KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2011

SEPERTI MENEPUK AIR DIDULANG ...

Daeng Naja, Yusnalis Ngayoh, Irman Putra Sidin
TIGA tahun sudah lewat. Tapi trauma itu belum hilang. Tidak satu pun kepala daerah di Kaltim yang berani menjadikan dirinya sebagai martir untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) UU 33/2004. 

ACHMAD BINTORO

Terlepas debatable soal legal standing, Gubernur Awang Faroek memilih hanya menjadi pendukung, cara yang dia pikir aman bagi dirinya. Begitu pun para bupati dan walikota. Padahal sebenarnya merekalah pihak pertama yang akan menerima manfaat langsung jika gugatan itu berhasil dimenangkan.

"Kita memang punya bad experience. Waktu itu bupati-walikota dan gubernur sudah teken gugatan JR. Tapi pusat intervensi dengan mengatakan gugatan itu seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Mereka terpaksa menarik diri. Gugatan pun batal. Kami tidak mau ini terulang. Kalau yang maju kepala daerah, pasti pusat akan bilang awas lho Anda punya masalah ini, awas lho Anda punya masalah itu. Jelas tidak tidak akan berani. Karena itu kali ini yang maju adalah MRKTB," kata Daeng Naja, anggota tim ahli JR Kaltim bidang hukum.

Pengalaman buruk yang dimaksud Daeng terjadi lebih tiga tahun lalu. Abdul Rachim Asmaran, Kepala Dispenda Kaltim waktu itu, adalah saksi keluarnya pernyataan itu. Ia menyertai Gubernur Yurnalis Ngayoh menghadap Mendagri Mardiyanto di Jakarta. Ngayoh meninggalkan jabatan wagub lantas mengisi kursi baru sebagai gubernur tidak lama setelah Suwarna AF meringkuk di LP Cipinang Jakarta.

"Masak sih anak kok menggugat orang tua," ucap Mardiyanto di depan Ngayoh sambil menyunggingkan senyum seperti ditirukan lagi Rachim. Mardiyanto bicara dengan gayanya yang khas: logat dan kesantuan gaya Jawa. Tak satu pun kata diucapkan dengan nada meninggi. Kalimat itu bahkan ia sampaikan dengan guyon.

Kendati dengan bercanda, malah terdengar kalem, Ngayoh sangat memahami bahwa itu merupakan bentuk permintaan halus kepada Pemprov Kaltim untuk membatalkan niatnya menggugat di MK. Argumen yang sempat disampaikan Rachim kepada Mendagri mengenai ketidakadilan yang dialami Kaltim atas penerapan pasal 32 UU No 33/2004 seperti membentur tembok kokoh.

Dengan dalih pemerataan dan harus mengakomodir kepentingan yang lebih besar, Pusat tidak menggubris argumen Kaltim. "Kami memahami (keberatan Kaltim). Tapi jauh lebih baik dengan cara lain, mengajukan DAK misalnya. Kami bisa bantu itu," kata Wapres Jusuf Kalla. Usai ke Mendagri, Ngayoh menghadap Kalla di rumah dinasnya, di samping gedung Bappenas Jakarta, sekitar pukul 24.00.

Pertemuan itu tak membuahkan hasil. Pada pertemuan dengan DPR RI di Jakarta, juga nyaris tanpa gol. Pada pertemuan dengan para wakil rakyat itulah keluar ucapan seorang anggota dewan yang kemudian populer di kalangan elit pejabat di Kaltim hingga kini. "Apa yang dilakukan Kaltim seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri," kenang Rachim menyitir ucapan seorang anggota dewan dari partai besar. Kalimat itu bermakna sama dengan ucapan Mendagri.

DPR RI tidak memberi respon positip atas rencana JR. "Saya masih ingat betul bagaimana anggota dewan balik mengecam Kaltim yang ingin mendapat lebih banyak dana perimbangan padahal dana yang ada saja banyak tersisa. Silpa Kaltim masih besar."

Saat itu draft gugatan JR UU No 33/2004 sudah rampung. Ngayoh dan seluruh bupati-walikota bahkan sudah membubuhkan tanda tangan. Namun meski belum sampai didaftarkan di MK, rencana itu rupanya sudah santer terdengar di telinga sejumlah elit pusat. Ini berawal dari ketidakpuasan Pemda Kaltim atas pemberlakuan Pasal 32 dalam UU itu yang berakibat DAU sejumlah daerah di Kaltim berkurang bahkan ada yang hilang.

Pusat diyakini masih tidak akan tinggal diam. Terlebih gugatan kali ini menyangkut persoalan yang jauh lebih besar yakni dana bagi hasil migas, yang jika itu dikabulkan oleh hakim MK sudah pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan APBN. Berbagai upaya pasti bakal dilakukan untuk menjaga ketahanan APBN. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan tidak memiliki legal standing.

Tiadanya legal standing merupakan momok yang menakutkan bagi penggugat. Sekali hakim memutuskan begitu, tamat dan sia-sialah usaha dan jerih payah selama ini. Penggugat dikalahkan sebelum bertandin. Tak ada kesempatan untuk mengurai argumen-argumen ilmiah tim ahli. Tak ada kesempatan untuk membeber pasal-pasal yang dianggap bertentangan. Jawaban itu pula yang dilontarkan pejabat di Kemenhum HAM kepada sejumlah anggota Komisi I DPRD Kaltim, saat menanyakan apakah anggota DPD memiliki legal standing untuk mengajukan JR UU 33/2004.

"Itu memang jawaban standar. Saya pun kalau jadi menteri juga akan bilang seperti itu daripada nanti ngrepotin," tandas Irman Putra Sidin.

Pakar hukum tata negara ini merupakan satu dari 13 ahli ternama yang ditunjuk Muspani & Associated. Oleh karena itu akan jauh lebih kuat, menurutnya kalau Kaltim melalui MRKTB maju bersama anggota DPD RI. Terlebih gugatan UU No 33/2004 merupakan perkara besar yang dampaknya tidak saja ke Kaltim tapi juga dirasakan seluruh Indonesia. Ini akan menjadi kerangka baru hubungan pusat daerah.

No comments: