KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Nov 1, 2010

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim



"SAYA ini seperti tersandera," kata Gubernur Awang Faroek saat menerima kami, pengurus PWI Kaltim, di ruang kerjanya, lantai dua kantor Gubernur, Samarinda, Kamis (28/10) pekan lalu. Ia menghela nafas sejenak. "Ini sama seperti yang dialami Bibit-Chandra."

"Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya. Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik.

"Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah.

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan".

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain."

Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik.

Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI).

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post.
***

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim. Ia antusias merespon kegiatan ini.

Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu.

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(a bintoro)


Oct 19, 2010

Bisnis Pemda untuk Siapa?

PEMPROV Kaltim tengah mengincar Blok Mahakam. Ini yang kesekian kali pemda menunjukkan keinginannya terjun dalam bisnis. Dengan harapan dapat meningkatkan pundi- pundi uang untuk kas daerah, pemda pernah membeli kapal ro-ro, tanam uang di lembaga investasi, mencoba menguasai saham divestasi perusahaan tambang batu bara, membeli pesawat hingga coba membangun maskapai sendiri. Tapi semuanya rontok.

ACHMAD BINTORO

DUA pesawat GA-8 Airvan parkir di hanggar Bandara Temindung Samarinda. Satu di antaranya, nomor 041, teronggok tanpa roda, tanpa sayap, dan tanpa ekor. Tiga mekanik sibuk memperbaiki bodi pesawat itu setelah tersayat akibat kecelakaan di lapangan terbang Long Nayu, Nunukan, Desember 2006 lalu.

Saat saya tengok keadaannya, Kamis (14/10), saya seperti sedang membezuk seorang pasien yang sudah terlalu lama terbaring di ranjang kamar rumah sakit. Lemah. Tak berdaya. Tidak ada gairah hidup.


Delapan tahun silam, Pemprov Kaltim begitu ngebet membeli pesawat terbang itu. Kalau beli mobil, itu biasa. Banyak daerah mampu membeli lusinan mobil baru. Termasuk kelas termewah, Toyota Land Cruiser yang acap dijadikan tunggangan para kepala daerah di Kaltim.
Tidak tanggung-tanggung. Pemprov memborong lima pesawat sekaligus, jenis GA-8 Airvan dari pabriknya Gippsland Aeronautics, Australia. Keren kan? Ya pastilah.

Setidaknya dunia luar tahu bahwa Kaltim memang benar-benar kaya. Saking kayanya barangkali, pesawat Airvan yang harga pasarannya cuma 350.000 Dolar AS (sekitar Rp 3 miliar dengan nilai kurs saat itu), Pemprov rela membelinya hingga Rp 5,3 miliar.
Kenapa harus beli pesawat? Dalih yang digunakan adalah mencari solusi atas kendala minimnya alat transportasi di kawasan perbatasan/pedalaman. Sekaligus menangkap peluang bisnis. Dalih terakhir ini yang mengemuka waktu itu.

Seiring bergulirnya otonomi daerah, daerah-daerah kaya sumberdaya alam seperti Kaltim memang kebanjiran banyak fulus.
Namun karena tidak enak terus disindir sebagai daerah yang hanya pandai "menghabiskan" uang bagi hasil, daerah lalu berlomba-lomba menggali PAD dengan mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Satu per satu perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah dilahirkan. Ada yang eksis dan memberikan kontribusi. Tapi lebih banyak yang harus disusui.

Pemprov Kaltim misalnya, memiliki Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Perusahaan inilah yang diserahi tugas oleh Gubernur Kaltim pada tahun 2003 untuk membeli lima GA-8 Airvan, melalui PT Airvan Dirgantara Indonesia (ADI). ADI adalah distributor pesawat itu untuk wilayah Asia Tenggara. Satu unit dibeli Rp 5,3 miliar. Total dana yang harus dikeluarkan Rp 27,5 miliar. Harga sebesar itu meliputi harga dan margin Rp 4,776 miliar, spareparts tambahan Rp 53,421 juta, ongkos mobilisasi Rp 174,150 juta, biaya pengurusan registrasi Rp 100 juta, program pelatihan pilot dan enginering Rp 60,6 juta, inspeksi ke pabrik Gippsland Australia Rp 83,240 juta, dan biaya perawatan untuk 200 jam selama enam bulan Rp 92 juta.

Harga ini sangat mahal. Michael Hall, Direktur Pelaksana Gippsland Aeronatutics, mengatakan, harga GA-8 Airvan hanya berkisar 350.000 Dolar AS. Jika asumsi 1 Dolar AS disetarakan kondisi faktual pada tahun itu (2003) yang berkisar Rp 8,500, maka harganya tidak lebih dari Rp 3 miliar. Maka potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 miliar per unit atau Rp 6 miliar untuk lima pesawat.

Itu pun masih ada indikasi penggelembungan harga pada masing-masing itemnya. Indonesian Coruuption Watch pernah menelusuri, biaya mobilisasi Airvan misalnya, ditetapkan Rp 174,15 juta untuk tiap pesawat dengan jarak tempuh Australia-Kaltim sekitar 6 ribu kilometer. Sebagai perbandingan, untuk mendatangkan pesawat jenis Caravan yg lebih besar dari Airvan, dengan jarak tempuh empat kali lebih jauh (AS-Singapura) hanya dibutuhkan Rp 212,5 juta.


Penunjukkan langsung kepada PT ADI juga bentuk pelanggaran terhadap Keppres 18/2000. Jika PL dilakukan, seharusnya pemda langsung memesan pesawat itu kepada Gippsland Aeoronautics mengingat hal itu mungkin saja bisa dilkukan. Gippsland tidak mensyaratkan pemebelian Airvan harus melalui pihak ketiga. PT Satmarindo misalnya, perusahaan pariwisata di Bali bisa membeli langsung Airvan dengan harga lebih murah ke Gippsland untuk kebutuhan layanan transportasi wisata di Bali.


Celakanya, semua pembiayaan training pilot dibayarkan oleh MBS. Padahal itu bagian dari harga pesawat yang dibeli pemda sesuai perjanjian jual beli yang diteken 18 Juli 2003. MBS juga harus mengeluarkan dana tambahan untuk spareparts tambahan senilai Rp 267.105.000 dan perawatan hingga 200 jam senilai Rp 460 juta.
Lebih celaka lagi, pesawat-pesawat itu tidak bisa bekerja optimal. Terbang enggan. Parkir segan.

Jadi, kalau begitu caranya untuk siapa sebenarnya bisnis pemda?
Dirut MBS Sabri Ramdhani, Kamis (14/10) mengatakan, GA Airvan dibeli memang bukan untuk tujuan komersial. Ini lebih untuk misi pembangunan, misi sosial. "Jadi jangan tanya soal laba dan kontribusi apa yang bisa diberikan pesawat-pesawat itu, bisa terbang saja itu sudah untung," ujar dia.(*)

Sep 7, 2010

Pendidikan yang Membangun

LIMA belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada guru sebuah sekolah tempat anak saya belajar di Amerika Serikat. Masalahnya, karangan berbahasa Inggris yang ditulis anak saya seadanya itu telah diberi nilai E (excellence) yang artinya sempurna, hebat, bagus sekali. Padahal dia baru saja tiba di Amerika dan baru mulai belajar bahasa. Karangan yang dia tulis sehari sebelumnya itu pernah ditunjukkan kepada saya dan saya mencemaskan kemampuan verbalnya yang terbatas. Menurut saya tulisan itu buruk, logikanya sangat sederhana.

Saya memintanya memperbaiki kembali, sampai dia menyerah. Rupanya karangan itulah yang diserahkan anak saya kepada gurunya dan bukan diberi nilai buruk, malah dipuji. Ada apa? Apa tidak salah memberi nilai? Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan? Kalau begini saja sudah diberi nilai tinggi, saya khawatir anak saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, ibu guru yang menerima saya hanya bertanya singkat. “Maaf Bapak dari mana?” “Dari Indonesia,” jawab saya. Dia pun tersenyum.

Budaya Menghukum

Pertemuan itu merupakan sebuah titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah saat yang mengubah cara saya dalam mendidik dan membangun masyarakat.

“Saya mengerti,” jawab ibu guru yang wajahnya mulai berkerut, namun tetap simpatik itu. “Beberapa kali saya bertemu ayah-ibu dari Indonesia yang anak-anaknya dididik di sini,”lanjutnya. “Di negeri Anda, guru sangat sulit memberi nilai. Filosofi kami mendidik di sini bukan untuk menghukum, melainkan untuk merangsang orang agar maju. Encouragement! ” Dia pun melanjutkan argumentasinya.

“Saya sudah 20 tahun mengajar. Setiap anak berbeda-beda. Namun untuk anak sebesar itu, baru tiba dari negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, saya dapat menjamin, ini adalah karya yang hebat,” ujarnya menunjuk karangan berbahasa Inggris yang dibuat anak saya. Dari diskusi itu saya mendapat pelajaran berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita.

Saya teringat betapa mudahnya saya menyelesaikan study saya yang bergelimang nilai “A”, dari program master hingga doktor. Sementara di Indonesia, saya harus menyelesaikan studi jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji yang siap menerkam. Saat ujian program doktor saya pun dapat melewatinya dengan mudah.

Pertanyaan mereka memang sangat serius dan membuat saya harus benar-benar siap. Namun suasana ujian dibuat sangat bersahabat. Seorang penguji bertanya dan penguji yang lain tidak ikut menekan, melainkan ikut membantu memberikan jalan begitu mereka tahu jawabannya. Mereka menunjukkan grafik-grafik yang saya buat dan menerangkan seterang-terangnya sehingga kami makin mengerti. Ujian penuh puja-puji, menanyakan ihwal masa depan dan mendiskusikan kekurangan penuh keterbukaan. Pada saat kembali ke Tanah Air, banyak hal sebaliknya sering saya saksikan. Para pengajar bukan saling menolong, malah ikut “menelan” mahasiswanya yang duduk di bangku ujian.

Ketika seseorang penguji atau promotor membela atau meluruskan pertanyaan, penguji marah-marah, tersinggung, dan menyebarkan berita tidak sedap seakan-akan kebaikan itu ada udang di balik batunya. Saya sempat mengalami frustrasi yang luar biasa menyaksikan bagaimana para dosen menguji, yang maaf, menurut hemat saya sangat tidak manusiawi. Mereka bukan melakukan encouragement, melainkan discouragement. Hasilnya pun bisa diduga, kelulusan rendah dan yang diluluskan pun kualitasnya tidak hebat-hebat betul. Orang yang tertekan ternyata belakangan saya temukan juga menguji dengan cara menekan.

Ada semacam balas dendam dan kecurigaan. Saya ingat betul bagaimana guru-guru di Amerika memajukan anak didiknya. Saya berpikir pantaslah anak-anak di sana mampu menjadi penulis karya-karya ilmiah yang hebat, bahkan penerima Hadiah Nobel. Bukan karena mereka punya guru yang pintar secara akademis, melainkan karakternya sangat kuat: karakter yang membangun, bukan merusak.

Kembali ke pengalaman anak saya di atas, ibu guru mengingatkan saya. “Janganlah kita mengukur kualitas anak-anak kita dengan kemampuan kita yang sudah jauh di depan,” ujarnya dengan penuh kesungguhan. Saya juga teringat dengan rapor anak-anak di Amerika yang ditulis dalam bentuk verbal.

Anak-anak Indonesia yang baru tiba umumnya mengalami kesulitan, namun rapornya tidak diberi nilai merah, melainkan diberi kalimat yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras, seperti berikut. “Sarah telah memulainya dengan berat, dia mencobanya dengan sungguh-sungguh. Namun Sarah telah menunjukkan kemajuan yang berarti.” Malam itu saya mendatangi anak saya yang tengah tertidur dan mengecup keningnya. Saya ingin memeluknya di tengah-tengah rasa salah telah memberi penilaian yang tidak objektif.

Dia pernah protes saat menerima nilai E yang berarti excellent (sempurna), tetapi saya mengatakan “gurunya salah”. Kini saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda.

Melahirkan Kehebatan

Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara menciptakan hambatan dan rasa takut? Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang dibentuk oleh sejuta ancaman: gesper, rotan pemukul, tangan bercincin batu akik, kapur, dan penghapus yang dilontarkan dengan keras oleh guru, sundutan rokok, dan seterusnya. Kita dibesarkan dengan seribu satu kata-kata ancaman: Awas…; Kalau,…; Nanti,…; dan tentu saja tulisan berwarna merah menyala di atas kertas ujian dan rapor di sekolah.

Sekolah yang membuat kita tidak nyaman mungkin telah membuat kita menjadi lebih disiplin. Namun di lain pihak dia juga bisa mematikan inisiatif dan mengendurkan semangat. Temuan-temuan baru dalam ilmu otak ternyata menunjukkan otak manusia tidak statis, melainkan dapat mengerucut (mengecil) atau
sebaliknya, dapat tumbuh. Semua itu sangat tergantung dari ancaman atau dukungan (dorongan) yang didapat dari orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian kecerdasan manusia dapat tumbuh, sebaliknya dapat menurun. Seperti yang sering saya katakan, ada orang pintar dan ada orang yang kurang pintar atau bodoh. Tetapi juga ada orang yang tambah pintar dan ada orang yang tambah bodoh. Mari kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman yang menakut-nakuti.

RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI

Apr 1, 2010

Mengejar Tujuh Ringgit di Kebun Sawit

oleh achmad bintoro

Bagi sebagian orang, tidak mudah memahami jalan pikiran para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang nekat kembali bekerja di sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia cuma demi tujuh ringgit Malaysia (RM, sekitar Rp 16.100) per hari. Bukankah di Indonesia tidak kalah banyak sektor kerja yang menawarkan upah setara atau malah lebih besar dari itu. Bukankah Indonesia memiliki lahan cukup luas untuk diolah menjadi perkebunan sawit.

"Jadi, buat apa mengadu nasib sampai jauh ke Malaysia kalau hanya untuk tujuh ringgit, kalau harus menantang ancaman cambuk," kata Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Kaltim Luther Kombong melihat banyaknya TKI di Nunukan yang gigih berupaya kembali ke Malaysia. Luther memiliki beberapa perusahaan kebun sawit di Berau. Ia kini anggota DPD RI asal Kaltim.

Apalagi, untuk mendapatkan upah yang terbilang tidak terlalu besar itu terkadang harus dijalani dengan cucuran air mata dan simbahan darah akibat ancaman hukuman cambuk yang mulai diterapkan Pemerintah Malaysia terhadap para pendatang haram. Asal tahu saja, sudah 387 TKI ilegal yang terpaksa harus menjalani hukuman cambuk rotan. Entah masih akan ada berapa TKI lagi yang bakal terkena sabetan cambuk karena hingga kini saja tercatat masih sekitar 125.000 TKI ilegal yang mencoba bertahan di Sabah. Ini belum lagi ribuan TKI lain yang nekat kembali ke Sabah tanpa melengkapi dirinya dengan dokumen resmi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tewasnya puluhan TKI dan keluarganya di tempat-tempat penampungan TKI ilegal di Nunukan beberapa waktu lalu serta adanya sekitar 30 TKI yang mengalami depresi berat hingga sakit jiwa, merupakan gambaran dari buruknya perlakuan pihak Malaysia (mulai dari mandor, juragan hingga oknum aparat pemerintah) terhadap TKI.

Terlepas dari sikap pemerintah yang lamban dalam menangani ratusan ribu TKI yang terusir dari Malaysia, kondisi sebagian besar TKI ketika pertama kali tiba di Nunukan memang sudah sangat memprihatinkan. Tiba di penampungan dengan uang pas-pasan bahkan tanpa sesen pun ringgit di tangan dengan kondisi fisik yang sudah sangat lemah.

Dengan berat hati mereka harus merelakan diri tidak menunggu pembayaran upah demi menghindari tangkapan polisi dan petugas imigrasi. Sebagian yang sempat membawa seluruh harta dan uang mereka - hasil kerja keras selama puluhan tahun - pun harus merelakan dirampas petugas guna menghindari ancaman kurungan penjara dan sabetan cambuk.

Kondisi demikian mencerminkan derita dan perlakuan kasar pihak Malaysia yang harus mereka terima. Dari peristiwa pengusiran itu diketahui, ternyata cukup banyak kisah pilu mewarnai hari-hari TKI selama berada di kamp-kamp perkebunan di Malaysia.

Banyak orang beranggapan, para TKI itu akan kapok kembali. Mereka mestinya jera kerja di negeri yang selama puluhan tahun ini telah mengekploitasi diri mereka sebagai buruh murah dan menjebak mereka ke dalam belitan utang yang maha kuat. Mestinya pula, mereka tidak kembali ke sana ketika sabetan rotan dan cambuk, kesewenangan, praktik perbudakan hingga perlakuan amat kasar dalam proses deportasi menimpa mereka.

Tetapi, melihat banyaknya TKI yang menginjakkan kembali kakinya di bandar Kalabatan dan Pelabuhan Resmi Tawao, Malaysia Timur, maka orang tahu bahwa daya tarik Malaysia bagi TKI belumlah pudar. Dari 133. 000 TKI ilegal dari sabah yang dideportasi ke Nunukan, diperkirakan hanya sekitar 10.000 TKI yang pulang ke kampung asalnya. Sebagian besar kembali ke Sabah melalui Tawao, baik dengan atau tanpa job order dan calling visa.

Ironis. Indonesia yang memiliki hamparan lahan perkebunan cukup luas ternyata kurang diminati oleh TKI. Kalimantan Timur (Kaltim) saja menyediakan empat juta hektare lebih lahannya untuk areal perkebunan sawit di sepanjang garis perbatasan Kaltim-Sabah. Luasan itu semestinya lebih dari cukup buat menyaingi Sabah yang sampai kini masih sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Sejumlah pengusaha perkebunan pernah meminta kepada TKI untuk tidak kembali kerja di Malaysia. Mereka sanggup memberi pekerjaan di bidang yang sama dengan upah dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pengusaha Kaltim berani membayar TKI sebesar Rp 30.000 per hari ditambah dengan sistem kerja borongan yang memungkinkan pekerja bisa mendapat upah lebih besar lagi.

Sayangnya, tawaran yang disampaikan melalui Bupati Nunukan Hafieds Achmad itu tidak disambut oleh TKI. Kalaupun ada jumlahnya hanya beberapa puluh orang. Mereka tetap memilih kembali ke Malaysia, kendati untuk itu harus berulang kali menjadi korban pemerasan para calo dan menerima kembali kemungkinan perlakuan buruk majikan dan oknum aparat Kerajaan Malaysia.

Sebenarnya memang pilihan para TKI menjadikan Malaysia sebagai tempat mengadu nasib tidak keliru. Harus diakui, kondisi Kaltim sendiri belum memungkinkan untuk menyaingi kebun sawit Sabah mengingat masih sangat terbatasnya sarana pendukung, terutama infrastruktur jalan.

Bahkan upaya Gubernur Kaltim untuk membangun satu juta hektare lahan sawit di perbatasan pun hingga kini belum juga terealisasi akibat masih sangat terbatasnya sarana infrastruktur yang ada. Jalan yang menghubungkan Nunukan menuju daerah perbatasan di Simenggaris misalnya, belum bisa dilewati. Begitu pun jalan menuju lahan-lahan yang dicadangkan untuk perkebunan sawit di Nunukan, Malinau dan Bulongan, sama sekali belum dibangun.

Padahal sampai kini tercatat 174 perusahaan perkebunan besar swasta yang diberi izin membangun perkebunan sawit dengan lahan cadangan lebih dari empat juta hektare. Tetapi, yang sudah merealisasikan penanamannya hanya sekitar 15 perusahaan. Ratusan lainnya tidak jelas apa yang mereka lakukan.

Tak Bangun Kebun
Luther Kombong tegas-tegas mengatakan bahwa para pengusaha itu memang tidak ada niat untuk membangun kebun sawit. Mereka mengurus izin lokasi perkebunan hanya sebagai dalih atau tameng untuk membabat hutan di lahan yang diberikan. Setelah hutan itu gundul, mereka akan lari tanpa kabar berita.

Sebagian pengusaha berdalih, adalah bukan salah mereka kalau tidak bisa mewujudkan rencana pembangunan perkebunan sawit. Bagaimana mungkin bisa direalisasikan kalau tidak ada jalan menuju ke lokasi. Bila pembangunan jalan itu juga dibebankan kepada mereka, tentu hal itu sangat memberatkan.

"Anda bisa bayangkan, harus berapa ratus miliar lagi kami menyiapkan dana? Sedang untuk membangun sawit dan satu pabrik CPO (crude palm oil) saja membutuhkan tidak kurang dari Rp 600 miliar. Sementara kita tahu return invesment bisnis ini kan sangat lama, mana ada bank yang sanggup memberikan kredit," kata seorang pengusaha yang basis usahanya sebenarnya di perkayuan.

Menurut Andas P Tanri, mantan direktur sebuah perusahaan sawit di Nunukan, pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI, upah kerja perkebunan sawit di Malaysia, khususnya di wilayah Negara Bagian Sabah, sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan upah di Indonesia. Ketaktertarikan TKI bekerja di lahan-lahan perkebunan di Kaltim dan daerah lain di Tanah Air justru karena sulitnya akses menuju lahan-lahan tersebut.

Jika dihitung dengan nilai tukar rupiah, upah kerja TKI di Sabah yang RM 7 hanya sekitar Rp 16 ribu. Angka ini tidak jauh beda dengan upah di Indonesia. Kecuali upah TKI di Serawak dan Semenanjung yang lebih besar, mencapai RM 12 hingga RM 16 per hari. Belum diketahui kenapa terjadi perbedaan upah yang mencolok di ketiga daerah Malaysia itu.

Andas mengatakan, kendati upah di Sabah dan Indonesia kurang lebih sama tetapi akan berbeda bila dibelanjakan. Sebab harga kebutuhan pokok di Malaysia umumnya sama, baik itu di kota maupun pelosok desa mengingat sudah lancarnya transportasi hingga ke daerah perbatasan. Sedang di Indonesia, harga barang dan kebutuhan pokok akan makin tinggi di daerah pedesaan apalagi terpencil.

Harga rokok di daerah perkebunan di Kaltim misalnya, bisa dua-tiga kali lipat harga di kota. Akibatnya pekerja tidak mampu mengumpulkan penghasilannya untuk keluarga. Berbeda dengan di Malaysia, mereka masih bisa menabung atau dikirim untuk keluarga di Indonesia.
Dengan kondisi itu, sulit bagi Kaltim untuk mengajak para TKI bekerja di areal kebun sawit di Kaltim.

"Secara ekonomis memang tidak menguntungkan. Jadi bisa dimengerti kalau mereka lebih memilih balik lagi ke Malaysia. Mereka tidak punya pilihan yang lebih baik," kata Andas.
Jadi, kalau memang menarik minat TKI dan ingin menjadikan Kaltim sebagai pusat perkebunan apalagi harus menyaingi Malaysia, maka yang pertama dilakukan haruslah membangun sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan.

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Perkebunan Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, para pengusaha sebenarnya bisa saja memberikan gaji lebih besar kepada pekerja, tetapi syaratnya, pemerintah harus membenahi dan membangun infrastruktur wilayah.

Selama ini pengusaha terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar akibat keterbatasan infrastruktur terutama untuk pengolahan lahan dan pembuatan jalan industri yang kesemuanya harus dilakukan sendiri.

Kendala lain yang dihadapi pengusaha adalah berbelitnya birokrasi perizinan, yang tidak saja memakan waktu cukup lama tetapi juga menguras cukup banyak dana. Sehingga pengusaha menjadi berpikir dua kali untuk melanjutkan rencananya.

Lagi-lagi ini berbeda dengan Malaysia. Di negeri seberang itu pengusaha yang mampu membersihkan lahan justru dibayar pemerintah setempat sebesar RM 1.000 per hektare. Sedang di Indonesia, pengusaha sendiri yang harus mengeluarkan dana besar untuk membersihkan lahan perkebunan yang mencapai Rp 1,2 juta per hektare. Akhirnya sebagian pengusaha pun terpaksa berbuat nakal dengan menjadikan ketentuan itu sebagai kesempatan untuk mencuri kayu di sekitar areal.[]




Jan 5, 2010

Mereka Terasing di Negeri Sendiri





PEMERINTAH Pusat perlu turut bersikap dan memberikan solusi atas permasalahan isolasi, keterbelakangan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat perbatasan di wilayah utara Provinsi Kaltim. Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini mereka masih saja kesulitan mendapatkan barang dan bahan kebutuhan pokok dari dalam negeri.

ACHMAD BINTORO

Selain angkutan pesawat terbatas, harganya pun melambung tinggi. Warga Long Nawang, Malinau misalnya, terpaksa mendatangkan secara ilegal dari Tapak Mega, Malaysia dengan terlebih dulu memberikan uang sogokan kepada oknum-oknum Askar Malaysia. Begitu pula warga Long Midang dan Krayan di Nunukan.

Untuk mempercepat pembangunan di perbatasan, pemerintah pernah membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Tetapi, badan yang dibentuk lewat
Keppres 44 Tahun 1994 dan diketuai Menhankam itu tak kunjung bergerak. Warga setempat kemudian berkeinginan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak enam tahun lalu, sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di wilayah itu, tapi lagi-lagi mengalami kendala. Pusat belum kunjung memberinya izin.
Lalu sampai kapan keadaan ini berakhir?


PATUTKAH menyebut warga Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan, Kaltim sebagai orang kaya? Bayangkan saja, setiap kali mereka membeli barang kebutuhan pokok selalu dengan harga jauh lebih tinggi dibanding masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Garam dapur, mereka beli seharga Rp 35.000 per kilo gram, gula pasir Rp 13.500 per bungkus (8 ons), dan bensin premium Rp 15.000 per liter.

Bermimpi Main Golf di Bukit Soeharto



BUKIT Soeharto tak pernah berhenti menjadi polemik dan bahan diskusi. Ketika kawasan lindung ini berulangkali menjadi sasaran amuk si jago merah -- yang selalu berkobar pada setiap musim kemarau panjang selama kurun tahun 1982-1998 hingga pernah membuatnya meranggas dan nyaris ludes -- banyak perhatian tertuju kepadanya. Berbagai kalangan juga geger saat mencuat keinginan untuk mengeksploitasi kandungan batubara di dalamnya yang disusul oleh penekenan Perpu No 1/2004. Kini ternyata tak sekedar keinginan. Polda Kaltim menemukan aktivitas sejumlah perusahaan mengaduk-aduk batu bara di dalamnya. Unmul pun pernah tergerak menata dan menjadikan sebagian dari kawasan itu sebagai lapangan golf dan tempat wisata.

ACHMAD BINTORO



SUDAH teramat sering saya melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Jalan ini membelah kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (populer disebut Taman Hutan Raya = Tahura) seluas 61.850 hektare tepat di tengah. Tapi baru pada beberapa pelintasan kali terakhir saya menyadari bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata khas.

Jalur sepanjang 103 kilometer yang dulu saya anggap biasa saja bahkan acapkali membosankan, entah kenapa akhir pekan lalu terlihat lain di mata saya. Terutama setelah beberapa menit saya memasuki kawasan yang merentang sejauh kurang lebih 23 kilometer (Km) dari Km 38 hingga Km 61. Saya melihat pemandangan yang asri oleh rindangnya pepohonan yang berjajar rapat di sepanjang kiri kanan jalan. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya lihat selama bertahun-tahun menyusuri banyak ruas jalan kota dan pedalaman di provinsi seluas 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya saya tidak lagi melihat dominasi belukar dan ilalang serta pohon yang meranggas seperti beberapa tahun lalu. Memang kegersangan masih tampak ketika melintas beberapa kilometer hingga pos polisi kedua Samboja yang kebetulan sudah berdiri banyak pemukiman. Juga karena adanya beberapa titik kawasan hutan dan lahan di Km 50-60 yang menghitam dan coklat akibat bekas terbakar. Namun selebihnya merupakan jalur hijau, setidaknya kawasan terdekat di sepanjang kiri kanan jalan.

Ruas jalan ini merupakan koridor pepohonan atau etalase hutan hujan tropika, meski sejauh itu saya hampir tidak melihat adanya deretan pohon alam semacam meranti, kapur, ulin dan bengkirai. Yang ada umumnya pohon jenis cepat tumbuh seperti albisia dan akasia mangium. Jendela mobil saya buka. Pengatur udara di dalam mobil pun segera saya matikan, sekedar untuk lebih memastikan bahwa pemandangan yang saya lihat di sepanjang ruas jalan ini memang menyejukkan adanya. Dan memang benar. Saya merasakan semilir angin segar lembut membelai wajah, berhembus di antara aroma khas getah dan kulit pepohonan yang lembab. Beberapa daun yang menguning tampak berguguran, terbang tidak tentu arah dibawa angin.

Tiba-tiba saja saya menjadi tergerak mengurangi kecepatan mobil, sebelum akhirnya berhenti tepat di bawah rindang pepohonan yang berderet di pinggir jalan, di sekitar Km 55, tak jauh dari camp zona hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola Fahutan Unmul -- hanya supaya bisa lebih berlama-lama di sini. Saya rupanya tidak sendiri. Di depan sudah berjajar belasan kendaraan pribadi, juga sejumlah truk. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebagian turun dari mobil.

Ada yang menguap dilanjutkan dengan meliuk-liukkan pinggang ke kanan-kiri, ke depan-belakang, layaknya sedang senam kesegaran jasmani. Perjalanan menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok agaknya telah membuat anggota badan menjadi tegang dan pegal. Sebagian lainnya menuju kedai kopi, sebagaimana dilakukan empat pemuda yang mobil kijangnya diparkir menyusul di belakang saya.

Kedai sederhana beratap daun rumbia yang terletak tidak jauh dari kolam buatan di kawasan itu sudah penuh sesak. Nyaris tak ada lagi tempat duduk kosong. Mereka meninggalkan seorang temannya yang sempat celingukan sebelum kemudian bergegas menyembunyikan diri di balik pohon akasia besar untuk buang air kecil. Jam di tangan menunjuk rembang tengah hari.

Cuaca siang itu cukup cerah. Matahari sedang panas- panasnya. Sudah lama memang hujan tidak mengguyur. Tapi toh tidak sampai menyentuh kepala. Rapatnya pepohonan yang meriap dan menjulang di sepanjang jalur tersebut telah mampu meredam panas teriknya.
***

SAYA menjadi teringat pemandangan serupa di Kebun Kopi, Kabupaten Donggala (Sulteng), sebuah daerah perbukitan yang terletak di jalur Trans Sulawesi menuju Kabupaten Poso, sekitar 90 kilometer dari Kota Palu. Daerah ini menjadi persinggahan para pengemudi kendaraan. Mereka biasa istirahat sambil menikmati seduhan kopi panas dan aneka masakan pegunungan yang tersedia di sejumlah kedai yang berderet di pinggiran jalan.

Kedai-kedai itu dibangun secara sederhana dari bahan kayu dan bambu setempat di atas ketinggian bukit dengan latar hijau perkebunan lada, kopi, cengkeh dan tanaman sayur mayur penduduk. Jika di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor, kita juga bisa melihat pemandangan serupa berupa kedai-kedai kecil jagung bakar dan penjual ubi Cilembue hingga restoran terkenal Rindu Alam dengan latar hijau perkebunan teh.

Di Kebun Kopi tersedia banyak sayur mayur seperti kacang panjang, bayam, wortel, buncis, kentang dan aneka buah hasil produksi petani setempat yang biasanya laris dibeli sebagai oleh-oleh. Selain dijamin masih segar, harganya pun sangat murah. Sayur-sayur itu kebanyakan dijual sendiri oleh para petani dengan cara menjajakannya di atas tikar plastik dan bangku panjang di sekitar kedai.

Sungguh, saya membayangkan suasana itu juga bisa terjadi di Bukit Soeharto. Dan saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Potensi ada. Tinggal bagaimana merehabilitasi, menata dan mengembangkannya. Unmul Samarinda yang memiliki hak pengelolaan atas zona hutan pendidikan seluas 20.271 hektare di kawasan itu rupanya mulai menyadari potensi wisata terpendam ini. Karena itu Prof Rachmad Hernadi, Rektor Unmul, menantang dan mengajak investor atau siapa pun yang bersedia menata dan mengembangkan kawasan lindung tersebut.

Melalui iklan di koran, Rachmad berkeinginan membangun lapangan golf, agrowisata, restoran, kolam pemancingan, dan wisata alam. Selain tentu saja akan menatanya menjadi lebih baik sebagai pusat koservasi hidrologi serta hutan pendidikan dan penelitian kehutanan. "Tapi ini baru mimpi, ini pikiran jauh kita ke depan dan butuh investor yang bermodal besar. Melalui iklan diharapkan ada yang berminat berinvestasi sebab investasi bidang pengelolaan hutan sangat mahal," kata Rachmat.

Mengapa harus lapangan golf? Rektor mengakui rencana ini memiliki nilai strategis setidaknya sebagai usaha meningkatkan prestise daerah."Syukur-syukur ada orang dari Malaysia atau dari mana yang memilih main golf di sana. Hal itu akan meningkatkan citra Kaltim, karena selama ini orang-orang kaya dari luar misalnya Malaysia, hanya kenal Pulau Batam sebagai tempat bermain golf," ungkapnya.

Rachmad berusaha meyakinkan bahwa rencana pembangunan lapangan golf serta sarana rekreasi lainnya tidak akan menganggu konservasi lahan di kawasan hutan tersebut. Lapangan golf aman dari gangguan banjir sebab semua ditutup atau dikaver vegetasi, dan tidak ada ruang terbuka sehingga bisa menjadi daerah wisata yang baik. "Selain itu, kawasan hutan juga akan menjadi lebih indah, lebih produktif dan mengundang ketertarikan orang-orang dari luar. Hanya investasinya memang lebih mahal," kata guru besar di Fakultas Pertanian Unmul ini mencoba meyakinkan.

Saya sendiri tidak pernah bermain golf. Juga tidak pernah terlintas dalam pikiran maupun angan bahwa suatu saat ingin main golf, meski saya merasa sudah cukup familiar dengan jenis olahraga ini sejak beberapa tahun lalu, ketika sempat menjadi kedi di lapangan golf mini (tempat latihan memukul) di kampus Unmul Gunung Kelua. Jenis olahraga itu terlalu eksklusif dan terlalu mahal bagi saya. Bukan hanya soal peralatannya yang mahal, isi kantong pun harus tebal untuk membayar kedi, membayar members club, dan untuk taruhan.

Tapi saya sangat sependapat kalau ada yang membangun lapangan golf di kawasan Bukit Soeharto. Bagi saya, lapangan golf dan penyediaan sarana wisata lain yang digagas Unmul di sepanjang jalan raya ini akan menjadi salah satu pintu pembuka yang efektif bagi upaya pengembangan wisata setempat yang akan memberikan multi dampak secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini kita hanya dapat melewatkan begitu saja kawasan lindung itu, hanya karena ketiadaan sarana prasarana yang memadai. Kawasan itu mestinya bisa memberikan alternatif rehat yang menyenangkan dan mengesankan bagi siapa saja dalam perjalanan Balikpapan- Samarinda atau sebaliknya. Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi-mimpi itu bisa terwujud?

Yang pasti, ini bukan cuma menjadi mimpi Rektor Unmul seorang. Saya dan puluhan orang yang kemarin rehat di bawah rindangnya Bukit Soeharto, dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang tengah rehat di kawasan Agrowisata di Km 35 dari Samarinda, juga memimpikan hal serupa. Tentu ini perlu sharing dan kepedulian banyak pihak agar Bukit Soeharto nantinya bisa menjadi lebih bermanfaat. Tak cuma bagi peneliti kehutanan serta bagi pengusaha dan penguasa yang mungkin silau melihat besarnya kandungan batubara di dalamnya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan seperti saya yang acapkali melewati jalur tersebut dan memerlukan sekedar tempat rehat yang berkesan dan murah[] 
KONDISI BUKIT SEOHARTO

NO JENIS PENUTUPAN LAHAN        LUAS (HA) PERSENTASE LUAS (%) ===========================================================
1.    Hutan                                               20.890                                      33,77
2.    Tanaman reboisasi                          5.449                                        8,81
3.    Alang-alang dan belukar 25.691 41,54
4.    Ladang dan kebun penduduk 3.782 6,12
5.    Persawahan 50 0,08
6.    Pemukiman penduduk 1.460 2,36
7.    Lain-lain 4.528 7,32 ===========================================================

TOTAL 61.850 100,00 ===========================================================
Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit (2002)

photo credit jokosantoso

Kaltim dan Kisah Negeri Kaya Minyak


"Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia"


BAK menyimak sebuah kisah dongeng, masyarakat awam masih terkagum-kagum memandang Indonesia, negeri yang kaya minyak. Terlebih hingga detik ini masih tercatat sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengeskpor Minyak (OPEC). Dan Kaltim adalah salah satu daerah potensial penghasil minyak di Indonesia. Sumur-sumur minyak Kaltim menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional pada tahun 2006 yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BOPD).

INI daerah kaya, Bung! Begitu kesan mereka terhadap Kaltim. Belum lagi produksi gas berikut kekayaan sumberdaya alam lainnya. Apa yang mereka bayangkan tentang Kaltim dan Indonesia kurang lebih sama (mestinya) dengan bayangan kemakmuran negeri-negeri pengeskpor minyak lainnya semacam Angola, Aljazair, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Nigeria, Venezuela, termasuk Brunei Darussalam, tetangga satu pulau.

Tapi, lihatlah ekspresi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tiap ada kenaikan harga minyak di pasar internasional secara drastis. Mendadak para pejabat yang mengurus keuangan negara cemas! Kalangan industri resah. Masyarakat juga gundah. Kecemasan mulai terlihat misalnya saat minyak mintah pada perdagangan di Singapura, Kamis (13/9) pekan lalu, diperdagangkan pada level USD 79,79 setelah sempat menyentuh USD 80,80 per barel. Itu merupakan harga tertinggi pada tahun ini setelah 1 Agustus berada pada level USD 78,77 per barel.

Segera saja terbayang akan beratnya beban APBN untuk menanggung lebih besar subsidi BBM kepada masyarakat. Harga minyak diprediksikan akan cenderung naik hingga tahun depan pada level USD 80 per barel, jauh melampaui penetapan pemerintah dalam APBN Perubahan 2007 sebesar USD 60. Defisit APBN, menurut perkiraan Kurtubi akan bertambah Rp 500 miliar-Rp 1 triliun setiap kenaikan USD 1 per barel.

Ironi memang. Negeri yang katanya kaya minyak dan menjadi bagian dari sedikit negara anggota pengekspor minyak ini, ternyata bukannya tertawa dan sibuk meraup bonanza dari lonjakan harga minyak di pasar internasional. Berkah petrodolar yang dinikmati negara-negara anggota OPEC itu, tidak dirasakan Indonesia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari ekspor. Rakyat malah ketiban "hadiah" berupa kenaikan harga minyak dalam negeri hingga hampir 100 persen yang kemudian menjadi biang kemelaratan berkepanjangan di negeri ini.

Saat itu harga minyak mentah dunia meningkat tajam jadi USD 50 per barel. Asumsi di APBN 2005 dipatok USD 24 per barel. Maka APBN pun babak belur untuk menanggulangi subsidi. Pada tahun 2004, APBN tergerus Rp 63 triliun guna menanggung subsidi akibat meroketnya harga minyak mentah dunia, melampaui estimasi semula yang hanya Rp 14,5 triliun.
Ya, barangkali Indonesia satu-satunya negara anggota OPEC yang paling menderita saat terjadi kenaikan harga minyak. Negara-negara lain anggota OPEC bisa meraup petrodolar dalam jumlah yang luar biasa banyak, kita malah defisit. Pada tahun 2002, penghasilan minyak yang mengalir ke negara-negara pengeskpor minyak ditaksir USD 300 miliar, dan naik menjadi USD 970 miliar pada tahun 2006.

Keadaan ini tentu saja jauh dari apa yang selama ini terbayangkan oleh rakyat kecil, masyarakat yang tinggal di gubuk-gubuk kayu sekitar sumur-sumur minyak di Handil, Juata, Senipah, delta Mahakam, Tunu, Sangasanga, dan Bunyu. Mereka tak sempat untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia ternyata bukan cuma pengekspor, tapi juga pengimpor. Bahkan sejak 2004 sudah menjadi net oil importer akibat konsumsi kita lebih tinggi.

Mereka belum sempat memahami bahwa cadangan minyak terbukti nasional Indonesia kian menipis sementara penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru masih belum jelas. Bila kondisi itu terus terjadi, maka dalam waktu kira-kira satu-dua dekade ke depan, negeri ini akan benar-benar bak negeri dongeng dengan sad ending. Akan benar-benar mengalami kelangkaan sumber energi. Minyak identik uang. Kelangkaan sumber minyak berarti kelangkaan sumber- sumber besar pendapatan negara.

Lho, kami belum lagi merasakan nikmatnya bonanza minyak di daerah sendiri, kok kini sudah nyaris habis! Ibarat sedang membangun rumah beton, belum lagi berdinding dan beratap sudah kehabisan dana. Demikian teriakan pilu mereka.

Memang benar bahwa sebagian jalan menuju Desa Senipah sudah teraspal mulus. Benar pula bahwa perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim seperti Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, Pertamina, VICO Indonesia, LNG Badak, Medco Energi bersama BP Migas telah banyak membangun fasilitas publik dan membantu mereka lewat community development (comdev) atau yang belakangan lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi, itu semua belum cukup kalau kenyataannya mereka tidak bisa mandiri.

Pemda sendiri juga belum lagi merasakan kepuasan. Efektif baru tujuh tahun menikmati uang migas melalui bagi hasil migas sebesar 15-30 persen, kendati faktanya tidak sebesar itu yang diterima. Ada sedikitnya 18 item potongan sebelum dana bagi hasil migas itu dibagihasilkan ke daerah, yang membuat Kaltim sebenarnya hanya menerima 3-5 persen. Sehingga sejak 2001 hingga 2007, total jatah bagi hasil migas Kaltim hanya Rp 30,941 triliun.

Selama itu pula terlihat struktur pembiayaan APBD Kaltim masih menggantungkan pada Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Migas, rata-rata 40,15 persen. Artinya, kalau produksi minyak dan gas Kaltim menipis, akan tipis pulalah APBD Kaltim. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih banyak infrastruktur belum terbangun. Penduduk miskin masih besar (21 persen), SDM juga masih rendah. Kemandirian ekonomi belum terbangun.

Diversifikasi Energi
Borosnya penggunaan minyak di dalam negeri dan masih minimnya penggunaan energi alternatif menunjukkan bahwa Indonesia selama ini masih berlagak sebagai negeri kaya minyak. Kita lupa bahwa kita tidak lagi hidup bak di negeri dongeng dengan sumur-sumur minyak yang mampu menyemburkan 1,5 juta barel per hari seperti pada dua dekade dulu, saat awal-awal kita menjadi anggota OPEC dan karena predikat itu kita pernah ditunjuk memimpin negara-negara anggota OPEC.

Padahal kalau mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak bumi terbukti (proven oil reserves) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47 persen dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37 persen dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang di atas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB).

Data lain dari Departemen ESDM juga menunjukkan kondisi kritis itu. Sampai tahun 2004 lalu cadangan minyak Indonesia tinggal 0,8 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan saat ini sekitar 11 miliar barel, dengan cadangan terbukti hanya 5,5 miliar barel. Sehingga, jika tingkat produksi rata-rata 1 juta barel per hari, maka cadangan itu akan habis dalam satu dekade ke depan.

Kenyataannya, rata-rata konsumsi minyak sekarang ini mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan alokasi terbesar untuk sektor sektor transportasi 47 persen, rumah tangga 20 persen, industri 19 persen, dan kebutuhan pembangkit listrik 13 persen. Pos BBM untuk transportasi menjadi kian menggelembung karena tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor. Di beberapa negara lain, penggunaan angkutan massal ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Kendaraan tua cenderung boros BBM.

Syukurlah kesadaran kini sudah mulai timbul, meski agak terlambat karena baru muncul setelah kita mengalami defisit minyak, bahkan gas. Sudah mulai ada kecemasan tentang krisis energi yang akan melanda kita. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai mengusik pikiran, apa yang akan terjadi jika minyak menipis, bahkan habis? Beralih ke gas bumi dan batubara? Bagaimana pula jika sumber-sumber energi fosil itu ternyata juga akan habis? Bukankah cadangan gas bumi kita cuma 90 TSCF dan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton, yang bila tidak ditemukan cadangan terbukti baru, gas bumi akan turut habis dalam waktu 30 tahun dan batubara 50 tahun ke depan?

Lalu apa langkah kita? Peraturan Presiden No 5/2006 memberi harapan baru adanya kebijakan energi nasional yang lebih baik, yang tak lagi menumpukan penggunaan pada cadangan minyak. Minyak ditempatkan pada urutan ketiga, setelah batubara dan gas. Untuk itu diproyeksikan dua sumber energi, energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi minyak dan gas.

Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Pemerintah Tiongkok misalnya berhasil mengkonversi penggunaan minyak dan batubara ke gas hingga sekaligus bisa meningkatkan kompetisi industri mereka. Meski terlihat ironi mengingat sebagian gas tersebut justru berasal dari Indonesia. Semua langkah itu diharapkan sudah bisa menghasilkan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui Inpres No 10/2005 juga telah mencanangkan gerakan hemat energi. Namun langkah ini baru akan tepat dan bermakna apabila akar permasalahan energi yang selama 30 tahun terpaku pada energi fosil dikoreksi dan ditata ulang secara lebih maksimal serta komprehensif, diiringi dengan optimalisasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan secara maksimal supaya ketergantungan pada BBM bisa dikurangi bertahap.

Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Termasuk dengan lebih menyeriusi kebijakan "energi hijau" yang sudah dijalankan.

Dan yang tak kalah penting adalah agenda diversifikasi dan konversi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu ke depan kita tidak mengalami krisis energi, tidak lagi tergantung pada energi fosil, terbebas dari ancaman pemanasan global, dan relatif bisa lebih tenang tanpa diombang-ambing oleh harga minyak internasional yang belakangan selalu membuat kita semua jantungan.

Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia (*)
photo credit by inilah.com