KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Mar 9, 2009

Wartawan Malu-malu Bicara Kesejahteraan

Oleh Achmad Bintoro

KELUHAN mengenai kualitas wartawan Kaltim yang pas-pasan mendominasi materi kritik para pembicara dan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional" di ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Sabtu (28/2). Mereka berpendapat, mengintensifkan diklat saja tidak cukup. Peningkatan kesejahteraan harus pula diwujudkan. Tapi wartawan cenderung malu-malu bicara soal kesejahteraan diri sendiri.

SEJUMLAH insan pers terlibat dalam perbincangan kecil di sudut ruang Serbaguna Kantor Gubernur, sesaat sebelum dialog dimulai. Ragam hal dibincangkan, diselingi canda dan sapa kepada rekan-rekan seprofesi dan relasi yang hadir dalam dialoh itu. Satu di antaranya mengenai kemungkinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim melakukan survei sekaligus menghitung berapa kira-kira standar gaji wartawan di Kaltim. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan tentang masih rendahnya kesejahteraan wartawan.

Kualitas dan kesejahteraan dianggap saling berpengaruh. Namun perbincangan kecil itu terputus di tengah jalan tanpa kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mereka yang terlibat dalam bincang kecil pagi itu harus bubar karena dialog pers yang digelar PWI Kaltim segera dimulai. Di luar dugaan, kritik pembicara dan peserta dialog juga menyinggung soal perlunya peningkatan gaji dan kesejahteraan wartawan.

Abrianto Amin, pegiat LSM, menuturkan, dirinya menghargai wartawan. Wartawan semestinya seorang yang pintar cum "seniman". Wartawan yang seniman biasanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Namun belakangan, jarang dijumpai wartawan muda yang sekaligus menjadi seniman. Analisa dan kualitas tulisan mereka masih jauh dari harapan.

"Karena wartawan itu seharusnya orang yang pintar dan harus memiliki kemampuan menulis yang baik, gaji wartawan seharusnya tinggi. Gaji yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan," tandas Abrianto.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengaku prihatin dengan masih rendahnya kesejahteraan wartawan. Sikap wartawan yang tidak profesional menurutnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan wartawan yang masih rendah. Hal senada diungkapkan Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Ia juga mempertanyakan sikap perusahaan pers bahkan organisasi wartawan seperti PWI yang tidak berupaya mendorong agar kesejahteraan wartawan ditingkatkan.

"Banyak kegiatan usaha bisa maju lewat iklan koran. Tapi herannya, kok persnya tidak maju-maju. Kesejahteraan wartawannya dari dulu hingga sekarang tak juga meningkat. Ini kan ironi," tandasnya.

Terkait nasib wartawan itu, guru besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto menyindir bahwa status wartawan tidak jelas. Di mana sebenarnya status mereka. Kalau dianggap buruh, faktanya tidak pernah terdengar atau terbentuk serikat buruh wartawan. Dan kalau dianggap layaknya kalangan profesional lainnya, faktanya kesejahteraan mereka umumnya rendah.

Yang lebih mengherankan peserta dialog, selama ini wartawan gencar memperjuangkan buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka aktif membantu memberitakan agar kesejaheraaan para buruh itu tertingkatkan. Tapi ketika wartawan diminta berbicara mengenai kesejahteraan diri sendiri, mereka cenderung malu-malu.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim Hazairin Zain dan Sarosa mengatakan, perlu ada solidaritas dari seluruh insan pers dan organisasi wartawan untuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Caranya, berupaya menggolkan masalah kesejahteraan masuk sebagai salah satu pasal khusus dalam amandemen UU Pers No 44/1999. Harus ada jaminan bahwa perusahaan pers bisa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan. Dewan Pers juga perlu segera mengeluarkan standar perusahaan pers. Tapi, keinginan meningkatkan kesejahteraan wartawan akan sulit untuk terwujud jika wartawan masih selalu malu-malu membicarakan "dapur" mereka sendiri.[@]


No comments: