KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 27, 2011

Tol, Kaltim dan Menteri

Polemik mengenai proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda seperti tak berujung. Dimulai sejak dua tahun lalu. Kini pun masih menggeliat, beriring dengan isu nasional seputar proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Dua isu ini sama alotnya, sama panjangnya. Bedanya, drama reshuffle sudah mencapai antiklimaks. 

ACHMAD BINTORO

Lalu apa kaitan proyek jalan tol, Kaltim dan reshuffle menteri? Tidak ada sebenarnya. Kalau pun ada lebih karena hubungan paksa. Saya mencoba mengaitkan antarfaktor dalam konteks daya tawar Kaltim terhadap Pusat secara sosial, politik dan ekonomi.

Sama seperti warga umumnya, saya pun menyaksikan babak demi babak drama polemik reshuffle menteri itu melalui tayangan televisi, diperkaya oleh koran dan media online. Tidak jarang saya harus berebut chanel. Istri saya tidak menyukai politik. Ia merasa lebih asyik menyaksikan perdebatan antartokoh dalam "Anugerah" dan"Dewa" atau komedi situasi yang membuatnya acapkali terpingkal.

Apa yang saya saksikan juga tak ubahnya sinetron. Kadang menjemukan. Alur ceritanya datar. Tidak ada kejutan dan mudah ditebak. Kalau pun saya masih bertahan menyaksikan drama reshuffle itu sampai akhir lebih karena saya ingin tahu di mana posisi Kaltim yang sesungguhnya dalam pentas perpolitikan nasional. Mungkinkah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil tokoh dari Kaltim?

Sebagai warga Kaltim, tentu saja saya berharap mbok yao kali ini presiden mau ingat Kaltim. Kalau nama Papua yang berada jauh di ujung timur saja bisa dengan gampang ia ingat -- sehingga Rektor Universitas Cendrawasih Prof Dr Berth Kambuaya MBA bergegas memenuhi panggilannya -- kenapa tidak dengan Kaltim. Bukankah selama ini SBY juga dapat dengan mudah menyebut nama Kaltim saat membahas persoalan lumbung energi nasional. Jadi mestinya tidak ada kesulitan baginya untuk mengingat Kaltim saat membahas para calon menteri.

Harapan saya ternyata meleset. Hingga malam ia mengumumkan para menterinya, berikut wakil menteri, tidak satu pun nama berasal dari Kaltim. Tidak ada nama Awang Faroek Ishak misalnya atau siapapun dia. Awang seorang visioner. Ia juga sanggup pidato berjam-jam tanpa teks. Ia hapal menyebut data dan angka secara terperinci. Pikiran dan gagasan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas ini saya kira tidaklah kalah dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Tidak pula di bawah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kaltim masih memiliki beberapa nama lain yang visioner dan cakap. Sebut saja Syaiful Teteng, mantan Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, Sekprov Kaltim berusia muda, Imdaad Hamid, Walikota Balikpapan dua periode 2001-2011, Jusuf Serang Karim, Walikota Tarakan periode 1999-2009 dan mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Isran Noor. Bupati Kutai Timur ini dikenal cakap dan berani. Ia juga memiliki jabatan politik yang cukup penting seperti Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, dan salah satu ketua di DPP Partai Demokrat.

Kaltim juga memiliki sejumlah akademisi yang cakap dan layak untuk mengisi menteri kehutanan atau lingkungan hidup misalnya. Ada Prof Dr Chandra Dewanaboer, Dekan Fahutan Unmul, Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, ahli ekonomi lingkungan yang kini menjadi Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul, dan Ir Niel Makinuddin MA, aktivis NGO. Kecakapan saja memang tidak cukup. Itu hanya satu dari sekian banyak referensi yang jadi pertimbangan presiden.

Tapi ini menunjukkan yang kesekian kali bahwa posisi daya tawar kita terhadap pusat sebenarnya lemah. Bandingkan dengan tetangga terdekat, Kalimantan Selatan yang merasa terakomodasi lewat Prof Dr Denny Indrayana dan Prof Dr Gusti Muhammad Hatta. Lihat pula betapa menonjol suara-suara para tokoh dari Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara. Padahal kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional jauh lebih besar. *****

TERNYATA, kontribusi besar yang diberikan daerah ini dalam mengisi pundi-pundi keuangan negara selama empat dasawarsa terakhir, tidak mampu menolong Kaltim untuk menggolkan salah satu jagonya. Dilirik pun tidak. Orang Jawa bilang: ora direken! Itu sebuah istilah yang menggambarkan sangat parahnya sebuah hubungan timbal balik. 

Keadaan itu pula yang terjadi saat Kaltim meminta kepada Menteri Kehutanan agar diizinkan menggunakan sebagian areal tahura Bukit Soeharto untuk jalur ruas tol Balikpapan-Samarinda. Sebenarnya sudah banyak argumen yang dilontarkan. Kalau tambang batu bara yang jelas-jelas memberi dampak negatip terhadap lingkungan hutan bisa diberikan izin, masak untuk pembangunan jalan yang jelas memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat malah tidak diberikan.

Toh Dirjen PHKA Kemenhut Darori bergeming. Ia tetap menolak yang ia sebut sudah pula diputuskan oleh menteri. Bagi Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul Bernaulus Saragih, penolakan Darori merupakan cerminan bahwa Gubernur Kaltim tidak terlalu dipandang oleh Pusat. 

"Mestinya ini membuat Kaltim tergerak untuk meninjau ulang sikapnya agar memperoleh posisi daya tawar yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, maju saja terus, itu kalau memang berani. Mestinya berani jika memang merasa didukung oleh rakyat. Urusan belakangan. Yang penting tidak membuat kawasan tahura itu rusak," kata Bernaulus.

Saya tahu ada sedikit sindiran dalam ucapan Bernaulus. Lho, bukankah modus itu yang acap diterapkan oleh pemda. Yakni bangun dulu meski belum terlalu dibutuhkan rakyat, lalu gelontorkan saja anggarannya. Kurang dana urusan nanti. Belum ada izin juga urusan belakang. Kalau proyek sudah terlanjur dikerjakan, badan jalan juga sudah rampung,tentu mubazir jika tidak diteruskan. 

Sehingga ketika nanti investor tidak juga ada yang tertarik, dana APBN pun tidak kunjung keluar, ujung- ujungnya ambil dari APBD. APBD Kaltim akan menjadi pembenar untuk merampungkan pekerjaan hingga proyek tol itu. Tidakkah itu menciderai skema bagi beban yang sudah dirancang di awal dimana proyek ditanggung bersama oleg APBD Kaltim Rp 2 triliun, APBN (loan) Rp 3 triliun, dan investor Rp 1,2 triliun? Ah, namanya juga perencanaan. Bisa meleset dan bisa diubah kapan pun sesuai situasi yang ada. Lagi pula apa sih yang tidak bisa diubah di negeri ini. 

"Masalahnya, saya tidak percaya gubernur memiliki keberanian itu. Kenapa? Karena gubernur menyadari bahwa proyek itu bukan muncul dari kebutuhan rakyat. Ini terindikasi dari banyaknya penolakan. Kalangan akademisi saja gencar menolak. Mereka mewanti-wanti kepada Pak Zulkifli Hasan saat dies natalis Unmul untuk tidak memberikan izin. Jadi, legitimasinya rendah dan Pusat sangat tahu itu bahwa ada penolakan dari masyarakat Kaltim sendiri," tandas Bernaulus dalam bincang singkat akhir pekan lalu. 

Legitimasi yang rendah pula yang membuat Kaltim hampir tidak pernah dilirik. Kalau para elite bersatu dan rakyat mendukung, hasilnya mungkin akan lain. Dengan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, gubernur tentu akan lebih mudah mendesak Pusat, menaikkan posisi daya tawarnya. Baik untuk keinginan menjadi menteri atau meminta anggaran lebih besar. Apalagi kalau cuma minta izin untuk membangun tol, itu hanya masalah kecil. Cukuplah itu diselesaikan secara politik oleh gubernur, misalnya dengan mangajak Ketua PAN Kaltim Darlis Pattalongi menemui pengurus DPP PAN dan Zulkifli Hasan untuk makan siang bareng. 

"Persoalan besarnya justru tereletak di rendahnya legitimasi rakyat atas proyek itu, dan ketidakmampuan gubernur untuk merangkul dan meyakinkan Pusat," kata Bernaulus. Ini juga dibenarkan oleh HR Daeng Naja, pengamat sosial dan hukum. 

Keberhasilan Pemprov Sulsel misalnya, mendapatkan dana APBN Rp 30 trililun pada 2012, di luar dana bagi hasil perimbangan keuangan, tidak lepas dari adanya legitimasi yang tinggi dari rakyat dan dukungan bulat semua tokoh masyarakat Sulsel, termasuk yang berkarir di Jakarta. Gubernur Yasin Limpo tinggal mematik apinya dengan mengatakan ke pusat: Kalau Anda gak kasih, maka saya tidak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan program Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.(***)

No comments: