KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 28, 2011

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim

"SAYA ini seperti tersandera," kata Gubernur Awang Faroek saat menerima kami, pengurus PWI Kaltim, di ruang kerjanya, lantai dua kantor Gubernur, Samarinda, Kamis (28/10) pekan lalu. Ia menghela nafas sejenak. 

ACHMAD BINTORO
"Ini sama seperti yang dialami Bibit-Chandra." "Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya. 

Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik. "Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah. 

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan". 

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain." 
Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik. Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI). 

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post. *** 

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim. 

Ia antusias merespon kegiatan ini. Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong. 

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu. 

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu. 

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir. 

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(***)

No comments: