KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Apr 29, 2012

Kuli Tinta Masih Malu-malu di Hari Buruh

Di mana sebenarnya posisi wartawan? Pertanyaan ini selalu muncul di benak saya setiap jelang Hari Solidaritas Buruh (May Day) 1 Mei. Masih banyak kuli tinta belum sejahtera, bukanlah cerita baru. Hidup dengan cara gali lubang tutup lubang, juga bukan isapan jempol. Tetapi, anehnya, saya tidak pernah melihat teman-teman mau bergabung dengan para buruh lain untuk bersama menyuarakan aspirasi.

ACHMAD BINTORO

PARA wartawan seperti menjaga jarak dan lebih antusias hanya sebagai peliput. Jepret sana jepret sini. Puas ketika hasil bidikannya termuat dan menjadi foto master di halaman depan koran mereka. Intip pula tulisan mereka esok hari, saya yakin tidak akan satu pun yang mau menyentuh kehidupan mereka sendiri. Narasumber sengaja dipilih dari buruh di pabrik, pekerja di pelabuhan atau para kuli bangunan yang bisa dengan mudah dieksplorasi untuk menguras keharuan pembaca.

"Masak kami harus tulis diri kami sendiri? Jeruk makan jeruk dong," kilah seorang wartawan yang sudah empat tahun bekerja di sebuah harian di Kaltim dalam obrolan di warung kopi Hainan di Citra Niaga Samarinda, Minggu (29/4). 

Dalam kondisi seperti ini, wartawan tiba-tiba menjadi orang yang pemalu. Seakan-akan sebuah aib membuka dapur sendiri. "Akan lebih mudah bagi kami meliput persoalan buruh kalau para buruh itu tidak tahu bahwa gaji kami sebenarnya tidak jauh beda dengan mereka."

"Ini sama sekali bukan soal gengsi," elak kawan itu lagi. Tapi, tambahnya, agar setidaknya kami masih bisa berdiri dengan tegar dan rasa bangga menenteng tustel yang canggih dan mahal ini. Agar kami masih bisa melaporkan peristiwa dan persoalan ini lebih jernih. Itu berarti kami harus menjaga jarak dengan subyek liputan.

Apa ini jawaban ngeles atau jujur, Anda yang menilai. Tetapi, Sarosa Hamongpranoto, guru besar Fisipol Unmul Samarinda, tahu bahwa itu jawaban ngeles. Sikap ini pula yang membuat status wartawan hingga kini menurutnya masih belum jelas dan berepengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Kalau dianggap sebagai buruh, faktanya tak pernah terdengar atau terbentuk serikat buruh wartawan. Tidak pernah ada penandatanganan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Ada ribuan perusahaan media massa di Indonesia, tapi tidak lebih dari separuh jumlah jari di tangan yang karyawannya sudah membentuk serikat pekerja. Ada ungkapan begini: wartawan jauh lebih berani meliput di medan perang ketimbang harus membentuk serikat pekerja. Proses pembentukan serikat pekerja di Metro TV misalnya sudah dimulai sejak 14 tahun silam, tapi hingga detik ini tak kunjung berhasil.

Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas yang kini menjadi Direktur Pemberitaan Metro TV mengakui itu. Ia tidak tahu mengapa belum berhasil. "Saya tidak tahu, saya baru masuk 2008," katanya kepada sebuah media online.

Sebaliknya, kalau dianggap profesional, faktanya kesejahteraan wartawan umumnya masih rendah. Masih banyak kawan yang gajinya malah lebih rendah dari seorang kuli bangunan. Seorang kuli bangunan di Samarinda mendapat upah Rp 60.000-80.000 per hari. Anggaplah dia kerja 26 hari sebulan, maka upahnya Rp 1.560.000-2.080.000 per bulan. Gaji pegawai negeri sipil saja terendah Rp 2.000.000.

BERAPA upah layak seorang wartawan? Hasil survei Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menyebut Rp 3,7 juta. Tepatnya Rp 3.743.497. Itu pun angka dua tahun lalu saat survei dilakukan di Samarinda.

Acuan survei sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, yakni Peraturan Menaker No 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Hanya saja, untuk wartawan, karena kekhususan pekerjaannya, PWI Kaltim memandang perlu ada tambahan beberapa komponen. Sehingga kebutuhan dasar wartawan yang dicatat mencapai 57 komponen.

Sedangkan standar yang digunakan Dewan Pengupahan untuk mengukur KHL buruh pada umumnya hanya 46 komponen. Atas desakan sejumlah organisasi buruh, Kemenaker kini sedang merevisi Permenaker tersebut. Mereka menginginkan penambahan komponen, dari 46 item menjadi paling sedikit 86 item bahkan 122 item.

Tim survei yang saya pimpin saat itu membagi komponen dalam enam bidang kebutuhan. Yakni pangan, sandang, papan (tempat tinggal), alat kerja, tabungan/asuransi, dan kebutuhan lain. Pada kebutuhan sarana transportasi misalnya, ukurannya bukan dengan tarif angkot pulang pergi. Sebab hampir tidak ada lagi wartawan yang naik angkot dalam menjalankan pekerjaannya. Melainkan menggunakan sepeda motor, sebuah alat transportasi favorit wartawan.

Tim juga memasukkan komponen kebutuhan komunikasi (ponsel berikut pulsanya), kebutuhan alat kerja (laptop, modem, pulsa internet), serta kebutuhan tabungan dan asuransi. Termasuk kebutuhan membeli buku/majalah dan membayar angsuran rumah tipe 36. Sedang untuk pangan, kebutuhannya relatif sama antara wartawan dan buruh lain.

Kebutuhan dasar wartawan dan buruh lain seperti buruh pabrik plywood misalnya, tidaklah sama. Wartawan perlu alat kerja khusus, perlu alat transportasi untuk menunjang mobilitasnya, dan komponen kebutuhan lainnya. Jadi kalau acuannya hanya UMP, kawan-kawan wartawan nyatakan itu belum cukup.

Saat survei dilakukan, UMP Kaltim 2010 hanya Rp 1.002.000. Tahun ini naik sedikit menjadi Rp 1.177.000. UMP ditetapkan dengan cara mengawinkan hasil survei KHL dengan faktor eksternal seperti kemampuan pengusaha dan inflasi. Ketua Umum SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Dahlan Iskan malah merilis angka lebih tinggi. Menurut pemilik Jawa Pos Group itu, upah layak wartawan seharusnya minimal lima kali UMP. Artinya, kalau UMP Kaltim 1.177.000, maka, gaji wartawan (lajang dengan masa kerja di bawah dua tahun) mestinya minimal Rp 5,8 juta.

Tetapi tidak semua perusahaan pers mampu menggaji wartawannya sebesar itu. Juga tidak banyak wartawan yang pantas mendapatkan upah sebesar itu karena kualitasnya belum baik. Posisi tawar mereka rendah. Kewajiban Uji Kompetensi Wartawan yang digelontorkan Dewan Pers adalah salah satu upaya untuk menjadikan wartawan profesional.

Jadi upah layak sebesar Rp 3,7 juta adalah untuk wartawan yang profesional. Wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki kemampuan teknis, etik dan bekerja dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Leo Batubara, wartawan senior cum anggota Dewan Pers, mengatakan, wartawan profesional dapat dilihat dari kualitas tulisan dan besaran gajinya. 

Lepas dari itu, saya agak penasaran dengan sebutan "kuli tinta". Ya, wartawan acapkali menyebut dirinya "kuli tinta". Kuli identik dengan pekerja kasar. Setahu saya, dalam bekerja, wartawan harus mengedepankan otak sebelum ia kemudian menggunakan kaki, tangan, dan peluhnya. Wartawan tidak cukup hanya  dengan menyorongkan alat perekam, lalu mengetik apa yang terekam. Tidak bisa bekerja mechanical begitu.

Semoga ini bukan merupakan "kutukan" kalau kesejahteraan wartawan hingga kini masih setara atau tidak lebih tinggi dari upah seorang kuli. Selamat Hari Buruh! (*)

No comments: