KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 29, 2011

Kepala Daerah Abai Rakyat Jadi Korban



Duka keluarga korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, 26 November lalu, belum lagi sirna. Belum semua kendaraan mampu diderek keluar dari dasar Sungai Mahakam. Evakuasi para korban pun belum seluruhnya kelar. Sabtu, empat pekan kemudian, tragedi kembali terjadi. Sebuah kapal kelotok penyeberang terbelah dua setelah dihantam kapal ikan troll Berkat Usaha-02.
ACHMAD BINTORO
Jembatan Kukar Sebelum Runtuh
Jembatan Kukar Diadopsi dari Golden Gate San Frasisco.

Kapal kelotok menjadi sarana penyeberangan alternatif setelah jembatan Kukar runtuh. Malam itu, kapal tengah menyeberangkan belasan warga berikut motor mereka dari Kampung Baru, Tenggarong menuju Loa Raya di Tenggarong Seberang. 

Beruntung 17 orang selamat. "Hanya" satu tewas, Juli Setiawan (21) yang tenggelam berikut delapan motor di dasar Mahakam. Pemuda asal Nganjuk (Jatim) itu menambah daftar korban pasca-runtuh jembatan Kukar. Hingga Selasa (27/12) kemarin, baru 23 jasad korban ditambah jasad Juli yang berhasil diangkat. Masih sekitar 12 korban lain yang diperkirakan terperangkap di dalam bus. 

Tiga jam sebelumnya, di Samarinda, Eja Zulfan (6) dan Emalia Raya Dinata alias Ema (5) harus meregang nyawa di sebuah kolam bekas galian tambang batu bara PT Panca Prima Mining di Pelita 7 Sambutan. Ini kali kedua bocah-bocah tidak berdosa menjadi korban akibat eksploitasi tambang. Lima bulan lalu, tiga bocah mati sia-sia di kolam bekas galian tambang PT Himco Coal di Pelita 3 Sambutan.
Gubernur Kaltim tinjau kolam bekas galian tambang di Pelita 7

Satu hal yang menyamakan dari peristiwa di dua wilayah kabupaten dan kota itu adalah bahwa pemerintah telah abai. Kalau saja lima bulan lalu Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera memerintahkan penutupan dan audit menyeluruh seluruh kegiatan tambang berikut kolam bekas galiannya, mungkin tidak ada orang tua lagi yang harus kehilangan anak-anaknya.

Dua pekan sebelum  musibah terjadi, saya ngobrol dengan Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Ia mengkritisi sikap mental aparat pengawas terkait yang selama ini datang ke lokasi tambang sekedar hanya sebagai pemberi punishment, bukan pembina. "Tapi kekuasaan untuk memberi sanksi itu cuma dijadikan alat bargaining. Mereka tutup sebentar. Dua tiga hari kemudian mereka buka lagi setelah bertemu pemilik tambang."

Carut marut pengelolaan tambang batu bara yang menahun seketika menguap begitu aparat dan pemilik tambang bertemu. Tangis pilu orang tua dan keluarga yang harus kehilangan anak-anak mereka, teriakan warga yang rumah dan lingkungannya kebanjiran saban hujan tidak lagi didengar. Kematian dianggap cuma data statistik. Kenginan untuk melakukan pengusutan tuntas, investigasi dan audit menyeluruh pun redup bersama santunan dan tali asih.

Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan: "Perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan mengabaikan lingkungan akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kita tidak main-main lagi." Di matanya, yang salah selalu saja penambang.

Lalu sanksi apa yang bisa ia jatuhkan kepada pemimpin yang telah abai? Tidakkah disebut abai saat aparat pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan sebuah kolam galian bekas tambang tidak direklamasi, tanpa penjagaan dan pagar pengamanan? Tidakkah disebut abai ketika sudah banyak protes warga, tapi walikota tidak kunjung mereduksi luasan tambang dan menghentikan tambang di sekitar pemukiman? 

Kemana pula sosok dan suara walikota dalam setiap heboh tambang batu bara? Dengan dalih pembagian tugas, Nusyirwan mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaan rumah walikota. Puluhan izin KP/IUP rame-rame diobral walikota, bukan oleh wawali. Anehnya, intensitas pemberian izin melonjak pada 2006- 2008, jelang pilkada, hingga 38 izin. Sehingga Nusyirwan kini sebenarnya tidak lebih sebagai pemadam kebakaran.****

SIKAP abai juga dilakukan Bupati Kukar.  Dua kepala daerah itu telah gagal melindungi warganya. Sebuah jembatan gantung yang mestinya dirawat rutin, dibiarkan begitu saja. Kapal kelotok yang dipaksa menjadi sarana penyeberangan -- karena tiadanya alternatif sarana penyeberangan lain -- ternyata tidak difasilitasi sedemikian rupa dan dijaga jalurnya agar aman bagi warga.

Jembatan yang jadi ikon kekayaan Kukar itu runtuh dalam usia sangat belia. Selama 10 tahun (2001-2010) beroperasi, pekerjaan perawatan ternyata dilakukan hanya sekali, tahun 2007 senilai Rp 1,6 miliar. Sudah beberapa kali usulan biaya perawatan diajukan, tapi selalu mentok di dewan. Bupati juga tidak pernah fight memperjuangkannya. Mereka lebih mendahulukan pembangunan baru. 

Padahal blok angkur sudah bergeser 10 sentimeter ketika belum satu tahun diresmikan. Tahun 2006 Dinas PU dan PT Indenes Utama Engineering Consultant pernah menemukan gelegarnya turun 50 cm. Tahun 2011 menjadi 75 cm, dan tiang jembatan bergeser menjadi 18 cm. Kalau saja perawatan rutin dilakukan barangkali tidak perlu ada sad ending. 

Bambang Prayitno, mantan Ketua KAMMI Kaltim yang tinggal di Tenggarong mempertanyakan kenapa setelah satu bulan tak kunjung ada punishment terhadap seorang pun pejabat pemegang tender dan kegiatan, PPTK atau Kasubdin yang menangani masalah itu. "Kan masih (harus) menunggu hasil investigasi (oleh tim independen)," jawab Bupati Kukar Rita Widyasari  singkat.

Sejumlah aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Tenggarong menilai pemda bukan saja telah abai dalam menjaga keamanan fasilitas publik tapi juga kurang peduli terhadap nasib keluarga korban.  Keluarga korban diberikan santunan Rp 40 juta. Uang sebesar itu tentu tidak akan cukup untuk membiayai seumur hidup istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan.

"Harusnya pemerintah menannggung semua biaya hidup dan kuliah, kalau ada anak mereka yang bapaknya meninggal. Setidaknya sampai anak-anak itu bisa bekerja. Kalau istrinya ditinggal mati suami, harusnya ditanggung hingga dia menikah lagi. Atau kalau sudah tua, ditanggung biaya hidupnya sampai meninggal," kata Bambang. Setidaknya itu bisa sedikit menebus kelalaian dan abainya pemerintah.

Terkait sikap abai ini, sejumlah aktivis kini tengah menyusun gugatan hukum terhadap Bupati Kukar. "Saat kondisi jalan rusak saja dan ternyata itu mengakibatkan celaka pengendara, pemerintah dapat dituntut. Apa lagi ini sebuah jembatan yang baru berumur 10 tahun, dan  tidak pernah dialokasikan biaya perawatannya secara memadai," ujar seorang aktivis asal Tenggarong saat ngobrol di kafe Zupa-zupa Samarinda.****

KINI, 71 persen wilayah kota Samarinda sudah dikepung oleh tambang. Eskavator bergerak tiada henti menggali tanah. Mungkin lima atau 10 tahun lagi, ketika batu bara itu akhirnya habis, tinggal kolam-kolam menganga bekas galian tambang yang mengepung kota. Saat yang sama jalan-jalan di seluruh kota rusak digerus banjir dan dilindas truk-truk pengangkut batu bara.

Pendapatan Pemkot Samarinda dari tambang batu bara hanya Rp 39 miliar. Kontribusinya di urutan enam pada pembentukan PDRB, lalu melorot peringkat 10 pada tahun 2010. Pendapatan batu bara jelas tidak akan cukup untuk membiayai proyek pengendalian banjir yang usulannya mencapai Rp 150 miliar. Belum lagi memperbaiki jalan-jalan kota.

Jika masih begini kebijakan pengelolaan tambang dan model pengawasan pemkot, di mana hampir semua dilakukan secara transaksional, maka bahaya masih akan mengancam warga. 

Izin tambang dan proyek mestinya tak harus selalu berkonotasi negatip. Tapi saat segala sesuatu "diproyekkan", ditransaksionalkan, dampaknya bisa fatal bagi warga. Inikah yang terjadi pada jembatan Kukar? Inikah yang terjadi pada pembiaran kolam-kolam bekas galian tambang di Samarinda? (***)

Dec 20, 2011

Kaltim Airku (Sayang) Malang




Pesawat Superjet BAE 146-100 Tidak Jadi Datang
Hari ini, 17 Desember 2011, genap empat bulan Kaltim Air resmi diluncurkan. Meski sejak awal sudah  menyangsikan kemampuan Kaltim Air, tapi saya tidak pernah menyangka kondisinya akan lebih parah dari maskapai-maskapai daerah lain yang sudah lebih dulu mencoba. Saya kira direksi Kaltim Air sudah belajar dari pengalaman mereka.

ACHMAD BINTORO


Dalam sebuah dialog interaktif di TVRI Kaltim, sekitar dua bulan sebelum acara peluncuran 17 Agustus, selaku pemandu, saya sempat sampaikan review mengenai kondisi maskapai-maskapai daerah lain. Narasumber yang hadir Wakil Ketua Kadin Kaltim HR Daeng Naja, Kepala Badan Perbatasan Kaltim Adri Patton, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Ya'qub, dan Sekjen Kampper (alm) Rahmadi A Rachim.
 
Saya katakan saat itu bahwa Kaltim bukanlah pemda pertama yang menerjuni bisnis dirgantara. Pada 2002 silam, Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Seulawah NAD Air yang diresmikian Presiden Megawati. Tak sampai setahun sudah terseok. Tidak mampu terbang lagi dan meninggalkan utang besar.
Enam tahun kemudian, Pemkab Aceh Utara membangun North Aceh Utara dengan menyewa Fokker 28. Nasibnya lebih tragis. Hanya sekali terbang lalu padam. Pemprov Sumatra Selatan pernah memiliki airlines Serunting Sakti. Sepuluh tahun terseok-seok. Hidup segan mati enggan. Puncaknya, tahun 2006, DPRD setempat merekomendasikan pesawat Cassa yang dimilikinya untuk dijual guna menutupi utang operasional.

Masih di Sumatra, Pemprov Riau membangun maskapai bernama Riau Airlines (RAL) pada 2002. RAL didesain Samudra Sukardi, konsultan yang disewa gubernur untuk membidani Kaltim Air. Tapi selama perjalannya tidak pernah berhenti dihembus badai. Hidupnya megap-megap, hingga sempat ditutup oleh ororitas penerbangan.

Bermimpi tidak dilarang. Bahkan sangat dianjurkan bermimpi setinggi mungkin. Kaltim Air berawal dari mimpi. Mimpi seorang Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim, yang ingin mengatasi bottle neck isolasi wilayah pedalaman dan perbatasan.

 
Menunggu jalur darat entah kapan akan terhubung.  Menunggu jalan Trans Kaltim juga entah kapan bakal terbebas dari lubang-lubang menganga dan kubangan kerbau. Duit puluhan triliun rupiah di APBD katanya tidak cukup untuk mengkaver itu semua. Lagi pula pemda beralasan, jalur itu merupakan tanggung jawab dan domainnya pemerintah Pusat. Semua itu, bagi rakyat pedalaman dan perbatasan, juga masih sebatas mimpi-mimpi yang menghiasi selama 66 tahun Indonesia merdeka.

Entah karena mimpi yang terlalu di awang-awang -- sehingga enggan turun ke bumi, atau karena faktor lain, Kaltim Air justru cuma sekali terbang. Sebuah pesawat Cessna Grand Caravan B208 mengantar pulang Gubernur Awang Faroek Ishak yang sedang kecewa karena pesawat lain yang ditunggu-tunggu - Superjet Bae 146-100 tak kunjung datang di Bandara Sepinggan Balikpapan.

Esoknya tak pernah ada lagi kabar. Bahkan setelah empat bulan. Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani  tidak mau berkomentar. Keinginan saya untuk mengorek keterangan darinya tak bersambut. Dirut Marthin Billa pun sama pelitnya bicara kepada pers. Loket penjualan tiket Kaltim Air tak pernah buka. Kemana Kaltim Airku? Satu-satunya penanda bahwa Kaltim Air masih "hidup" hanyalah sebuah minibus berstiker  Kaltim Air milik sebuah perusahaan travel Prima, agen tiket yang sesekali keluyuran di jalanan kota Samarinda. Entah apa maksudnya. Perusahaan itu tidak pernah jadi menjual tiket tersebut.
 
Inilah Cessna Grand Caravan yang dicarter Kaltim Air
Belakangan saya mendengar kabar Kaltim Air ternyata tidak memiliki izin terbang. "Kenapa tidak diizinkan? Karena memang tidak ada maskapai penerbangan bernama Kaltim Air," kata Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub RI, Herry Bakti Singayudha Gumay.
 
Lho, jadi perusahaan yang salama ini digaungkan dan menjadi mimpi Gubernur Kaltim -- agar suatu saat nama "Kaltim" bisa terbang di seantero wilayah Nusantara, itu ternyata bukan sebuah maskapai? Bagi Kemenhub, launching Kaltim Air di Bandara Sepinggan 17 Agustus lalu, dianggap hanya sebagai peluncuran perusahaan travel biasa, bukan perusahaan penerbangan. Alamak!
 
"Hanya sebagai penjual tiket. Sebab itu, mereka mencarter Penas (Penerbangan Nasional, Red)," kata dia lagi.
 
Di sebuah kafe di jalan Juanda Samarinda, saya bertemu kembali Ade Cahyat. Ini pertemuan kami yang pertama sekembali dia menyelesaikan masternya di sebuah universitas di Australia. Dari Australia, Ade pernah beberapa kali mengkritisi dan mengingatkan Gubernur Kaltim untuk lebih baik fokus membenahi bandara-bandara di pedalaman dan perbatasan, ketimbang bernafsu ingin mendirikan sebuah maskapai penerbangan Kaltim Air.

"Kalau bandara-bandara yang ada itu sudah lebih bagus, lebih panjang, tak usah mereka dipaksa- paksa. Tentu akan ada operator penerbangan yang mau terbang ke sana," kata Ade. Ya, saya setuju itu. Seorang Fauzi Bachtar tentu sudah lama ekspansi ke sana tanpa harus dipaksa kalau kondisi bandara sudah lebih memadai. Ketua Kadin Kaltim ini kabarnya memiliki saham di sebuah maskapai PT Kalstar yang kini sudah merambah Malaysia.

Kemarin, dia bertanya kepada saya: Adakah dana APBD di Kaltim Air? Saya katakan, tidak. "Untunglah," kata Ade. "Jadi kalau pun sekarang mandeg, uang rakyat tidak sampai terbuang percuma." 

Dalam hati saya juga mengucap syukur bahwa sejumlah anggota DPRD Kaltim getol menentang keinginan gubernur untuk menginvestasikan duit APBD di Kaltim Air. Saya pikir cukuplah kita mendapat pelajaran dari pembelian lima pesawat GA8 Airvan yang sekarang terseok-seok.

Duit siapa yang terlanjur dipakai di Kaltim Air? Ini juga tak pernah jelas. Sabri maupun Marthin tidak pernah mau terbuka. Yang saya tahu, bos Cahaya Tiara Group, Bachtiar, sudah mundur. Investor yang berafiliasi dengan investor Singapura pun menyusul langkah serupa. Terakhir, Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim cum pengusaha yang mendapatkan proyek jalan tol Balikpapan_Samarinda di segmen II, dan Fauzi Bahtar dikabarkan ikut mundur.

Oh, Kaltim Airku sayang. Kaltim Airku malang.(*)

Mencari Pemimpin Ideal


Isran Noor, Bupati Kutim, Bakal Jadi Pesaing Berat AFI
"Mencari Pemimpin Ideal Jelang Suksesi Kaltim 2013." Begitu tema diskusi publik di Hotel Grand Victoria Samarinda, Minggu (18/12). Diskusi publik dipandu pegiat lembaga swadaya masyarakat Carolus Tuah, dan presenter TVRI Kaltim Dana Iswari. Digelar harian Koran Kaltim dalam rangka memperingati hari jadinya yang kelima.

ACHMAD BINTORO

Diskusi sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menggiring opini ke tokoh-tokoh tertentu. Suwarno, Ketua Panitia Pelaksana, sudah memastikan itu di awal. Dengan tetap menyampaikan terimakasihnya kepada para sponsor yang telah membantu terselenggarannya diskusi ini, Suwarno menegaskan: "Kami tidak menerima pesan (apa pun dari) sponsor."

Tak juga dimaksudkan untuk mengevaluasi gubernur. Namun dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, Dana berulangkali harus memotong Tuah yang acapkali bertanya nakal. Baginya, diskusi macam ini agaknya kurang seru tanpa sekaligus menilai kinerja Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Desember 2013. Tiga tahun sudah pemerintahan di bawah Awang Faroek Ishak - saat kampanye mempopulerkan diri dengan sebutan AFI - dan Farid Wadjdy.

AFI - Masih Kuat
"Bagaimana menurut Anda (kinerja) gubernur sekarang," pancing Tuah kepada sejumlah peserta diskusi. Rusman Ya'qub, anggota Fraksi PPP DPRD Kaltim, yang hadir dan dimintai pendapatnya, balik bertanya apakah diskusi ini untuk mengevaluasi kinerja gubernur atau sekedar mencari sosok dan kriteria pemimpin Kaltim yang ideal. 

"Saya pikir tema yang disodorkan bukanlah mengevaluasi. Jadi maap saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya akan berbicara secara umum saja," kata Ketua DPW PPP Kaltim ini.

Nov 4, 2011

Tol dan Logika Seorang Sopir

PROYEK tol digelindingkan Awang Faroek Ishak beberapa bulan setelah resmi menjadi Gubernur Kaltim. Ia dilantik Mendagri 17 Desember 2008. Siapa sangka setelah dua tahun, bahkan dana Rp 500 miliar dari APBD 2011 -- tahap pertama dari komitmen total Rp 2 triliun selama tiga tahun -- sudah terpakai habis, megaproyek ini masih menuai kecaman. Izin-izin yang diperlukan dan komitmen yang dijanjikan pun belum terwjud.

ACHMAD BINTORO

 Pak Gub rupanya tergoda meniru cara-cara kami, warganya dalam membangun rumah. Bangun dulu, urus IMB belakangan," kata Sugeng terkekeh.

Ia seorang sopir mobil rental langganan saya. Kami ngobrol beragam topik dalam perjalanan dua jam 30 menit Samarinda-Balikpapan, Sabtu (29/10). Proyek tol salah satu isu yang ia rekam. Jebolan sekolah pariwisata yang sudah memiliki tiga mobil rental ini melalap informasi apa pun. Di kantong kursi mobilnya tersimpan dua edisi terbaru koran lokal yang sudah lusuh.

IMB singkatan Izin Mendirikan Bangunan. Tiga tahun lalu, ia membangun rumah di jalan M Said. Pemkot Samarinda mewajibkan warga mengantongi IMB lebih dulu sebelum memulai pembangunan rumah atau bangunan. Banyak warga yang mengabaikan aturan ini, termasuk Sugeng.

"Ada tol ya bagus saja. Tapi kondisi jalan yang ada kan masih lumayan. Kalau bisa diperlebar 2-3 meter, dibuat lebih mulus seperti ruas ini, lalu tikungan-tikungan tajam dibaiki, saya kira cukuplah. Tak perlu harus bangun tol yang katanya akan habiskan duit Rp 6-12 triliun. Kalau ada yang lebih murah dan itu berkualitas, kenapa sih harus pilih jalan yang mahal."

Ia mengacu pada kondisi jalan yang kami lalui di Km 27-24 Balikpapan. Kiri kanan jalan itu sekarang diperlebar dua-tiga meter. Ini memudahkan baginya menyalip dua truk yang sedari tadi menghalangi jalan. Puluhan kendaraan di belakang kami pun turut leluasa melaju kencang.


Sugeng berkisah, sekitar 10 tahun lalu, ia memerlukan waktu hanya dua jam menempuh jarak Samarinda- Balikpapan. Bahkan tak jarang lebih cepat, satu jam 30 menit sepanjang tidak ada truk besar menghalang. Kini jumlah kendaraan semakin banyak. Truk-truk besar, termasuk tronton yang memuat alat-alat berat, selalu berseliweran. Jalan mereka lamban. Mau nyalip bukanlah perkara mudah karena jalan sempit dan tikungan tajam.

Masuk wilayah kota apalagi, kendaraan merayap. Ini sama sulitnya saat harus keluar dari kota Samarinda. Waktu tempuh pun menjadi lebih lama, 2 jam 30 menit hingga 3 jam.

Bagi pengendara seperti dirinya, yang diperlukan saat ini bukan jalan mewah macam tol. Cukuplah kalau jalan yang ada itu diperlebar, menjadi dua jalur. Tikungan-tikungan tajam diperhalus. Itu pun kalau biaya tidak cukup, ya tidak harus memaksakan membangun dua jalur seluruhnya. Bisa saja diselang-seling. Lima kilo pertama satu jalur, lima kilo berikutnya dua jalur, begitu seterusnya. Yang penting dapat memberi kesempatan kepada pengguna jalan yang ingin cepat untuk bisa menyalip truk-truk besar atau bus yang cenderung berjalan lamban.

"Kalau pun ada duit sebanyak itu tidakkah lebih baik untuk baikin jalan di dalam kota Samarinda yang di depan mata, yang tidak kunjung mulus dan tak kunjung lebar. Atau untuk memperbaiki Trans Kaltim ke Melak, ke Grogot dan ke utara yang sudah bertahun-tahun ini dibiarkan rusak parah," tambah dia.
 
Ia mengaku pernah menegur istrinya saat sedang membangun rumah. Gara-garanya, uang Rp 10 juta yang ia berikan dipakai habis untuk membikin teras. Sebagian bahan malah diutang sebab teras dibangun dengan bahan kelas satu. Istrinya berdalih teras perlu dibangun agar rumah terlihat lebih cantik dan megah. Sugeng bukan tidak setuju teras dibangun. Bukan pula tidak senang memiliki teras bagus.
 
Tapi kebutuhan mendesak saat itu adalah membangun toilet. Dalam lima hari ke depan ia harus memboyong keluarganya pindah dari rumah yang ia tinggali karena masa kontrak akan habis. Mencari kontrakan rumah lain bukanlah pilihan yang menyenangkan. Perlu biaya dan waktu. Lagi pula ia merasa sudah terlalu capek boyongan dari rumah satu ke rumah lain.
 
" Tinggal plafon, teras depan dan toilet yang belum selesai kami bangun. Tentu saja kami lebih memerlukan toilet agar rumah bisa ditinggali. Nah begitu pun dalam membangun jalan tol. Menguras begitu banyak uang untuk ruas jalan yang masih cukup baik, tapi jalan di ibukota dan penghubung antardaerah dibiarkan rusak bertahun-tahun. Logika macam apa ini?"
 
Saya menyukai sopir ini. Selain karena cara mengemudinya yang terampil juga kecerewetannya. Ia sanggup ngobrol berjam-jam. Saya pancing satu dua kalimat, responnya berpuluh-puluh kalimat. Ia juga mengetahui banyak hal -- meski kebanyakan cuma kulitnya -- sehingga diajak ngobrol apa pun selalu nyambung. Ini mengimbangi sifat saya yang pendiam.
 
Lima hari sebelumnya ia baru dari Banjarmasin. Kondisinya minta ampun, katanya, rusak parah. Bagian paling parah justru di Kaltim di wilayah Grogot hingga perbatasan. Beberapa tahun lalu, saat kondisi jalan masih baik, ia biasa menempuh jarak sepanjang 615 kilometer itu selama 12 jam. Tapi kini 19 jam baru tembus. Arah ke Melak atau wilayah utara pun sama hancurnya.
 
Bernaulus Saragih, ahli ekonomi lingkungan Unmul termasuk kelompok orang yang memahami jalan pikiran orang-orang awam seperti Sugeng."Ya, apa sih kurangnya jalan yang ada sekarang. Kalau alasannya macet kan sekarang sudah dilebarkan dan bisa dilebarkan lagi. Kalau alasan gubernur adalah untuk peningkatan ekonomi, apakah itu harus tol sehingga harus menguras duit sebanyak itu?"
 
Cara berpikir orang awam itu simpel dan masuk akal. Tidak ada salahnya kita belajar dari mereka. Minimal kata Bernaulus, mencoba memahami apa yang paling dibutuhkan mereka.

Sugeng merupakan representasi dari keinginan para pengguna jalan pada umumnya. Sayangnya acapkali kita tidak mau mendengar pikiran dan keinginan orang awam hanya karena kita merasa lebih pintar, merasa paling benar, paling berkuasa, dan karena adanya kepentingan pribadi.(***)

Hambur Duit di Jalan Tol

ACHMAD BINTORO

Daeng Naja termasuk kelompok orang yang mendukung gagasan gubernur membangun jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Aji Sofyan Effendi pun demikian. "Tapi itu dulu, awalnya saja," kata Daeng di rumahnya, sehari sebelum bertolak ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sedangkan Aji masih dengan pendapatnya. Tol harus didukung karena dinilainya akan meningkatkan ekonomi rakyat.

AJI kadang tak bisa menyembunyikan kegusarannya terhadap orang-orang yang getol menentang proyek ini. "Saya ingin lihat suatu saat apakah orang-orang yang selama ini menentang proyek jalan tol, juga akan menggunakan jalan itu saat rampung nanti?"

Aji ahli ekonomi pembangunan. Ia staf ahli Walikota Samarinda cum konsultan di Dispenda. Mengajar di pascasarjana MM Unmul. Aji dan Daeng biasa saling mengisi. Keduanya terlibat di tim ahli judicial review UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 33/2004. Juga tengah merumuskan kesiapan Pemprov dalam menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk kemungkinannya mendanai tol. Aji melakukan kajian ekonomi, Daeng sisi hukumnya.

Daeng seorang notaris. Terlahir dengan nama Hasanuddin. Ia baru menggunakan nama lahirnya kalau harus meneken akta. Di luar itu, ia lebih suka mengedepankan nama keluarga dan menyingkat namanya sendiri: HR Daeng Naja. Aji menyapa kolega karibnya ini dengan sebutan unik, "Mas Daeng". Keduanya acap bertemu dan berdiskusi di kampus Fekon Unmul. Daeng dosen luar biasa di fakultas yang kini paling diminati itu. Mengajar mata kuliah hukum bisnis.

Orang yang menolak proyek tol sebenarnya bukan cuma Daeng. Namun hanya sedikit yang mau terbuka. Daeng termasuk yang mau terang-terangan. Dalam kelompok ini ada "vokalis" dewan Saparudin, Rusman Ya'qub dan Mudiyat Noor. Ada pula akademisi Unmul lainnya seperti Bernaulus Saragih. Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat ada Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Direktur Walhi Kaltim Isal Wardhana, dan banyak lagi lainnya.

Yang menentang tapi tidak bersuara lebih banyak lagi. "Jangan dikira kami ini setuju. Tapi karena posisi kami sebagai pejabat tidak mungkinlah kami terbuka," ujar seorang pejabat eselon dua yang enggan disebut namanya, Rabu (2/11).

Menurut dia, banyak kepala daerah dan wakilnya di Kaltim yang sebenarnya juga tidak sependapat dengan gagasan gubernur ini. Tapi gubernur mengatakan yang setuju dibangun jalan tol jauh lebih banyak, sebagian besar masyarakat Kaltim.

"Saya tak lagi mendukung setelah menyadari terlalu banyak duit yang kita gelontorkan di sana, sementara masih banyak jalan lain dalam kota dan Trans Kaltim yang bertahun-tahun kita biarkan rusak, berkubang saat hujan. Ini ditambah perencanaan yang tidak matang," kata Daeng memberi alasan.
 
Soal panjang misalnya, 99 kilometer, selisih hanya 8 kilometer dari jalan yang ada. Itu pun bukan dari titik nol, melainkan dari Km 13 Balikpapan. Kalau dihitung-hitung justru jalan tol lebih panjang. Padahal prinsip sebuah tol itu memperpendek jarak tempuh, waktu tempuh, dan harus terbebas dari hambatan mulai titik kemacetan satu ke titik kemacetan lain.
 
Tepatnya sepanjang 99,02 kilometer. Ini hasil revisi dari desain sebelumnya yang lebih pendek, sekitar 87 kilometer. Saat ini konsultan melakukan review atas desain terakhir, sekaligus untuk mengetahui berapa besar kemungkinan pembengkakkan biayanya. Gubernur menjamin tidak akan ada penambahan biaya -- bahkan meski cuma sepeser rupiah. Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi mengamini karena pembangunan flyover atau elevated road disebut sudah masuk dalam perhitungan awal.
 
Tapi Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim bicara sebaliknya. Pembengkakkan biaya pasti terjadi jika usulan Area Penggunaan Lain di Tahura Bukit Soeharto -- yang menyasaratkan adanya flyover -- disetujui. Bahkan bisa dua kali lipat. Kadis PU Kaltim Husinyah yang berada persis disampingnya hanya senyum-senyum saja. Ia tidak membantah tidak juga mengiyakan. Pertanyaan soal pembengkakkan biaya sebenarnya ditujukan kepada Husinsyah, tapi Haji Alung yang menyambar.
 
Apakah desain hasil review nanti juga membuat tol akan lebih panjang lagi, itu yang belum diketahui. Jika ternyata lebih panjang lagi, barangkali pemprov sedang bermain-main. Tidak sungguh-sungguh ingin bangun tol. 

Dengan desain yang sekarang saja, Daeng meyakini secara teknis tol ini bukan menjadi pemecah masalah. Masalah yang dihadapi pengguna jalan di ruas ini adalah bagaimana bisa lebih cepat menembus titik-titik kemacetan, yakni saat keluar dari kota Samarinda dan ketika masuk wilayah kota Balikpapan, menuju Bandara Sepinggan misalnya. Jalan tol tidak akan memberi manfaat yang signifikan jika pada akhirnya pengendara masih harus terjebak lagi pada dua titik tersebut.
 
"Katakanlah sampai Km 13 Balikpapan lancar. Tapi masuk kota Balikpapan, menuju bandara, macet lagi ya buat apa. Di Samarinda pun begitu. Diperlukan sekitar satu jam untuk bisa lepas dari kemacetan di titik jembatan Mahakam atau di Palaran. Ini belum lagi bicara jarak tempuh yang ternyata tidak berbeda jauh dengan jalan lama. Kalau begitu ngapain bangun tol yang tidak fungsional dengan uang sebanyak itu. Sama saja menghamburkan duit."
 
Bernaulus Saragih, Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul mempertanyakan, apa urgensinya ngotot bangun tol sekarang pada saat yang sama tengah membangun bandara baru Samarinda di Sei Siring. Bandara itu nanti bisa didarati pesawat-pesawat bermesin jet macam Boeing 737. Orang dapat terbang langsung dari Sei Siring ke Jakarta dan sebaliknya.
 
Saparudin, anggota DPRD Kaltim mengatakan, semua orang yang menolak proyek tol, sebenarnya bukan tidak setuju dibangun tol. Silakan. Tapi tidak sekarang. Ini juga bukan sekedar soal izin APL. Tidak berarti kalau APL diizinkan, lantas persoalan selesai. Tunggulah sampai jalan Trans-Kaltim beraspal mulus, kuat, tidak lagi jadi kubangan. Tunggu sampai perbatasan tertangani. Tunggu sampai masalah pendidikan tuntas. Sebab dana APBD Kaltim terbatas. Itu saja.
 
Terlebih kalau ternyata tidak ada investor berminat, dana APBN Rp 3 triliun tidak mengucur. Siapa yang harus menanggung? Menurut Saparudin, sejauh ini komitmen itu belum jelas. Gubernur hanya bilang ada, dan bahkan antri, tapi tidak kunjung nongol batang hidungnya. Tentu akan lebih apes lagi masyarakat Kaltim apabila akhirnya APBD yang lagi-lagi harus menanggungnya.
 
"Kami merindukan sosok gubernur yang mau mendengar suara rakyatnya. Gubernur yang mau melihat kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Bukan gubernur yang bicara dengan pendekatan kekuasaan, pokoknya harus ini, harus itu, harga mati-lah. Apaan ini?" kata Saparudin di sela diskusi di Hotel Mesra Samarinda, Rabu (2/11). (*****)

Oct 27, 2011

Tol, Kaltim dan Menteri

Polemik mengenai proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda seperti tak berujung. Dimulai sejak dua tahun lalu. Kini pun masih menggeliat, beriring dengan isu nasional seputar proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Dua isu ini sama alotnya, sama panjangnya. Bedanya, drama reshuffle sudah mencapai antiklimaks. 

ACHMAD BINTORO

Lalu apa kaitan proyek jalan tol, Kaltim dan reshuffle menteri? Tidak ada sebenarnya. Kalau pun ada lebih karena hubungan paksa. Saya mencoba mengaitkan antarfaktor dalam konteks daya tawar Kaltim terhadap Pusat secara sosial, politik dan ekonomi.

Sama seperti warga umumnya, saya pun menyaksikan babak demi babak drama polemik reshuffle menteri itu melalui tayangan televisi, diperkaya oleh koran dan media online. Tidak jarang saya harus berebut chanel. Istri saya tidak menyukai politik. Ia merasa lebih asyik menyaksikan perdebatan antartokoh dalam "Anugerah" dan"Dewa" atau komedi situasi yang membuatnya acapkali terpingkal.

Apa yang saya saksikan juga tak ubahnya sinetron. Kadang menjemukan. Alur ceritanya datar. Tidak ada kejutan dan mudah ditebak. Kalau pun saya masih bertahan menyaksikan drama reshuffle itu sampai akhir lebih karena saya ingin tahu di mana posisi Kaltim yang sesungguhnya dalam pentas perpolitikan nasional. Mungkinkah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil tokoh dari Kaltim?

Sebagai warga Kaltim, tentu saja saya berharap mbok yao kali ini presiden mau ingat Kaltim. Kalau nama Papua yang berada jauh di ujung timur saja bisa dengan gampang ia ingat -- sehingga Rektor Universitas Cendrawasih Prof Dr Berth Kambuaya MBA bergegas memenuhi panggilannya -- kenapa tidak dengan Kaltim. Bukankah selama ini SBY juga dapat dengan mudah menyebut nama Kaltim saat membahas persoalan lumbung energi nasional. Jadi mestinya tidak ada kesulitan baginya untuk mengingat Kaltim saat membahas para calon menteri.

Harapan saya ternyata meleset. Hingga malam ia mengumumkan para menterinya, berikut wakil menteri, tidak satu pun nama berasal dari Kaltim. Tidak ada nama Awang Faroek Ishak misalnya atau siapapun dia. Awang seorang visioner. Ia juga sanggup pidato berjam-jam tanpa teks. Ia hapal menyebut data dan angka secara terperinci. Pikiran dan gagasan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas ini saya kira tidaklah kalah dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Tidak pula di bawah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kaltim masih memiliki beberapa nama lain yang visioner dan cakap. Sebut saja Syaiful Teteng, mantan Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, Sekprov Kaltim berusia muda, Imdaad Hamid, Walikota Balikpapan dua periode 2001-2011, Jusuf Serang Karim, Walikota Tarakan periode 1999-2009 dan mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Isran Noor. Bupati Kutai Timur ini dikenal cakap dan berani. Ia juga memiliki jabatan politik yang cukup penting seperti Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, dan salah satu ketua di DPP Partai Demokrat.

Kaltim juga memiliki sejumlah akademisi yang cakap dan layak untuk mengisi menteri kehutanan atau lingkungan hidup misalnya. Ada Prof Dr Chandra Dewanaboer, Dekan Fahutan Unmul, Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, ahli ekonomi lingkungan yang kini menjadi Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul, dan Ir Niel Makinuddin MA, aktivis NGO. Kecakapan saja memang tidak cukup. Itu hanya satu dari sekian banyak referensi yang jadi pertimbangan presiden.

Tapi ini menunjukkan yang kesekian kali bahwa posisi daya tawar kita terhadap pusat sebenarnya lemah. Bandingkan dengan tetangga terdekat, Kalimantan Selatan yang merasa terakomodasi lewat Prof Dr Denny Indrayana dan Prof Dr Gusti Muhammad Hatta. Lihat pula betapa menonjol suara-suara para tokoh dari Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara. Padahal kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional jauh lebih besar. *****

TERNYATA, kontribusi besar yang diberikan daerah ini dalam mengisi pundi-pundi keuangan negara selama empat dasawarsa terakhir, tidak mampu menolong Kaltim untuk menggolkan salah satu jagonya. Dilirik pun tidak. Orang Jawa bilang: ora direken! Itu sebuah istilah yang menggambarkan sangat parahnya sebuah hubungan timbal balik. 

Keadaan itu pula yang terjadi saat Kaltim meminta kepada Menteri Kehutanan agar diizinkan menggunakan sebagian areal tahura Bukit Soeharto untuk jalur ruas tol Balikpapan-Samarinda. Sebenarnya sudah banyak argumen yang dilontarkan. Kalau tambang batu bara yang jelas-jelas memberi dampak negatip terhadap lingkungan hutan bisa diberikan izin, masak untuk pembangunan jalan yang jelas memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat malah tidak diberikan.

Toh Dirjen PHKA Kemenhut Darori bergeming. Ia tetap menolak yang ia sebut sudah pula diputuskan oleh menteri. Bagi Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul Bernaulus Saragih, penolakan Darori merupakan cerminan bahwa Gubernur Kaltim tidak terlalu dipandang oleh Pusat. 

"Mestinya ini membuat Kaltim tergerak untuk meninjau ulang sikapnya agar memperoleh posisi daya tawar yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, maju saja terus, itu kalau memang berani. Mestinya berani jika memang merasa didukung oleh rakyat. Urusan belakangan. Yang penting tidak membuat kawasan tahura itu rusak," kata Bernaulus.

Saya tahu ada sedikit sindiran dalam ucapan Bernaulus. Lho, bukankah modus itu yang acap diterapkan oleh pemda. Yakni bangun dulu meski belum terlalu dibutuhkan rakyat, lalu gelontorkan saja anggarannya. Kurang dana urusan nanti. Belum ada izin juga urusan belakang. Kalau proyek sudah terlanjur dikerjakan, badan jalan juga sudah rampung,tentu mubazir jika tidak diteruskan. 

Sehingga ketika nanti investor tidak juga ada yang tertarik, dana APBN pun tidak kunjung keluar, ujung- ujungnya ambil dari APBD. APBD Kaltim akan menjadi pembenar untuk merampungkan pekerjaan hingga proyek tol itu. Tidakkah itu menciderai skema bagi beban yang sudah dirancang di awal dimana proyek ditanggung bersama oleg APBD Kaltim Rp 2 triliun, APBN (loan) Rp 3 triliun, dan investor Rp 1,2 triliun? Ah, namanya juga perencanaan. Bisa meleset dan bisa diubah kapan pun sesuai situasi yang ada. Lagi pula apa sih yang tidak bisa diubah di negeri ini. 

"Masalahnya, saya tidak percaya gubernur memiliki keberanian itu. Kenapa? Karena gubernur menyadari bahwa proyek itu bukan muncul dari kebutuhan rakyat. Ini terindikasi dari banyaknya penolakan. Kalangan akademisi saja gencar menolak. Mereka mewanti-wanti kepada Pak Zulkifli Hasan saat dies natalis Unmul untuk tidak memberikan izin. Jadi, legitimasinya rendah dan Pusat sangat tahu itu bahwa ada penolakan dari masyarakat Kaltim sendiri," tandas Bernaulus dalam bincang singkat akhir pekan lalu. 

Legitimasi yang rendah pula yang membuat Kaltim hampir tidak pernah dilirik. Kalau para elite bersatu dan rakyat mendukung, hasilnya mungkin akan lain. Dengan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, gubernur tentu akan lebih mudah mendesak Pusat, menaikkan posisi daya tawarnya. Baik untuk keinginan menjadi menteri atau meminta anggaran lebih besar. Apalagi kalau cuma minta izin untuk membangun tol, itu hanya masalah kecil. Cukuplah itu diselesaikan secara politik oleh gubernur, misalnya dengan mangajak Ketua PAN Kaltim Darlis Pattalongi menemui pengurus DPP PAN dan Zulkifli Hasan untuk makan siang bareng. 

"Persoalan besarnya justru tereletak di rendahnya legitimasi rakyat atas proyek itu, dan ketidakmampuan gubernur untuk merangkul dan meyakinkan Pusat," kata Bernaulus. Ini juga dibenarkan oleh HR Daeng Naja, pengamat sosial dan hukum. 

Keberhasilan Pemprov Sulsel misalnya, mendapatkan dana APBN Rp 30 trililun pada 2012, di luar dana bagi hasil perimbangan keuangan, tidak lepas dari adanya legitimasi yang tinggi dari rakyat dan dukungan bulat semua tokoh masyarakat Sulsel, termasuk yang berkarir di Jakarta. Gubernur Yasin Limpo tinggal mematik apinya dengan mengatakan ke pusat: Kalau Anda gak kasih, maka saya tidak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan program Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.(***)

Oct 12, 2011

Cara Daeng Naja Kompori Dosen

Daeng Naja menyerahkan buku ke Kepala Perpustakaan Kaltim Syafruddin Pernyata
DIWARNAI tepuk tangan sekitar 40 peserta Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Buku se-Kaltim di aula Badan Perpustakaan Kaltim, Samarinda, Senin (30/5), setumpuk buku itu pun berpindah dari tangan HR Daeng Naja kepada Syafruddin Pernyata, Kepala Badan Perpustakaan Kaltim. Syafruddin sengaja membuat seremoni kecil ini di sela rapat koordinasi sebagai penghargaan kepada Daeng yang telah menyumbangkan 110 bukunya. Buku itu terdiri 11 judul. Semua hasil karyanya. 

"Semula saya ingin sumbangkan semua buku yang pernah saya tulis. Totalnya ada 14 judul buku. Tapi saya kehabisan stok untuk tiga judul lainnya," kata Daeng. Daeng kini adalah dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unmul. Ia juga seorang notaris dan pengusaha. Namun saat ditanya reporter TVRI Kaltim, Daeng lebih senang menyebut dirinya sebagai WTS. Bukan singkatan dari Wartawan Tanpa Suratkabar, melainkan Writer, Trainer, dan Speaker.

Semua ini berawal dari apa yang disebut Syafruddin sebagai ilmu kompor. "Pak Daeng ini rupanya terkompori oleh acara diskusi buku yang pernah digelar di tempat ini, Kamis lalu. Diskusi digelar bersama dengan Penerbit Pustaka Spirit, membahas tiga buku tentang Kaltim. Salah satu penulisnya adalah Bintoro, wartawan Tribun Kaltim, dengan buku Kaltim Milik Siapa."

Dua penulis lainnya adalah Syafruddin Pernyata dan Djahar Muzakar. Syafruddin menulis kumpulan cerpen berjudul Antologi Cerpenis Kaltim, sedang Djahar, dosen di sejumlah peruguruan tinggi di Bogor dan Jakarta, menulis Jejak Kebesaran Maharaja Mulawarman.

"Kepada saya dia ngaku termotivasi, lalu ia sumbangkan 110 buku karyanya ini. Yang luar biasa, ia bermaksud mengompori koleganya, terutama kalangan dosen, lewat sumbangan buku ini," jelas Syafruddin.

Niat untuk mengompori para dosen di Kaltim, khususnya di Unmul Samarinda, memang sudah lama ada dalam dirinya. Ia risau melihat kenyataan rendahnya minat para koleganya itu dalam membuat buku. Dosen Unmul yang menulis buku, menurutnya masih bisa dihitung jari. Padahal tidak kurang dari 700 dosen di universitas terbesar di Kaltim ini, dan sekitar 300 diantaranya bergelar doktor atau sedang dalam proses ke pendidikan doktor.

Tapi ketika itu ia mengaku belum menemukan cara yang efektif untuk mengompori mereka. Sampai suatu ketika, pekan lalu, ia membaca koran mengenai diskusi buku Kaltim yang digelar Pustaka Spirit dan Badan Perpustakaan Kaltim. "Saya lalu berpikir, kenapa saya sumbnagkan saja buku-buku ini ke Badan Perpustakaan. Sama sekali bukan bermaksud gagah-gagahan. Tapi lebih sekedar ingin merangsang teman- teman lain," kat Daeng.

Dengan ia sumbangkan 11 judul buku hasil karyanya itu, ia ingin menyampaikan pesan kepada para dosen lain bahwa kalian pun sebenarnya mampu juga melakukan hal itu. Bahkan bisa lebih dari dia. "Mestinya mereka bisa. Para dosen ini kan kelompok akademisi. Mereka kalangan terpelajar yang menguasai ilmu dibidangnya masing-masing."

PRAMOEDYA Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup mengatakan, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Daeng sependapat dengan Pram. Saya juga begitu. Hanya saja diperlukan setidaknya dua syarat bila ingin "bekerja untuk keabadian": harus tahu dan harus peka. Terkait para dosen, tidak mungkin kalau kita bilang mereka adalah kelompok orang yang tidak tahu. Tidak semua orang bisa menjadi dosen. Mereka adalah mahasiswa terpintar. Gelarnya pun bisa lebih dari satu. Master sampai Doktor, malah Profesor.

Lantas kenapa kok mereka masih seret dalam menulis. Lihatlah kolom-kolom opini di surat kabar lokal dan nasional. Jarang sekali kita melihat nama-nama mereka terpahat di sana. Diantara yang jarang itu ada sebuah nama yang cukup sering nongol di kolom opini Kompas. Dia adalah Ade Cahyat, alumni Fahutan Unmul yang kini melanjutkan S2 di The Australian National University, Australia. Meski bukan dosen Unmul, tapi dia adalah orang Kaltim.

Tulisan terakhir dia yang sempat muncul di Kompas dan saya baca adalah 2 Mei lalu saat kontroversi kunjungan anggota DPR RI ke Australia. Ia berpikiran beda dengan kebanyakan mahasiswa yang ada di Australia. Kunjungan antara lain terkait studi banding soal mengatasi kemiskinan itu menurutnya, salah alamat sehingga harusnya tidak perlu dilakukan.

Daeng melihat, hal mendasar yang membuat para dosen di Unmul dan universitas swasta lainnya di Kaltim tidak bisa menulis, adalah karena kurang peka. Faktor kepekaan menjadi sangat penting agar seseorang bisa memulai menulis. Banyak peristiwa atau isu-isu menarik yang hilir mudik di tengah kehidupan kita. Namun karena kurang peka, mereka tak menganggap itu sebagai sebuah isu menarik yang sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan artikel maupun buku.

"Kalau kita tanyakan kenapa mereka kurang peka? Ya mungkin karena lingkungan. Budaya menulis di universitas ini yang tidak tumbuh baik. Padahal ini bisa dimulai dengan membukukan tesis atau disertasi mereka," katanya. Bagaimana menumbuhkan budaya itu? Dimulai dari yang kecil-kecil. Misalnya, saat kita ngobrol dengan mahasiswa atau sesama dosen, ya bahaslah isu-isu aktual yang kita kuasai. Tumbuhkan debat dan membaca. Menulis hanya bisa dilakukan kalau rajin membaca.(bintoro)

Oct 10, 2011

DARI KALTIM TERANGI DUNIA


Sebuah tugboat menarik ponton berisi batu bara di perairan Mahakam
Hampir saban hari saya menyusuri tepian Mahakam. Dari Jl P Antasari, belok ke Jl Slamet Riyadi. Menyeberangi jembatan Mahakam lalu ke kiri menuju Jl Bung Tomo di Samarinda Seberang, tempat usaha kaki lima saya. Kadang saya memulai lebih jauh, dari depan kantor KP3. Memacu kendaraan perlahan, seraya menikmati eksotisnya kawasan ini. Pun karena kemacetan tidak memungkinkan saya melaju lebih dari 15 km/jam

ACHMAD BINTORO
TIDAK jarang saya menghabiskan waktu hingga 60 menit hanya untuk mencapai titik tujuan yangjaraknya tidak lebih dari empat kilometer ini. Samarinda agaknya ingin menyaingi Jakarta. Seorang teman bilang, "Jika boleh memilih, saya lebih suka menuju Tenggarong dibanding ke Seberang. Meski 20 km lebih jauh, tapi setidaknya saya bisa lebih dulu tiba." 

Sore itu saya menyaksikan gunungan pasir hitam beriring. Lima tongkang besar bermuatan penuh batu bara ditarik tugboat. Bergerak menyibak alur sungai menuju muara. Sebuah pemandangan yang kian lazim saya jumpai. "Pada hari tertentu tak kurang dari 20 tongkang," ucap Muchlis, penjual bensin dalam botol-jirigen yang mangkal di Jl RE Martadinata, saat saya tanya berapa tongkang batu bara per hari yang melintasi Samarinda. 

Entah sudah berapa juta ton batu bara yang dikeruk dan dieskpor dari daratan di sepanjang Mahakam selama ini. Belum lagi puluhan juta metrik ton per tahun yang digali dari daerah lainnya di Kaltim. Di muara sudah menunggu kapal-kapal besar yang akan membawa emas hitam itu ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa. 

"Suatu ironi, batu bara kita diekspor untuk menghidupkan industri-industri besar, pembangkit- pembangkit listrik dan menerangi dunia. Sedangkan Kaltim dibiarkan byar pet. Lampu-lampu jalan dan fasilitas publik dibiarkan gelap karena daya terbatas," kata Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim. Kahar melihat ada yang keliru dan salah urus sumberdaya alam ini. 

Minggu (18/9) kemarin saya membaca berita tentang investor Pakistan, JS Group yang akan membangun terminal batu bara di Desa Sugihan, Sebulu, Kabupaten Kukar. Terminal dibangun di atas lahan seluas 20 ribu hektare. JS Group membangun terminal sebesar itu untuk melayani ekspor dalam jumlah besar ke sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Kanada, Australia dan Uni Emirat Arab. "

Kami berharap agar hasil kerjasama ini dapat meningkatkan PAD, khususnya kesejahteraan rakyat," kata Sekkab Kukar Haryanto Bachroel. Saya mestinya turut gembira mendengar kabar itu. Paling tidak satu investor lagi sudah mau menanamkan modalnya di Kukar. Investor masuk berarti mendatangkan peluang kerja.

Tapi entah mengapa, saya merasa tidak happy. Saya kira bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa kalau pemda bisa mendatangkan investor yang cuma akan menggali sumberdaya alam kita, termasuk batu bara. Tanpa harus kita rayu, mereka pun akan dengan sendirinya mencari daerah-daerah kaya sumberdaya alam. Justru sebaliknya, saya menjadi ngeri membayangkan bahwa bahan mineral Kaltim akan makin digenjot produksinya lalu diekspor mentah-mentah ke luar negeri. 

Dulu, hingga satu dekade silam, bukan batu bara yang ditarik. Tugboat-tugboat itu menarik gelondongan kayu meranti dan campuran. Ribuan kayu itu mereka ikat satu sama lain dengan tali baja, menjadi hamparan yang memanjang layaknya sebuah rakit besar. Sama dengan batu bara, sebagian besar logs itu juga diekspor. 

Kran ekspor logs memang akhirnya ditutup. Tapi mungkin sudah terlambat. Hutan sudah keburu habis. Pembabatan tiada henti selama puluhan tahun telah membuat daya dukung hutan kita menjadi benar- benar kewalahan. Ia kini tak mampu lagi memasok industri kayu lapis, sawmill. Menyisakan bopeng di mana-mana. Era booming kayu tinggal cerita. 

Sesekali romantisme era kejayaan itu muncul di dalam obrolan di kedai-kedai kopi. Saya sering dengar mengenai banyaknya yang menjadikan lemari es sebagai lemari pakaian guna menggambarkan betapa gurih dan manisnya fulus kayu. Saat itu orang dengan mudah mereka memebeli barang-barang mewah dari kota, termasuk lemari es. Tapi karena listrik sangat terbatas, mereka pun tidak bisa memanfaatkan lemaris es itu sebagaimana mestinya. Agar tidak terbuang, lemari es mereka fungsikan sebagai lemari pakaian. 

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bukan tidak melihat apa yang saya saksikan itu. Dari jendela kamar kerjanya di lantai dua gubernuran, ia juga acapkali menyaksikan gunungan batu bara itu dibawa tongkang menyusuri Mahakam. Pada sisi lain ia mengetahui betapa sulitnya pembangkit-pembangkit di daerahnya mendapatkan jaminan pasokan batu bara. Seharusnya ada regulasi yang mengerem laju ekspor itu. Paling tidak mengamankan dulu kebutuhan dalam negeri.

"Saya sebenarnya sudah teriakkan masalah ini ke Pusat," jelasnya. Ia enggan berteriak lebih keras lagi. Dengan teriakan begini saja, yang menurutnya sudah sangat keras, ia merasa Pusat sudah "menyandera"- nya. Bagaimana kalau lebih keras lagi.
 Awang Faroek seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010. Ia dituduh menyalahgunakan penempatan dana hasil penjualan lima persen saham Pemkab Kutai Timur di PT Kaltim Prima Coal. Pada Juni 2008, Awang, yang saat itu menjabat Bupati Kutai Timur, dinilai tidak menyetor duit US$ 63 juta (Rp 576 miliar) itu ke kas daerah. 

Seharusnya, larangan ekspor segera diberlakukan agar pembangkit listrik bisa dibangun dan terjamin suplai bahan bakarnya. Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini PhD mengatakan, daerah kaya seperti Kaltim mestinya tidak cuma bernafsu mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi SDA. Tetapi harus mulai mengedepankan mendapat manfaat ekonomi dengan mengerem ekspor bahan mentah untuk diberdayakan membangun industri supporting, jasa dan manufactur. 

Kalau saja Kaltim mau, dari pengembangan batu bara sebenarnya bisa dihasilkan minyak. Sasol Ltd di Afrika Selatan misalnya, memproduksi 150.000 barel/hari minyak yang berasal dari pencairan batu bara. Jumlah produksi itu lalu digunakan untuk memasok sekitar 38 persen kebutuhan nasional bahan bakar minyak, dimana 30 persen di antaranya untuk memasok kebutuhan sektor transportasi. 

Bahan bakar minyak yang dihasilkan dapat digunakan langsung tanpa modifikasi pada mesin kendaraan bermotor. Tak cuma itu. Produksi sampingan dari pabrik pencairan batu bara menghasilkan beberapa gas turunan dari hidrokrabon seperti amonia, phenol dan LPG. Bahkan sejak tujuh tahun lalu, penerbangan di Tambo International Airport menggunakan campuran bahan bakar minyak batu bara sebanyak 50 persen. 

SAMARINDA sebenarnya tidak diset sebagai kota tambang. Sesuai visi dan misi yang ditetapkan, kota seluas 71.000 hektare ini diarahkan menjadi kota jasa dan industri. Lalu dengan pertimbangan apa walikota nekad memberikan bagian terbesar wilayahnya, hingga 72,16 persen kepada para pemegang kuasa pertambangan batu bara? 

Achmad Amins tidak menjawab jelas saat pertanyaan itu saya lemparkan kepadanya. Dengan alasan lupa, ia meminta saya menanyakan soal tersebut kepada Rusdi AR, kepala Dinas Pertambangan Samarinda saat itu. "Saya lupa," kata walikota periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini, Senin (19/9). Rusdi kini staf ahli walikota. 

Samarinda bisa menjadi contoh terdekat di Kaltim bagaimana paradigma kepala daerah dalam memandang kekayaan sumberdaya mineral di daerahnya. Begitu kewenangan di tangan, walikota dapat dengan sangat mudah memberikan izin. Puluhan KP tersebar di seluruh penjuru kota. Kemana pun mata memandang, hampir selalu tertumbuk pada aktivitas tambang 

"Kota ini benar-benar telah dikepung oleh tambang," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Kahar Al Bahri. Hasil penelusuran dia mencatat 76 kuasa pertambangan bercokol di sebagian besar luasan kota Samarinda. 

"Tinggal Balaikota saja yang belum tersentuh. Seandainya di bawah Balaikota itu juga ditemukan potensi batu bara, mungkin walikota akan tergerak juga untuk memberikannya kepada pengusaha dan digali," kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, kepala Pusat Penelitian SDA Unmul. 
Saat ini ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) dari kabupaten/kota. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk menerbitkan KP, termasuk penambangan kecil di bawah 100 hektare. Kutai Kartanegara tercatat paling banyak mengeluarkan KP (867), diikuti Kutai Barat (138) dan Samarinda (76) dengan luas penambangan mencapai 51.882 hektare. Ini menguatkan kesan obral dalam pemberian izin. 

Data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyebut, total produksi batu bara di Indonesia pada 2009 mencapai 193,98 juta metrik ton. Kaltim menjadi provinsi dengan produksi batu bara tertinggi sebanyak 113 juta metrik ton. Di bawahnya adalah Kalsel 70 juta ton, Bengkulu 22,7 juta ton, dan Sumsel 11,4 juta ton. 

Bangga sekaligus prihatin saya membaca data itu. Bangga karena daerah ini dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi apa dan berapa sih yang kita dapat dari hasil eksploitasi batu bara dan migas itu? Yang paling nyata adalah royalti 13,5 persen dari hasil penjualan batu bara. Pemkot Samarinda menerima hanya Rp 136 miliar. Angka itu hanya 6,47 persen dari APBD 2011 yang mencapai Rp 2,1 triliun. 

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut, menurut Bernaulus Saragih mencapai Rp. 92,82 milliar/tahun. Ini berasal dari kerugian warga akibat banjir yang frekwensinya terus meninggi dan kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari sumberdaya, serta dari biaya konsumsi dan penjernihan air minum, dan terganggunya produksi pertanian dan perikanan. 

Lihat pula ironi yang terjadi. Tidak perlu jauh ke pedalaman untuk menyaksikan bagaimana provinsi yang disebut-sebut sebagai lumbung energi nasional ini ternyata malah menghadapi masalah keterbatasan daya listrik. Lampu penerang jalan-jalan umum terpaksa banyak yang dipadamkan. Kawasan di sepanjang tepian yang mestinya eksotis pun kena imbasnya, bertahun-tahun hanya menjadi kawasan yang remang-remang. Padahal mestinya bahkan bisa lebih indah dari tepian sungai di kawasan Clark Quay Singapura. 

Di daerah-daerah pedalaman kondisinya lebih parah lagi. Sepanjang perjalanan Balikpapan ke Samarinda, gelap gulita di kiri kanan. Lampu listrik baru terlihat di kelompok rumah penduduk yang jaraknya berkilo-kilo meter satu sama lain. Begitu pula saat meneruskan perjalanan menuju Tenggarong dan Melak atau ke Bontang dan Sangatta. Tak cuma krisis energi, infrastrukturnya pun amat minim. 

Saya bertanya-tanya, di negeri yang masih kaya sumber energi dan sumberdaya alam lainnya seperti ini saja ternyata puluhan tahun kondisinya masih serba minim, lalu bagaimana nanti kalau semua sumberdaya tidak terbarukan itu benar-benar habis? Saya khawatir tidak akan ada lagi kekuatan untuk melakukan bergaining. Banyak ahli memprediksi, migas akan habis 15 tahun lagi. 

Inilah yang harus turut diperhitungkan. Menurut Bernaulus, manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi SDA oleh Negara dan kaltim dimasa sekarang ini hanya dihitung dan dibagi berdasar keuntungan dan biaya eksploitasi saat ini juga. Sama sekali tak dipertimbangkan di dalam penetapan dana perimbangan keuangan menegenai pembiayaan atas efek yang merugikan, maupun perbaikan serta pemulihan dimasa datang. 

"Menjadi pertanyaan, siapa yang harus memikul beban tersebut, masyarakat atau pemerintah?" tandas ahli ekonomi lingkungan lulusan Jerman dan Belanda ini. Ia melihat ada kecenderungan efek negatif dari eksploitasi SDA pada pascaoperasi memiliki resiko dan ketidakpastian yang tingg. Itu berarti berisiko pada pemborosan anggaran jangka panjang. Siapa yang akan membayar biaya masa depan tersebut? 

"Ketidakpastian masa depan akibat eksploitasi semestinya dipertimbangkan sebagai salah satu dasar perimbangan keuangan. Haruskah rumah-tangga-rumahtangga di kaltim menjadi pihak yang membayar kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara dan swasta?" 

Ekonom Econit Hendri Saparani PhD mengatakan, satu-satunya cara untuk menghapus kesenjangan antar- daerah seperti Kaltim adalah dengan membangun industri supporting dan manufaktur di Kaltim. Kenapa infrastruktur di Jawa-Bali jauh lebih baik? Karena pembangunan infrastruktur memang selalu follow the growth, yakni mengikuti industri manufaktur dan jasa. Ia juga selalu follow the debt dan grant. Ini penting untuk mendukung investasi industri dan jasa. 

"Jadi bukan dengan strategi infrastruktur sebagai pembuka jalan. Bukan itu. Tetapi bagaimana mencipta pertumbuhan ekonomi baru. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara membangun industri manufaktur dan jasa misalnya yang terkait dengan jenis bahan mineral yang dimiliki. Karena itu jangan justru mendorong ekspor bahan mentah," kata Hendri. 

Ini sekaligus untuk menyiapkan diri bagi Kaltim dalam menghadapi pasca-tambang. Ini pula yang dilakukan China, India dan Brazil. China misalnya melarang ekspor timah dan batu bara. Sebab dua bahan mineral itu akan ia persiapkan untuk mendukung pembangunan industri manufaktur. China lebih memilih impor batu bara dari negara lain, termasuk Indonesia 

Nah, mumpung kekayaan itu masih ada, beranikah kepala daerah di Kaltim menyatakan stop ekspor bahan mentah seperti batu bara. Kalau bisa lebih awal kenapa sih harus menunggu 2014? Sebaliknya berikan kemudahan kepada investor yang mau sekaligus membangun industri hilir. Perusda dan BUMN sebenarnya bisa diberdayakan untuk memelopori dalam pembangunan industri manufaktur dan jasa ini. Masalahnya, berani atau tidak, dan mau atau tidak.(*)

Sep 28, 2011

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim

"SAYA ini seperti tersandera," kata Gubernur Awang Faroek saat menerima kami, pengurus PWI Kaltim, di ruang kerjanya, lantai dua kantor Gubernur, Samarinda, Kamis (28/10) pekan lalu. Ia menghela nafas sejenak. 

ACHMAD BINTORO
"Ini sama seperti yang dialami Bibit-Chandra." "Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya. 

Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik. "Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah. 

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan". 

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain." 
Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik. Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI). 

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post. *** 

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim. 

Ia antusias merespon kegiatan ini. Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong. 

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu. 

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu. 

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir. 

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(***)

Sep 23, 2011

Kesan Pertama Tak Begitu Menggoda




    "KESAN pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda." Begitu tagline iklan produk parfum yang dulu acap nongol di layar kaca. Iklan ini menekankan pentingnya menyiapkan sebuah penampilan pada saat pertemuan pertama. Sayang sekali, momen penting itu dilewatkan oleh manajemen Kaltim Air. 


    ACHMAD BINTORO
    ACARA peluncuran dan terbang perdana pesawat Kaltim Air pada 17 Agustus lalu mestinya bisa menjadi momen penting untuk menjawab segala keraguan banyak pihak selama ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Momen yang diliput oleh banyak awak media itu justru menjadi ekspos pencitraan yang sangat buruk.
    Gara-garanya, sebuah pesawat yang ditunggu- tunggu, Superjet Bae 146-100 berkapasitas 78 penumpang, tidak kunjung datang. Padahal tak kurang dari 400 undang disebar. Iklan loket penjualan tiket pun sudah dirilis oleh Pemprov Kaltim. Satu jam, dua jam yang ditunggu tidak datang, Gubernur Awang Faroek Ishak akhirnya memutuskan meninggalkan tempat acara di area VIP Bandara Sepinggan Balikpapan.

    Ia bersama rombongan harus melanjutkan acara susulan yakni menjajal pesawat Kaltim Air lainnya, Cessna Grand Caravan B208. Sekitar 30 menit pesawat berkapasitas sembilan penumpang itu menerbangkannya dari Sepinggan menuju Bandara Temindung Samarinda. Kaltim Air memiliki dua pesawat jenis ini, dipinjam atau tepatnya disewa dari PT Ekspres Transportasi Antarbenua (Premiair). Ini adalah sebuah maskapai yang melayani carteran pesawat.

    Sedang pesawat Superjet Bae 146-100, disewa oleh Kaltim Air dari PT Survai Udara Penas (Persero). Maskapai penerbangan tak berjadwal milik Departemen Pertahanan dan Keamanan ini biasanya melayani pesawat carteran untuk keperluan pemotretan udara, survei dan pemetaan hingga ambulance udara. Penas pula yang diplot untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait acara terbang perdana dan terbang-terbang berikutnya.

    Tapi, hingga sebulan paskaterbang perdana, pesawat Bae 146-100 ternyata tak ongol di Bandara Sepinggan Balikpapan. Pesawat yang lain, Grand Caravan, juga masih belum jelas kapan akan terbang lagi. Grand Caravan akan melayani rute sejumlah bandara perintis di wilayah pedalaman dan utara Kaltim. Ia akan menjadi jembatan udara di wilayah Kaltim yang luasnya mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura ini.

    Bae 146-100 dirancang melayani rute Jakarta-Balikpapan-Berau-Tarakan. Pesawat ini bukan saja telah gagal memberikan kesan yang menggoda pada saat peluncuran Kaltim Air, tapi juga tidak mampu untuk menunjukkan dirinya di Kaltim meski seminggu sudah lewat. Tragisnya, Dirut PT Kaltim Aviation Holding (KAH) Marthin Billa mengaku tidak tahu kapan pesawat-pesawat itu akan terbang lagi.

    "Semua masih dalam proses ya, saya hanya bisa berkomentar seperti itu. Memang awalnya seperti tiket dan harganya sudah kita putuskan sebelum terbang perdana. Tapi karena banyak perangkat teknisnya yang harus disiapkan, ya kita proses lagi lebih lanjut," kata Marthin. ***** 

    SEORANG perempuan paruh baya, pengepul ikan di sebuah desa di Jawa Barat, dengan halus mencoba menolak ajakan seorang kenalannya untuk bergabung di Kaltim Air. "Pak Gub itu orang baik. Misinya untuk mendirikan Kaltim Air sangat mulia, patut didukung. Tapi saya tidak sampai hati kalau nyodorin pesawat bekas. Mestinya, pada launching perdana ini pakai yang baru atau yang benar-benar milik Kaltim Air agar jadi kebanggan bersama masyarakat." 

    Perempuan itu kini sukses merambah bisnis penerbangan melalui armada Susi Air. Ia memiliki 22 pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan, Avanti dan Porter. Harga Grand Caravan teranyar saat ini mencapai Rp 20 miliar. Avanti empat kali lipatnya. Inilah jenis bisnis yang oleh banyak orang disebut-sebut padat modal, high tech, dan high risk. Tidak semua pengusaha berani menggeluti bisnis ini. 

    Tetapi, bagi para pemegang saham Kaltim Air, membangun bisnis penerbangan tidaklah harus berpikir serumit itu. Ini tidak beda ketika memulai bisnis lain. Tidak harus semua serba tersedia di awal. Tak ada rotan akar pun jadi, begitu pepatah lama bilang. Penyempurnaan dapat saja dilakukan sambil berjalan. Kekurangan dan kelemahan bisa ditambal seraya pesawat ini terbang.

    Jadi kalau saat ini belum ada duit yang cukup untuk membeli pesawat baru, tak masalah. Juga kalau belum punya uang sekedar untuk sewa beli pesawat, tak apa pula. Carter saja pesawat kepada maskapai yang memiliki izin operasi pesawat atau Air Operate Certificate (AOC). Pesawat tinggal dipilih, lalu cat ulang sesuai warna yang diinginkan. 

    Cara inilah barangkali yang dianggap praktis dan dilakukan oleh Kaltim Air untuk mengejar tenggat waktu terbang yang sudah terlanjur dipatok Gubernur Kaltim. Waktu sudah sangat mepet. Bahkan pesawat Bae 146-100 pun kabarnya baru selesai dicat ulang tiga hari sebelum rencana terbang perdana 17 Agustus yang ternyata gagal. 

    Logo pun tinggal tempel. Bahwa logo lama pemilik pesawat tak bisa dihilangkan atau dijadikan berukuran lebih kecil, ya tak mengapa. Namanya juga pesawat sewaan. Bukan milik sendiri. Lumayanlah. Setidaknya nama Kaltim sudah bisa nampang kepada khalayak di badan pesawat. Rakyat Kaltim mana yang tidak bangga menyaksikan nama Kaltim terbang di awang-awang dan berpindah tempat dari satu bandara ke lain bandara. Masyarakat dari daerah lain pun boleh jadi akan turut berdecak kagum. 

    "Kaltim hebat pisan eui bisa punya pesawat sendiri. Gak mau kalah ama Riau." Kira-kira seperti itulah komentar mereka dengan tempik sorak yang riuh menyaksikan pesawat Kaltim Air terbang di wilayah mereka. 

    Tetapi, siapa sangka pada acara peluncuran dan terbang perdana justru tidak mampu menciptakan kesan yang menggoda. Keadaan ini akhirnya membuat sejumlah kalangan yang sejak awal meragukan, akan kian ragu lagi. Ditambah lagi dengan kabar mundurnya salah seorang pemegang saham, Bachtiar. 

    Menurut Daeng Naja, salah seorang yang terlibat dalam pendirian Kaltim Air, tidak adanya kesan yang menggoda pada saat peluncuran dan terbang perdana tak harus terus disesali. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen Kaltim Air mampu memperbaiki itu semua. "Anggap saja ini sebuah peletakan batu pertama. Yang namanya peletakan batu pertama, ya baru batunya doang. Sekarang tinggal para direksi dan pemegang saham, mau diteruskan atau tidak bangunan itu," kata Daeng. 

    Jika manajemen Kaltim Air tak segera membenahi kelemahan yang ada, kata dia, memang sangat sulit bagi pesawat Kaltim Air untuk dapat terbang lagi. Ini sangat disayangkan mengingat potensi dan prospek bisnis Kaltim Air sebenarnya sangat bagus. Bahkan kalau saja ada kesempatan untuk mengumpulkan pengusaha- pengusaha besar di Kaltim dan diberikan presentasi yang gamblang tentang pendirian Kaltim Air, ia merasa yakin akan banyak pengusaha yang bersedia menanamkan modalnya.

    "Inilah yang belum dilakukan. Karena itu jadikanlan ini momentum untuk membenahi semua kelemahan dan memulai lagi dari awal," jelas Daeng.*****

    GEDUNG lima lantai di Jl Juanda 63 Samarinda itu berdiri mencolok. Sebagian besar dindingnya berbahan kaca sampai ke atas. Desainnya modern. Meski tidak setinggi gedung-gedung di Jakarta, namun tidak ada kantor atau di gedung di sepanjang jalan itu yang berdiri melebihinya. Di depan gedung terpampang nama Cahaya Tiara Group. 

    Di sanalah Bachtiar, bos Cahaya Tiara Group, berkantor. Nama Bachtiar mencuat ke permukaan setelah bergabung dalam suatu kongsi mendirikan PT Kaltim Aviation Holding (KAH) bersama delapan pemegang saham lainnya. KAH adalah perusahaan holding yang mewadahi Kaltim Air. Ini merupakan nama sebuah maskapai penerbangan yang digagas Gubernur Awang Faroek Ishak. 

    Siapa dan bagaimana profilnya sejauh ini belum jelas. Publik belum sempat mengorek lebih dalam sosok pria yang kabarnya baru berumur sekitar 40 tahun itu, mendadak ia menyatakan mundur dari kongsi. Ia menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani dengan tembusan kepada gubernur. 

    Surat ditulis tidak lama setelah media ramai memberitakan serangan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang begitu gencar atas rencana Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) menanamkan 51 persen sahamnya di PT KAH. Dewan berulang kali memperingatkan mengingat kondisi MBS yang disebut mereka tidak sehat, dan pilihan bisnis yang menurut mereka penuh risiko, padat modal dan diperlukan pengusaaan tehnologi tingkat tinggi. 

    Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur dari KAH hingga kini tidak pernah terungkap gamblang. Gubernur sendiri sampai kini mengira bahwa Bachtiar masih bagian dari kongsi. Ia mendengar kabar bos Cahaya Tiara itu berubah pikiran, membatalkan niatnya untuk mundur, setelah berhasil dibujuk koleganya. Tapi mungkin direksi KAH lupa memberitahu gubernur bahwa Bachtiar akhirnya benar-benar meneruskan niatnya untuk mundur, beberapa hari sebelum terbang perdana 17 Agustus. 

    Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur? Sejauh ini tidak pernah terungkap gamblang. Benarkah ia kemudian menjadi ragu akan prospek bisnis penerbangan ini? Bachtiar tak menjawab sepatah pun kata. Sabri Ramdhani maupun Dirut KAH Marthin Billa setali tiga uang. Pemegang saham lainnya bahkan tidak tahu menahu kabar pengunduran itu sampai media memberitakannya. 

    Telepon dan pesan pendek yang saya kirim tidak dibalas. Saya temui di kantornya juga tidak pernah ada. Saya sendiri belum sempat mengenal lebih dalam tentang dia. Namanya hampir tidak dikenal. Setidaknya belum sesohor macam Agus Virgoandie, Harbiansyah Hanafiah, Heri Susanto, Fauzi Bahtar, dan lainnya. Padahal dia disebut-sebut sebagai pengusaha yang sukses melalui core bisnisnya tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kesuksesan itu tercermin antara lain dari kemegahan kantornya di Jl Juanda Samarinda. 

    Di sana pula sedianya Kaltim Air bakal berkantor. Ada sebuah ruang di basement yang sudah diplot untuk operasional Kaltim Air. Kini Kaltim Air akan menempati sebuah ruang di Plaza Mulia Jl Bhayangkara. Mal ini milik Syahrun alias Haji Alung. Ia seorang kontraktor, kader partai Golkar co Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Selama ini ia banyak mendapatkan proyek-proyek APBD. Haji Alung memiliki 15 persen saham di KAH.***** 

    TANDA tanya besar juga masih melingkupi seputar gagalnya penerbangan perdana pesawat Kaltim Air jenis superjet British Aerospace (Bae) 146-100. Marthin Billa mengaku tidak tahu. Dia membiarkan publik bingung dengan informasi yang simpang siur. 

    Awalnya disebut hanya terlambat beberapa jam karena kesibukan memperingati Hari Kemerdekaan RI di Jakarta. Lah, apa hubungannya. Lalu berkembang lagi karena tidak mendapat avtur. Gubernur sendiri yang rupanya tidak diberita tahu bahwa pesawat yang dicarter dari PT Survai Udara Penas itu sebenarnya memang tak dapat melaksanakan misinya terbang perdana, kasihan harus menanti cukup lama. Terbukti, sudah sepekan paskaacara terbang perdana, pesawat yang dinanti-nati tak juga nongol. 

    Belakangan diketahui Kaltim Air belum mendapat slot terbang, belum dapat surat izin usaha penerbangan. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Edward Alexander Silooy di Jakarta, Rabu (24/8) mengatakan akan memanggil Kaltim Air. Kaltim Air dianggap belum jelas. Belum memiliki SIUP tapi kok sudah berani terbang. Kaltim Air dinilai belum memiliki syarat untuk menjadi sebuah maskapai alias bodong. 

    Lengkaplah sudah persoalan yang mendera Kaltim Air. Sementara persoalan di internal Kaltim Air ternyata tak kalah peliknya. Meski pemegang saham jumlahnya mencapai sembilan orang, yang aktif boleh dikata hanya tiga orang. Mereka adalah Sabri Ramdhani, Marthin Billa, dan Daeng Naja. Daeng tidak terdaftar dalam kongsi pemegang saham. Namun ia terlibat aktif dalam pendirian perusahaan, bahkan turut mencari sebagian pemegang saham bersama Sabri. D

    aeng membawa kawan-kawannya seperti HA Fauzi Bahtar (Ketua Kadin Kaltim), Bachtiar, PT Karya Samudra Sukses (KSS), dan Haji Alung. Sedang Sabri membawa relasi-relasinya terutama dari Singapura, Mark Air. Ini sebuah maskapai yang melayani kargo udara yang kantor cabangnya juga ada di Balikpapan dan beberapa kota lain di Indonesia. 

    Kenyataannya Sabri dan Marthin harus turun sendiri menangani operasional yang mestinya itu dihandel oleh anak perusahaan, PT Kaltim Air. Ini terpaksa dilakukan, karena PT Kaltim Air belum juga terbentuk. Tapi bagaimana mau dibentuk kalau pemegang saham keluar masuk, bahkan kini tiga investor lainnya juga akan mundur, menyusul Bachtiar. 

    Tiga pemegang saham itu disebut-sebut merupakan bagian dari Mark Air. Dua orang berada di Balikpapan menguasai masing-masing 10 persen, dan seorang lainnya dari Surabaya, Juanda, menguasai 10 persen. Belum jelas apa yang menyebabkan mereka mundur. Sabri maupun Marthin sekarang pelit berkomentar. Isu Kaltim Air menjadi isu sensitip baginya, sehingga lebih sering bungkam atau menyatakan off the record bila ditanya soal tersebut. 

    Kabar lain menyebutkan ancaman mundur itu sudah disampaikan kepada mereka beberapa hari sebelum acara terbang perdana, bila direksi KAH tetap nekad menggunakan jenis pesawat Superjet Bae 146-100. Tapi kenapa mereka tak mau jenis pesawat itu, ini yang belum terjawab. Sabri dan Marthin Billa tetap tidak menjawab saat dikonfirmasi tentang kebenaran kabar tersebut, Kamis (25/8). 

    Kaltim Air tidak bisa selamanya mengandalkan seorang Sabri, Marthin maupun Daeng Naja. Bagaimana pun ketiganya punya pekerjaan sendiri. Bahwa acara terbang perdana menjadi tak berkesan manis, bukan berarti tidaklah terlalu menjadi soal. Sepanjang ada keinginan untuk memulai dari awal. Termasuk menata kembali siapa saja yang benar-benar bergabung dalam kongsi pemegang saham. Saya kira masih banyak pengusaha kaya di Kaltim yang bersedia diajak bergabung, sepanjang mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai prospek bisnis ini. 

    "Ya, saya sendiri bisa membantu tentu saja sepanjang kemampuan saya. Begitu pula saya kira dengan Pak Sabri dan Pak Marthin. PT Kaltim Air harus segera dibentuk dan diserahkan pada para profesional untuk mengelolanya. Jika masih dengan cara yang ada selama ini jangan berharap pesawat Kaltim Air akan bisa terbang lagi untuk selamanya. Justru ini momen untuk menguatkan ikatan dan bangkit," jelas Daeng, Kamis (25/8). 

    Daeng teringat dengan PT Kaltim Sarana Ventura, sebuah lembaga pembiayaan yang digagas Guberrnur HM Ardans pada tahun 1990-an. Melibatkan sekitar 50 pengusaha, sebagian besar pengusaha HPH dan perkayuan di Kaltim. Pemegang saham lainnya adalah BPD Kaltim. Masing-masing setor Rp 1 miliar dan terkumpul Rp 50 miliar sebagai modal awal. Ternyata kini terus jalan dan sehat. Kaltim Air pun menurutnya bisa meniru pola itu. 

    Coba hitung, berapa banyak sekarang kontraktor yang berharap pada proyek pemerintah. Berapa banyak kontraktor yang kini menjadi perusahaan mapan. Mereka yang terlibat dalam megaproyek pembangunan jalan tol misalnya, bukan tidak mungkin akan bersedia diajak untuk bergabung. Mengumpulkan modal awal sekitar Rp 50 miliar bagi Kaltim Air, kata Daeng, bukan mustahil terwujud, sepanjang ada kemauan dari semua pihak untuk bangkit kembali membenahi kelemahan yang ada.(***)