KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Nov 4, 2011

Hambur Duit di Jalan Tol

ACHMAD BINTORO

Daeng Naja termasuk kelompok orang yang mendukung gagasan gubernur membangun jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Aji Sofyan Effendi pun demikian. "Tapi itu dulu, awalnya saja," kata Daeng di rumahnya, sehari sebelum bertolak ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sedangkan Aji masih dengan pendapatnya. Tol harus didukung karena dinilainya akan meningkatkan ekonomi rakyat.

AJI kadang tak bisa menyembunyikan kegusarannya terhadap orang-orang yang getol menentang proyek ini. "Saya ingin lihat suatu saat apakah orang-orang yang selama ini menentang proyek jalan tol, juga akan menggunakan jalan itu saat rampung nanti?"

Aji ahli ekonomi pembangunan. Ia staf ahli Walikota Samarinda cum konsultan di Dispenda. Mengajar di pascasarjana MM Unmul. Aji dan Daeng biasa saling mengisi. Keduanya terlibat di tim ahli judicial review UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 33/2004. Juga tengah merumuskan kesiapan Pemprov dalam menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk kemungkinannya mendanai tol. Aji melakukan kajian ekonomi, Daeng sisi hukumnya.

Daeng seorang notaris. Terlahir dengan nama Hasanuddin. Ia baru menggunakan nama lahirnya kalau harus meneken akta. Di luar itu, ia lebih suka mengedepankan nama keluarga dan menyingkat namanya sendiri: HR Daeng Naja. Aji menyapa kolega karibnya ini dengan sebutan unik, "Mas Daeng". Keduanya acap bertemu dan berdiskusi di kampus Fekon Unmul. Daeng dosen luar biasa di fakultas yang kini paling diminati itu. Mengajar mata kuliah hukum bisnis.

Orang yang menolak proyek tol sebenarnya bukan cuma Daeng. Namun hanya sedikit yang mau terbuka. Daeng termasuk yang mau terang-terangan. Dalam kelompok ini ada "vokalis" dewan Saparudin, Rusman Ya'qub dan Mudiyat Noor. Ada pula akademisi Unmul lainnya seperti Bernaulus Saragih. Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat ada Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Direktur Walhi Kaltim Isal Wardhana, dan banyak lagi lainnya.

Yang menentang tapi tidak bersuara lebih banyak lagi. "Jangan dikira kami ini setuju. Tapi karena posisi kami sebagai pejabat tidak mungkinlah kami terbuka," ujar seorang pejabat eselon dua yang enggan disebut namanya, Rabu (2/11).

Menurut dia, banyak kepala daerah dan wakilnya di Kaltim yang sebenarnya juga tidak sependapat dengan gagasan gubernur ini. Tapi gubernur mengatakan yang setuju dibangun jalan tol jauh lebih banyak, sebagian besar masyarakat Kaltim.

"Saya tak lagi mendukung setelah menyadari terlalu banyak duit yang kita gelontorkan di sana, sementara masih banyak jalan lain dalam kota dan Trans Kaltim yang bertahun-tahun kita biarkan rusak, berkubang saat hujan. Ini ditambah perencanaan yang tidak matang," kata Daeng memberi alasan.
 
Soal panjang misalnya, 99 kilometer, selisih hanya 8 kilometer dari jalan yang ada. Itu pun bukan dari titik nol, melainkan dari Km 13 Balikpapan. Kalau dihitung-hitung justru jalan tol lebih panjang. Padahal prinsip sebuah tol itu memperpendek jarak tempuh, waktu tempuh, dan harus terbebas dari hambatan mulai titik kemacetan satu ke titik kemacetan lain.
 
Tepatnya sepanjang 99,02 kilometer. Ini hasil revisi dari desain sebelumnya yang lebih pendek, sekitar 87 kilometer. Saat ini konsultan melakukan review atas desain terakhir, sekaligus untuk mengetahui berapa besar kemungkinan pembengkakkan biayanya. Gubernur menjamin tidak akan ada penambahan biaya -- bahkan meski cuma sepeser rupiah. Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi mengamini karena pembangunan flyover atau elevated road disebut sudah masuk dalam perhitungan awal.
 
Tapi Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim bicara sebaliknya. Pembengkakkan biaya pasti terjadi jika usulan Area Penggunaan Lain di Tahura Bukit Soeharto -- yang menyasaratkan adanya flyover -- disetujui. Bahkan bisa dua kali lipat. Kadis PU Kaltim Husinyah yang berada persis disampingnya hanya senyum-senyum saja. Ia tidak membantah tidak juga mengiyakan. Pertanyaan soal pembengkakkan biaya sebenarnya ditujukan kepada Husinsyah, tapi Haji Alung yang menyambar.
 
Apakah desain hasil review nanti juga membuat tol akan lebih panjang lagi, itu yang belum diketahui. Jika ternyata lebih panjang lagi, barangkali pemprov sedang bermain-main. Tidak sungguh-sungguh ingin bangun tol. 

Dengan desain yang sekarang saja, Daeng meyakini secara teknis tol ini bukan menjadi pemecah masalah. Masalah yang dihadapi pengguna jalan di ruas ini adalah bagaimana bisa lebih cepat menembus titik-titik kemacetan, yakni saat keluar dari kota Samarinda dan ketika masuk wilayah kota Balikpapan, menuju Bandara Sepinggan misalnya. Jalan tol tidak akan memberi manfaat yang signifikan jika pada akhirnya pengendara masih harus terjebak lagi pada dua titik tersebut.
 
"Katakanlah sampai Km 13 Balikpapan lancar. Tapi masuk kota Balikpapan, menuju bandara, macet lagi ya buat apa. Di Samarinda pun begitu. Diperlukan sekitar satu jam untuk bisa lepas dari kemacetan di titik jembatan Mahakam atau di Palaran. Ini belum lagi bicara jarak tempuh yang ternyata tidak berbeda jauh dengan jalan lama. Kalau begitu ngapain bangun tol yang tidak fungsional dengan uang sebanyak itu. Sama saja menghamburkan duit."
 
Bernaulus Saragih, Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul mempertanyakan, apa urgensinya ngotot bangun tol sekarang pada saat yang sama tengah membangun bandara baru Samarinda di Sei Siring. Bandara itu nanti bisa didarati pesawat-pesawat bermesin jet macam Boeing 737. Orang dapat terbang langsung dari Sei Siring ke Jakarta dan sebaliknya.
 
Saparudin, anggota DPRD Kaltim mengatakan, semua orang yang menolak proyek tol, sebenarnya bukan tidak setuju dibangun tol. Silakan. Tapi tidak sekarang. Ini juga bukan sekedar soal izin APL. Tidak berarti kalau APL diizinkan, lantas persoalan selesai. Tunggulah sampai jalan Trans-Kaltim beraspal mulus, kuat, tidak lagi jadi kubangan. Tunggu sampai perbatasan tertangani. Tunggu sampai masalah pendidikan tuntas. Sebab dana APBD Kaltim terbatas. Itu saja.
 
Terlebih kalau ternyata tidak ada investor berminat, dana APBN Rp 3 triliun tidak mengucur. Siapa yang harus menanggung? Menurut Saparudin, sejauh ini komitmen itu belum jelas. Gubernur hanya bilang ada, dan bahkan antri, tapi tidak kunjung nongol batang hidungnya. Tentu akan lebih apes lagi masyarakat Kaltim apabila akhirnya APBD yang lagi-lagi harus menanggungnya.
 
"Kami merindukan sosok gubernur yang mau mendengar suara rakyatnya. Gubernur yang mau melihat kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Bukan gubernur yang bicara dengan pendekatan kekuasaan, pokoknya harus ini, harus itu, harga mati-lah. Apaan ini?" kata Saparudin di sela diskusi di Hotel Mesra Samarinda, Rabu (2/11). (*****)

No comments: