KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2011

SEKELEBAT CURIGA DI LANTAI TIGA


A BINTORO
ABRAHAM Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), tersenyum saat matanya tertumbuk pada gambar wajah seseorang di antara lembaran foto kopian kliping berita sebuah media lokal di Kaltim. Kliping berikut bahan presentasi mengenai rencana gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004 itu ia ambil dari tumpukan berkas yang tersaji di atas meja dekat pintu masuk ruang rapat lantai 3 gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (28/6).

Entah apa yang terpikir dalam diri Abraham. Mungkin ia sedang membalas senyuman yang tersungging di sosok berkacamata itu. Gambar itu memang tidak asing baginya. Juga bagi tim ahli dari Kaltim serta semua yang hadir dalam ruang tersebut. Siapa orang Kaltim yang tidak kenal Luther Kombong, pengusaha tajir yang dua periode ini mewakili rakyat Kaltim di DPD RI.

Nama Luther mendadak paling banyak disebut dalam sepekan terakhir oleh tim JR Kaltim. Rasan-rasan melebar hingga di meja rapat Komisi I DPRD Kaltim. Bahkan sepanjang perjalanan Samarinda-Jakarta, namanya tetap saja tersangkut dalam obrolan. Padahal sebelumnya, nama ini nyaris tidak pernah disebut- sebut baik dalam obrolan ringan maupun diskusi resmi.

Berawal dari surat yang diteken Luther Kombong kepada Gubernur Kaltim tanggal 24 Juni 2011. Surat dikirim melalui facximile. Berisi semacam pemberitahuan bahwa telah ada kesepakatan antar-anggota DPD dari enam daerah penghasil migas untuk mengajukan gugatan JR UU 33/2004. Mereka adalah Jatim, Riau, Kaltim, Kepri, Sumsel, dan Jateng. Luther sudah menetapkan pula nama-nama lawyer dari Muspani & Associates, dan tim ahli terdiri Dr Irman Putra Sidin, Prof Dr Saldi Isra, Dr Zainal Moctar Arifin, Dr Fadjrul Falakh, Dr Andrinof Chaniago, dan Dr Indra J Piliang.

Dalam suratnya, Luther tak satu pun kata menyinggung nama MRKTB yang mendapat mandat dari rakyat Kaltim untuk mengajukan gugatan judicial review. Kalau dibilang tidak tahu rasanya juga tidak mungkin karena sebenarnya banyak cara mudah untuk mencari informasi yang sudah banyak tersebar di media massa. "Terkesan kami sengaja ditinggalkan," kata Bernaulus Saragih.

Doktor lulusan Universiteit Leiden ini adalah salah satu anggota tim ahli yang direkrut MRKTB dengan keahlian ekonomi lingkungan. Sehari-hari ia menjadi dosen di Fahutan dan Kepala Puslit Unmul. Anggota tim ahli lainnya adalah Aji Sofyan Effendi (ekonomi) dan HR Daeng Naja (hukum). "Maklumlah, Luther ini kan sekarang sudah jadi orang Jakarta," sindir Dahri Yasin, Ketua Komisi I, dengan bercanda ketika memimpin rapat dengan Tim JR Kaltim, awal pekan ini.
*****

DIMULAI Abraham Ingan, satu per satu tim JR Kaltim itu memperkenalkan diri. Tapi pengenalan di ruang rapat lantai 3 gedung DPD RI Jakarta siang itu ternyata tidak mampu membuat suasana menjadi lebih cair. Kecurigaan yang sudah terbangun sejak sepekan lalu itu justru kian mengkristal ketika Luther Kombong, pemimpin rapat, meminta tim ahli JR Kaltim memberikan keterangan dan data yang dimiliki kepada lawyer Muspani & Asoosiated.

Tapi Aji Sofyan Effendi mengelak. Dosen pascasarjana Unmul ini yang menyusun konten analisis ekonomi seperti soal dana perimbangan, membedah struktur APBN, dan fakta-fakta ketidakadilan yang dialami Kaltim terkait pemberlakuan UU No 33/2004 khususnya pasal 14 ayat (E) dan (F).


"Kami menganggap ini hanya brainstroming, dan maap sebenarnya justru kamilah yang berharap paparan dari tim ahli yang ditunjuk DPD," tutur Aji. Bernaulus dan Daeng Naja setali tiga uang. Mereka enggan pula memberikan konten draft gugatan yang sudah disusun. Sebaliknya, mereka juga tidak mendapatkan tambahan informasi yang bernilai karena baik lawyer maupun tim ahli yang ditunjuk DPD memang belum menyiapkan apa pun. 


Irman Putra Sidin, satu-satunya tim ahli yang hadir, juga tidak memberi informasi baru. DPD RI sudah mendaftar sedikitnya 13 ahli untuk mendukung gugatannya. Selain enam orang yang sudah disebut di atas, ada Dr Hendri Saparini, Dr Syamsul Hadi, Prof Dr Firmanzah, Dr Anggito Abimanyu, Heru Setianto Msc, Dr Kurtubi, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Eko Prasojo, dan Dr Siti Nurbaya. 


Bernaulus iseng mengontak Prof Dr Saldi Isra apakah benar ia masuk tim JR yang ditunjuk DPD. Saldi Isra kaget. "Ah, gak. Saya tak tahu itu," kata Saldi. Bernaulus dan Saldi pernah satu kamar kos saat kuliah di Belanda.

Abraham segera memasukkan kembali dokumen setebal 20 cm ke dalam tasnya. Itu adalah dokumen draft gugatan judicial review yang dibuat tim ahli JR Kaltim. Semula ia bermaksud menyerahkan dokumen itu kepada Luther Kombong, seperti yang sudah ia berikan kepada Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Namun kecurigaannya belum pupus. Ada agenda tersembunyi apa sebenarnya? 

"Janganlah ada prasangka bahwa DPD akan ambil alih gugatan. Tidak ada. Saya minta maap kalau ada mispersepsi. Tapi ini mungkin karena belum kenal saja," jelas Luther mencoba menjawab keraguan tim JR Kaltim. "Yakinlah bahwa luther yang sekarang masih tetap Luther yang dulu. Saya tidak sedang cari nama di Kaltim. Untuk apa? Rasanya semua sudah kenal. Kalau ada yang tidak kenal, ah mungkin mereka tidak gaul." (a bintoro)

1 comment:

KESEDERHANAAN said...

sebenernya sudah sampe mana sih perjuangan JR mas BIN