KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 8, 2011

Sulitnya Mengakses Lifting Migas

Setiap tahun, sejak otonomi daerah diberlakukan, daerah menerima dana perimbangan yang dalam istilah penganggaran pemerintah disebut dana transfer. Tetapi coba tanyakan kepada para kepala daerah atau bahkan kepada pejabat teknis sekali pun, berapa seharusnya mereka terima dana bagi hasil migas? Dipastikan tidak satu pun mampu menjawab.

ACHMAD BINTORO 

Tidak tahu. Itu pula jawaban yang keluar dari mulut Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara."Itulah yang terjadi selama ini. Tetapi bagaimana saya bisa mengetahui jumlah yang seharusnya kami terima kalau kami tidak pernah tahu berapa sebenarnya produksi migas di daerah kami sendiri," jelasnya sambil santap siang di sebuah executive lounge Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, pekan lalu, sesaat sebelum dia meneruskan penerbangan ke Solo.

Dana bagi hasil migas merupakan bagian dari dana transfer, selain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana transfer lainnya. Tahun ini, Pemkab Kukar mendapatkan dana bagi hasil migas Rp 3,2 triliun. Sedangkan DAU sudah jauh dikurangi dari Rp 297 miliar menjadi hanya Rp 1,365 miliar, menyusul diberlakukannya formula fiskal gap yang tertuang dalam pasal 32 UU 33/2004. Kukar bahkan mestinya tidak menerima lagi DAU sebab celah fiskalnya negatip.

Pasal itu menyebutkan: Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatip dan nilai negatip itu sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Namun karena ada variabel lain, yakni indeks jumlah penduduk, luasan wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB per kapita, maka Kukar masih diberikan DAU meski sangat kecil.

Dalam sebuah acara temu para bupati-walikota di Lombok awal pekan lalu, putri mantan Bupati Kukar Syaukani HR ini lalu coba menanyakan langsung kepada seorang Dirjen di Kemenkeu. "Saya tanya, pak berapa persen sih pusat telah mengirimkan dana hasil migas. Beliau jawab sudah 20,5 persen. Lho, kalau sebesar itu, mestinya kami menerima jauh lebih besar dong."

Menurut Rita, dana bagi hasil migas yang diterima itu hanya 1,9 persen. Bukan 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas. Padahal UU 33/2004 telah mengamanatkan pembagian dana minyak 15,5 persen (daerah penghasil) dan 84,5% (pusat). Bagian daerah dibagi lagi 6,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 3,2 persen provinsi, dan 6,2 persen lainnya untuk kabupaten-kota non penghasil. Untuk gas pembagian di daerah penghasil adalah 12,2 persen kabupaten/kota penghasil, 12,2 persen kabupaten/kota non penghasil, dan 6,1 persen jatah provinsi.

Lalu berapa seharusnya diterima? Tidak ada rujukan pasti. Rita menyebut Rp 40 triliun. Tetapi angka ini juga masih debatable. UU memang sudah menetapkan porsentase pembagian yang jelas untuk daerah penghasil migas, namun besarannya sangat tergantung pada harga internasional, lifting, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Dari semua faktor itu yang paling krusial adalah sulitnya daerah penghasil mendapat akses lifting. Lifting adalah jumlah minyak mentah atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan. Padahal di sinilah kunci dari semua ketidakjelasan selama ini. Ini diakui oleh Aji Sofyan Effendi, tim ahli JR Kaltim. Kementerian SDM dan BP Migas yang melakukan pemantauan produksi, menurut penuturan para pejabat daerah, sangat sulit ditembus. Cari data melalui Biro Pusat Statistik (BPS) pun tak tertera. Mau meminta data langsung ke perusahaan KPS/SPC seperti Total, Chevron dan lainnya apalagi, jangan mimpi.

"Menyedihkan memang. Pada saat era reformasi dan keterbukaan melanda semua lini, daerah sama sekali tidak diberi akses. Sehingga daerah tidak memiliki kesempatan untuk mericek jumlah produksi yang justru menjadi sentral perhitungan sebelum dana bagi hasil itu dibagi. Ada apa ini sebenarnya," tutur Aji. 

Prof Dr Abdul Hamid Paddu, ekonom Unhas Makassar, juga melihat keanehan yang sama. Isu ini sudah menjadi tanda tanya besar bagi daerah penghasil sejak 10 tahun silam, anehnya tidak pernah terpecahkan. Ia melihat ada empat isu utama terkait dana bagi hasil ini. Yakni 1) proporsi bagi hasil, 2) penentuan pool of revenue yang dibagihasilkan, 3) eligibility untuk daerah penerima, dan 4) alokasi periode PNBP (pool revenue) yang dibagihasilkan.

"Jika Pusat tetap tidak membuka akses, satu-satunya cara ya kita harus mendapatkan saham di perusahaan kontraktor melalui participant interest," usul Rita. Semua data, termasuk jumlah produksi, pasti bakal dibuka di depan para pemegang saham saat RUPS. Tapi ia menyadari cara ini tidak gampang dan makan waktu lama.
 
Selama ini daerah mendapatkan angka lifting dengan cara meraba-raba. Setidaknya lewat laporan APBN. Dalam APBN terekam berapa penerimaan negara dari migas. Pada tahun 2011 ini misalnya, penerimaan negara dari migas mencapai Rp 145,2 triliun. Pada 2010 mencapai Rp 101,3 triliun. Sedang jumlah transfer ke Kaltim Rp 16,8 triliun, terdiri Rp 10 triliun minyak bumi dan Rp 8,2 triliun dari gas.
 
Tetapi ternyata, kata Aji, pusat bukan saja tidak mau membuka akses lifting bagi daerah penghasil migas, melainkan tidak jujur pula dalam mentransfer dana bagi hasil ke daerah. Dana bagi hasil minyak diterima Kaltim hanya 8,38 persen untuk minyak dan 6,66 persen untuk gas bumi (2009). Seharusnya, dana yang diterima Kaltim minimal dua kali lipat dari yang diterima sekarang, sekitar Rp 30 triliun.

Keadaan ini diperparah oleh recovery cost di setiap KPS/Pertamina yang dibebankan kepada pemerintah dari produksi, termasuk manajemen fee sebesar 2 persen yang dibebankan pada bagian penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah penghasil. Dalam penelitiannya, ia menemukan sedikitnya 18 potongan yang dilakukan oleh kontraktor sebelum diberikan kepada pemerintah. 

"Kita ini seperti memiliki uang Rp 1.000, tersisa Rp 100 sebab yang Rp 900 sudah dibagi habis oleh kontraktor. Nah, yang masuk UU 33 Tahun 2004 itu yang Rp 100. Itulah yang kita perebutkan. Kita tidak pernah membahas dan merebut yang Rp 900." (*)

No comments: