KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2011

Menguji Makna Senasib Kaltim-Jatim

TIM JR KALTIM DAN ANGGOTA DPD RI DAPIL KALTIM
TIDAK ada aktivitas yang berbeda di blok West Madura, Jawa Timur dan blok Mahakam, Kaltim. Mesin penyedot masih bekerja nonstop mengalirkan minyak mentah dari sumur-sumur lepas pantai melalui pipa ke kapal penampung yang membuang sauhnya di tengah laut, tidak jauh dari rig di perairan Bangkalan. Jatim dan Kaltim memang sama-sama daerah penghasil migas.

ACHMAD BINTORO 

Di blok yang direbut Pertamina -- dari tangan juragan lama, Kodeco Co Ltd -- sejak 7 Mei 2011 itu, kini menyembur minyak mentah rata-rata 14.981 barel per hari. "Madura itu kaya. Dari blok itu minyak disedot. Tetapi kalau lihat masyarakat di sana, sangat miskin. Jadi sebenarnya samalah kita dengan (yang dialami) Kaltim," tutur Ahmad Wakil Kamal.

Kamal adalah advokat yang menghendaki Kaltim dan lima daerah lain penghasil migas bersatu mengajukan gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004. Sebagai orang asli Madura, ia mengetahui masih banyak penduduk di wilayah itu yang tidak mampu melepaskan diri dari belitan tali kemiskinan. Wasis Siswoyo, anggota DPD RI dapil Jatim, tidak membantah gambaran itu.

"Bahkan kalau ternyata masih ada daerah lain penghasil migas, sebaiknya kita ajak pula," kata Wasis. Ia mengaku tadinya tidak mengetahui ada rencana gugatan ini. Luther Kombong, anggota DPD dapil Kaltim, yang memberitahu sekaligus mengajaknya. Sumsel, Riau, Jateng, dan Kepri ikut pula.

Merasa senasib, sebagai daerah penghasil migas yang mendapat perlakuan tidak adil atas pembagian dana bagi hasil migas, para anggota DPD ini lantas meneken nota kesepahaman di Jakarta pada 21 Juni 2011. "Untuk mencari keadilan bagi daerah kami masing-masing," tegas mereka, kompak.

Tetapi ini yang justru menjadi pemicu tak bisa bersatunya keenam daerah tersebut. Kalau dibanding dengan Riau dan Kepri, bolehlah Kaltim disebut senasib sepenanggungan. Kondisi infrastruktur di tiga provinsi itu sama-sama minim dan terbelakang. Penduduk yang miskin pun relatip banyak. Bandingkan infrastruktur di Jatim dan Jateng. "Ibarat bumi dan langit," tutur Aji Sofyan Effendi, anggota tim ahli JR Kaltim.

Jika dipaksakan kedua provinsi itu masuk dalam satu tim penggugat, ia khawatir justru akan memperlemah gugatan, jadi bumerang. "Saat hakim MK meminta contoh bentuk ketidakadilan yang dialami enam daerah penghasil, lalu contoh itu diambil dari salah satu daerah di Jatim, maka habislah kita. Karena itu saya tidak mengerti dengan orang-orang yang masih menginginkan Jatim dan Jateng masuk dalam satu tim penggugat bersama Kaltim."

Viko Januardhy, inisiator JR Kaltim, juga menangkap perbedaan ini. Ia melihat pemberlakuan UU No 33/ 2004 itu terbukti tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur di Jatim dan Jateng. Mereka sudah lebih dulu maju. Menyeragamkan kondisi daerah bisa berakibat fatal.

"Kan yang dituntut Jatim dan Jateng bukan infrastruktur dan kemiskinan. Sementara bagi Kaltim, mengatasi infrastruktur dan kemiskinan masih jadi mimpi yang entah kapan terwujud. Sehingga diperlukan dana bagi hasil migas yang adil dan lebih besar untuk mengejar ketertinggalannya."

Bagi Muspani, lawyer yang ditunjuk Luther Kombong, judicial review UU No 33/2004 bukan pekerjaan enteng. Boleh jadi ini terberat di antara perkara judicial review yang pernah ada. Sebab menyangkut bagi membagi wewenang dan bagi membagi dana hasil migas yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan struktur APBN. Hasilnya bakal merombak peta perpolitikan hubungan pusat- daerah.

Sehingga langkah hukum saja tidak cukup. Diperlukan pula langkah politik. Termasuk media champaign. Apalagi MK sangat tergantung persepsi politik, atmosfer yang berkembang. Karena itu penyatuan gugatan enam daerah penghasil migas ini menurutnya akan lebih kuat, dan cara paling mudah adalah melalui para anggota DPD dari enam daerah itu.

Kamal menambahkan, janganlah berdebat soal siapa yang akan mengajukan permohonan. Soal nanti akan ada 10 pengacara atau lebih, bahkan banyak ahli yang bergabung dari DPD dan MRKTB, tidak masalah. Malah akan lebih baik. "Yang penting jangan eksistensi masing-masing ini justru saling melemahkan kita. Sebaliknya, harus saling memperkuat."

Kalkulasi politik memang menghasilkan power lebih besar. Jumlah penduduk Jatim saja mencapai 37 juta jiwa, dan Jateng 35 juta jiwa. Jika ditambahkan dengan Sumsel, Riau, Kepri dan Kaltim maka tidak kurang 90 juta jiwa. Dengan kekuatan sebesar itu, Presiden pun tentu akan lebih mempertimbangkan enam daerah ketimbang cuma Kaltim yang berpenduduk hanya 3,5 jiwa jiwa.

Tetapi, dalam konteks hukum menuntut dana bagi hasil migas yang lebih besar, dengan alasan ketidakadilan yang dialami, sulit untuk mempercayai dua provinsi itu mengalami ketidakadilan yang sama yang dirasakan Kaltim.

"JR itu sebenarnya sederhana saja. MK tidak melihat satu atau banyak pihak yang menggugat. Satu orang juga bisa, sepanjang memiliki legal standing dan terpenting mampu membuktikan pertentangan pasal-pasal yang diajukan," celetuk HR Daeng Naja, anggota tim ahli (hukum) JR Kaltim.

Meski sama-sama daerah penghasil, perbedaan dengan Jatim dan Jateng begitu kuatnya. Dari pada malah mematahkan argumen-argumen yang akan dibangun Kaltim, Tim JR Kaltim bersikap lebih baik maju tanpa keduanya. Itu juga berarti tanpa anggota DPD dari tiga daerah lain yang sejauh ini belum matang persiapannya.

MRKTB mengejar momentum. Berkejaran dengan waktu, dimana revisi UU 33/2004 kini tengah dilakukan. Jangan sampai gugatan belum didaftarkan atau sidang belum dimulai sementara revisi UU itu sudah disahkan. Targetnya pertengahan Juli gugatan didaftarkan di MK. Viko berharap pertentangan itu hendaknya tidak membuat belasan ahli dari Jakarta yang sudah dipersiapkan oleh Luther Kombong batal membantu MRKTB.(a bintoro)

No comments: