KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 8, 2011

Mari Berandai-andai Jika Menang

Dunia tahu Kaltim kaya minyak, gas, batubara dan industri ekstraktif lainnya. Nilai ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam itu, berikut hasil ikutannya, mencapai Rp 315 triliun. Luther Kombong, pengusaha yang dua periode ini menjadi anggota DPD RI dapil Kaltim merasakan sendiri bagaimana legitnya Kaltim. 

ACHMAD BINTORO
Kekayaan itu dimatanya bertebar dimana-mana. Di atas tanah ada uang. Di bawah tanah ada berlipat uang. Di bawahnya lagi, bertumpuk uang. Di bawah laut apalagi, lebih tak terbilang jumlahnya.

Tapi kenapa Kaltim tetap miskin? Kenapa infrastruktur tetap minim? Kenapa sekedar untuk mewujudkan bandara saja, yang notabene adalah bandara di ibukota provinsi, 17 tahun belum juga kelar? Kenapa jalan Trans-Kaltim tidak kunjung mulus? Kenapa masih banyak daerah belum teraliri listrik padahal daerah ini selalu dipuji sebagai lumbung energi nasional? Kenapa masih ada warga yang minum dari air sumur yang tidak layak konsumsi?

Ah, mungkin tidak cukup selembar halaman koran untuk menceritakan semua paradoksal yang terjadi di bumi ini. Ini seperti yang disebut Terry Lynn Karl sebagai paradox of plenty. Guru besar ekonomi politik pada Stanford University ini mengupas panjang lebar dalam bukunya "The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States." Joseph E Stiglitz, peraih nobel bidang ekonomi atas kajiannya tentang analisis pasar yang memiliki informasi asimetris, menyebutnya sebagai resource curse.

Fakta bahwa negara-negara (termasuk daerah) yang mendapat berkah kelimpahan sumberdaya alam kerap kali terperosok dan terperangkap dalam situasi yang populer disebut sebagai kutukan sumberdaya alam. Dengan kekayaan sebesar ini, Kaltim mestinya tidak sulit untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (MDGs). "Kenyataannya masih terseok-seok," kata Bernaulus Saragih, ahli ekonomi lingkungan Unmul, yang juga anggota tim ahli JR Kaltim.

"Sumber masalah dari semua ini sebenarnya ada di Pasal 14 ayat (E) dan (F) UU No 33/2004. Pasal itu telah membuat ekonomi Kaltim sebagai daerah penghasil SDA di Indonesia menjadi tidak berdaya, bersifat homogen, tidak memperhitungkan keanekaaragaman dan hiterogenitas daerah-daerah," kata Daeng Naja, anggota tim ahli JR Kaltim bidang hukum.

Pasal itu membagi sama semua daerah penghasil minyak 15,5:84,5 persen dan 30,5:74,5 persen gas. Ini adalah penyeragaman yang tidak bisa dibiarkan. Sebab kondisi setiap daerah penghasil memang berbeda. Jika itu yang diterapkan, maka sampai akhirnya sumur-sumur migas itu habis pun akan selamanya Kaltim tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

UUD 1945 sendiri mengamanatkan kekhususan dan keberagaman daerah. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemda... diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Mengutip pendapat Prof Jimly Asshidiqie (2005), dalam rumusan pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 ditegaskan adanya pluralisme di berbagai daerah. Dengan demikian, NKRI itu diselenggarakan denganpengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain.
"Artinya apa. Pasal 14 UU No 33/2004 itu bertentangan dengan aturan di atasnya, UUD 45," kata Daeng Naja.

Salah satu contoh kekhususan dan keberagaman daerah di Kaltim adalah adanya wilayah perbatasan, wilayah yang sangat luas dengan penyebaran penduduk tidak merata, kekayaan sumberdaya alam yang akan berdampak negatip terhadap kualitas lingkungan hidup.

Padahal pada pasal 1 angka 3 UU No 33/2004 sudah menekankan pentingnya melihat kondisi dan kebutuhan daerah. Pasal itu menyebutkan: "Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemda adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,..., dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, serta...dst."
Yang dapat dijadikan contoh kondisi dan kebutuan daerah di Kaltim sesuai pasal itu antara lain infrastruktur yang kurang mendukung. Juga tingkat kemiskinan yang tinggi, sumberdaya manusia yang lemah, dan faktor kesulitan dan keterjangkauan.

Menurut Daeng Naja, konsekwensi perubahan dalam bagi hasil SDA kepada daerah penghasil, membawa dampak negatif terhadap dana perimbangan lain. Khususnya DAU, karena posisi kapasitas fiskal menjadi lebih tinggi. Ini mengakibatkan hanpir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tidak lagi menerima ima DAU, sekitar Rp 3,2 triliun per tahun. "Karena itu yang kita JR-kan bukan hanya soal bagi hasil migas, melainkan juga formula DAU. Akan tidak ada artinya dikabulkan gugatan bagi hasil migas, tetapi DAU dihilangkan."
*****

MARI berandai-andai. Hakim MK memang belum memutuskan. Bahkan sidang pun belum dimulai. Draft gugatan juga belum diajukan. Tetapi tidak ada salahnya kita berandai. Putusan hakim nantinya, jika soal legal standing diterima, hanya ada dua: diterima atau ditolak. Jika diterima, apakah diterima sebagian atau diterima semua tuntutan yang diajukan MRKTB.

Berapa besar tuntutan yang akan diajukan? Aji Sofyan Effendi, anggota tim ahli JR Kaltim bidang ekonomi mengatakan, saat ini masih dilakukan exercises. Bisa 40:60, bisa pula 50:50. Namun angka ideal menurut dia, 35:65 untuk minyak maupun gas. Ini dengan mempertimbangkan daerah lain non penghasil dan agar tidak terlalu terjadi ketidakseimbangan APBN.
 
"Sebenarnya, dengan angka 15,5 persen saja, harusnya Kaltim terima sedikitnya Rp 30 triliun," kata Aji. Silakan dihitung sendiri kira-kira berapa jika Kaltim mendapatkan 35 persen. Mungkin bisa Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun per tahun. Ini sangat tergantung dari keterbukaan lifting migas, harga internasional, dan nilai tukar. Selama ini yang jadi masalah adalah pusat tidak mau membuka pintu bagi daerah penghasil untuk mericek lifting migas.
 
Dengan uang sebanyak itu, apa pun bisa dilakukan Kaltim. Mau bangun jalan tol hingga perbatasan tak lagi sulit. Mau mau membangun bandara juga pekerjaan kecil. Apa pun itu harus untuk menyejahterakan rakyat, bukannya dengan lebih memperbesar anggaran rutin. Tak ada salahnya kalau mulai sekarang sudah dibuat cetak biru pembangunan Kaltim jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk untuk mengantispasi saat sektor ekstraktif itu sudah habis.
 
Jangan sampai ketika minyak habis, gas habis, batu bara habis, dan kandungan mineral lainnya habis lalu kita belum juga mampu mandiri. Lalu jatuh miskin lagi. Cukup sudah pengalaman booming kayu yang tak menyisakan apa pun selain lahan gersang dan kerusakan alam. He he dan tak ada salahnya rakyat Kaltim sekarang untuk bermimpi setinggi mungkin terkait apa saja yang bisa menyejahterakan mereka..(a bintoro)
    

No comments: