KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Sep 22, 2011

Mungkin itu Sudah Sangat Terlambat

"Namun seandainya pun aku hidup untuk merasakannya, bagiku itu sudah sangat terlambat."  

ACHMAD BINTORO

Epilog itu mengakhiri film dokumenter berdurasi 1 menit 55 detik berjudul "Indonesia: Negeri Kaya Jadi Negara Pengemis." Dr Aji Sofyan Effendi SE MSi sengaja memutar film garapan John Pilger yang diproduksi Institute for Global Justice itu untuk menggugah dan mengingatkan bahwa Kaltim pun dalam kondisi yang sama mirisnya. 

"Apa yang dialami Kaltim sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dikisahkan film itu. Selama puluhan tahun kekayaan alam Kaltim dihisap dan memberikan kontribusi besar bagi negara, namun Kaltim dibiarkan miskin. Infrastruktur minim. Jangan-jangan saat kita menyadari ini untuk berbuat sesuatu, semuanya sudah terlambat," kata Aji usai memaparkan kajiannya dalam temu ahli judicial review UU No 33/2004 di Hotel Ibis Tamarin Jakarta. 

Aji adalah ekonom Unmul. Ia direkrut MRKTB sebagai anggota tim ahli bidang ekonomi untuk melakukan gugatan uji materi UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah tersebut. Tak kurang dari 84 slide ia pakai untuk membantu memberi pemahaman kepada anggota tim lawyer Muspani & Associated tentang kondisi ekonomi Kaltim saat ini sebagai dampak dari penetapan pasal 14 ayat E dan F. Inilah pasal yang menjadi penyebab ketidakadilan yang dialami Kaltim. 

Pasal itu mengatur dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam yang beroperasi di suatu daerah. Pembagiannya 15,5 persen untuk daerah dan 84,5 persen untuk pusat (minyak). Sedang gas alam, ditetapkan 30,5 persen untuk daerah dan 69,5 persen untuk pusat. Apa dasarnya muncul angka itu? Tidak pernah jelas. 

"Angka itu turun dari langit, tidak pernah ada kajian akademisnya. Ya, dipatut-patutkan saja sesuai kondisi dan situasi politik yang berkembang saat itu," jelas Dr Machfud Sidik Msc. 

Machfud pernah menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Departemen Keuangan. "Time frame-nya sangat pendek. Mei 1998 awal reformasi lantas November tahun berikutnya sudah harus kelar. Angka itu ketemu sekenanya aja, sekedar agar daerah penghasil bisa dapet, Jadi kalau dibilang angka itu from the sky ada benarnya. Pengaturan adanya draft akademik kan juga baru belakangan ini," timpal Dr Siti Nurbaya dalam kesempatan ngobrol saat santap siang. 

Siti Nurbaya saat itu Sekjen Depdagri. Ia kini Sekjen DPD RI. Menteri Keuangan dijabat Boediono yang sekarang Wapres. Siti menyebut Boediono dan orang-orang di Departemen Keuangan saangat konservatif. Bila terjadi perubahan keuangan meski cuma sedikit, mereka langsung resisten. Apalagi saat awal-awal reformasi, tak kurang dari 200 konsultan bule yang mem-back up. Mereka terlalu berhati-hati karena ingin memperkuat pondasi agar negara ini tidak kolaps. 

Muspani mengakui tak mudah meyakinkan keduanya untuk hadir dalam temu ahli judicial review.Machfud dan Siti sudah terlanjur dicap sebagai orang Pusat. Keduanya lama menjadi pejabat di pemerintahan Pusat. Mereka tak serta merta mengiyakan saat diminta memberi masukan terkait dengan apa saja yang ia ketahui atas lahirnya UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Berulangkali dibujuk dan diyakinkan, barulah bersedia. Bahkan kini membuka pintu lebar-lebar. 

"Silakan saja kalau ada data atau hasil kajian yang diperlukan. Saya kebetulan memiliki banyak data serta naskah akademik terkait masalah ini," ungkap Siti kepada tim ahli dan lawyer Muspani.  
***** 

FILM diawali dengan sorotan close up kamera pada moncong dua meriam kuno di halaman sebuah musem di Jakarta. Kameramen lalu merekam aktivitas buruh kuli angkut di pelabuhan Sunda Kelapa, kehidupan wong cilik, dan pembangunan rumah-rumah mewah nan eksklusif sebagai komparasi. 

"Indonesia adalah sebuah negara dimana imperialisme lama bertemu dengan imperialisme baru. Sebuah negara dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah. Tembaga, emas, minyak, kayu, keahlian dan SDM -nya. Dijajah Belanda di abad ke-16, kekayaan alam Indonesia dirampas oleh Barat selama beratus-ratus tahun lamanya. Itu sesungguhnya hutang yang sampai saat ini masih belum terbayar," kata narator native speaker dalam bahasa Inggris. 

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar yang dalam film itu disebut sebagai author dan former political prisoner, turut memperkuat pesan. "Ratusan tahun lamanya, Indonesia dihisap oleh negara-negara Barat. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna, sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya ini diubah menjadi negera pengemis karena tidak adanya karakter pada pemimpin bangsa." 

Menurut Aji Sofyam, diktean IMF, Bank Dunia, termasuk 200 konsultan bule yang sempat mem-back up Departemen Keuangan telah berdampak pula secara negatip pada Kaltim sebagai daerah penghasil utama migas. Tangan-tangan asing secara sistemik dan masif menghisap kekayaan alam, sehingga penerimaan migas dalam APBN menjadi kecil. Ujung-ujungnya, tetesan ke daerah juga makin kecil. 

Bayangkan saja, pemerintah harus membayar cost recovery sebesar Rp 22 triliun setiap kali ditemukan sumur minyak baru. Cost recovery pun diberlakukan 100 persen, bahkan 120 persen untuk lapangan marginal.  

Cost recovery dimaksudkan sebagai pengembalian biaya modal yang telah dilakukan kontraktor kerjasama sejak eksplorasi sampai produksi secara komersil. Pengembalian modal itu dianggap sebagai biaya yang menjadi faktor pengurang dari hasil produksi. Pemberlakuan Domestic Marker Obligation Holiday terhadap produksi migas juga membuat kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi dalam negeri, hingga 60 bulan. 

Saat yang sama Indonesia juga harus membeli mnyak produksi KKKS yang merupakan bagian dari minyak DMO dengan harga pasar. Ketentuan ini sudah berlaku sejak 1976/1977. Padahal sebelum itu kata Aji, minyak dibeli dengan harga 25 persen dari harga pasar. Ia juga melihat kecenderungan bagian pemerintah semakin kecil akibat diubah-ubahnya porsi bagi hasil migas. Contoh diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak 0% bagi pemerintah Indonesia, dan 100% bagi kontraktor dalam kontrak pengusahaan gas alam di Natuna Blok D Alpha. 

"Semua ketentuan ini kan cuma akal-akalan. Memang yang membuat aturan orang-orang Indonesia, tapi semua mafhum tangan-tangan asing begitu kuatnya mencengkeram dan mengawal setiap kali pembahasan undang-undang terkait," ujar Aji. 

Fakta menunjukkan bahwa penetapan besaran pembagian BHSDA migas yang tertuang dalam UU No 33/ 2004 adalah berdasar pada keputusan antara pemerintah pusat dan PSC. Tujuannya kata Aji, menjaga kontinyuitas kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia. Padahal tidak ada alasan logis dan ilmiah atas penetapan angka bagi hasil 15,5% dan 30,5%. Begitu pula saat Papua dan Aceh mendapat 70%. Mestinya Pusat lebih mengapresiasi Kaltim yang hingga saat ini masih komitmen dalam bingkai NKRI. 

Aji menilai, akibat insentif kontrak bagi hasil yang demikian itu, penerimaan migas di APBN selalu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Celakanya, pemerintah Indonesia selalu tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang mengelola ladang migas di Indonesia seperti Total, BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Conoco dan Chevron. Perusahaan- perusahaan itu bagian dari 44 perusahaan raksasa minyak kelas dunia yang dalam laporan Transparansi Internasional di Berlin awal Maret lalu, dianggap menyuburkan korupsi di sejumlah negara dan tak langsung memiskinkan warga. 

"Kondisi seperti ini pernah terjadi di Venezeula, Bolivia dan Argentina. Tapi pemimpin mereka dengan gagah berani melakukan revisi semua kontrak yang merugikan negara secara sepihak dan berhasil. Ternyata renegosiasi bukan hal yang tabu. Kita merindukan kapan itu terjadi di Indonesia. Kita juga merindukan ada keberanian dari pemimpin Kaltim untuk mendesak." 

Kini Kaltim telah memberanikan diri melakukan gugatan uji materu UU No 33/2004. Ini hanya langakah awal. Diperlukan langkah lanjutan dan keberanian lebih besar untuk mendesak dan menggugah pusat agar mereka berani melawan cengkeraman asing. Jangan sampai semua menjadi terlambat, dimana warga tak sempat menikmati hasil ekksploitasi kekayaan sumberdaya alam yang begitu berlimpah karena kekayaan itu sudah keburu habis dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan.(*)

No comments: