KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 29, 2011

Kepala Daerah Abai Rakyat Jadi Korban



Duka keluarga korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, 26 November lalu, belum lagi sirna. Belum semua kendaraan mampu diderek keluar dari dasar Sungai Mahakam. Evakuasi para korban pun belum seluruhnya kelar. Sabtu, empat pekan kemudian, tragedi kembali terjadi. Sebuah kapal kelotok penyeberang terbelah dua setelah dihantam kapal ikan troll Berkat Usaha-02.
ACHMAD BINTORO
Jembatan Kukar Sebelum Runtuh
Jembatan Kukar Diadopsi dari Golden Gate San Frasisco.

Kapal kelotok menjadi sarana penyeberangan alternatif setelah jembatan Kukar runtuh. Malam itu, kapal tengah menyeberangkan belasan warga berikut motor mereka dari Kampung Baru, Tenggarong menuju Loa Raya di Tenggarong Seberang. 

Beruntung 17 orang selamat. "Hanya" satu tewas, Juli Setiawan (21) yang tenggelam berikut delapan motor di dasar Mahakam. Pemuda asal Nganjuk (Jatim) itu menambah daftar korban pasca-runtuh jembatan Kukar. Hingga Selasa (27/12) kemarin, baru 23 jasad korban ditambah jasad Juli yang berhasil diangkat. Masih sekitar 12 korban lain yang diperkirakan terperangkap di dalam bus. 

Tiga jam sebelumnya, di Samarinda, Eja Zulfan (6) dan Emalia Raya Dinata alias Ema (5) harus meregang nyawa di sebuah kolam bekas galian tambang batu bara PT Panca Prima Mining di Pelita 7 Sambutan. Ini kali kedua bocah-bocah tidak berdosa menjadi korban akibat eksploitasi tambang. Lima bulan lalu, tiga bocah mati sia-sia di kolam bekas galian tambang PT Himco Coal di Pelita 3 Sambutan.
Gubernur Kaltim tinjau kolam bekas galian tambang di Pelita 7

Satu hal yang menyamakan dari peristiwa di dua wilayah kabupaten dan kota itu adalah bahwa pemerintah telah abai. Kalau saja lima bulan lalu Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera memerintahkan penutupan dan audit menyeluruh seluruh kegiatan tambang berikut kolam bekas galiannya, mungkin tidak ada orang tua lagi yang harus kehilangan anak-anaknya.

Dua pekan sebelum  musibah terjadi, saya ngobrol dengan Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Ia mengkritisi sikap mental aparat pengawas terkait yang selama ini datang ke lokasi tambang sekedar hanya sebagai pemberi punishment, bukan pembina. "Tapi kekuasaan untuk memberi sanksi itu cuma dijadikan alat bargaining. Mereka tutup sebentar. Dua tiga hari kemudian mereka buka lagi setelah bertemu pemilik tambang."

Carut marut pengelolaan tambang batu bara yang menahun seketika menguap begitu aparat dan pemilik tambang bertemu. Tangis pilu orang tua dan keluarga yang harus kehilangan anak-anak mereka, teriakan warga yang rumah dan lingkungannya kebanjiran saban hujan tidak lagi didengar. Kematian dianggap cuma data statistik. Kenginan untuk melakukan pengusutan tuntas, investigasi dan audit menyeluruh pun redup bersama santunan dan tali asih.

Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan: "Perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan mengabaikan lingkungan akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kita tidak main-main lagi." Di matanya, yang salah selalu saja penambang.

Lalu sanksi apa yang bisa ia jatuhkan kepada pemimpin yang telah abai? Tidakkah disebut abai saat aparat pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan sebuah kolam galian bekas tambang tidak direklamasi, tanpa penjagaan dan pagar pengamanan? Tidakkah disebut abai ketika sudah banyak protes warga, tapi walikota tidak kunjung mereduksi luasan tambang dan menghentikan tambang di sekitar pemukiman? 

Kemana pula sosok dan suara walikota dalam setiap heboh tambang batu bara? Dengan dalih pembagian tugas, Nusyirwan mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaan rumah walikota. Puluhan izin KP/IUP rame-rame diobral walikota, bukan oleh wawali. Anehnya, intensitas pemberian izin melonjak pada 2006- 2008, jelang pilkada, hingga 38 izin. Sehingga Nusyirwan kini sebenarnya tidak lebih sebagai pemadam kebakaran.****

SIKAP abai juga dilakukan Bupati Kukar.  Dua kepala daerah itu telah gagal melindungi warganya. Sebuah jembatan gantung yang mestinya dirawat rutin, dibiarkan begitu saja. Kapal kelotok yang dipaksa menjadi sarana penyeberangan -- karena tiadanya alternatif sarana penyeberangan lain -- ternyata tidak difasilitasi sedemikian rupa dan dijaga jalurnya agar aman bagi warga.

Jembatan yang jadi ikon kekayaan Kukar itu runtuh dalam usia sangat belia. Selama 10 tahun (2001-2010) beroperasi, pekerjaan perawatan ternyata dilakukan hanya sekali, tahun 2007 senilai Rp 1,6 miliar. Sudah beberapa kali usulan biaya perawatan diajukan, tapi selalu mentok di dewan. Bupati juga tidak pernah fight memperjuangkannya. Mereka lebih mendahulukan pembangunan baru. 

Padahal blok angkur sudah bergeser 10 sentimeter ketika belum satu tahun diresmikan. Tahun 2006 Dinas PU dan PT Indenes Utama Engineering Consultant pernah menemukan gelegarnya turun 50 cm. Tahun 2011 menjadi 75 cm, dan tiang jembatan bergeser menjadi 18 cm. Kalau saja perawatan rutin dilakukan barangkali tidak perlu ada sad ending. 

Bambang Prayitno, mantan Ketua KAMMI Kaltim yang tinggal di Tenggarong mempertanyakan kenapa setelah satu bulan tak kunjung ada punishment terhadap seorang pun pejabat pemegang tender dan kegiatan, PPTK atau Kasubdin yang menangani masalah itu. "Kan masih (harus) menunggu hasil investigasi (oleh tim independen)," jawab Bupati Kukar Rita Widyasari  singkat.

Sejumlah aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Tenggarong menilai pemda bukan saja telah abai dalam menjaga keamanan fasilitas publik tapi juga kurang peduli terhadap nasib keluarga korban.  Keluarga korban diberikan santunan Rp 40 juta. Uang sebesar itu tentu tidak akan cukup untuk membiayai seumur hidup istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan.

"Harusnya pemerintah menannggung semua biaya hidup dan kuliah, kalau ada anak mereka yang bapaknya meninggal. Setidaknya sampai anak-anak itu bisa bekerja. Kalau istrinya ditinggal mati suami, harusnya ditanggung hingga dia menikah lagi. Atau kalau sudah tua, ditanggung biaya hidupnya sampai meninggal," kata Bambang. Setidaknya itu bisa sedikit menebus kelalaian dan abainya pemerintah.

Terkait sikap abai ini, sejumlah aktivis kini tengah menyusun gugatan hukum terhadap Bupati Kukar. "Saat kondisi jalan rusak saja dan ternyata itu mengakibatkan celaka pengendara, pemerintah dapat dituntut. Apa lagi ini sebuah jembatan yang baru berumur 10 tahun, dan  tidak pernah dialokasikan biaya perawatannya secara memadai," ujar seorang aktivis asal Tenggarong saat ngobrol di kafe Zupa-zupa Samarinda.****

KINI, 71 persen wilayah kota Samarinda sudah dikepung oleh tambang. Eskavator bergerak tiada henti menggali tanah. Mungkin lima atau 10 tahun lagi, ketika batu bara itu akhirnya habis, tinggal kolam-kolam menganga bekas galian tambang yang mengepung kota. Saat yang sama jalan-jalan di seluruh kota rusak digerus banjir dan dilindas truk-truk pengangkut batu bara.

Pendapatan Pemkot Samarinda dari tambang batu bara hanya Rp 39 miliar. Kontribusinya di urutan enam pada pembentukan PDRB, lalu melorot peringkat 10 pada tahun 2010. Pendapatan batu bara jelas tidak akan cukup untuk membiayai proyek pengendalian banjir yang usulannya mencapai Rp 150 miliar. Belum lagi memperbaiki jalan-jalan kota.

Jika masih begini kebijakan pengelolaan tambang dan model pengawasan pemkot, di mana hampir semua dilakukan secara transaksional, maka bahaya masih akan mengancam warga. 

Izin tambang dan proyek mestinya tak harus selalu berkonotasi negatip. Tapi saat segala sesuatu "diproyekkan", ditransaksionalkan, dampaknya bisa fatal bagi warga. Inikah yang terjadi pada jembatan Kukar? Inikah yang terjadi pada pembiaran kolam-kolam bekas galian tambang di Samarinda? (***)

No comments: