KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 22, 2011

Isran Datang Semua Senang

ACMAD BINTORO

Perhatian peserta temu ahli judicial review seketika tercerabut. Pandangan mereka beralih dari Ahmad Wakil Kamal, anggota tim lawyer Muspani & Associated yang sedang berbicara, menyasar sosok yang baru masuk ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta, Kamis (8/9), satu jam setelah acara dimulai. Ia dandy, rapi dan serasi, berkacamata, kulit langsat, dan berambut putih cepak. 

"Selamat datang, Pak Isran," sapa Abraham Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu dari corong mic. Muspani dan lainnya beranjak mendekat, berebut jabat tangan. Paparan terhenti sejenak. Isran Noor buru-buru mengambil tempat duduk terdekat dengan arah dia masuk, tepat di kiri Hasanuddin Rahman Daeng Naja, anggota tim ahli bidang hukum. 

Di tengah gersangnya kesediaan para kepala daerah di Kaltim untuk terang-terangan terlibat dalam rencana gugatan ini, kehadiran Bupati Kutai Timur menjadi kejutan tersendiri. "Ini memberi spirit baru bagi Kaltim. Semangat kami untuk meneruskan gugatan ini menjadi kian menyala," kata Abaraham diamini Rudi Jailani dan Djinargo Tjeteng Soetrisno, Sekretaris dan Bendahara MRKTB. 

Viko Januardhy, inisiator judicial review, juga berharap kehadirannya. Sesaat sebelum acara dimulai, Viko kembali mencoba mengkonfirmasi. Irwan Duse, staf khusus anggota DPD RI Luther Kombong cum staf di kantor Muspani & Associated Jakarta, sibuk mengontak sejumlah pejabat di Kaltim. 

Tak ada yang memastikan kehadiran mereka. Dr Ir M Aswin MM, Asisten IV Setprov, mengaku tidak dapat perintah dari gubernur maupun sekprov untuk hadir. "Di mana acaranya? Tidak ada pendelegasian kepada saya," jawab Aswin melalui sambungan telepon. Konfirmasi kehadiran juga tidak didapatkan dari para kepala daerah dari lima provinsi lain daerah penghasil: Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Tak pula dari para wakil mereka di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bahkan wakil dari Kaltim saja tidak berkekuatan penuh. Dari empat orang wakil Kaltim, hanya Luther Kombong dan Bambang Susilo yang hadir. Luther paling aktif. Ia menginisiasi penggalangan dukungan anggota DPD RI dari lima daerah lain penghasil migas. Awang Ferdian Hidayat dan KH Muslihuddin Abdurrasyid LC tidak terlihat hingga acara berakhir esoknya. 

Satu-satunya kepala daerah yang memastikan hadir hanya Isran Noor. "Bapak saat ini masih menerima tamu, tapi bakal datang," jawab Leni, ajudan bupati, dari sebuah apartemen di bilangan Sudirman Jakarta. Sedang Bupati Bojonegoro (Jatim) Suyoto, mendelegasikan kepada stafnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bojonegoro, Herry Sudjarwo.

Beberapa hari sebelumnya, Suyoto tampil dalam acara talkshow di Metro TV Jakarta. Muspani tertarik dengan sikapnya. Menurut Suyoto, UU No 33/2004 belum mencerminkan triangle balances bagi daerah penghasil migas yakni keseimbangan antara keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai daerah tempat beroperasinya tiga lapangan minyak: lapangan Sukowati, Banyu Urip dan Pertamina EP, Suyoto merasa dana bagi hasil migas yang diterima daerahnya, mestinya lebih besar. Bukan cuma Rp 169 miliar (2010). Kalau saja triangle balances itu diterapkan mungkin ekspektasi yang muncul di daerahnya bisa terwujud.

Ekspektasi dimaksud Suyoto seperti bahwa Bojonegoro akan menjadi Texas-nya Indoneisa. APBD-nya bakal tembus angka di atas Rp 2 triliun. Saat ini baru Rp 1,2 triliun (2011). Kotanya pun dia yakini akan berubah menjadi metropolis dan masyarakatnya sejahtera. 

"Meski mungkin agak berlebihan, ekspektasi itu sah-sah saja. Siapa saja boleh bermimpi. Tapi masyarakat daerah penghasil tentu tidak bermimpi seperti nasib ayam yang harus kurus kering kepalaparan dalam lumbung padi," 

Kalau Bojonegoro dengan cuma tiga lapangan minyak saja mau bermimpi seindah itu, bagaimana dengan Kaltim. Mimpi Kaltim mestinya bisa lebih tinggi dari itu. Sumur-sumur minyak Kaltim masih menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BPOD). ***** 

SEBERAPA penting kehadiran mereka? Muspani, pimpinan Muspani & AssociateS Jakarta mengatakan, kehadiran kepala daerah dari daerah penghasil migas tentu akan memberi penguatan psikologis. "Lihat saja saat Pak Isran Noor datang, semangat kita langsung beda. Itu baru satu bupati, bagaimana kalau Gubernur Kaltim dan kepala daerah lainnya juga hadir." 

Ia berencana mencoba mengundang lagi para kepala daerah itu dalam seminar nasional. Selebihnya yang perlu dikedepankan dan diyakini membawa pengaruh besar bagi keberhasilan gugatan ini adalah kekuatan dukungan dan penggalaangan opini. 

"Dalam hukum, boleh saja orang berpendapat tidak ada pengaruhnya, mau satu atau enam yang terlibat. Tapi kali ini kasusnya beda. UU yang akan kita uji materi itu berkait dengan periuk nasi seluruh daerah di tanah air, tidak cuma bagi Kaltim." 

Sekali Kaltim maju mendaftarkan gugatan di MK dan tanpa menggarap dukungan dari daerah lain, sangat sulit menurutnya Kaltim memenangkan gugatan ini. Ia mengibaratkan kancah perang, di atas kertas, musuh terlalu banyak. Ratusan kabupaten dan kota terlanjur enjoi dengan sistem spillover ini. Sehingga perlu strategi jitu untuk menggalang opini agar musuh menjadi berkurang, bahkan kalau perlu berpihak pada Kaltim. 

Kaltim memang sudah memiliki data-data dan alasan yang kuat untuk menggugat. Data-data itu kemudian dieksplorasi dengan para ahli lain agar dapat gambaran utuh, yang lalu dirumuskan oleh lawyer dari kantor Muspani bersama tim ahli hukumnya, Prof Saldi Isra dan Dr Irman Putra Sidin. Dua ahli hukum tata negara inilah yang merumuskan data dan menentukan mana saja pendapat para ahli ekonomi, lingkungan, dan otonomi daerah yang bisa dipakai, termasuk penentuan saksi ahli dan saksi fakta yang diajuka. 

"Dalam konteks hukum, semua data itu sudah cukup. Tapi untuk kasus ini belum cukup. Itu hanya mengisi 20 persen dari apa yang kita perlukan untuk memenangkangugatan ini. 80 persen lainnya harus diisi melalui strategi penggalangan opini," tambah Muspani. 

Penggalangan opini untuk mempengaruhi hakim MK. Lebih penting lagi untuk menekan pemerintah Pusat dan DPR RI. Ia mengaku beruntung dibantu Saldi Isra, pakar hukum tata negara jebolan universitas di Belanda, dan Irman Putra Sidin. Konsep dan strategi itu mereka bahas melalui diskusi yang terjadi hampir setiap hari di kantor Muspani di Jl Wahid Hasim Jakarta Pusat, termasuk dengan ahli komunikasi politik Indra J Piliang. 

Isran berpendapat sama. Menurutnya, makin banyak dukungan dari daerah lain penghasil migas akan makin kuat. Kunci kemenangan lainnya adalah memperkuat dan memperbesar saksi ahli. "Saya kira strategi yang diterapkan oleh Muspani sudah tepat. Diperlukan dukungan sebanyak mungkin dari daerah lain dan para pakar, sebab ini terkait dengan dana perimbangan dan yang kita hadapi adalah pemerintah Pusat dan DPR RI." (*)

No comments: