi gempuran para wakil rakyat dari puluhan daerah non penghasil migas yang tentu tidak akan tinggal diam, dan mungkin akan ramai-ramai mengeroyok Kaltim. Jika wakil rakyat tak dapat menggunakan modal utamanya -- berbicara -- bagaimana mungkin dia bisa menyalurkan aspirasi rakyatnya? Lalu apa saja yang mereka kerjakan selama ini di kursi empuk DPR-DPD?
MESKI realitasnya demikian, Aji Sofyan Effendi, ekonom Ummul, termasuk yang masih optimisme dengan pendekatan lobi. Begitu pula Gubernur Awang Faroek Ishak, Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal, dan inisiator JR Viko Januardhy.

Aji yang kini ditunjuk DPD RI sebagai bagian dari anggota tim ahli penyusunan draft revisi UU No 33/2004 menilai angka  40 persen adalah usulan yang wajar. Dia sudah membuat kajian akademis lengkap dengan beragam simulasi. Intinya prosentase DBH migas sebesar itu relatif dapat memberi keadilan kepada daerah-daerah penghasil migas, khususnya Kaltim yang masih harus lari mengejar ketertinggalannya, tanpa harus membuat sempoyongan APBN.

"Saya harap usulan ini disetujui," kata Aji Sofyan. Usulan angka ini masih akan dimatangkan dulu  di DPD RI. Jika disetujui, draft ini akan disampaikan ke DPR. DPR  nantinya yang akan membahas dan menentukan prosentasenya, juga terkait sistem apa yang akan dipakai dalam memformulasikan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Meski sama-sama sebagai wakil rakyat, kita tahu hanya DPR yang memiliki wewenang menyusun, membahas dan menetapkan UU.

Artinya, usulan dari DPD RI itu bisa saja dipakai. Sebaliknya bisa pula ditolak mentah-mentah dan masuk keranjang sampah. Pahit memang. Tapi itulah realitas yang mungkin terjadi.

Sebelum Aji Sofyan ditunjuk menjadi tim ahli, DPD pernah membuat draft revisi UU No 33/2004. Draft itu disosialisasikan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan 15 Mei 2012. Acara resminya bernama uji sahih. Aji Sofyan bersama HR Daeng Naja, dan Bernaulus Saragih (Kepala Puslit SDA Unmul) yang saat itu menjadi pembahas, mengkritik habis-habisan draft revisi tersebut.

Mereka bilang, draft itu mengecewakan. Sama sekali tak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan, ensesialnya sama dengan materi asli, UU lama. Draft revisi itu disusun Prof Dr Herman Haeruman JS (IPB), Dr Tjip Ismail SH MBA MM (UI), dan Dr Mahfud Sidik.Mahfud Sidik pernah menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu. Dia bahkan menjadi "lawan" Kaltim dalam uji materi UU No 33/2004 karena bersaksi untuk pemerintah Pusat.

Hal penting dalam UU No 33/2004 sejatinya hanya dua. Yakni formulasi DAU dan prosentase DBH migas. Formula DAU yang diusulkan dalam draft revisi ternyata masih mengacu pada celah fiskal. Sedang prosentase DBH migas diusulkan naik hanya 2 persen.

"Apa pantas disebut sebagai perubahan hanya karena menaikkan DBH  minyak dari 15,5% menjadi 17,5%? Kalau hanya segitu, maap ya bapak-bapak, itu tidak ada artinya. Itu masih sangat jauh dari kebutuhan Kaltim. Harusnya 40:60," tandas Aji.

Aji Sofyan dan lainnya tentu bukan tidak tahu peta kekuatan dan tipisnya harapan di tingkat lobi kali ini. Tapi seperti orang bijak bilang: lebih baik mencoba daripada tidak berbuat sama sekali. Namun kalau kita tahu ada harapan lain yang nilainya tidak kalah besar -- tidak semata terobsesi menaikkan prosentase DBH migas --  tak elok kalau kita habiskan energi (lagi) di jalur lobi (lagi). (***)


1 comment:

Kaltimtoday.com said...

Inilah persoalan klasik yang terus dihadapi Kaltim. Dan betul kata Pak Bintoro, anggota dewan kita dari Kaltim belum yang tampak sekalipun garang dalam membela hak-hak masyarakat Kaltim. Jangankan di tivi, bicara di media lokal saja gak bertaring.

Kita berharap semoga putusan DBH ini kemudian nanti tak mengesampingkan nilai-nilai kemanusian. :)