KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 22, 2011

Interupsi dari Disharmoni

"INTERUPSI, Pak!" tandas Daeng Naja seraya mengacungkan telunjuknya. Ini hal yang jamak sebenarnya. Namun entah kenapa ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta yang semula gayeng oleh riungan peserta temu ahli judicial review UU No 33/2004 mendadak senyap. Sesaat ketegangan menyesak ruang. Ada apa? Pertanyaan ini pun tercekat di tenggorokan peserta, tidak sampai terucap. 

ACHMAD BINTORO 

Sebagian besar yang hadir mafhum bahwa ada komunikasi yang tersendat -- kalau tidak ingin menyebut hubungan yang kurang harmonis -- belakangan ini, antara Daeng Naja dengan MRKTB, Luther Kombong dan Muspani. Gejala disharmoni bersemi sejak dua bulan lalu, tidak lama usai pertemuan di lantai tiga gedung DPD RI Jakarta.

Kritik dan pendirian Daeng yang dianggap keras terkait pemohon gugatan, penunjukkan nama pengacara, dan perbedaan strategi dalam memenangkan judicial review disebut-sebut menjadi pemicu. Daeng merekomendasikan Prof Dr M Andi Asrun sebagai pengacara. Asrun bukan orang asing di MK. Ia pernah menjadi staf ahli mahkamah tersebut. Beberapa hakim MK adalah mantan mahasiswanya. Kini pun masih bolak-balik untuk membantu sejumlah kliennya berperkara di mahkamah yang dipimpin Mahfud MD tersebut.

Tetapi bagi Abraham, daya tarik Muspani agaknya lebih kuat. Dengan berbagai pertimbangan, MRKTB akhirnya memilih Muspani Associated, meski mengakui bahwa Andi Asrun sudah terlanjur dilibatkan dalam rencana gugatan ini sejak awal. Ia menjadi tempat untuk bertukar pikir. Pernah pula dihadirkan di Samarinda.

Muspani adalah karib lama Luther Kombong. Keduanya sama-sama terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2004-2009. Luther mewakili Kaltim, dan Muspani mewakili Bengkulu. Tak terpilih lagi di periode berikutnya, Muspani kembali menekuni dunia kepengacaraan.

Puncak disharmoni terjadi ketika Muspani & Associated melayangkan surat kepada MRKTB untuk hadir dalam "Expert Meeting Judicial Review' di Hotel Ibis Jakarta, 8-9 September. Semua anggota tim ahli MRKTB diundang sebagai narasumber, kecuali HR Daeng Naja. Tim ahli terdiri tiga orang. Bernaulus Saragih PhD diminta memaparkan dampak dari pengelolaan tambang terhadap lingkungan, dan Aji Sofyan Effendi memaparkan kajian ekonomi.

Sebagai anggota tim ahli bidang hukum, Daeng merasa tak lagi dipakai. Ia misalnya tidak diajak berbicara saat MRKTB disodori draft perjanjian dengan Muspani. Draft itu menurutnya banyak kelemahannya. Daeng sebenarnya sudah menyusun rapi draft gugatan judicial review UU No 33/2004. Draft itu sedianya akan ia sampaikan langsung dalam temu para-ahli itu. Namun urung. Paparan bidang hukum terkait konsep dan draft judicial review sudah diplot akan disampaikan oleh Ahmad Wakil Kamal dan Iqbal Tawakkal Pasaribu dari kantor Muspani & Associated Jakarta. ***** 

PAGI itu, paparan ahli belum dimulai. Acara masih didahului dengan pengantar oleh Muspani, pimpinan Muspani & Associated, dan Ketua MRKTB Abraham Ingan. Keduanya menjelaskan kenapa temu para- ahli ini digelar. Suasananya gayeng. Sedikit pun tak terpikir dalam benak mereka bahwa akan ada interupsi dalam temu ahli yang sebenarnya mereka setting bukan sebagai ajang baku serang. 

Dalam interupsinya, Daeng Naja mempertanyakan beberapa hal terkait naskah perjanjian yang diteken oleh Muspani dan Abraham bersama sekretarisnya, Rudi Jailani. Pasal 2 menyebut pendaftaran akan dilakukan pada 22 September 2011. Pada pasal berikutnya dinyatakan, pendaftaran akan dilakukan bersama enam provinsi daerah penghasil migas. 

Kalau gugatan didaftarkan bersama lima daerah lain penghasil migas, Daeng minta Muspani menjelaskan sudah sejauh mana kesiapan daerah-daerah tersebut. Apakah sudah dilakukan pertemuan dengan mereka, sebagaimana pertemuan dengan Kaltim. Jangan-jangan keinginan untuk menggugat itu bukan muncul dari mereka. Ini berbeda dengan Kaltim, dimana keinginan menggugat memang datang dari bawah. 

Daeng lalu mempersoalkan biaya. Dalam perjanjian disebut MRKTB wajib membayar biaya pendahuluan kepada Muspani sebesar Rp 500 juta. Biaya lainnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kondisi dan perkembangan. 

"Perjanjian ini tidak jelas, kapan harus dibayar dan bagaimana bentuk pembayarannya. Padahal perjanjian ini dibuat oleh sarjana hukum (Muspani). Saya juga minta penjelasan apakah ada share biaya dari daerah lain yang akan diajak untuk menggugat," tegas Daeng. 

Saat Daeng menyatakan interupsinya, semua terdiam. Tidak cukup sampai di situ. Daeng juga beranjak ke soal etika. Menurut dia, sejak rencana gugatan ini masih sebatas wacana kemudian menggelinding jadi barang masak dan menjadi draft gugatan yang siap pakai, sudah ada keterlibatan lawyer Andi Asrun. Andi Asrun banyak memberikan saran soal apa saja yang harus disiapkan dan dirumuskan. 

"Saat MRKTB memintanya mengajukan penawaran (biaya) dan curriculum vitae, dia menyerahkan. Malah dia pun menyanggupi menurunkan harga dari Rp 600 juta jadi Rp 500 juta include operasional para saksi, atas permintaan MRKTB. Tetapi ketika semua proses sudah dilalui, tiba-tiba dia didepak dan diambil alih oleh lawyer lain." 

"Tidakkah ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik? Kalau Pak Muspani berdalih tidak tahu, rasanya tidak mungkin sebab keterlibatan Andi Asrun dalam rencana gugatan ini selalu muncul di media di Kaltim. Tugas dialah untuk mencari tahu," tambah Daeng. 

Cepat atau lambat, kata Daeng, Asrun pasti tahu bahwa Muspani yang akhirnya dipilih sebagai pengacara. Kalau tidak pada saat mendaftarkan gugatan nanti, mungkin saat sidang-sidang di MK. "Asrun bisa saja mencari tahu siapa sih pengacaranya, oo...Muspani. Ooo ternyata memiliki kedekatan dengan Luther. Lalu bisa pula dia akan berkata, maaf neh pak Luther, jangan-jangan Anda berada di belakang semua ini sehingga MRKTB tidak jadi memakai saya. Kepada Muspani mungkin ia akan menuding telah menyalip di tikungan." 

Apa jawab Muspani? Muspani tidak menyampaikan jawaban jelas dan rinci atas semua pertanyaan itu. Ia menganggapnya sebagai persoalan internal MRKTB. "Bagi saya, dengan atau tanpa saya tidak masalah. Tidak setuju dengan (cara) kami juga tidak soal. Tapi karena kami sudah terikat kontrak (dengan MRKTB) maka kami harus selesaikan. Jadi kalau masih ada persoalan, silakan diselesaikan di internal MRKTB," jelasnya. 

Abraham menilai beda pendapat hal yang lumrah terjadi. "Saya memiliki semua jawaban yang ditanyakan Pak Daeng. Tapi tidak etis kalau saya sampaikan di sini." 

Ia meminta semua pihak menyadari posisi MRKTB. MRKTB sudah terlanjur menerima amanah dari rakyat Kaltim untuk maju melakukan uji materi di MK. Ekspektasi itu begitu besar. "Kami tidak bisa mundur lagi, meski dukungan (dana) dari pihak-pihak yang kami harapkan ternyata meleset. Bagaimana pun ini harus sampai. Apalagi kita memiliki alasan sangat kuat seperti terlihat dari hasil kajian tim ahli," jelasnya. 

Ia tidak membantah bahwa Muspani memiliki hubungan yang dekat dengan Luther. Tidak ada yang salah, justru bisa menjadi nilai tambah mengingat relasi Muspani dan Luther di kalangan tokoh nasional serta para ahli cukup luas. 

Keterangan lain menyebut Luther sebenarnya menjadi penolong. Saat MRKTB kekurangan dana untuk membiayai perkara ini dan operasional, Luther disebut-sebut maju menawarkan diri membantu. Bantuan terbesar selama ini baru dari Bupati Kukar Rita Widyasari Rp 300 juta dan Gubernur Awang Faroek Ishak Rp 50 juta. Abraham maupun Luther tidak berkomentar. Tapi semua tahu bahwa Luther adalah anggota DPD RI yang paling aktif mendorong gugatan ini. 

Terlepas dari semua itu, Abraham menilai Muspani memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Andi Asrun. Memang Asrun sudah lama dikenal di MK. Jam terbangnya pun tinggi. Bahkan kini pun Asrun sibuk menjadi pengacara Bupati Penajam Paser Utara untuk gugatan uji materi UU terkait kewenangan alih fungsi kawasan hutan. 

"Tetapi itu semua belum cukup. Kita perlu lawyer yang memiliki waktu dan mampu menggarap kasus ini secara total. Bukan cuma menggarap materi hukumnya saja. Karena itu kami memilih Muspani," ujar Abraham. (*)

No comments: