KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Oct 10, 2011

DARI KALTIM TERANGI DUNIA


Sebuah tugboat menarik ponton berisi batu bara di perairan Mahakam
Hampir saban hari saya menyusuri tepian Mahakam. Dari Jl P Antasari, belok ke Jl Slamet Riyadi. Menyeberangi jembatan Mahakam lalu ke kiri menuju Jl Bung Tomo di Samarinda Seberang, tempat usaha kaki lima saya. Kadang saya memulai lebih jauh, dari depan kantor KP3. Memacu kendaraan perlahan, seraya menikmati eksotisnya kawasan ini. Pun karena kemacetan tidak memungkinkan saya melaju lebih dari 15 km/jam

ACHMAD BINTORO
TIDAK jarang saya menghabiskan waktu hingga 60 menit hanya untuk mencapai titik tujuan yangjaraknya tidak lebih dari empat kilometer ini. Samarinda agaknya ingin menyaingi Jakarta. Seorang teman bilang, "Jika boleh memilih, saya lebih suka menuju Tenggarong dibanding ke Seberang. Meski 20 km lebih jauh, tapi setidaknya saya bisa lebih dulu tiba." 

Sore itu saya menyaksikan gunungan pasir hitam beriring. Lima tongkang besar bermuatan penuh batu bara ditarik tugboat. Bergerak menyibak alur sungai menuju muara. Sebuah pemandangan yang kian lazim saya jumpai. "Pada hari tertentu tak kurang dari 20 tongkang," ucap Muchlis, penjual bensin dalam botol-jirigen yang mangkal di Jl RE Martadinata, saat saya tanya berapa tongkang batu bara per hari yang melintasi Samarinda. 

Entah sudah berapa juta ton batu bara yang dikeruk dan dieskpor dari daratan di sepanjang Mahakam selama ini. Belum lagi puluhan juta metrik ton per tahun yang digali dari daerah lainnya di Kaltim. Di muara sudah menunggu kapal-kapal besar yang akan membawa emas hitam itu ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa. 

"Suatu ironi, batu bara kita diekspor untuk menghidupkan industri-industri besar, pembangkit- pembangkit listrik dan menerangi dunia. Sedangkan Kaltim dibiarkan byar pet. Lampu-lampu jalan dan fasilitas publik dibiarkan gelap karena daya terbatas," kata Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim. Kahar melihat ada yang keliru dan salah urus sumberdaya alam ini. 

Minggu (18/9) kemarin saya membaca berita tentang investor Pakistan, JS Group yang akan membangun terminal batu bara di Desa Sugihan, Sebulu, Kabupaten Kukar. Terminal dibangun di atas lahan seluas 20 ribu hektare. JS Group membangun terminal sebesar itu untuk melayani ekspor dalam jumlah besar ke sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Kanada, Australia dan Uni Emirat Arab. "

Kami berharap agar hasil kerjasama ini dapat meningkatkan PAD, khususnya kesejahteraan rakyat," kata Sekkab Kukar Haryanto Bachroel. Saya mestinya turut gembira mendengar kabar itu. Paling tidak satu investor lagi sudah mau menanamkan modalnya di Kukar. Investor masuk berarti mendatangkan peluang kerja.

Tapi entah mengapa, saya merasa tidak happy. Saya kira bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa kalau pemda bisa mendatangkan investor yang cuma akan menggali sumberdaya alam kita, termasuk batu bara. Tanpa harus kita rayu, mereka pun akan dengan sendirinya mencari daerah-daerah kaya sumberdaya alam. Justru sebaliknya, saya menjadi ngeri membayangkan bahwa bahan mineral Kaltim akan makin digenjot produksinya lalu diekspor mentah-mentah ke luar negeri. 

Dulu, hingga satu dekade silam, bukan batu bara yang ditarik. Tugboat-tugboat itu menarik gelondongan kayu meranti dan campuran. Ribuan kayu itu mereka ikat satu sama lain dengan tali baja, menjadi hamparan yang memanjang layaknya sebuah rakit besar. Sama dengan batu bara, sebagian besar logs itu juga diekspor. 

Kran ekspor logs memang akhirnya ditutup. Tapi mungkin sudah terlambat. Hutan sudah keburu habis. Pembabatan tiada henti selama puluhan tahun telah membuat daya dukung hutan kita menjadi benar- benar kewalahan. Ia kini tak mampu lagi memasok industri kayu lapis, sawmill. Menyisakan bopeng di mana-mana. Era booming kayu tinggal cerita. 

Sesekali romantisme era kejayaan itu muncul di dalam obrolan di kedai-kedai kopi. Saya sering dengar mengenai banyaknya yang menjadikan lemari es sebagai lemari pakaian guna menggambarkan betapa gurih dan manisnya fulus kayu. Saat itu orang dengan mudah mereka memebeli barang-barang mewah dari kota, termasuk lemari es. Tapi karena listrik sangat terbatas, mereka pun tidak bisa memanfaatkan lemaris es itu sebagaimana mestinya. Agar tidak terbuang, lemari es mereka fungsikan sebagai lemari pakaian. 

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bukan tidak melihat apa yang saya saksikan itu. Dari jendela kamar kerjanya di lantai dua gubernuran, ia juga acapkali menyaksikan gunungan batu bara itu dibawa tongkang menyusuri Mahakam. Pada sisi lain ia mengetahui betapa sulitnya pembangkit-pembangkit di daerahnya mendapatkan jaminan pasokan batu bara. Seharusnya ada regulasi yang mengerem laju ekspor itu. Paling tidak mengamankan dulu kebutuhan dalam negeri.

"Saya sebenarnya sudah teriakkan masalah ini ke Pusat," jelasnya. Ia enggan berteriak lebih keras lagi. Dengan teriakan begini saja, yang menurutnya sudah sangat keras, ia merasa Pusat sudah "menyandera"- nya. Bagaimana kalau lebih keras lagi.
 Awang Faroek seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010. Ia dituduh menyalahgunakan penempatan dana hasil penjualan lima persen saham Pemkab Kutai Timur di PT Kaltim Prima Coal. Pada Juni 2008, Awang, yang saat itu menjabat Bupati Kutai Timur, dinilai tidak menyetor duit US$ 63 juta (Rp 576 miliar) itu ke kas daerah. 

Seharusnya, larangan ekspor segera diberlakukan agar pembangkit listrik bisa dibangun dan terjamin suplai bahan bakarnya. Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini PhD mengatakan, daerah kaya seperti Kaltim mestinya tidak cuma bernafsu mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi SDA. Tetapi harus mulai mengedepankan mendapat manfaat ekonomi dengan mengerem ekspor bahan mentah untuk diberdayakan membangun industri supporting, jasa dan manufactur. 

Kalau saja Kaltim mau, dari pengembangan batu bara sebenarnya bisa dihasilkan minyak. Sasol Ltd di Afrika Selatan misalnya, memproduksi 150.000 barel/hari minyak yang berasal dari pencairan batu bara. Jumlah produksi itu lalu digunakan untuk memasok sekitar 38 persen kebutuhan nasional bahan bakar minyak, dimana 30 persen di antaranya untuk memasok kebutuhan sektor transportasi. 

Bahan bakar minyak yang dihasilkan dapat digunakan langsung tanpa modifikasi pada mesin kendaraan bermotor. Tak cuma itu. Produksi sampingan dari pabrik pencairan batu bara menghasilkan beberapa gas turunan dari hidrokrabon seperti amonia, phenol dan LPG. Bahkan sejak tujuh tahun lalu, penerbangan di Tambo International Airport menggunakan campuran bahan bakar minyak batu bara sebanyak 50 persen. 

SAMARINDA sebenarnya tidak diset sebagai kota tambang. Sesuai visi dan misi yang ditetapkan, kota seluas 71.000 hektare ini diarahkan menjadi kota jasa dan industri. Lalu dengan pertimbangan apa walikota nekad memberikan bagian terbesar wilayahnya, hingga 72,16 persen kepada para pemegang kuasa pertambangan batu bara? 

Achmad Amins tidak menjawab jelas saat pertanyaan itu saya lemparkan kepadanya. Dengan alasan lupa, ia meminta saya menanyakan soal tersebut kepada Rusdi AR, kepala Dinas Pertambangan Samarinda saat itu. "Saya lupa," kata walikota periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini, Senin (19/9). Rusdi kini staf ahli walikota. 

Samarinda bisa menjadi contoh terdekat di Kaltim bagaimana paradigma kepala daerah dalam memandang kekayaan sumberdaya mineral di daerahnya. Begitu kewenangan di tangan, walikota dapat dengan sangat mudah memberikan izin. Puluhan KP tersebar di seluruh penjuru kota. Kemana pun mata memandang, hampir selalu tertumbuk pada aktivitas tambang 

"Kota ini benar-benar telah dikepung oleh tambang," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Kahar Al Bahri. Hasil penelusuran dia mencatat 76 kuasa pertambangan bercokol di sebagian besar luasan kota Samarinda. 

"Tinggal Balaikota saja yang belum tersentuh. Seandainya di bawah Balaikota itu juga ditemukan potensi batu bara, mungkin walikota akan tergerak juga untuk memberikannya kepada pengusaha dan digali," kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, kepala Pusat Penelitian SDA Unmul. 
Saat ini ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) dari kabupaten/kota. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk menerbitkan KP, termasuk penambangan kecil di bawah 100 hektare. Kutai Kartanegara tercatat paling banyak mengeluarkan KP (867), diikuti Kutai Barat (138) dan Samarinda (76) dengan luas penambangan mencapai 51.882 hektare. Ini menguatkan kesan obral dalam pemberian izin. 

Data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyebut, total produksi batu bara di Indonesia pada 2009 mencapai 193,98 juta metrik ton. Kaltim menjadi provinsi dengan produksi batu bara tertinggi sebanyak 113 juta metrik ton. Di bawahnya adalah Kalsel 70 juta ton, Bengkulu 22,7 juta ton, dan Sumsel 11,4 juta ton. 

Bangga sekaligus prihatin saya membaca data itu. Bangga karena daerah ini dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi apa dan berapa sih yang kita dapat dari hasil eksploitasi batu bara dan migas itu? Yang paling nyata adalah royalti 13,5 persen dari hasil penjualan batu bara. Pemkot Samarinda menerima hanya Rp 136 miliar. Angka itu hanya 6,47 persen dari APBD 2011 yang mencapai Rp 2,1 triliun. 

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut, menurut Bernaulus Saragih mencapai Rp. 92,82 milliar/tahun. Ini berasal dari kerugian warga akibat banjir yang frekwensinya terus meninggi dan kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari sumberdaya, serta dari biaya konsumsi dan penjernihan air minum, dan terganggunya produksi pertanian dan perikanan. 

Lihat pula ironi yang terjadi. Tidak perlu jauh ke pedalaman untuk menyaksikan bagaimana provinsi yang disebut-sebut sebagai lumbung energi nasional ini ternyata malah menghadapi masalah keterbatasan daya listrik. Lampu penerang jalan-jalan umum terpaksa banyak yang dipadamkan. Kawasan di sepanjang tepian yang mestinya eksotis pun kena imbasnya, bertahun-tahun hanya menjadi kawasan yang remang-remang. Padahal mestinya bahkan bisa lebih indah dari tepian sungai di kawasan Clark Quay Singapura. 

Di daerah-daerah pedalaman kondisinya lebih parah lagi. Sepanjang perjalanan Balikpapan ke Samarinda, gelap gulita di kiri kanan. Lampu listrik baru terlihat di kelompok rumah penduduk yang jaraknya berkilo-kilo meter satu sama lain. Begitu pula saat meneruskan perjalanan menuju Tenggarong dan Melak atau ke Bontang dan Sangatta. Tak cuma krisis energi, infrastrukturnya pun amat minim. 

Saya bertanya-tanya, di negeri yang masih kaya sumber energi dan sumberdaya alam lainnya seperti ini saja ternyata puluhan tahun kondisinya masih serba minim, lalu bagaimana nanti kalau semua sumberdaya tidak terbarukan itu benar-benar habis? Saya khawatir tidak akan ada lagi kekuatan untuk melakukan bergaining. Banyak ahli memprediksi, migas akan habis 15 tahun lagi. 

Inilah yang harus turut diperhitungkan. Menurut Bernaulus, manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi SDA oleh Negara dan kaltim dimasa sekarang ini hanya dihitung dan dibagi berdasar keuntungan dan biaya eksploitasi saat ini juga. Sama sekali tak dipertimbangkan di dalam penetapan dana perimbangan keuangan menegenai pembiayaan atas efek yang merugikan, maupun perbaikan serta pemulihan dimasa datang. 

"Menjadi pertanyaan, siapa yang harus memikul beban tersebut, masyarakat atau pemerintah?" tandas ahli ekonomi lingkungan lulusan Jerman dan Belanda ini. Ia melihat ada kecenderungan efek negatif dari eksploitasi SDA pada pascaoperasi memiliki resiko dan ketidakpastian yang tingg. Itu berarti berisiko pada pemborosan anggaran jangka panjang. Siapa yang akan membayar biaya masa depan tersebut? 

"Ketidakpastian masa depan akibat eksploitasi semestinya dipertimbangkan sebagai salah satu dasar perimbangan keuangan. Haruskah rumah-tangga-rumahtangga di kaltim menjadi pihak yang membayar kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara dan swasta?" 

Ekonom Econit Hendri Saparani PhD mengatakan, satu-satunya cara untuk menghapus kesenjangan antar- daerah seperti Kaltim adalah dengan membangun industri supporting dan manufaktur di Kaltim. Kenapa infrastruktur di Jawa-Bali jauh lebih baik? Karena pembangunan infrastruktur memang selalu follow the growth, yakni mengikuti industri manufaktur dan jasa. Ia juga selalu follow the debt dan grant. Ini penting untuk mendukung investasi industri dan jasa. 

"Jadi bukan dengan strategi infrastruktur sebagai pembuka jalan. Bukan itu. Tetapi bagaimana mencipta pertumbuhan ekonomi baru. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara membangun industri manufaktur dan jasa misalnya yang terkait dengan jenis bahan mineral yang dimiliki. Karena itu jangan justru mendorong ekspor bahan mentah," kata Hendri. 

Ini sekaligus untuk menyiapkan diri bagi Kaltim dalam menghadapi pasca-tambang. Ini pula yang dilakukan China, India dan Brazil. China misalnya melarang ekspor timah dan batu bara. Sebab dua bahan mineral itu akan ia persiapkan untuk mendukung pembangunan industri manufaktur. China lebih memilih impor batu bara dari negara lain, termasuk Indonesia 

Nah, mumpung kekayaan itu masih ada, beranikah kepala daerah di Kaltim menyatakan stop ekspor bahan mentah seperti batu bara. Kalau bisa lebih awal kenapa sih harus menunggu 2014? Sebaliknya berikan kemudahan kepada investor yang mau sekaligus membangun industri hilir. Perusda dan BUMN sebenarnya bisa diberdayakan untuk memelopori dalam pembangunan industri manufaktur dan jasa ini. Masalahnya, berani atau tidak, dan mau atau tidak.(*)

No comments: