KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 4, 2012

Bukan Kami tak Mau ...

Menghitung dana bagi hasil (DBH) migas untuk daerah mestinya bukanlah pekerjaan yang sulit. Saya pikir ini tidak membutuhkan cara hitung yang rumit. Asal diketahui jumlah produksi yang terjual (lifting) di setiap blok, sumur atau wilayah, serta berapa besar faktor pengurang dan nilai tukar rupiah terhadap dolar saat itu, akan ketemu hasil yang porsentasinya sudah diatur dalam UU No 33/2004. 

ACHMAD BINTORO

Dengan rumusan yang lebih singkat, PNBP SDA (Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam) Migas mengikuti pola perhitungan = % Bagian Pemerintah x {[( ICP x Lifting x jumlah hari dalam tahun bersangkutan) - Cost Recovery] x Kurs} - [ Faktor Pengurang ].

 Daerah penghasil mendapatkan hasil SDA yang diperoleh dari satu daerah dengan konsep 6:6:3 dari 15. Yakni dari bagian daerah 15% (sesuai UU No 33/2004) dibagi untuk daerah penghasil 6%, bukan daerah penghasil dalam provinsi 6% dan provinsi 3%. Sedangkan 85% menjadi bagian pusat, di mana dalam perkembangannya diberikan lagi 0,5% kepada daerah untuk mendukung program pendidikan dasar dengan alokasi 0,2% untuk daerah penghasil, 0,2% untuk daerah bukan penghasil dalam provinsi, dan 0,1% untuk provinsi.



Alokasi bagian daerah penghasil 6% plus 0,2% secara nominal akan ditentukan beberapa hal. Pertama, berapa lifting yang diperoleh satu periode. Dalam satu tahun produksi ada beberapa periode. Periode pertama, triwulan I mulai Desember sampai Pebruari. Periode 2, Triwulan II mulai Maret sampai Mei. Triwulan III, mulai Juni sampai Agustus, dan triwulan IV mulai September sampai November. Khusus Triwulan IV baru diperhitungkan dan diterimakan pada tahun berikutnya, atau dikenal dengan Triwulan V (ascow account).

Yang disebut lifting adalah migas yang laku dijual atau sudah menjadi uang. Bukan sekedar produksi karena produksi bisa jadi tidak dijual sebagai cadangan nasional atau mungkin belum laku dijual.

Kedua, berapa ICP (Indonesia Crude Price) rata-rata per bulan. Dihitung rata-rata karena setiap bulan bahkan hari/minggu selalu terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Harga setiap lapangan migas juga berbeda karena kandungan mineral setiap lapangan migas yang juga berbeda. Saat ini ada sekitar 50 jenis harga minyak di Indonesia.

Ketiga, dari lifting dikalikan ICP akan memunculkan harga brutto yang masih harus dikurangi cost recovery dan beban potongan pajak-pajak. Dari pendapatan netto baru diperoleh porsi bagian pemerintah pusat dan pemda. Secara teknis dalam tradisi perhitungan perolehan pendapatan dari minyak adalah sebagai berikut: Gross Revenue (lifting x oil price) - Cost Recovery = Net Operarating Equaty to be Split (ETS).

Dari ETS apabila diasumsikan 100% dibagi Bagian Pemerintah (71,1538%) dan Bagian Kontraktor (28,8462%). Bagian Kontraktor masih dikurangi PPh Minyak Bumi 48% atau sebesar 13,8462% sehingga tersisa 15%. Ini pun masih dikurangi DMO (Domestic Market Obligation = atau kewajiban kontraktor migas untuk menyarahkan sebagian minyak dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan BBM dalam negeri yang besarnya diatur dalam kontrak).

Bagian Pemerintah yang 71,1538% masih harus dikurangi dengan faktor pengurang yakni PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Fee Hulu Migas. Dari faktor pengurang tersebut, baru menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumberdaya Alam (PNPB SDA) yang dibagi 85% (-0,5%) Pusat dan 15% (+0,5%) Daerah dengan kompensasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.


Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak bupati/walikota dan gubernur tak tahu berapa besar DBH migas yang seharusnya akan mereka terima? Setiap kwartal mereka merasa dana yang diterima tidak sebesar perkiraan mereka. Anehnya sudah 11 tahun otonomi daerah bergulir, problem semacam ini tak kunjung tuntas. 

"Bagaimana saya bisa mengetahui jumlah yang seharusnya kami terima kalau kami tidak pernah tahu berapa sebenarnya produksi migas di daerah kami sendiri. Kami sudah berulangkali coba minta data ke pusat maupun BP Migas, nihil," keluh Bupati Kukar Rita Widyasari. 


Ujung-ujungnya, daerah menganggap pemerintah pusat sengaja menutupi sesuatu: terutama lifting migas dari setiap sumur atau blok di daerah. Tudingan yang sama juga mereka lontarkan kepada BP Migas. Sebagai badan hukum milik negara yang memiliki dua tugas pokok mencari dan menggali (eksplorasi dan produksi), BP Migas tentu tahu persis berapa jumlah produksi maupun lifting migas, di Blok Mahakam misalnya yang dikelola oleh Total Indonesia.


Sehingga timbulah kesan pemerintah pusat hanya pandai menambah dan mengali. Begitu giliran membagi, rumitnya minta ampun. Seakan-akan ini akibat daerah yang kurang becus menghitung. Ini belum lagi bicara porsentase DBH migas yang tidak memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil seperti Kaltim yang kemudian memaksa Kaltim menggugat di Mahkamah Konstitusi. 


Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mengklaim sudah acapkali melakukan sosialisasi cara penghitungan DBH. BP Migas, dengan sebatas kewenangan yang dimiliki, juga melakukan hal serupa. Jumat (29/6) lalu misalnya, mengundang puluhan wartawan dari sejumlah daerah penghasil migas ke Jakarta untuk mengikuti program edukasi wartawan bertema "Dana Bagi Hasil Migas dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Sektor Hulu Migas."


Bahkan belum lama ini BP Migas mengundang para ekonom dari sejumlah universitas di daerah- daerah penghasil migas, termasuk ekonom Unmul Samarinda. Mereka dikumpulkan di Yogyakarta. "Ternyata ekonom pun banyak tidak paham," kata A Rinto Pudyantoro, Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas.


Mungkin bisa dipahami kalau para kepala daerah tidak terlalu paham detil cara menghitung DBH migas. Sebab yang mereka urus memang bukan cuma DBH. Tetapi kalau para pejabat dan kepala dinas terkait pun ternyata sama awamnya, tidak memiliki pemahaman yang lebih baik ketimbang mereka, masihkah kita akan terus berkelit dengan mengatakan bahwa: "Penghitungan ini memang tidak mudah." 


Terlalu sembrono dan menyederhanakan masalah kalau kita mengatakan para pejabat daerah tidak pandai menghitung. Rinto sendiri mengaku perlu tiga hari untuk menguasai semua penghitungan itu.  Namun ia membenarkan bahwa tanpa mengetahui lifting migas, mustahil perhitungan bisa dilakukan dengan tepat.
"Kami bukan tak mau kasih data lifting. Tapi BP Migas tidak bisa memberikan langsung ke daerah. Ini menyangkut data negara. Kami hanya bisa melapor ke Presiden melalui Kementerian ESDM. Jadi silakan daerah berurusan dengan kementerian terkait. Salah alamat kalau tanya ke kami," ujar Rinto. 


Menurutnya, daerah acapkali keliru. Setiap kali ada persoalan DBH migas mereka protesnya ke BP Migas. Padahal BP Migas tidak ada urusan dengan daerah. Data dan seluruh uang hasil jual  hanya dilaporkan ke kementerian terkait.
***
SEKITAR 40 wartawan berkumpul di sebuah ruang di kangor BP Migas, lantai 27 gedung Wisma Mulia Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah penghasil migas, dari Aceh hingga Papua. Saya mewakili Tribun, bersama Kaltim Post, dengan fasilitas dari Total EP Indonesia. Beberapa wartawan ibukota terlihat pula hadir. Kebanyakan adalah wartawan desk ekonomi.


Acara ini sebenarnya menarik. Sayangnya waktu yang diberikan hanya dua jam, itu pun plus tanya jawab. Padahal wartawan sudah meluangkan waktu dan kebanyakan datang dari jauh. Umumnya mereka sudah tiba satu hari sebelum hari dimulai acara. Celakanya, Kepala Humas BP Migas Rinto Pudyantoro juga membatasi pertanyaan hanya seputar DBH Migas dengan dalih agar teman-teman pers bisa mendapat pemahaman lebih utuh.


Tapi bagaimana mau mendapatkan pemahaman lebih utuh soal DBH dan perimbangan yang itu lebih menjadi kewenangan Kementrian Keuangan dan Kementerian ESDM. Dua kementerian itu tidak dilibatkan untuk memberikan materi. Benar saja, Rinto meski mengetahui soal perhitungan dan data lifting, karena keterbatasan wewenang, tidak dapat menjelaskan kepada para wartawan. Kuat kesan bahwa BP Migas kurang matang mempersiapkan program edukasi ini.


Soal besarnya cost recovery yang dikeluarkan BP Migas yang acap dikritik banyak kalangan, Rinto sempat menyinggungnya. Ia mengatakan pengkritik itu tidak paham. "Orang bilang jangan banyak- banyak. Cost recovery jangan mahal. Saya bilang bodoh itu. Kalau saja mereka mengerti, kita justru untung besar. Yang membikin pola PSC/KPS ini orang hebat, dan salah satu kehebatannya adalah pada cost recovery," terangnya. 


Namun ia enggan memberikan penjelasan lebih gamblang masalah ini dengan alasan waktu yang terbatas dan agar wartawan bisa lebih utuh menerima edukasi soal DBH. Tema itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya.


Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor atas eksplorasi dan eksploitasi. Pengembalian modal itu menjadi faktor pengurang dari hasil produksi. Kurtubi saat berbicara dalam seminar di Balikpapan belum lama ini mendesak BP Migas dibubarkan saja. BP Migas dia sebut telah menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat besar. Penyebabnya antara lain, BP Migas bukan perusahaan minyak sehingga migas bagian negara yang berasal dari kontraktor asing ini tidak bisa dijual sendiri, melainkan harus menunjuk pihak ketiga. Ini yang merugikan negara.


Faktor kedua soal manajemen cost recovery yang disebutnya tanpa kontrol akibat tiadanya badan pengawas. "Saya lihat BP Migas main setuju-setuju saja dengan asing. Sehingga cost recovery naik luar biasa, padahal produksi minyak kita makin menurun." Pada APBD-P 2012, pemerintah telah mengeluarkan cost recovery 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 135 triliun.


Ekonom Unmul Samarinda Aji Sofyan Effendi menambahkan, yang bikin jebol APBN sebenarnya bukan subsidi akibat naiknya harga BBM sebagaimana yang selalau digemborkan pemerintah. Besarnya anggaran cost recovery untuk perusahaan migas-lah yang bikin jebol APBN. Terlebih dana yang dikelola BP Migas itu tidak pernah dapat dikontrol.(***)


Astaga, Gaji dan ATK KKKS pun Dibiayai Cost Recovery

SAMARINDA, TRIBUN - Tidak terima disebut sebagai ekonom yang tidak memahami masalah cost recovery migas, ekonom Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Effendi akhirnya balik  menuding BP Migas sebagai lembaga yang mencoba membodohi masyarakat. Ia mempertanyakan  kenapa gaji pegawai hingga alat tulis kantor (ATK) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pun harus dibiayai negara melalui cost recovery.


"Astaga, saya gak habis pikir, dari gaji pegawai hingga ATK pun dibiayai negara. Lho kalau begitu mereka ini pegawai negeri dong. Kan semua dibiayai negara, bahkan sampai soal transportasinya. Nyaman banar menjadi KKKS di Republik ini," sindir Aji Sofyan Effendi saat menghubungi Tribun, Selasa (3/7).


Ia mengaku tergelitik membaca pernyataan Kepala Humas BP Migas A Rinto Pudyantoro (Tribun, 2/7) yang menyebut banyak ekonom tidak paham dengan masalah cost recovery. "Ternyata ekonom pun tidak paham," kata Rinto kepada wartawan dalam acara Edukasi Wartawan di kantor BP Migas Jakarta pekan lalu.


Pernyataan Rinto ini merupakan kesan yang dia tangkap saat memberikan materi di depan sejumlah anggota ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang sedang berkumpul di UGM Yogakarta, dua pekan lalu. Satu di antara anggota ISEI adalah Aji Sofyan Effendi, mewakili Unmul. Bersama Anggito Abimanyu, mereka sejatinya membahas persiapan Kongres ISEI yang akan digelar September 2012.  Mumpung para ekonom lagi kumpul, Rinto lantas menawarkan diri sebagai pemateri tamu untuk menjelaskan soal cost recovery yang sedang disorot banyak kalangan.


Rinto mengatakan: "Orang bilang (cost recovery) jangan banyak-banyak. Jangan mahal. Saya bilang bodoh itu. Kalau saja mereka mengerti, kita justru untung besar. Yang membikin pola PSC/KPS ini orang hebat, dan salah satu kehebatannya pada cost recovery." 


Cost recovery merupakan biaya yang ditagihkan KKKS kepada negara melalui BP Migas atas biaya operasi migas. Aji getol mengkritisi cost recovery. Ia menyebut ini yang justru bikin jebol APBN. Sangat tidak adil jika rakyat harus menanggung kenaikan akibat harga minyak sementara KKKS dibiarkan menghamburkan uang negara melalui cost recovery. Pada APBN-P 2012 cost recovery disepakati 15,13 miliar dollar AS (sekitar Rp 135 triliun), naik ketimbang penetapan di APN 2012 yang sebesar 12,33 milar dollar AS.


Menurut Aji, dalam pertemuan di Yogyakarta itu justru Rinto yang terpojok oleh pertanyaan yang dia lontarkan yang tidak bisa dijawab oleh Rinto. "Saya bilang kalau benar gaji pegawainya dibayar dengan dana cost recovery, lalu apa bedanya mereka dengan PNS. Dia gak bisa jawab."


Sesuai PP No 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (lazim disebut PP Cost Recovery), ada empat komponen utama yang diganti. Yakni biaya eksploitasi, biaya geologi dan geofisika, biaya penyusutan, dan biaya umum dan administrasi.


"Tak usahlah saya mengkritisi tiga komponen lainnya meski sebenarnya saya juga melihat banyak kelemahan, tapi lihatlah yang kasat mata ini, biaya umum dan administrasi, masak sampai ATK dan gaji pegawai, bahkan transportasi pun dibiayai negara.


Aji juga mempertanyakan kenapa biaya cost recovery tidak bisa dikembalikan seperti saat generasi pertama dan kedua dulu, dimana pemerintah hanya membayar 40-60 persen. Saat itu, tahun 1974, generasi pertama dibayar 40 persen, generasi kedua tahun 1976-1977 dibayar 60 persen, generasi ketiga tahun 1984-1988 dibayar 100 persen. Tetapi kini, generasi kelima, di atas tahun 2000, malah dibayar 120 persen.


"Saya tanya ke Pak Rinto, kenapa tidak bisa seperti dulu? Bukankah kondisinya sama, melakukan hanya eksplorasi dan eksploitasi dan kita sebenarnya hanya mampu membayar sebesar itu. Sekarang malah dibayar 100 persen ditambah kredit investasi 20 persen. Enak sekali mereka.(bin)

Ternyata Beda Tipis Saja
MASALAH cost recovery yang dikelola BP Migas disorot banyak pihak. Selain jumlahnya sangat besar, juga tidak adanya kontrol yang memadai atas lembaga itu. Sebagai badan hukum milik negara BP Migas ternyata tidak dilengkapi dengan badan pengawas atau semacam komisaris. Padahal, PTN saja yang mengelola dana universitas hanya puluhan miliar selalu dikontrol oleh badan pengawas bernama Wali Amanah.


Rinto mengklaim bahwa pola KKKS dengan manajemen cost recovery di dalamnya adalah sistem yang menguntungkan. "Dari mana bisa disebut untung besar, yang benar saja," bantah Aji. Aji lalu mengajak menyimak data berikut ini. Rata-rata biaya cost recovery yang dikeluarkan mencapai Rp 115 triliun per tahun. Rata-rata penerimaan negara dari migas hanya Rp 125,7 triliun. 


"Ini kan artinya hanya beda-beda tipis. Lalu dari mana hitungannya bahwa dia bilang kita masih untung. Rata-rata dana perimbangan yang didaerahkan pun hanya 32 triliun/tahun dalam 10 tahun terakhir. Jadi gak ada apa-apanya dibandingkan biaya cost recovery yang sangat besar itu," tandas Aji.

Kalau alasannya adalah tidak ada investor yang mau berinvestasi kalau tidak dapat untung seperti dikatakan Rinto, kata Aji, tentu boleh saja perusahaan untung. Tapi mestinya keuntungan itu tidak dibebankan pada cost recovery.(bin)

1 comment:

master togel said...

SALAM KENAL SEMUA,…!!! SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!

Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual AKI…Angka AKI KANJENG Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu alamat KI KANJENG..Saya coba beli Paket 2D ternyata Tembus…dan akhirnya saya pun membeli Paket 4D…Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib KI KANJENG…Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib anda seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer KI KANJENG DI 085-320-279-333.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))

…TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

**** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
3.JUAL TUYUL MEMEK
4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

…=>AKI KANJENG<=…
>>>085-320-279-333<<<





SALAM KENAL SEMUA,…!!! SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!

Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual AKI…Angka AKI KANJENG Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu alamat KI KANJENG..Saya coba beli Paket 2D ternyata Tembus…dan akhirnya saya pun membeli Paket 4D…Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib KI KANJENG…Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib anda seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer KI KANJENG DI 085-320-279-333.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))

…TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

**** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
3.JUAL TUYUL MEMEK
4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

…=>AKI KANJENG<=…
>>>085-320-279-333<<<




SALAM KENAL SEMUA,…!!! SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!

Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual AKI…Angka AKI KANJENG Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu alamat KI KANJENG..Saya coba beli Paket 2D ternyata Tembus…dan akhirnya saya pun membeli Paket 4D…Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib KI KANJENG…Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib anda seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer KI KANJENG DI 085-320-279-333.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))

…TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

**** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
3.JUAL TUYUL MEMEK
4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

…=>AKI KANJENG<=…
>>>085-320-279-333<<<