KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 17, 2009

Kemarin Wakar Besok Wartawan


Siapakah yang layak disebut wartawan? Rusbandi, teman semasa kuliah, mengatakan, ia mempunyai seorang tetangga yang setiap hari keluar rumah dengan menenteng tustel dan berompi. Di punggungnya tertulis "Wartawan Investigasi" warna merah. Ukuran hurufnya besar, sehingga masih terbaca jelas dalam jarak 50 meter. 

ACHMAD BINTORO
 
Ia ada di banyak even dan seremoni. Potret sana potret sini. Selalu ikut sodorkan tape perekam di mulut pejabat, meski tak pernah bertanya.

Saat tertentu ia menyodorkan amplop besar warna coklat kepada seorang pengusaha. Pengusaha itu tersenyum melihat gambar dirinya bersama gubernur yang dikemas dalam bingkai berukuran 10R. Sedetik kemudian keduanya menuju balik sekat di sudut ruang. 

"Dia wartawan, meski kami sendiri tidak pernah melihat tulisannya," kata teman saya.

Tetangganya itu, dulu seorang wakar di sebuah perusahaan kayu. Setelah terkena PHK, sekitar 10
tahun lalu, ia banting stir. Bersama sejumlah kawan begadang yang setia menemaninya saban malam, ia mendirikan tabloid mingguan. Edisi perdana terbit. Edisi kedua menyusul enam bulan kemudian. Usai itu macet hingga kini. Tapi seperti kata orang bijak, tidak ada istilah "eks wartawan". Dia pun masih aktif potret sana potret sini, dan mengantongi kartu pers.

Wartawan dadakan seperti yang dikisahkan teman saya, bukan cuma satu dua. Tanpa pernah ikut pendidikan tertentu, siapa pun bisa dengan mudah mengangkat dirinya menjadi pemimpin redaksi atau wartawan. Wartawan kini mungkin satu-satunya bidang pekerjaan yang paling gampang diraih oleh siapa pun. Gagal diterima sebagai pegawai negeri sipil, besok pun Anda bisa menyandang status wartawan. Pers menjadi pelarian yang menarik saat pekerjaan lain sulit didapat. Sekalian menjalin lobi, siapa tahu bisa dapat pekerjaan lebih baik.

Fenomena ini muncul pascareformasi saat membuat koran tidak lagi memerlukan SIUP. Dewan Pers merilis selama 32 tahun era Orde Baru hanya berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Setahun pascareformasi, jumlahnya melonjak menjadi 1.687 media cetak, naik 600 persen. Jadi, dalam setahun muncul 1.389 media cetak baru, 40 per bulan atau hampir lima media per hari. 

Kini tingga 830 yang bertahan. Selebihnya bangkrut. Jumlah wartawan 40.000 orang lebih. Tapi hanya 20 persen yang benar-benar paham kode etik. Yang nongkrong di DPR misalnya, sekitar 3.000 wartawan tapi tak lebih dari delapan persen yang menulis berita secara terus menerus.

Daeng Naja, pengamat hukum yang pernah menjadi wartawan di Makassar mengatakan jika siapa pun bisa dengan mudah menjadi wartawan, akan merugikan citra profesi ini. Ke depan perlu dibuat akreditasi khusus. Hanya mereka yang lolos uji serta mendapat sertifikat sajalah yang mestinya berhak menyandang sebutan 'wartawan'. Seperti advokat, belum boleh dia menyandang sebutan itu sebelum menempuh pendidikan khusus dan lulus ujian.

"Jangan seperti sekarang. Dari latar apa pun dan tanpa memiliki standar kompetensi bisa sandang sebutan wartawan. Adanya akreditasi sekaligus untuk menaikkan posisi tawar wartawan," ungkap Daeng. 

Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan bos Suara Merdeka Semarang menyatakan senada. PWI bersama Dewan Pers kini sedang buat rumusan standarisasi perusahaan pers untuk bahan penyempurnaan UU No 40/1999. Kelemahan utama UU Pokok Pers itu adalah membuka keran bagi siapa pun dan dalam kondisi nyaris tanpa syarat untuk mendirikan perusahaan media. Akibatnya jadi seperti sekarang ini: begitu mudah orang menjadi wartawan.

Dewan Pers pada 3 Maret 2008 sudah mengeluarkan peraturan Standarisasi Perusahaan Pers. Ada 17 item. Di antaranya kewajiban perusahaan itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan usaha minimal enam bulan berturut-turut. Dalam waktu enam bulan tak terbit maka perusahaan itu dinyatakan bukan perusahaan pers, dan kartu pers yang dikeluarkannya tak berlaku lagi. Perusahaan pers juga wajib memberi upah minimal sesuai UMP dan kesejahteraan dalam bentuk lain seperti bonus, asuransi, peningkatan gaji, pembagian laba bersih (saham) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

"Kita juga ingin katakan yang layak disebut wartawan itu seperti ini. Jangan disebut wartawan kalau tidak memenuhi syarat. Dengan standarisasi itu kita berharap akan ada seleksi dan gradasi. Sehingga ketika kita menyebut wartawan, maka itu hanya mengacu pada yang sudah memiliki kompetensi," tambah Sasongko.

Peningkatan profesionalisme wartawan menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan wartawan dan media, melainkan juga untuk masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan senantiasa membutuhkan pers yang cerdas yang diawaki oleh wartawan-wartawan yang cerdas dan reformis.
Sebaliknya, wartawan yang bodoh, tidak saja akan membodohi pembacanya, tetapi juga sekaligus memproklamirkan kebodohannya itu kepada publik melalui karyanya.

Menurut Leo Batubara, anggota Dewan Pers, untuk mengetahui wartawan itu cerdas atau tidak, profesional atau tidak, bisa dilihat dari tulisan dan gajinya."Alat ukur wartawan cerdas dan profesional dari tulisannya dan gajinya," katanya.@

photo credit by journalist.com

2 comments:

Budi Mulyono said...

Hal yang penting, semoga bisa diteruskan wacana ini. Jadi Wartawan benar-benar orang yang memahami kode etik sebagai wartawan dan tetap konsisten sebagai independen jurnalis.

BIN said...

Mas Budi: Tks for your comments