KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2011

Tangan-tangan Asing di Seputar APBN

RUANG besar dan eksklusif di Hotel Ritz Cartlon Jakarta itu berhawa sejuk. Sebuah mesin pengatur udara sengaja disetel untuk terus menerus mengalirkan udara dingin agar para ahli bisa lebih nyaman membahas draft UU No 33/2004. Namun dada Aji Sofyan Effendi, ekonom Unmul, justru serasa mau meledak. Sorot matanya tidak berkedip memandang banner selamat datang dengan label USAID. Nasionalismenya kontan terusik.

ACHMAD BINTORO

Tiga orang asing yang duduk di meja lain, masing-masing dengan laptop, mengawasi jalannya diskusi. Ini bukan kali pertama dilihat Aji. Saat bersama sejumlah pakar lain membahas rancangan UU Kesehatan, lagi-lagi ia menemukan label yang sama. Naskah undang-undang asli pun dalam bahasa Inggris. Ini ironi. Bagaimana mungkin saat kita sedang membahas persoalan perut bangsa sendiri, justru yang menyetir adalah tangan-tangan asing.

Tak tahu harus marah kepada siapa, Aji lantas mengirimkan pesan pendek kepada koleganya, Revrisond Bawsir dari UGM dan HR Daeng Naja dari Unmul. Dia bertanya: "Pernahkah saat Inggris, Perancis atau Amerika membahas UU lalu kita (orang Indonesia) ada di dalamnya? Mimpi kali." Kalau UU Pemda, masalah dana bagi hasil SDA, dan kesehatan saja dengan mudah disusupi tangan asing, apalagi UU Migas, UU Pertambangan, dan UU PMA yang diketahui banyak bercokol kepentingan perusahaan-perusahaan multinacional corporation.

"Saya lalu tanya ke Pak Made Benyamin (pejabat Depdagri), siapa yang mengundang USAID. Pak Made bilang mereka yang membiayai semua ini." USAID (United States Agency for International Development) adalah lembaga pemerintah federal AS dibidang bantuan internasional yang selama ini membantu negara-negara berkembang.

Tapi bagi Aji bantuan itu ternyata harus dibayar mahal dengan menggadaikan nasionalisme kebangsaan kita. Sehingga banyak sekali aturan-aturan yang dibuat dengan memberikan kelonggaran kepada campur tangan asing untuk masuk di dalamnya. Begitu pula dalam UU No 33/2004. "Jadi pertarungan sesungguhnya bukan antara daerah dengan pusat. Kalaupun ada hanya 30 persen. Yang sesungguhnya adalah pertarungan kita dengan multinational corporation."
 

Gugatan di MK justru untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. "Kami justru ingin menyentuh kesadaran nasionalisme pusat. Kami ingin mengingatkan pusat untuk jangan terlalu imperealis," tutur Aji. Kaltim adalah salah satu korban sikap imperealis pusat. Daerah yang seharusnya bisa makmur dengan sumberdaya alam yang dimiliki ini, ternyata kondisinya terbalik. 


Dilihat dari PDRB perkapita sepintas memang cukup tinggi. Aji pernah membandingkan antara lima daerah penghasil SDA (Kaltim, Riau, Sumsel, NAD dan Papua) dengan lima daerah non penghasil (NSDA) yakni DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar dan DIY. PDRB perkapita daerah penghasil tercatat Rp 31,984 juta, sedang NSDA hanya Rp 19,965 juta. Tetapi, kalau dilihat kemampuan konsumsi perkapita daerah yang tidak berbasis SDA ternyata mampu berbelanja lebih besar (Rp 10,992 juta) dibanding masyarakat di daerah penghasil (Rp 8,028 juta).


Mereka yang tinggal di daerah NSDA juga mampu menabung lebih besar dengan rasio tabungan terhadap PDRB perkapita mencapai 0,9362. Daerah penghasil hanya 0.6362. Sebaliknya, tingkat pengangguran di daerah penghasil lebih besar, begitu pun penduduk miskin. Belum lagi bicara soal indikator kesejahteraan, dan derajat penghisapan di daerah penghasil yang begitu masif, mencapai 88,8 persen.


Derajat penghisapan Kaltim mencapai 92,5 persen. "Artinya telah terjadi sebuah capital outflow. Kenapa? Tambang-tambang besar itu dikuasai MNC. Kantornya di Jakarta, lalu hasilnya yang ratusan triliun rupiah itu dibawa ke negara asal mereka. Tidak mungkin kan mereka belanja di Samarinda. Sehingga hanya 7,5 persen hasil kekayaan SDA ini yang dinikmati masyarakat Kaltim."


Tidak hanya di situ. Asing melalui tangan-tangannya yang menyebar di MNC maupun lembaga bantuan, juga akan berupaya bagaimana menjaga ketahanan APBN. Tujuannya agar ada kepastian APBN mampu membayar utang pokok dan cicilan. Tahun 2011 misalnya, APBN mengalokasikan pembayaran pokok dan cicilan utang sebesar Rp 50,7 triliun. Jauh lebih besar dibanding dana bagi hasil yang ditransfer kepada daerah, Rp 41,5 triliun.


Dari 100 proyek besar dalam public-private partnership infrastructure 2010-2014, juga tampak bahwa Kaltim, lagi-lagi, kembali diperlakukan tidak adil. Sebanyak 50 proyek dibangun di Pulau Jawa (50 persen) dan Kaltim hanya mendapatkan 6 proyek. Artinya, sampai 2014, Pulau Jawa dan Bali masih menjadi prioritas utama pembangunan infrasrtruktur di Indonesia.


"Kalau kondisinya seperti ini terus, lantas kapan Kaltim akan bisa mengejar ketertinggalannya? Sehingga tidak ada cara lain yang lebih bermartabat selain dengan mengajukan judicial review," kata Aji. Senada dikemukakan Bernaulus Saragih, Kepala Puslit Unmul. Ahli ekonomi lingkungan ini mengatakan, Kaltim dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi daerah yang tidak kaya lagi. Kemiskinan sudah mengintai di depan.


Indikasinya, produksi migas terus menurun dari tahun ke tahun. Menurutnya, dalam 5-10 tahun lagi migas akan makin menipis. Dua cekungan yang selama ini menjadi andalan produksi Kaltim sudah mulai menurun produksinya. Cekungan Kutai 70 persen sudah terkuras. Cekungan Bontang 80 persen sudah dieksploitasi sehingga kalau Kaltim menuntut bagi hasil migas, menurutnya sudah terlambat.


"Yang menyedihkan, Kaltim yang selama ini dikenal kaya, ternyata sebenarnya tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rill. Saat sektor migas itu habis, habis pulalah pertumbuhan itu," kata Bernaulus yang menyelesaikan PhD di Belanda.

Celakanya, akibat eksploitasi yang masif itu, Kaltim kini menjadi pengeskpor emisi karbon terbesar ketiga di Indonesia, sekitar 250 juta metrik ton. Sehingga Kaltim kehilangan kesempatan untuk mendapat biaya kompensasi USD 5 per ton. Sudah begitu, Kaltim harus menanggung sendiri dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam itu. Biaya untuk pemulihan lingkungan tidak pernah masuk ke neraca pembangunan.


"Kerugian-kerugian macam ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Pemda dibiarkan tidak memiliki biaya yang cukup untuk merestorasi lingkungan yang rusak. Jadi sudah sepatutnya kita mengajukan judicial review menuntut keadilan sebagai daerah penghasil migas," tandasnya.(a bintoro)

No comments: