KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Mar 27, 2009

Ketergantungan Warga Tiada Akhir


SIAPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kontraktor lokal, dan sebagainya? Demikian satu dari sekian banyak pertanyaan untuk Survei Persepsi yang diajukan kepada lebih dari 2.000 responden di 29 desa dalam dua kecamatan di Kutai Timur.

ACHMAD BINTORO

Survei dibuat tahun 2005 oleh tim dari sebuah universitas ternama di Pulau Jawa dengan maksud untuk mengetahui pemahaman masyarakat setempat terhadap peran PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam pembangunan. Pertanyaan itu, Senin (23/3) dikutip lagi oleh Nurul Karrim, superintendent di External Affairs & Sustainable Development KPC dalam seminar "Menggagas Strategi Kontrol dan Pengawasan Industri Ekstraktif di Kaltim". Seminar ini digelar Pokja 30 Samarinda dan Publish What You Pay (PWYP) Jakarta.

Pertanyaannya menarik. Namun, lebih menarik adalah jawabannya. Sebanyak 78,1 responden, yang umumnya para pemangku kepentingan seperti kepala rumah tangga, Ketua RT, Kepala Desa, guru, anggota DPRD, PNS, paramedis, dan pemilik warung, menjawab tanggung jawab KPC. Sedang yang menilai sebagai tanggung jawab pemerintah hanya 20,4 persen. Sisanya, 1,5 persen responden melihatnya sebagai tanggung jawab masyarakat.

Bagi KPC, terlebih di tengah sorotan masyarakat atas sejumlah persoalan, jawaban itu tentu bermakna mendalam. "Artinya, harapan dan kepercayaan masyarakat di sekitar tambang terhadap KPC itu masih sangat tinggi," kata Nurul.

Jawaban itu juga bermakna KPC masih dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, termasuk dalam konteks pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dan kontribusinya yang telah dirasakan manfaatnya. Padahal tanggung jawab itu mestinya dipikul oleh pemerintah.

Nurul tak keliru. Tapi bukan pula kekeliruan kalau banyak peserta seminar menafsirkan lain hasil survei itu bahwa kemandirian masyarakat sekitar belum tercipta. Sudah 16 tahun KPC beroperasi. Selama itu, telah ratusan juta ton batu bara yang dikeruk dari bumi Kutim. Lalu apakah dengan sisa waktu 11 tahun ke depan, sampai kontrak PKP2B berakhir 2021, ketergantungan warga bisa berakhir?

Menanggapi survei itu, Setiawati dari Center Social Forestry (CSF) Unmul tersenyum geli. Ia katakan, KPC memiliki banyak karyawan dan konsultan yang pintar. Begitu pintarnya sampai-sampai survei pun bisa dibuat begitu rupa, dipelintir halus sehingga menghasilkan persepsi macam itu.

"Harusnya kan muncul pertanyaan mengenai tingkat kepuasan terhadap perusahaan. Kalau pertanyaan itu yang muncul, barangkali hasilnya akan lain. Satu hal yang pasti, hasil survei tersebut dapat dimaknai bahwa ketergantungan warga tehadap KPC masih tinggi. Lalu apa CSR bisa menyejahterakan warga? Saya kok meragukannya," ujarnya.

Nurul menyatakan bisa. Tapi dengan syarat, perlu sinergi antara pemda dengan perusahaan tambang. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas kontraktor lokal, dan pemahaman bahwa dana CSR itu hanya sebagian kecil dari manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Dan manfaat itu telah lama dinikmati masyarakat.

Ia lalu menghitung berapa besar dampak positip keberadaan tambang KPC. Selain memberi program CSR senilai US$ 5 juta, ada kontribusi lain seperti pendapatan untuk negara berupa royalti dan pajak. Tahun 2007 KPC membayar US$ 220. 95 juta. Lalu transaksi pengadaan barang jasa mencapai US$ 476.52 juta. Penyerapan tenaga kerja 15.916 orang, yang mana 2.321 orang di antaranya karyawan langsung KPC. Dan masih banyak kontribusi lainnya.

"Belum lagi bicara dampak KPC terhadap pembentukan output. Besarnya output yang dinikmati warga Kutim mencapai Rp 14,5 triliun atau 65 persen dari total output Rp 22,3 triliun. Jadi, sinergi penting tapi tanggung jawab juga harus dipikul secara proporsional. Jangan semua dibebankan kepada perusahaan, agar ketergantungan warga kepada perusahaan bisa berkurang lebih cepat," kata Nurul.(1 of 3)














4 comments:

Uluwatu villas said...

Pembangunan untuk rakyat bukan rakyat untuk pembangunan

Tanah Lot Bali said...

Dear Pak Bin,

Bagaimana hasil seminarnya pak?
SIAPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kontraktor lokal?

Thanks,
Sisca

Bali Wedding organizer said...

wah ,,,,y nh warga mci brgantung j nh,,gmna y supaya warga mndiri.. perlu di apain nh...

bali adventure tours said...

semoga setelah seminar bisa bermanfaat untuk Kaltim