KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 20, 2012

Akhirnya Kandas di Meja Hakim


Selama ini saya memiliki persepsi yang positip terhadap hampir setiap putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut saya, putusan-putusan mereka cukup obyektif dan berani, sehingga kadang terkesan melawan arus. Selaras dengan sosok Mahfud MD, Ketua MK, yang low profile, cerdas dan cenderung apa adanya.


ACHMAD BINTORO

PENDEK kata, hakim MK tidak bisa diintervensi, sekalipun oleh tangan-tangan kekuasaan. Mereka sangat jauh dari kooptasi politik. Karena itu ketika Kaltim akhirnya memutuskan melakukan uji materi terhadap masalah persentase dana bagi hasil (DBH) migas yang diatur dalam Pasal 14 ayat e dan f UU No 33/2004, saya -- dan mungkin banyak pula pemangku kepentingan lain di Kaltim -- termasuk yang berharap besar akan lahirnya keadilan. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ini tidak pernah bisa terwujud melalui jalur-jalur lobi.

Tapi begitu melihat amar putusan hakim MK, Rabu (12/9/2012) kemarin, persepsi itu seketika retak. Saya menjadi ragu dengan kesan tentang hakim-hakim MK yang sudah terlanjur terbangun sangat apik di benak saya. Tragis! Keinginan Kaltim untuk mendapat keadilan atas dana bagi hasil migas yang lebih besar akhirnya kandas.


Menang dan kalah memang biasa. Putusan hakim MK kita tahu hanya antara dua hal: menolak atau mengabulkan gugatan pemohon. Yang perlu dicermati adalah apa di balik putusan. Apa pertimbangan yang digunakan hakim. Saya yang kebetulan cukup intens mengikuti jalannya setiap sidang MK di Jakarta nyaris tidak percaya dengan putusan ini. Data dan alasan yang disampaikan oleh Kaltim selaku pemohon -- yang juga didukung kesaksian sejumlah ahli ternama bidang ekonomi dan hukum tata negara, dan saksi fakta termasuk dari sejumlah daerah penghasil migas lain -- nyaris tidak ada yang terbantahkan.

Ekonom UGM Prof Dr Mudradjad Kuncoro, pakar migas Prof Dr Kurtubi (UI), dan Dr Aji Sofyan Effendi (ekonom Unmul) misalnya mempertanyakan, atas dasar apa pemerintah menetapkan Kaltim dan 6 provinsi lain penghasil migas mendapatkan dana bagi hasil 15,5% dan 30,5%? Kenapa bukan 20% atau 40%? Apa landasan akademisnya? Kenapa pula dua penghasil migas lain yakni Papua dan NAD (Aceh) mendapat hak yang berbeda hingga 70%?

Ternyata tidak ada satu pun saksi ahli yang dibawa pemerintah (pusat) yang mampu menjawabnya. Bahkan Dr Mahfud Sidik Msc, mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Departemen Keuangan, dalam kesempatan sharing dengan tim Kaltim di Hotel Ibis Jl KH Mas Mansyur Jakarta sempat mengakui bahwa memang tidak ada landasan akademis yang dibuat. Mahfud Sidik termasuk tim ahli yang menyusun UU No 33/2004 ketika itu.

"Saat itu keadaannya memang tidak normal. Tekanan politis akibat euforia otonomi daerah membuat kami tak sempat lagi membuat kajian akademisnya. Angka itu memang datang dari langit, come of the sky," kata Mahfud. Hal itu kembali ia tegaskan saat saya duduk semeja dengannya untuk rehat makan siang sekaligus mewawancarainya.

Teman diskusi saya, Viko Januardhy, kandidat doktor ilmu politik UGM Yogyakarta, sehari sebelum pembacaan sidang putusan MK di Jakarta, sempat kirim pesan pendek. Ia katakan, apa pun putusan MK nanti harus kita terima dengan lapang dada, dan (kalau pun kalah) hendaknya tidak membuat kita saling menyalahkan. 

"Kalau pun MK tidak mengabulkan, apa pun yang terjadi pada JR (judicial review) sudah resiko dalam perjuangan. Menang atau kalah, saya berpandangan jangan sampai ada saling menyalahkan bila JR ditolak MK,"  jelasnya.

Toh begitu tiba putusan dan tuntutan Kaltim dalam perkara No 71/PUU-IX/2011 ditolak, Viko tetap saja tak bisa menyembunyikan kaget dan kekecewaannya.

"Atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat saya sebagai warga Kaltim berhak menilai MK telah melakukan 'tirani' konstusi khususnya dalam kasus JR UU Nmr 33/2004. Hakim MK bukanlah malaikat atau dewa konstitusi yang tidak bisa keliru."

Bagaimana tidak, lanjut Viko,  ada saksi-saksi fakta dari 17 daerah penghasil migas di enam provinsi (Jatim, Jateng, Kepri, Riau, Sumsel, dan Kaltim). Kalau disetarakan dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk di enam provinsi itu hampir separuh jumlah penduduk Indonesia.   

Ada pula kesaksian beberapa pakar nasional yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya di tingkat nasional. Mereka bergelar doktor dan profesor.  Ada Kurtubi, Mudrajad Kuncoro, Saldi Isra, Iman Putra Sidin, Bernaulus Saragih, Aji Sofyan Effendi, dan lainnya.

Sehingga ketika hakim MK menolak mengabulkan gugatan Kaltim, ini benar-benar mengagetkan. MK ia nilai telah mengabaikan aspirasi dari enam provinsi, yang nota bene merupakan aspirasi separuh jumlah penduduk Indonesia. Keputusan itu sekaligus mengabaikan pandangan para saksi ahli nasional. 


"Inilah yang saya sebut tirani konstitusi. MK dengan otoritasnya yang penuh telah menolak gugatan dan tidak mempertimbangkan harapan jutaan bahkan puluhan juta warga dari 17 daerah penghasil  migas yang berharap adanya keadilan atas DBH migas. Ini sangat melukai rasa keadilan. Saya lihat ada anomali keadilan dalam putusan MK tersebut," jelasnya.

DALAM pertimbangannya, hakim MK menyatakan persentase dana bagi hasil (DBH) migas yang ditetapkan di pasal 14 ayat e dan f UU No 33/2004 merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 di mana kekayaan sumberdaya alam dikuasai oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Oleh karena itu menjadi hak pemerintah untuk membaginya dengan melihat asas keadilan, kebersamaan, efisiensi, keberkelanjutan dan wawasan lingkungan. 

Dalam konteks ini tuntutan Kaltim untuk mendapat DBH yang lebih besar dianggap bertentangan dengan asas-asas tersebut, oleh karena itu tak dapat disetujui. Kasus Kaltim, menurut mereka tidak bisa disamakan dengan Papua dan Aceh. Keadaannya berbeda.

Dengan kata lain majelis hakim membenarkan argumen-argumen yang sudah dibangun pemerintah (pusat) dalam sidang-sidang sebelumnya. Yakni munculnya kekhawatiran jika gugatan dikabulkan bakal menimbulkan instabilitas ekonomi nasional. APBN bakal terguncang.

Saya orang yang awam hukum. Tetapi melihat amar putusan macam itu, sulit bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa putusan hakim MK sangatlah subyektif dan politis. Pengamat hukum HR Daeng Naja pun merasakan keanehan jika benar hakim MK menjadikan kekhawatiran itu sebagai bagian dari pertimbangan putusan.

Saya lalu mengkroscek ke pengacara Kaltim, Muspani. Menurut dia, soal kekhawatiran akan adanya instabilitas ekonomi nasional itu memang tidak tersurat dalam pertimbangan hakim. Kekhawatiran itu dibangun dalam argumen-argumen yang disampaikan pemerintah. Keterkaitannya adalah ketika hakim menyatakan bahwa penetapan DBH 15,5 persen dan 30,5 persen migas untuk daerah itu sudah dianggap adil dalam konteks NKRI.

"Itu sama artinya mereka mengatakan begini: 'kita ini sama rata, sama rasa. Sudahlah, yang ada itu sudah cukup'. Jadi mereka tidak bicara dalam kontek keadilan, melainkan dalam kerangka NKRI. Tetapi ketika kita singgung soal Aceh dan Papua yang mendapat perlakuan khusus, dengan DBH migas sampai 80 persen, mereka bilang itu afirmatif," kata Muspani.

Afirmatif adalah sesuatu yang dikecualikan karena keadaan. Aceh dan Papua dikecualikan karena di sana terjadi konflik terus menerus dan menjadi sorotan internasional.

Dengan pertimbangan yang demikian itu, rasanya sulit untuk mengatakan bahwa hakim MK telah bersikap obyektif. Padahal mereka sebenarnya mengakui ketidakadilan yang dirasakan oleh Kaltim dan daerah penghasil migas lainnya. Pengakuan ini muncul secara tidak langsung lewat pembenaran terhadap argumen pemerintah mengenai kekhawatiran akan terhadinya guncangan APBN apabila gugatan dikabulkan.

Pandangan hakim terhadap Aceh dan Papua juga menyiratkan bahwa mereka baru akan menghitung cermat setelah terjadi gejolak di daerah. Apakah itu berarti Kaltim harus berdarah-darah dulu lantas baru mendapatkan perhatian? Ini sebuah pembelajaran yang tidak baik. Padahal jauh sebelumnya Kaltim sudah mempertanyakan apa landasan akademis yang dipakai pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan DBH itu. Ternyata tidak ada! Mahfud Siddik, mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu mengakui bahwa angka-angka itu "muncul dari langit".

TERLEPAS dari subyektifitas dan kentalnya muatan politis putusan hakim, Bernaulus Saragih, satu dari dua tenaga ahli dari Unmul untuk uji materi UU No 33/2004, mengatakan, Kaltim tidak memiliki strategi yang baik. Semestinya, gugatan diajukan bersama-sama dengan 17 daerah penghasil migas lainnya.
"Hakim terbukti lebih memikirkan dampak apabila gugatan Kaltim dikabulkan, yakni bagi puluhan daerah lain non penghasil. Pendapatan mereka dari DBH dengan sendirinya akan terkurangi. APBN pun bakal kedodoran," kata Bernaulus.

Artinya, kalau saja yang mengajukan gugatan seluruh daerah penghasil, tentu hakim akan berpikir ulang, bahwa jika gugatan ini tidak dikabulkan dampaknya bukan cuma Kaltim sendiri yang akan merasakan. Melainkan juga 17 provinsi penghasil migas lainnya. 

Posisi Kaltim  melemah, menurutnya, saat legal standing empat anggota DPD RI ditolak. Tinggallah Abraham Ingan (mewakili MRKTB) dan dua warga Muara Badak. "Pertanyaannya, apa mereka itu cukup representatif mewakili Kaltim? Hakim mungkin akan mengatakan kurang. Padahal diketahui nilai gugatan yang diajukan Kaltim berdampak sangat besar, dan menyangkut dana APBN bernilai triliunan rupiah."

Hal lain yang dipandang melemahkan Kaltim oleh Kepala Puslit Sumberdaya Alam Unmul ini ialah strategi dalam menyiapkan saksi ahli dan saksi fakta pada sidang-sidang last minute. Saat itu, pada sidang ketujuh, Bernaulus melihat Kaltim cukup sempoyongan ketika diserang oleh sejumlah saksi ahli dari pemerintah.


Pukulan yang dianggap cukup menohok dan mencoba menelanjangi Kaltim adalah kesaksian ahli yang menyebut Kaltim terkesan menghambur-hamburkan APBD. Kaltim tidak memanfaatkan dana itu untuk benar-benar memakmurkan rakyatnya. Mereka mengkritisi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang besar, juga dana pembangunan Rp 9 triliun yang (pernah) didepositokan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.

Tesis yang mereka bangun adalah untuk apa menambah atau memberi dana bagi hasil migas lebih besar kalau Kaltim tidak mampu memanfaatkan dana itu untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi yang lebih krusial adalah mereka mampu membangun kesan dan pesan terhadap hakim di MK terkait konstraksi APBN. Bahwa jika gugatan Kaltim dikabulkan, akan menimbulkan kontraksi APBN dan kolapsnya daerah-daerah minus sumberdaya alam.

"Saat itu saya sudah mengingatkan bahwa kalau ini didiamkan, maka potensi kalah kita akan sangat besar. Sebab keterangan di last minute biasanya lebih mengendap di benak para hakim. Nah terbukti sekarang kan," kata Bernaulus.

Muspani membantah anggapan dan kemungkinan keterkaitan semacam itu. "Ah, tidak ada kaitannya. 17 daerah penghasil migas lain sudah kita libatkan, meski hanya sebagai saksi pendukung. Tetapi dalam MK, satu atau banyak tidak berpengaruh. Satu pun dianggap mewakili. Jadi bukan itu persoalannya."


Soal legal standing anggota DPD RI asal daerah pemilihan Kaltim yang ditolak, menurut Muspani sama sekali tidak lantas membuat posisi menjadi lemah. Itu tidak terkait sama sekali. Yang penting sejak awal sudah disiapkan alternatif pemohon agar ketika legal standing pemohon satu ditolak masih ada pemohon lain, sehingga perkara dapat terus dilanjutkan. Kaltim sendiri mengajukan tiga pihak sebagai pemohon. Selain anggota DPD RI, ada Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) yang dipimpin Abraham Ingan, dan pihak satunya adalah dua warga yang tinggal di sekitar ladang migas di Muara Badak, Kutai Kartanegara.

"Yang pasti strategi kita sudah tepat dan bagus. Hanya saja karena hakim sangat subyektif jadinya ya begini ini putusannya. Saya minta maaf terhadap masyarakat Kaltim, hanya ini yang bisa saya lakukan," jelas dia, Kamis (13/9) malam.

AJI Sofyan Effendi, ekonom Unmul yang menjadi tenaga ahli DPD RI untuk penyunan draft revisi UU No 33/2004, mengatakan, putusan ini bukanlah akhir. Masih ada harapan melalui lobi-lobi di DPD, DPR dan pemerintah pusat untuk memasukkan usulan Kaltim dalam revisi UU No 33/2004. Aji berharap usulannya mengenai persentase DBH migas 40 persen untuk daerah bisa diterima dan disetujui oleh DPD dan DPR RI.
Mungkin benar kata Aji Sofyan. Tetapi yang harus diingat, Kaltim sudah pernah menempuh jalur lobi semacam ini selama bertahun-tahun. Menguras energi, biaya dan waktu. Tidak ada hasil. Kalau pun bisa disebut sebagai keberhasilan adalah hanya penambahan 0,5 persen dari 15 dan 30 persen saat kepemimpinan Gubernur Kaltim Suwarna AF. 

Yang pasti kita tahu wewenang DPD RI sebenarnya tidaklah sekuat kolega mereka di DPR RI. DPR sebagai lembaga yang akan menggodok draft revisi itu bisa saja menerima usulan yang akan dibawa DPD, tetapi juga sah-sah saja jika mereka menolaknya mentah-mentah. Pahit memang. Tapi inilah kenyataan yang harus kita terima. Semoga ini jadi pembelajaran berharga bagi kita semua.(***)

No comments: