KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 22, 2009

Komunikasi Politik Masih Tersendat

SEKITAR 40 kursi di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur, sebelah ruang kerja Sekprov Kaltim, sudah hampir penuh saat saya tiba. Tapi empat kursi di depan kosong. Saya dan rekan-rekan wartawan lain, korespoden, berikut pimpinan berbagai media di Kaltim masih menunggu Gubernur Awang Faroek Ishak.

ACHMAD BINTORO

Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, seusai mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub.Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Di deret kursi sebelah kiri, tempat saya duduk, Wapemred Kaltim Post Syafril Teha Noer sedang berbincang ringan dengan Kepala Biro LKBN Antara Iskandar Zulkarnaen serta Pemred Majalah Bongkar Charles Siahaan. Maturidi, Kepala Biro Tribun Kaltim di Samarinda, nimbrung bersama mereka. Di deret kursi lain terlihat TVRI Kaltim, RRI Samarinda, pimpinan harian dan tabloid lain, beberapa wartawan senior, serta para koresponden media cetak dan elektronik Jakarta.

Pukul 08.05, Gubernur akhirnya masuk ruang rapat. Satu per satu kami disalami. "Hai, Bin. Apa kabar? Lama tidak kelihatan," sapanya. Ia mengisi tempat duduk di depan, didampingi M Jauhar Effendi, Karo Humas Setprov Kaltim saat itu. Pandangannya sekilas menyapu semua kursi yang sudah terisi. Awang melebarkan lagi senyumnya. Agak mengejutkan memang. Biasanya, rekan- rekan pers paling malas untuk menghadiri undangan pagi.

"Pertemuan semacam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu kita buat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang. Pertemuan atau Coffe Morning ini diawali santap bersama. Nasi kuning telah terhidang di setiap meja.
*****

AWANG menyatakan tidak ingin ada miskomunikasi, baik dengan pers maupun masyarakat. Karenanya pertemuan semacam itu menjadi penting dan ia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa pula berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak pernah ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi itu karena faktor-faktor itu. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab hanya sepotong-potong oleh gubernur. Publik pun bingung.

Sebutlah gagasan membangun jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda. Beberapa bulan kemudian berganti menjadi freeway. Awang tak mau lagi menggunakan istilah tol. Hingga acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jalan tersebut, di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009, Awang masih menyebut freeway. Tapi, seminggu kemudian, Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah menyatakan sepakat menerima usulan anggota Komisi III DPRD Kaltim untuk mengubah konsep freeway menjadi tol.

Ketua Komisi III H Syahrun mengaku ragu konsep freeway bisa diwujudkan. Kalaupun nantinya terwujud, ia khawatir masyarakat akan menilainya sebagai pembohongan publik. Satu sisi selalu digemborkan sebagai freeway sehingga masyarakat kelak tidak perlu dikenai tarif. Kenyataannya pemprov mengajak pula investor. Kalau investor dilibatkan, dengan sendirinya akan memungut tarif layaknya jalan tol.

"Nah, kalau ini kita setujui, kan kita di DPRD yang kena getahnya. Jadi, kenapa tak sekalian saja dibangun tol, tak usah lagi digemborkan sebagai freeway" kata Syahrun.

Syahrun baru periode ini duduk di DPRD Kaltim. Selama ini ia menjadi pengurus Partai Golkar. Ia juga bos dari perusahaan yang banyak menggarap proyek pemerintah terutama dibidang konstruksi, baik jalan maupun bangunan. Ketua Gapensi Kaltim ini kini sudah mempunyai sebuah mal, Plaza Mulia. Saat peresmian pembangunan freeway di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009 lalu, ia tidak diundang oleh Pemprov. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal pun tidak diundang. Mukmin membenarkan bahwa dirinya tidak diundang. "Saya hanya ditelpon Pak Awang usai acara itu, intinya minta dukungan dewan. Yah, saya hanya bilang, kita lihat saja nanti," jelasnya.

Sebut pula masalah divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) pasca-pencabutan gugatan arbitrase. Banyak pertanyaan publik yang belum terjelaskan. Misalnya, kenapa gubernur tidak meneruskan gugatan arbitrase? Padahal banyak analisis meminta Kaltim lebih baik memilih opsi itu. Kalaupun damai yang dipilih, kenapa gubernur tak ngotot untuk menagih kompensasi Rp 285 miliar pada BUMI? Kenapa setelah BUMI dianggap wanprestasi, gubernur tidak kunjung bersikap secara jelas serta tegas?

Publik melihat ada perbedaan sikap yang ditunjukkan Awang Faroek terhadap divestasi PT KPC kali ini dengan ketika dia masih menjadi Bupati Kutim. Saat itu, Awang Faroek terlihat sebagai sosok pejuang yang gigih untuk masyarakat Kaltim.

"Yang saya tahu, Pak Awang itu memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan divestasi saham KPC untuk Kutim dan Kaltim. Itu terlihat sejak beliau Bupati. Apalagi jika baca bukunya, kita akan lebih tahu betapa kuatnya komitmen beliau memperjuangkan hak rakyat Kaltim lewat divestasi saham KPC," kata Isran Noor saat saya telpon akhir Pebruari silam.

Buku yang dimaksud Isran adalah sebuah buku setebal 487 halaman berjudul "Divestasi Saham KPC: Memperjuang Hak Rakyat Kalimantan Timur." Buku ini ditulis Awang Faroek ketika dia menjadi Bupati Kutim dan bersiap bertarung melawan Suwarna AF dalam Pilgub Kaltim. Buku itu dicetak kali pertama Mei 2003.

Menurut Awang Faroek, dalam bukunya, adalah pantas di daerah yang kaya sumberdaya alam, masyarakatnya juga harus hidup sejahtera. Itulah mengapa ia berjuang keras agar dalam divestasi saham KPC, Pemkab Kutim mendapat bagian yang memadai. Apalagi karena PT KPC memang beroperasi di wilayah Kutim.

Barangkali tulisan di buku tidak harus dimaknai secara sama saat berhadapan dengan kenyataan? Semestinya tidak.
*****

SEKALI lagi, ini sebuah problem komunikasi. Ada komunikasi politik yang tersendat. Komunikasi tersendat, bisa karena faktor kesibukan Kepala Biro Humas Zairin Zain (sekarang) dan Gubernur. Bisa pula karena ada sesuatu yang disembunyikan. Apa pun itu, penting dibangun sebuah komunikasi yang baik dan terbuka dengan semua pihak untuk membangkitkan interes dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Kalau saja komunikasi terjalin baik, barangkali seorang Carolus Tuah tidak perlu bersikap sinis dalam mengapresiasi gagasan Awang Faroek. "Lihatlah Gubernur. Di mana pun dan kapan pun bicara, kalau bukan soal Maloy pasti Freeway," sindir Tuah. Tuah Direktur Pokja 30 Samarinda, sebuah LSM yang memberi perhatian terhadap masalah kebijakan publik. Dengan begitu energi gubernur dan pejabat pemprov bisa lebih fokus untuk benar-benar menyelesaikan 10 persoalan yang sudah diinventarisir di awal pemerintahan, dan tidak terkuras hanya untuk melakukan counter atau menutupi sesuatu.(*)


10 PERSOALAN KALTIM
1. Kemandirian dan kedaulatan pangan
2. Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Keterbatasan akses dalam permodalan
5. Pelayanan publik masih buruk
6. Mutu lingkungan merosot
7. Memacu iklim investasi
8. Kualitas pendidikan
9. Layanan kesehatan
10. Pembangunan perbatasan

No comments: